Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query
Kanya Candrika, author
Direksi merupakan organ dari perseroan terbatas yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan terbatas dan mewakili perseroan terbatas, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hubungan antara Direksi dengan perseroan terbatas terjadi karena adanya kepercayaan yang diberikan oleh perseroan terbatas kepada Direksi. Karenanya dalam menjalankan tugas yang diembannya,...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26024
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Agustina Arumsari, author
[ABSTRAK
Peranan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat dibutuhkan dalam
penyelenggaraan perekonomian nasional. Di samping memberikan kontribusi
kepada penerimaan Negara dalam bentuk dividen, BUMN juga mempunyai
peranan strategis lain yaitu menghasilkan barang dan/atau jasa kepada
masyarakat, pelopor sektor usaha yang yang belum diminati swasta, pelaksana
pelayanan publik, penyeimbang kekuatan swasta juga turut mengembangkan
usaha kecil/koperasi. Sebagai pengurus...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41785
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nurul Fauziah Hambali, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang pertanggungjawaban direksi terhadap kebijakan bisnisnya yang menimbulkan kerugian bagi perseroan dan keuangan negara sehingga dianggap sebagai tindak pidana korupsi, manakala perseroan tersebut merupakan BUMN. Akan tetapi, menurut doktrin Business Judgment Rule, direksi tidak serta-merta dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Hal ini dapat dilihat pada contoh kasus...
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T50309
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ashar Maulana Religia, author
Direksi bertanggung jawab menjalankan pengurusan perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Direksi selalu dihadapkan dalam pengambilan keputusan bisnis, keputusan bisnis tersebut dapat berakibat pada timbulya kerugian pada perseroan. Penulisan ini akan memberikan penjelasan mengenai tanggung jawab direksi pada PT, kedudukan keuangan negara yang dipisahkan dalam BUMN dan kaitannya dengan...
2020
T54562
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Kristanto, author
Direksi dalam melakukan pengurusan Perseroan dengan mengambil tindakantindakan dan keputusan bisnis dapat menimbulkan kerugian bagi Perseroan. Berdasarkan doktrin Business Judgment Rule, Direksi dianggap tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan akibat keputusan bisnis yang diambil direksi. Penelitian ini untuk menganalisa lebih dalam pemahaman mengenai doktrin Business Judgment Rule dan keterkaitannya dengan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27500
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Krisanti, author
ABSTRAK
Direksi dalam melakukan pengurusan Perseroan dengan mengambil tindakantindakan
dan keputusan bisnis dapat menimbulkan kerugian bagi Perseroan.
Berdasarkan doktrin business judgment rule, direksi dianggap tidak bertanggung
jawab atas kerugian perseroan sebagai akibat keputusan yang diambil Direksi.
Penulisan ini akan membahas terlebih dahulu mengenai kedudukan dan tanggung
jawab direksi baik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan
memberi pemahaman...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39256
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Andi Nugroho, author
Tesis ini membahas tentang pelaksanaan prinsip Business Judgment Rule bagi PT Jasa Raharja dalam penyelesaian keterlambatan penyetoran Iuran Wajib Pesawat Udara oleh Perusahaan Penerbangan akibat adanya Pandemi COVID-19 dengan pokok permasalahan pertama yaitu, bagaimanakah pengaturan Prinsip Business Judgment Rule yang dapat diberlakukan oleh PT Jasa Raharja berdasarkan Undang-Undang Nomor 40...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Thariq Fauzi Hawali, author
Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh keputusan Direksi PT Pertamina untuk membeli blok migas Basker Manta Gummy di Australia yang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi. Pertimbangan hakim yang digunakan untuk mengadili Direksi PT Pertamina adalah kerugian negara akibat blok migas...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library