Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai keabsahan akta pendirian lembaga bantuan hukum yang dibuat tanpa dihadiri dan ditandatangani oleh nama penghadap yang tertulis dalam akta, akibat hukum perjanjian yang dibuat oleh lembaga bantuan hukum tersebut dengan pihak lain dan pertanggungjawaban notaris atas akta pendirian lembaga bantuan hukum tersebut. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keabsahan akta pendirian lembaga bantuan hukum yang dibuat tanpa dihadiri dan ditandatangani oleh nama penghadap yang tertulis dalam akta berakibat akta tersebut kehilangan otentisitasnya sehingga akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum sedangkan akibat hukum perjanjian yang dibuat oleh lembaga bantuan hukum yang akta pendiriannya dibuat tanpa dihadiri dan ditandatangani oleh nama penghadap yang tertulis dalam akta dengan pihak lain berakibat terhadap pihak-pihak yang menandatangani perjanjian tersebut harus bertanggung jawab secara pribadi. Pertanggungjawaban notaris atas akta pendirian lembaga bantuan hukum yang dibuat tanpa dihadiri dan ditandatangani oleh nama penghadap yang tertulis dalam akta dapat berupa tanggung jawab secara perdata, tanggung jawab secara pidana, tanggung jawab berdasarkan UUJN, tanggung jawab berdasarkan kode etik.

---

The focus of this study discusses about the validity of the deed of legal aid organizations which made without the presence and signed by attendance`s name that written in the deed, due to legal agreement which made by the legal aid organizations with other parties and the notary accountability for making the deed of legal aid organizations. Form of research uses in this research is normative juridical with type of prescriptive research. The research concluded that the validity of the deed of legal aid organization which made without the presence and signed by attendance`s name written in the deed will make a loss of its authenticity and the deed only has the strength of evidence as the underhand deed or it will be abandoned by law, meanwhile the impact for the law of agreements that made by deed of legal aid without the presence and signed by client`s name written in the deed with the other parties leads them to be liable personally. Notary accountability for the deed of legal aid organizations which made without the presence and signed by attendance`s name must be responsible for civil law, criminal law, based on UUJN and the ethic code."

"Berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi melalui internet dewasa ini, menyebabkan banyak transaksi yang dilakukan secara elektronik (electronic transaction), dengan menggunakan data digital sebagai pengganti kertas (paperless transaction).Sama halnya dengan transaksi yang menggunakan kertas (paper based transaction), dokumen yang digunakan untuk transaksi ditandatangani oleh atau untuk dan atas nama pihak yang melakukan transaksi, dengan tujuan bahwa dokumen tersebut benar-benar berasal dari dan telah disetujui oleh orang yang membubuhkan tanda tangan tersebut, sehingga nantinya dapat dianggap sah dan dapat dijadikan alat bukti menurut KUH Perdata.Dokumen elektronik pun nantinya akan ditandatangani secara elektronik (Digital Signature). Digital Signature merupakan alat untuk mengidentifikasi suatu pesan yang dikirimkan. Dengan kata lain pembubuhan digital signature di samping bertujuan untuk memastikan pesan bahwa pesan tersebut bukan dikirimkan oleh orang lain, tetapi memang dikirimkan oleh pengirim yang dimaksud, juga untuk memastikan keutuhan dari dokumen selama proses transmisi tidak berubah.Jadi digital signature ini dibutuhkan untuk:1. mengidentifikasi si pengirim ;2. memastikan bahwa isi dari pesan tersebut tidak berubah selama dalam proses transmisi ;3. menyakinkan bahwa si pengirim untuk kemudian tidak dapat menyangkal pesan yang dikirimkan.Dengan demikian dokumen elektronik yang telah dibubuhi digital signature juga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat secara hukum."

"Hubungan manusia sebagai makhluk sosial menciptakan kebutuhan akan alat bukti untuk menunjuk suatu hak atau suatu peristiwa. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dengan kewenangan yang diberikan oleh Negara melalui undang-undang adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya. Dalam praktik, Notaris dapat merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai perpanjangan tangan dari Badan Pertanahan Nasional untuk membuat akta-akta otentik mengenai hak atas tanah. Notaris/PPAT mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk Akta atau tidak, salah satunya dengan melakukan pengenalan terhadap penghadap yang hadir di hadapan Notaris/PPAT. Akan tetapi pada praktiknya, meskipun pengenalan wajib dilakukan, terdapat banyak permasalahan hukum akta Notaris/PPAT yang disebabkan adanya identitas, dokumen, surat atau keterangan palsu yang kemudian menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Hal tersebut seperti yang terjadi pada kasus pemalsuan identitas dan tanda tangan dalam pembuatan Akta Jual Beli di Jakarta Selatan dengan menghadirkan orang lain yang seolah-olah adalah pihak dan memberi persetujuan, sebagaimana dimuat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10/PID/2018/PT.DKI. Permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis adalah mengenai penerapan prinsip kehati-hatian Notaris/PPAT dalam pembuatan dan penandatanganan Akta, akibat hukum terhadap Akta yang mengandung pemalsuan tanda tangan dan identitas penghadap, perlindungan bagi pihak yang dirugikan, dan akibat hukum pelaksanaan Perjanjian Kredit yang didasarkan pada Akta Jual Beli yang mengandung pemalsuan. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang berbasis atau mengacu kepada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian dipaparkan secara deskriptif analitis yaitu menjabarkan dan menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa yang kemudian dianalisis untuk dapat ditarik kesimpulan dan memberikan pemahaman dari permasalahan yang ada.

---

Human relations as social beings create the need for evidence to designate a right or an event. The position of a Notary as a public official with the authority granted by the State through a law to meet the needs of the community for authentic evidence that has the impeccable strength of evidence of what is contained in it. In practice, a Notary can hold a position as an Land Titles Registrar (PPAT) as an extension of the National Land Agency to make authentic deeds regarding land rights. Notary/PPAT has a role to determine whether an action could be stated in the form of a Deed or not, one of which is by introducing an observer who is present before a Notary/PPAT. However in practice, there are many legal issues of Notary/PPAT deeds due to false identities, documents, letters or statements which then cause harm to other parties. This is what happened in the case of identity and signature counterfeiting in making the Sale and Purchase Act in South Jakarta by presenting false figure who acted to be one of the parties, as stated in the Verdict of the Jakarta Capital City High Court Number: 10/PID/2018/PT.DKI. The problems that will be examined and analyzed are regarding the application of the Notary/PPAT prudential principles in the making and signing of Deeds, legal consequences of Deeds containing forgery of signatures and identity of the parties, protection of the injured party, and the legal consequences of implementing the Credit Agreement based on Buy and Sell Deed containing forgery. This research uses juridical-normative research, namely legal research based on or referring to legal norms or norms contained in the laws and regulations. The results of the study are presented in descriptive analytical terms that describe a situation or event to be analyzed to be able to draw conclusions and provide understanding of existing problems."

"Keberadaan Akta Pengikatan Jual Beli yang dikeluarkan oleh Notaris pada praktiknya sangat berperan penting dalam pelaksanaan sebelum terjadinya Jual Beli. Hal ini dikarenakan seringkali adanya proses yang harus dilengkapi dalam jual beli yang belum bisa terpenuhi/terselesaikan oleh karena itu dibutuhkan untuk dibuatnya Akta Pengikatan Jual Beli tersebut dari Notaris. Akan tetapi diperlukan adanya tanda tangan oleh para pihak yang memiliki hak untuk menandatangani Akta Pengikatan Jual Beli tersebut. Hal ini kerap terjadi masalah terhadap penandatanganan akta yang dimana pada penelitian ini mengangkat kasus yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Sda, dimana Notaris sudah membuatkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual yang dimana pemilik asli sama sekali tidak merasa melakukan penandatanganan tersebut. Maka dari itu, bagaimana tanggung jawab notaris dan keabsahan Akta Pengikatan Jual Beli serta akibat hukum yang timbul terhadap notaris  merupakan rumusan masalah yang hendak dianalisis menggunakan metode penelitian yuridis dan analisis kualitatif. ......The existence of a Sale and Purchase Binding Deed issued by a Notary in practice plays an important role in the implementation prior to the Sale and Purchase. This is because often there is a process that must be completed in buying and selling that cannot be fulfilled/completed, therefore it is necessary to make the Sale and Purchase Binding Deed from a Notary. However, a signature is required by the parties who have the right to sign the Sale and Purchase Binding Deed. This often occurs when there is a problem with signing the deed which in this study raised the case that occurred in the Decision of the Sidoarjo District Court Number 92/Pdt.G/2021/PN Sda, where the Notary has made a Sale and Purchase Binding Deed and a Selling Authorization in which the original owner is the same. did not feel like doing the signing. Therefore, how is the responsibility of the notary and the validity of the Sale and Purchase Binding Deed and the legal consequences that arise against the notary are the formulation of the problem to be analyzed using juridical research methods and qualitative analysis."

"Bagi perekonomian, kemajuan teknologi memberikan manfaat yang sangat besar, karena transaksi bisnis dapat dilakukan secara seketika (real time), yang berarti perputaran ekonomi menjadi semakin cepat dan dapat dilakukan tanpa hambatan ruang dan waktu. Begitu pula dari sisi keamanan, penggunaan teknologi relatif memberikan perlindungan terhadap keamanan data dan transaksi.Perkembangan teknologi informasi itu telah ?memaksa? pelaku usaha, termasuk sektor perbankan mengubah strategi bisnisnya dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa. Pelayanan sektor perbankan yang berkaitan dengan penerapan teknologi, misalnya electronic transaction atau electronic banking melalui ATM, phone banking dan internet banking yang merupakan bentuk baru dari delivery channel pelayanan bank dalam mengubah pelayanan transaksi manual menjadi pelayanan transaksi oleh teknologi. Penerapan teknologi dimaksud dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai masalah terutama dalam memberikan perlindungan keamanan bertransaksi bagi pengguna informasi dan transaksi elektronik.Didasari hal ini, maka Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meregulasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Melalui Undang-Undang ini diharapkan terjadi pengaruh yang kuat terhadap kemajuan aspek sektor perekonomian, diantaranya kemajuan dalam layanan perbankan yang berimplikasi pada transaksi tanpa uang tunai, pergerakan modal, dan pendapatan yang cepat di seluruh dunia dalam perkembangan bisnis bagi pelaku bisnis pengguna jasa perniagaan elektronik (e-commerce), termasuk juga negara.Sebagai upaya perlindungan keamanan dalam bertransaksi bagi pengguna media elektronik di sektor perbankan, maka diperlukan suatu mekanisme security electronic transaction yang menjadi sistem pengamanan guna mengurangi resiko penyalagunaan teknologi informasi, terutama penyalagunaan di sektor perbankan yang rentan terhadap kejahatan siber. Salah-satu mekanisme yang dapat diterapkan dalam mewujudkan security electronic transaction sebagaimana diatur dalam UU ITE, yakni dengan mekanisme tanda tangan elektronik (electronic signature).Persoalan electronic signature erat kaitannya dengan masalah keamanan transaksi elektronik (secure electronic transaction) yang berhubungan pula dengan persoalan sertifikasasi elektronik dan penyelanggara sertifikasi elektronik sebagai bagian terintegrasi dari pelaksanaan electronic signature. Hal ini menjadi penting karena electronic signature merupakan alat baru yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi suatu informasi elektronik yang menggunakan media elektronik, baik komputer maupun media elektronik lainnya.Penelitian ini mencoba menjawab permasalahan-permasalahan mengenai bagaimanakah pengaturan lebih lanjut mengenai electronic signature dalam mewujudkan secure electronic transaction di sektor perbankan, bagaimanakah hubungan antara electronic signature dengan sertifikat elektronik dalam mewujudkan secure electronic transaction di sektor perbankan, serta bagaimanakah peran lembaga penyelanggara sertifikasi elektronik dalam pengesahan sertifikat elektronik guna mewujudkan secure electronic transaction di sektor perbankan. Penelitian ini merupakan tip pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan.

---

For the economy, the advancement of technology brings a great advantage as real time business transaction can now be carried out; thereby the economic cycle accordingly grows at a faster rate and is free from time and space limitation. Seen from the aspect of security, the adoption of technology, to some extent, gives protection to the security of data and transaction. The development of information technology has made business players, including those in the banking sector; change their business strategy by including technology as a main factor in the process of their goods and service innovation.

The service of banking sector related to technology application, such as electronic transaction or electronic banking through ATM, phone banking and internet banking have emerged as forms of delivery channel in the bank sector by way of transforming manual transaction service into technology-based transaction service On the other hand, the application of technology in its implementation has given rise to a host of problems in, particularly in providing security in the transaction process, including electronic transaction.

On the basis of that consideration, the Government and the House of Representatives of the Republic of Indonesia has stipulated Law No 11 Year 2008 on Information and Electronic Transaction. Through this law, it is expected that the advancement in the economic sector can be enhanced, among others is the advancement in the banking sector that has its own implication towards cashless transaction, capital flow, and rapid income in the whole world in the development of business world for its players, e-comers service users, and the country.

As an effort to provide security in doing transaction for the users of electronic devices in the banking sector, a mechanism known as security electronic transaction, which is none other than a security system to minimize the risk of information technology misuse, is greatly needed, especially to minimize the misuse of bank sector service, which is vulnerable to cyber crime. One of the mechanism that can be applied to implement security electronic transaction as regulated in the Law No 11 Year 2008 on Information and Electronic Transaction. Through is the adoption of electronic signature mechanism.

This signature electronic mechanism is closely linked to the secure electronic transaction mechanism, which, in turn, is also correlated with the electronic certification and the implementation of electronic certification as an integral part of the electronic signature implementation. It is of great importance due to the fact that electronic signature is a new mechanism used as a verification and authentication tool of an electronic information using electronic medias, such as computer and other electronic medias.

This study seeks to answer problems concerning further regulation on electronic signature in implementing secure electronic transaction mechanism in the banking sector as well as the correlation between electronic signature with electronic certification in implementing secure electronic transaction in the banking sector as well as the role of the institution authorized to issue electronic certification in validating electronic certification in order to implement secure electronic transaction in the banking sector. This study is a normative law study by using the method of approach to legislation, the concept of the approach, and comparative approach."

"Salah satu bentuk perusahaan yang berlaku di Indonesia adalah Perseroan Terbatas ("PT"). Dalam menjalankan tugasnya PT diwakili oleh Direksi dan Dewan Komisaris, tetapi pemegang kekuasaan tertinggi ada di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan adanya UU baru tentang PT yaitu No. 40 tahun 2007 memungkinkan RUPS diselenggarakan secara telekonferensi. Berita Acara RUPS yang dilakukan secara telekonferensi tersebut tetap memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan alat bukti karena akta RUPS dibuat oleh Notaris dan berbentuk Relaas Akta yang tidak perlu ditandatangani para peserta rapat dan RUPS harus memenuhi persyaratan sah seperti yang termuat dalam UUP.

---

One type of legal entity existing in Indonesia is Limited Liability Company (the "Company"). The Company, in running its business and performing legal action, is represented by the Board of Directors but the highest power in the Company is in the General Meeting of Shareholders of the Company. Now, with the new regulation in Limited Liability Company allow the General Meeting of Shareholders with teleconference. The official report of the General Meeting of Shareholders still have a legal power because of the authority of Notary as public official even there is no signature of the shareholder its called Relaas Akta and the General Meeting of Shareholders must appropriate with the applicable Laws of Limited Liability Company."

"Tesis ini membahas mengenai keabsahan akta jual beli yang belum sempurna dan dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dimana terdapat bagian yang dikosongkan yaitu pada bagian objek jual beli. Pokok permasalahan dalam kasus ini membahas tentang keabsahan akta jual beli yang belum sempurna dan ditandatangani para pihak dan bagaimana pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat akta tersebut berkenaan dengan prinsip/asas kehati-hatian dalam membuat akta. Metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, tipologi penelitiannya bersifat deskriptif analitis, jenis data yang digunakan merupakan data sekunder, dan teknik analisis datanya secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan, bahwa akta jual beli yang dibuat oleh PPAT tersebut tidaklah sah dan batal demi hukum karena memenuhi syarat akta dapat dibatalkan yaitu  tidak terpenuhinya syarat objektif dan syarat formil, serta adanya cacat kehendak dalam pembuatan aktanya, dan bentuk pertanggungjawaban PPAT apabila tidak memenuhi prinsip/asas kehati-hatian dalam membuat akta akan dikenakan sanksi yang berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana.

---

This thesis discusses the frequency of Official Certifier of Title Deeds, hereinafter referred to as PPAT, which are often exposed to legal cases because of their lack of prudence in carrying out their duties and positions, especially in making an authentic deed. The main subject in the case discusses the validity of the deemed incomplete sale and purchase agreement signed by the parties as well as the accountability of the Land Drafting Officer who made the deed with respect to the principle of prudence in making typology of analytical descriptive research, and qualitative data analysis techniques. Based on the result of the study, it can be concluded, that the notarial sale and purchase agreement made by the PPAT is not valid because there are requirements that are not fulfilled, that is subjective conditions and formal conditions, and the form of accountability of PPAT if it does nit meet the principles or principle of prudence in making the deed will be subject to sanctions in the form of administrative sanctions, civil sanctions, and criminal sanctions."