Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Operasi pengamanan di laut Natuna perlu menentukan alternatif kemungkinan ancaman terlebih dahulu dalam menentukan suatu strategi melalui penentuan kriteria-kriteria yang menjadi parameter sebuah ancaman di Laut. Analisis dilaksanakan terhadap kemungkinan ancaman yang mungkin datang dalam rangka menyiapkan langkah-langkah strategi yang tepat dalam menghadapi ancaman. Berdasarkan hal tersebut maka penulis menentukan kriteria-kriteria yang menjadi penentu untuk dilakukan langkah penentuan prioritas ancaman menggunakan Analityc Network Process (ANP). Kriteria yang dapat menentukan prioritas ancaman yang mungkin datang adalah faktor kemampuan (Capability), Niat atau Intention, Circumtance (Kondisi) dan Peluang (Opportunity). Pada penelitian ini akan ditentukan tiga alternatif ancaman apa yang akan mungkin datang yaitu ancaman militer, ancaman non militer dan ancaman hibrida. Analisis harus dilaksanakan dengan tepat pada penentuan prioritas karena dapat mengakibatkan tingkat resiko yang fatal."

"Tujuan dalam penelitian ini adalah menyusun prioritas masalah wakaf nasional berserta solusinya dari aspek masyarakat, pengelola wakaf, dan pemerintah. Metode yang digunakan adalah modifikasi Analytic Netwrok Process (ANP). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa prioritas permasalahan wakaf dari aspek masyarakat di Indonesia adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk berwakaf dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang wakaf. Adapun prioritas permasalahan wakaf dari aspek pengelola adalah minimnya biaya operasional dan lemahnya sumberdaya nazhir. Sedangkan prioritas permasalahan wakaf dari aspek pemerintah adalah lemahnya sosialisasi Undang-Undang Wakaf dan minimnyaa biaya APBN untuk sertifikasi wakaf. Solusi prioritas atas permasalahan wakaf dari aspek masyarakat yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dari sisi agama dan sosialisasi dan edukasi perwakafan kepada masyarakat. Adapun solusi prioritas atas permasalahan wakaf dari aspek pengelola adalah peningkatan biaya operasional dan training dan perbaikan sistem rekrutmen nazhir. Sedangkan solusi prioritas terhadap persoalan wakaf dari aspek pemerintah adalah meningkatkan sosialisasi Undang-Undang Wakaf dan meningkatkan biaya APBN sertifikasi wakaf. Hasil perhitungan akhir menunjukkan bahwa prioritas permasalahan wakaf yang terjadi di Indonesia bersumber dari aspek pengelola, dengan nilai mean sebesar 1,082. Adapun permasalahan wakaf dari aspek masyarakat memperoleh nilai mean sebesar 0,526, dan mean pemerintah sebesar 0,391.

---

The objectives of this study are to arrange the list of waqaf problems priority and its solution from society aspect, administrator aspect, and government aspect. The methode used in this research was Modification of Analytic Network Process (ANP). The research concludes that the problems priority of wakaf from public aspect are lack of public awareness for wakaf and the lack of public knowledge about wakaf. The problems priority of wakaf from administrator aspect are low of operational cost and weak human resource (nazhir of wakaf). The problems priority of wakaf from government aspect are lack of socialization of wakaf regulation and low of Indonesian budget (APBN) for wakaf certification. The solution priority of wakaf problems that proposed in this research from public aspect are approaching them from religion aspect and socialization and educate them about wakaf knowledge. The solution priority from administrator aspect are increase operational cost and training and improving recruitment system. The priority solutions form government aspect are improve socialization of wakaf regulation and increase Indonesian budget (APBN) for wakaf certification. This research concluted that administrator aspect was the most important aspect of wakaf problems in Indonesia with the mean value 1,082. Mean value 0,526 for public aspect, and 0,391 for government aspect."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prioritas masalah, solusi dan strategi dalam pengembangan teknologi finansial syariah di Indonesia dengan menggunakan metode Analytical Network Process (ANP). Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah pesatnya pertumbuhan industri teknologi finansial syariah di Indonesia, namun hingga kini belum ditemukan peta jalan dalam pengembangannya. Penelitian ini melibatkan pemangku kepentingan dari Pemerintah/Regulator, Praktisi dan Akademisi sebagai responden penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas masalah pengembangan teknologi finansial syariah di Indonesia secara berurutan adalah adalah Regulasi, Literasi, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Modal. Sedangkan prioritas solusinya secara berurutan adalah Literasi, Sumber Daya Manusia (SDM), Regulasi dan Modal. Adapun prioritas alternatif strategi pengembangan teknologi finansial syariah di Indonesia secara berurutan adalah Meningkatkan Literasi, Memperkuat Dukungan Pemerintah, Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM), Memperluas Akses Permodalan dan Menciptakan Ekosistem. Penelitan ini menujukkan bahwa perlu upaya-upaya kolaboratif agar industri teknologi finansial syariah di Indonesia dapat berkembang dan berkelanjutan.

---

This study aims to analyze the priority problems, solutions and strategies in the development of Islamic financial technology in Indonesia using the Analytical Network Process (ANP) method. The background of this research is the rapid growth of the Islamic financial technology industry in Indonesia, but until now there has not been a roadmap for its development. This research involves stakeholders from the Government/Regulators, Practitioners and Academics as research respondents. The results of the study indicate that the priority problems of developing Islamic financial technology in Indonesia in order are Regulation, Literacy, Human Resources (HR) and Capital. While the priority solutions in order are Literacy, Human Resources (HR), Regulation and Capital. The priority alternative strategies for developing Islamic financial technology in Indonesia in sequence are Improving Literacy, Strengthening Government Support, Improving the Quality and Quantity of Human Resources (HR), Expanding Access to Capital and Creating Ecosystems. This research shows that collaborative efforts are needed so that the Islamic financial technology industry in Indonesia can develop and be sustainable."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu meminimasi risiko negatif bagi perusahaan akibat dari efek negatif bagi lingkungan dari aktifitas SCM MRO dengan memberikan usulan strategi manajemen rantai pasok hijau yang optimal untuk diimplementasikan di industri MRO aviasi termasuk dengan penentuan kriteria yang krusial dalam mempengaruhi pemilihan strategi tersebut. Untuk menjawab tujuan penelitan ini, fokus penelitian dibagi kepada tiga kategori proses kunci dari manajemen rantai pasok industri MRO yaitu proses purchasing, proses internal dan proses outsourcing. Metode Analytical Network Process (ANP) digunakan dalam penelitian ini sebagai metode untuk menentukan usulan strategi manajemen rantai pasok hijau (Green Supply Chain Management-GSCM) yang paling optimal untuk diimplementasikan pada industry MRO Aviasi. Berdasarkan hasil, alternatif risk-based strategi menjadi alternatif strategi paling optimal untuk diimplementasikan di proes SCM MRO Aviasi, sedangkan kriteria Green Management System merupakan kriteria yang memiliki bobot pengaruh paling tinggi,

---

The purpose of this study is to help minimize negative risks for companies due to negative effects on the environment from MROs SCM activities by proposing an optimal green supply chain management strategy to be implemented in the aviation MRO industry including with determining the crucial criteria which influencing the selection of the strategy. To help achieve the objectives of this research, the focus of this study is divided into three key process in aviation MRO industry supply chain management, which are the purchasing process, the internal process and the outsourcing process. The Analytical Network Process (ANP) method is used in this study as a method for determining the most optimal Green Supply Chain Management (GSCM) strategy to be implemented in the MRO Aviation industry. Based on the results, risk-based strategy alternative is the most optimal alternative strategy to be implemented in the MRO Aviation SCM process, while the Green Management System criteria is the criteria that has the highest weight value."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis prioritas masalah, solusi, dan strategidalam optimalisasi wakaf produktif untuk pengembangan pariwisata halal di DKIJakarta. Metode Analytic Network Process (ANP) digunakan dalam penelitian ini.Penelitian ini melibatkan para ahli wakaf dan pariwisata halal untuk merumuskanprioritas tersebut baik dari aspek regulator, praktisi maupun masyarakat akademisi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas masalah dari aspek regulator adalahimplementasi aturan, aspek masyarakat adalah dampak sosial, dan aspek praktisiadalah lembaga wakaf. Sedangkan prioritas solusinya adalah standarisasi (regulator),dampak ekonomi (masyarakat), dan pelatihan nazir (praktisi). Prioritas strategi yangperlu dilakukan secara berturut-turut yaitu sertifikasi (sertifikasi nazir), sinergi(kerjasama Badan Wakaf Indonesia dengan lembaga wakaf negara lain) dan promosi(peningkatan literasi wakaf produktif untuk pariwisata halal). Penelitianmenunjukkan bahwa perlu regulasi yang secara spesifik mendorong optimalisasiwakaf produktif, kerjasama lintas sektoral, standarisasi dan tata kelola lembagawakaf yang memadai serta peningkatan literasi wakaf produktif dan pariwisata halaldi semua lapisan masyarakat.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the priority problems, solutions, and strategies inoptimizing productive waqf for halal tourism development in DKI Jakarta. AnalyticNetwork Process (ANP) method is used in this research. This study involved waqfand halal tourism experts to formulate these priorities in terms of regulators,practitioners and academics. The results showed that the priority problem from theregulator aspect is the implementation of the rules, the community aspect is thesocial impact, and the practitioner aspect is the waqf institution. Whereas the priorityof the solution is standardization (regulator), economic impact (community), andnazir training (practitioners). The priority strategies that need to be carried out in arow are certification (nazir certification), synergy (cooperation between IndonesianWaqf Board and waqf institutions in other countries) and promotion (increasingliteracy of productive waqf for halal tourism). Research shows that there is still aneed for regulations that specifically encourage the optimization of productive waqf,cross-sectoral cooperation, adequate standardization and governance of waqfinstitutions as well as increased literacy of productive waqf and halal tourism in allwalks of life."

"ABSTRAKTujuan dalam penelitian ini adalah menyusun solusi untuk mengatasi NPF pada BMT. Metode yang digunakan adalah Analytic Network Process (ANP). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa permasalahan prioritas NPF pada BMT adalah lemahnya kemampuan Account Officer BMT dalam analisa permohonan pembiayaan, lemahnya sistem pelunasan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah, pengetahuan dan pengalaman wirausaha nasabah yg masih minim dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal penataan pasar dan PKL. Prioritas solusinya adalah meningkatkan kompetensi Account Officer, melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah berbasis rescheduling, reconditioning restructuring dan jaminan, melakukan pembinaan dan pelatihan wirausaha nasabah berbasis UMKM dan berkoordinasi dan kemitraan dengan program pengembangan UMKM Pemerintah Daerah. Sedangkan strategi yang menjadi prioritas adalah menerapkan sistem manajemen operasional BMT yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas SDM pada BMT, memberikan pelayanan yang optimal kepada nasabah BMT, dan menjalin kerjasama dengan seluruh stake holder terkait.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to develop a solution to overcome the NPF in BMT. The method used is the Analytic Network Process (ANP). The research concludes that the priority issues on the BMT NPF is weak ability BMT Accounts Officer in the analysis of the financing application, lack of settlement and settlement system of financing problems, knowledge and entrepreneurial experience of customers who still minimal and Local Government policy in terms of structuring the market and street vendors. Priority solution is to increase the competence of Accounts Officer, perform settlement based financing problems rescheduling, reconditioning restructuring and guarantees, conduct training and entrepreneurship training-based small and medium business customers and coordination and partnership with small and medium enterprise development programs with local governments. While the strategy is a priority is to implement the operational management system BMT effective and efficient, improve the quality of human resources in the BMT, to provide optimum service to customers BMT, and cooperation with all relevant stakeholders."

"Penelitian ini mengkaji sebuah model perancangan pengukuran risiko operasional yang menggunakan ANP sebagai alat dalam penentuan bobot kriteria risiko pada perusahaan pembiayaan konsumen. Identifikasi risiko operasional dengan menggunakan metode Risk Breakdown Structure (RBS) menunjukkan terdapat 21 kelompok risiko dengan 569 item risiko operasional dari 12 departemen yang ada pada operasional cabang PT ABC. Risiko-risiko tersebut kemudian ditransformasi dengan mengacu Basell II Committe dengan sevent event loss categorie dengan 21 kelompok risiko. Dengan responden expert, hasil ANP menunjukkan bahwa risiko kegagalan sistem dan gangguan bisnis merupakan kelompok risiko tertinggi dibanding kategori risiko lainnya. Model strategi penanganan mengadopsi model empat strategi penanganan risiko yaitu risk acceptance, risk avoidance, risk sharing/transfer, dan risk mitigation yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan serta tingkat frekuensi dan dampak yang ditimbulkan. Pola controlling dan monitoring diterapkan dua model strategi yaitu On Going Monitoring (Pemantauan Berkelanjutan) yang penanggung jawabnya melekat pada PIC operasional. Dan yang lain yaitu : Separate Monitoring (Pemantauan oleh Pihak Ketiga : Internal Audit atau External Audit) dalam tiga kelompok yaitu : Self Compliance/Assesment, Internal Audit dan External Audit.

---

This study examined a model of operational risk measurement design using ANP as a tool in determining the risk criteria weight on consumer finance companies. Identification of operational risk using the Risk Breakdown Structure (RBS) showed there were 21 risk group and 569 items of operational risk from the existing 12 departments at the operational branch of PT ABC. Risks are then transformed by referring Basell II Committee with sevent loss event categories with 21 groups of risk. With expert respondents, ANP results showed that the risk of system failure and business disruption is the highest risk group compared to other risk categories. Model management handling strategies adopted four model risk management handling strategies that is risk acceptance, risk avoidance, risk sharing / transfer, and risk mitigation tailored to the needs and conditions in the field and the level of frequency and impact. The pattern of controlling and monitoring strategies applied two models namely On Going Monitoring (Monitoring Sustainability) that the insurer responsibilities inherent in the PIC operation. And another is: Separate Monitoring (Monitoring by Third Party: Internal Audit or External Audit) in the three groups, namely: Self Compliance / Assessment, Internal Audit and External Audit."

"Industri otomotif merupakan backbone pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan sembilan kuartal berturut-turut mencatatkan pertumbuhan positif (Q2 2021 - Q2 2023). Indonesia juga termasuk dalam enam besar negara dengan manufaktur mobil terbesar di Asia pada 2021 dan penjualan mobil terbesar di Asia Tenggara pada 2023. Namun, pertumbuhan ini meningkatkan potensi limbah industri. Solusi berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi potensi limbah yang meningkat seiring pertumbuhan industri, dan prinsip ekonomi sirkular menawarkan pendekatan yang mengubah model linear menjadi sirkular, meminimalisasi penggunaan sumber daya, serta limbah. Penelitian ini mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat penerapan ekonomi sirkular di industri otomotif Indonesia melalui studi literatur dan validasi oleh ahli menggunakan metode Content Validity Index (CVI) dan Modified Kappa. Hubungan antarfaktor dianalisis menggunakan metode DEMATEL berbasis ANP. Penelitian ini mengevaluasi 18 faktor pendorong dan 18 faktor penghambat yang dikelompokkan dalam 5 dimensi. Faktor pendorong utama adalah proses bisnis yang peduli lingkungan dengan bobot 10,66%, sedangkan faktor penghambat utama adalah kurangnya keahlian dengan bobot 7,15%. Temuan penelitian ini dapat digunakan untuk merumuskan strategi untuk mengatasi faktor penghambat dan mengoptimalkan faktor pendorong.

---

The automotive industry is the backbone of Indonesia's economic growth, consistently recording positive growth for nine consecutive quarters (Q2 2021 - Q2 2023). In 2021, Indonesia ranked among the top six largest car manufacturers in Asia and had the highest car sales in Southeast Asia in 2023. However, this growth also brings an increased potential for industrial waste. Sustainable solutions are needed to address the rising waste generated by the industry's expansion. The circular economy principle offers an alternative solution by transforming the linear model into a circular one, minimizing resource use and waste production, and maintaining material utility. This research identifies the drivers and barriers for implementing the circular economy in Indonesia's automotive industry through literature studies and expert validation using the Content Validity Index (CVI) and Modified Kappa methods. The relationships among the validated factors were assessed using the DEMATEL-based ANP method. The study evaluates 18 driving factors and 18 inhibiting factors across five dimensions. The primary driving factor is environmentally friendly business processes with the weight of 10.66%, while the main inhibiting factor is a lack of expertise with the weight of 7.15%. The findings of this research can be used to formulate strategies to overcome the barriers and optimize the drivers."

"Setiap tahun, jumlah rumah sakit di Indonesia meningkat. Sayangnya, hal ini berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan akibat terjadinya penumpukan limbah rumah sakit. Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan kemampuan dan fasilitas pengelolaan limbah rumah sakit di Indonesia. Oleh karenanya, pengurangan limbah menjadi solusi yang perlu dilakukan, salah satu caranya adalah melalui penerapan ekonomi sirkular. Penelitian ini mengeksplorasi faktor penghambat dalam penerapan ekonomi sirkular untuk pengelolaan limbah di rumah sakit. Melalui studi literatur yang divalidasi dengan metode Content Validity Index (CVI) dan modified kappa, ditemukan 19 faktor penghambat dalam lima dimensi. Analisis menggunakan metode DEMATEL-ANP menunjukkan bahwa dimensi Mekanisme Pemantauan (MP) serta faktor penghambat Pelatihan dan Pemberdayaan (PS03) menjadi prioritas utama. Hasil penelitian ini memberikan panduan bagi pengambil kebijakan dan manajemen rumah sakit dalam menerapkan ekonomi sirkular.

---

Each year, the number of hospitals in Indonesia increases. Unfortunately, this growth negatively impacts the environment and public health due to the accumulation of hospital waste. This issue arises from the limited capabilities and facilities for hospital waste management in Indonesia. Therefore, waste reduction becomes a necessary solution, one approach being the implementation of a circular economy. This study explores the barriers to implementing a circular economy for hospital waste management. Through a literature review validated by the Content Validity Index (CVI) and modified kappa methods, 19 barriers across five dimensions were identified. Analysis using the DEMATEL-ANP method indicated that the Monitoring Mechanism dimension (MP) and the Training and Empowerment barrier (PS03) are top priorities. The findings provide guidance for policymakers and hospital management in adopting a circular economy approach."

"Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja pada industri konstruksi adalah dengan meningkatkan kinerja jasa konsultan konstruksi. Untuk itu diperlukan pengukuran kinerja pada tingkatan organisasi jasa konsultan konstruksi, baik dari sisi finansial maupun non finansial. Penelitian ini menggunakan metode Balance Scorecard BSC dan Analytic Network Process ANP , dimana BSC merupakan metode untuk mengukur kinerja pada tingkatan organisasi yang meliputi ukuran-ukuran finansial maupun non finansial. ANP digunakan untuk menganalisis keterkaitan antar indikator kinerja. Penelitian ini menghasilkan suatu model pengukuran kinerja pada industri jasa konsultan konstruksi, yang mencakup 21 indikator kinerja yang tersebar pada 4 perpektif BSC. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan sistem kerja, mempertahankan daya saing terhadap pasar dan produktivitas karyawan menempati prioritas teratas dalam pengukuran kinerja yang memiliki pengaruh besar terhadap kinerja suatu organisasi jasa konsultan konstruksi.

---

One of the efforts to improve performance in the construction industry is by improving the performance of construction consultant services. Therefore, it is necessary to measure performance at the level of construction consultant services organization, both financially and non financially. This research uses Balance Scorecard BSC and Analytic Network Process ANP method, where BSC is a method to measure performance at organizational level covering financial and non financial measures. ANP is used to analyze the interrelationship between performance indicators. This study produces a performance measurement model in the construction consultant services industry, which includes 21 performance indicators scattered across 4 BSC perspectives. The results of this study indicate that the improvement of work system, maintaining market competitiveness and employee productivity occupy the top priority in performance measurement that has a major influence on the performance of a construction consulting services organization."