Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Kebijakan Ruang Udara Terbuka memberikan kebebasan kepada maskapai asing untuk beroperasi di wilayah suatu negara. Kebijakan ini juga terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.  Dalam penyelenggaraan jasa transportasi udara oleh pihak asing di Indonesia, berdasarkan Daftar Negatif Investasi (DNI), nyatanya bidang transportasi merupakan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan, yang artinya penyelenggaraan penerbangan harus memenuhi komposisi Penanam Modal Asing Maksimal 49% dengan Pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing (single majority). Yang menjadi permasalahan dalam karya tulis ini adalah mengenai implementasi kebijakan ruang udara terbuka yang diterapkan di Indonesia jika melihat aturan pelaksanaannya sama saja dengan mekanisme penanaman modal asing di Indonesia yang berlaku umum serta bagaimana implementasi kebijakan ruang udara terbuka tersebut bagi industri penerbangan Indonesia saat ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Kebijakan Ruang Udara Terbuka yang diterapkan di Indonesia sejatinya bukanlah Kebijakan Ruang Udara Terbuka yang mengindahkan campur tangan pemerintah dalam operasional angkutan udara oleh pihak ketiga. Konsep Kebijakan Ruang Udara Terbuka yang diterapkan Indonesia nyatanya merupakan perjanjian bilateral antar negara yang bersifat kontraktual dan diimplementasikan sebagai penanaman modal asing. Implementasi Kebijakan Ruang Udara Terbuka (Open Sky Policy) dalam industri penerbangan sipil di Indonesia menghasilkan dua pengaruh. Pertama, Pengaruh Masuk, dimana maskapai asing yaitu AirAsia Indonesia menjadi perusahaan PMA di Indonesia. Kedua, Pengaruh Keluar, yaitu bergabungnya Garuda Indonesia dalam aliansi penerbangan dunia, yaitu SkyTeam.

 

---

Open Sky Policy provides freedom to foreign airlines to operate in the airspace of a country. This policy is contained in the Republic of Indonesia Law Number 1 of 2009 concerning Aviation. In the procedure of air transportation services by foreign parties in Indonesia, based on the Negative List of Investment (DNI), the transportation sector is an Open Business Sector with Requirements, which means that airlines must meet the composition of Maximum Foreign Investor 49% with the national capital owner must remain greater than the overall foreign capital owner (single majority). The problem is about the actual implementation of the open sky policy implemented in Indonesia if the implementation rules are the same as the generally accepted foreign investment mechanism in Indonesia and what are the impacts of the Open Sky Policy for the economic growth of Indonesian air transportation. The research method used in this study is juridical normative. The results of this study are the Open Sky Policy implemented in Indonesia is actually not an Open Sky Policy which heeds government interference in air transport operations by third parties. The implication of the Open Sky Policy implemented by Indonesia in fact is a bilateral agreement between countries that is contractual in nature and implemented as foreign investment. The implementation of the Open Sky Policy in the civil aviation industry in Indonesia has two effects. First, Entry Influence; AirAsia Indonesia as a PMA company in Indonesia. Second, Outgoing Influence; the joining of Garuda Indonesia in the world aviation alliance, namely the SkyTeam.

 

"

"ABSTRAKPertumbuhan penumpang angkutan udara mengalami peningkatan sejalan denganpertumbuhan penduduk dan perekonomian di suatu negara. Revenue passengerkilometers (RPK) di seluruh dunia dalam kurun waktu 10 Tahun tumbuh rata-rata 4,7 %per tahun, dan untuk wilayah Asia Tenggara pertumbuhan RPK dalam periode yang samaadalah sebesar 6,6 % per tahun. Hal itu menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan lalulintas udara di Asia Tenggara melebihi tingkat pertumbuhan dunia. Pertumbuhanangkutan udara di Indonesia termasuk dalam 10 besar dunia dan tertinggi di kawasanAsia Pasifik dengan jumlah penumpang angkutan udara yang mencapai 72,4 juta.Pertumbuhan penumpang angkutan udara yang sangat pesat tersebut tentu harusdiimbangi dengan penyediaan infrastruktur transportasi udara. Sementara saat ini alokasianggaran pemerintah di bidang infrastruktur transportasi sangat terbatas. Untuk sektorinfrastruktur bandar udara, pemerintah hanya mengalokasikan anggaran sebesar 19,5triliun/5 tahun sedangkan anggaran yang diperlukan untuk pengembangan 233 bandarudara adalah sebesar Rp.54 trilliun/5 tahun. Dengan demikian terjadi gap pembiayaansebesar Rp.34,5 trilliun atau 63 % dari kebutuhan anggaran belum dapat terpenuhi.Dengan keterbatasan dana tersebut maka perlu mengoptimalkan fasilitas bandar udarayang ada tanpa mengabaikan keselamatan penerbangan.Salah satu untuk upaya mendukung optimasi fasilitas bandar udara dapat dikembangkanmodel prediksi penumpang angkutan udara dengan menggunakan pendekatan sistemdinamis. Keunggulan dari pengembangan model optimasi fasilitas bandara berdasarkanpotensi prediksi penumpang angkutan udara dengan pendekatan sistem dinamis adalahvariabel yang digunakan untuk mengukur potensi demand ditentukan melalui prosessystems thinking yaitu penentuan variabel dengan mental model yang mempertimbangkanhubungan kausalitas antar variabel secara dinamis, sistematis, logis dan realistis darisebuah sistem yang bersifat komplek. Model prediksi penumpang angkutan udara yangkomprehensif dapat membantu dalam menganalisa pengambilan sebuah keputusan dalammengoptimalkan fasilitas bandar udara

---

ABSTRACTThe growth of air passengers has increased in line with the population and economicgrowth ofthe country. Revenue passenger kilometers (RPK) around in the world duringten years grew on average of 4.7 % per year, and in the Southeast Asian region. RPKgrowth in the same period was 6.6% per year. It shows that the rate of traffic growth inSoutheast Asia exceeds the growth rate of the world.The growth of air transport in Indonesia, including in top ten in the world and the highestin the Asia Pacific region with a number of air passengers reached 72.4 million. Thegrowth of passenger air transport is very rapid course must be balanced with theprovision of air transport infrastructure, while the government budget in transportinfrastructure sectorhas a constraint. Budgeting for the airport infrastructure sector thegovernment only allocates 19.5 trillion / 5 years while the necessary budget for thedevelopment of 233 airports amounted to Rp.54 trillion / 5 years hence a financing gapamounting to Rp.34 , 5 trillion or 63 % of the budget requirements. Based on thelimitation of airport budgeting, needed optimization of airport facilities. The one ofpolicy istruments is define a model air passenger demand forecasting using a dynamicsystems approach to support optimization of airport facilities.The advantage of demand forecasting model using dynamic systems approach is thevariables to measure the potential demand is determined through a process of systemsthinking , namely the determination of the variable with the mental model that considersthe causality relationship inter variables dynamically , systematic , logical and realistic.The robust model of demand forecasting could support to analyze a decision making onoptimization of airport facilities."

"Industri jasa angkutan udara makin menunjukkan tingkat pertumbuhan yang demikian pesat. Peningkatan jumlah arus manusia dan barang seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi makro, merupakan lahan pasar potensial bagi industri jasa angkutan udara. Meskipun di sisi lain, pertumbuhan pesat tadi mengakibatkan kompetisi diantara perusahaan jasa angkutan udara. Makin ketatnya kompetisi, memaksa sebuah perusahaan jasa angkutan udara harus merorientasi strategi yang tepat untuk memenangkan "perang" persaingan pasar jasa angkutan udara. Kondisi ini dihadapi juga oleh PT Garuda Indonesia, sebuah BUMN jasa angkutan udara. Dengan menggunakan studi kepustakaan terhadap berbagai referensi yang ada, riset lapangan ada salah satu teori tentang karakteristik jasa angkutan udara yang menarik yaitu model berbentuk molekuler. Dari teori model molekuler, kita akan memahami makna hakiki dan implikasi dari karakteristik khas jasa angkutan udara. Salah satu hipotesis adalah "faktor kepercayaan konsumen" adalah kunci yang mempengaruhi perilaku konsumen. Artinya, citra terhadap sebuah perusahaan jasa angkutan udara. Untuk memperoleh gambaran penelitian yang proporsional, maka penelitian membandingkan berbagai persepsi konsumen terhadap PT Garuda Indonesia dan pesaing utamnya yaitu PT Sempati Air dan Singapore Airlines. Hasil pengolahan persepsi tadi menggambarkan citra terhadap jasa, usaha/perusahaan, dan manajemen/pimpinan dari ketiga perusahaan jasa angkutan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa citra Garuda Indonesia dimata konsumen agak tertinggal dibanding pesaingnya. Dalam rangka meningkatkan citra Garuda Indonesia tersebut, maka perlu dilakukan berbagai pembenahan baik ke dalam maupun keluar. Sebagai BUMN, Garuda Indonesia menghadapi masalah klasik yaitu masih banyaknya campur tangan pemerintah ke dalam manajemen. Oleh karena itu manajemen Garuda Indonesia harus memperoleh keleluasaan, reenqineering organisasi, membenahi manajemen sumber daya manusia, menangani pembentukan citra pada tingkat direksi, dan upaya perbai.kan pemasaran lain."

"Sarana transportasi sebagai sarana penghubung antar wilayah memiliki peran penting bagi masyarakat, khususnya di Indonesia. Seiring dengan peningkatan penggunaan jasa angkutan udara, muncul masalah perihal keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jasa penerbangan sebagai konsumen yang merupakan akibat dari kurangnya perhatian perusahaan penyedia jasa penerbangan terhadap kualitas dari pelayanannya. Hal tersebut menimbulkan resiko-resiko dalam menggunakan angkutan udara yang mungkin akan diterima oleh konsumen. Kelalaian konsumen yang seringkali hanya menuntut hak dan lupa untuk menjalankan kewajibannya sebagai konsumen juga meningkatan probabilitas terjadinya resiko tersebut. Kurangnya kejelasan informasi mengenai tanggung jawab perusahaan penerbangan sebagai pelaku usaha serta perihal ganti rugi terhadap kerugian barang bawaan penumpang membuat konsumen dirugikan. Pelaku usaha penerbangan seharusnya bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penumpang angkutan udara berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

---

Transportation holds an important role in society for connecting the region in a country, especially in Indonesia. Along with the increasing number of air transportation services comsumption, some problem related with the security, safety and comfort for the passangers emerging as well. These issues occur since the flight company unconcern with their services quality. Hence, there are some risk in using air transportation for the cunsumers. In the other hand, the consumer neligence towards the regulation also the sourse of increasing risks. The lack of information about the corporate responsibility regarding reimbursement for lost passenger luggage harms the consumers. Supposedly, based on the consumer protection law and legislation, the flight company must be responsible for any consumers’ losses."