Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Naibaho, Patardo Yosua Andreas
Penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum atau public service obligation (PSO) oleh anak perusahaan badan usaha milik negara = Implementation of public service obligations (PSO) by state-owned enterprises subsidiaries
Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak fisibel, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan. Menurut Undang-Undang Keuangan Negara,...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T54925
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Marsha Novita Purwitasari, author
Pengaturan Badan Hukum Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan Pertanggungjawaban Pemegang Saham Selaku Perusahaan Induk Atas Dominasi Yang Dilakukan Dalam Pengendalian Anak Perusahaan (Studi Kasus Pada PT Nusantara Regas) = Legal Entity Arrangement Subsidiary State Owned Enterprises and of Shareholders as Parent Company On Domination In Controlling Subsidiary (Case Study in PT Nusantara Regas)
ABSTRAK Tesis ini membahas status anak perusahaan yang terbentuk dari joint venture perusahaan BUMN dan mengetahui pertanggungjawaban yang akan dihadapi oleh para pemegang saham dalam hal pemegang saham melakukan dominasi pada pengendalian perusahaan. Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan...
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T44919
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Ilham Rahmadi Wicaksono, author
Status hukum anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara dalam prespektif hukum keuangan publik = Legal status State Own Enterprise Subsidiary Company in public finance law prespective
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membentuk anak perusahaan guna memaksimalkan kegiatan usahanya. Adanya bentuk keterkaitan antara induk dan anak perusahaan dalam konteks holding mengakibatkan adanya polemik klasik pada masyarakat yang beranggapan bahwa status hukum anak perusahaan BUMN adalah BUMN. Hal ini kemudian muncul kembali dalam kasus perselisihan hasil pemilihan umum presiden tahun...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Robiatna Agus Fanhar, author
Analisis kebijakan BUMN tentang penugasan kepada anak perusahaan ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha (kajian terhadap penugasan PT. PLN (Persero) kepada PT. Haleyora Power di bidang pemborongan pekerjaan (alih daya) operasi dan pemeliharaan transmisi dan distribusi) = The analysis of BUMN policy on assignment to subsidary seen from the perspective of competition law study on the assignment of PT. PLN persero to PT. Haleyora Power in the field of operation and maintenance outsource in transmission and distribution
Tesis ini membahas mengenai kebijakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memberikan penugasan kepada Anak Perusahaan untuk melaksanakan suatu pekerjaan berdasarkan ketentuan Sinergi BUMN. Sebagai pelaku usaha, dalam menjalankan kegiatan usahanya BUMN diwajibkan untuk tetap tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak...
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T45551
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Praditia Triyundarta, author
Status Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Teori Transformasi Status Hukum Keuangan = The Status of The Subsidiary of A State Owned Enterprise Under Law No. 14 of 2008 on The Public Information Disclosure in View of Transformation Theory of The Status of Financial Law.
ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU KIP mengatur bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik sesuai ketentuan dalam UU KIP. Namun batasan ruang lingkup Badan Publik masih belum jelas dan multitafsir. Salah satu syarat sebagai Badan Publik yaitu mengacu pada sumber pendanaannya yang didapat melalui Anggaran...
2017
T48375
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Khrisna Adjie Laksana, author
Status hukum kelembagaan dan keuangan perusahaan yang didirikan oleh badan usaha milik negara dan perusahaan badan usaha milik negara yang dialihkan sebagian besar modalnya kepada badan usaha milik negara lain = Institutional and financial legal status of company founded by state-owned enterprise and state-owned enterprise that most of its capital transferred to other state-owned enterprise
Sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat memajukan perekonomian Indonesia serta mewujudkan rakyat Indonesia yang lebih makmur serta mampu bersaing dalam perekonomian global. Guna memaksimalkan kegiatan usahanya, BUMN dapat membentuk suatu anak perusahaan. Adanya hubungan antara induk perusahaan BUMN dengan anak...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Fahd Budi Suryanto, author
Kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada anak perusahaan badan usaha milik negara = State financial losses in corruption crime cases in state owned companies subsidiaries.
Penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai salah satu fokus utama pemerintah untuk mewujudkan good and clean government memiliki problematika hukum terkait dengan penerapan hukum tindak pidana korupsi pada kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN khususnya pada Anak Perusahaan BUMN. Untuk menjamin adanya kepastian hukum dan penerapan hukum yang sesuai dengan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Latipah, author
Inkonsistensi Pemeriksaan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Berdasarkan Perspektif Hukum Keuangan Publik. = Inconsistency of Examination of State-Owned Enterprises Subsidiaries by the State Audit Board Based on the Perspective of Public Finance Law
Perluasan lingkup keuangan negara berimplikasi pada sektor pemeriksaan keuangan negara, dalam hal ini terdapat inkonsistensi penerapan regulasi terhadap status hukum dari Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (AP BUMN), dimana terdapat perlakuan hukum yang menjadikan Anak Perusahaan BUMN sebagai bagian dari keuangan negara. Secara hukum keuangan publik, AP BUMN merupakan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Mukhammad Hykhal Shokat Ali, author
Keberlakuan Larangan Privatisasi Anak Perusahaan Bumn Migas di Indonesia = Enforcement of the Prohibition of the Privatization of Subsidiaries of Oil and Gas Soe Companies in Indonesia
Penelitian ini bertujuan menganalisis larangan privatisasi anak perusahaan BUMN Migas yang termasuk dalam kategori BUMN yang dilarang diprivatisasi. UUD 1945 pada Pasal 33 mengatur sebuah keharusan agar negara berperan dalam perekonomian rakyatnya. Ketentuan tersebut mengesahkan negara untuk mencampuri kegiatan perekonomian dengan memberi hak penguasaan kepada negara atas cabang-cabang produksi yang...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Lavenia Lauri Gricella, author
Tinjauan Hukum Dugaan Praktek Monopoli dalam Penunjukan Langsung Mitra Kerjasama oleh BUMN dalam Pengadaan Infrastruktur Ketenagalistrikan dilihat dari Hukum Persaingan Usaha = Legal Review of Alleged Monopolistic Practices in Direct Appointment of Cooperation Partners by State Owned Enterprise (SOE) in Electricity Infrastructure Procurement seen from Business Competition Law
Metode pernunjukan langsung dalam pengadaan insfrastruktur ketenagalistrikan dari PT PLN kepada Anak Perusahaannya (PT X) yang diteruskan pada Afiliasinya (PT Y) untuk melakukan percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) dengan membangun Mobile Power Plant (MPP) merupakan bagian dari sinergi BUMN sebagaimana diamanatkan Permen BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54734
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>