Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, Wajib Pajak (WP) harus melakukan kewajiban perpajakan termasuk sebagai pemungut atau pemotong pajak tertentu diantara beberapa kewajiban perpajakan tersebut, terdapat 2 (dua) kewajiban penting yaitu pertama, menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang sudah diisi dengan benar, lengkap dan jelas sehingga diketahui jumlah pajak yang terutang, serta kedua, terutama WP yang menjalankan usaha harus menyelenggarakan Pembukuan atau pencatatan. Kepada WP juga diberikan hak-hak penting yaitu hak untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK), keberatan dan banding. WP yang tidak/kurang patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, akan dikenai sanksi perpajakan, yang berupa sanksi administrasi (bunga, denda dan kenaikan) serta sanksi pidana kurungan. Dalam rangka menguji kepatuhan WP, Direktur Jenderal Pajak (DIP) berwenang melakukan pemeriksaan pajak dan DJP akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), yang berupa, SKPKB, SKPKBT, SKPLB atau SKPN. Bilamana diketahui terdapat indikasi pelanggaran pidana perpajakan, WP akan dilakukan penyidikan pajak, yang kemungkinan WP akan dijatuhi pidana kurungan selain harus membayar pajak yang belum dibayar berikut sanksinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analisis, adapun teknik pengumpulan data melalui : Studi kepustakaan, Studi lapangan dengan melakukan wawancara dengan beberapa Kantor Konsultan Pajak (KKP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) di Surabaya serta data sekunder diperoleh dari laporan kinerja Kantor Wilayah IX DM Jawa Timur. Dari hasil pembahasan bab III diperoleh kesimpulan bahwa WP orang pribadi cenderung kurang patuh dalam menyampaikan SPT dibanding dengan WP yang berstatus PMA, BUMN, BUMD, beroreintasi ekspor atau setelah diaudit diberikan opini wajar tanpa syarat atau wajar dengan syarat, serta WP yang menjadi klien KKP atau KAP. Penyelenggaraan pembukuan/pencatatan apakah sudah benar, lengkap dan dapat menggambarkan dengan sebenarnya usaha WP, tidak diketahui dengan pasti sebab WP cenderung tertutup /merahasiakan keadaan sebenarnya. Sanksi perpajakan, bagi WP orang pribadi tidak membuatnya jera dan akan mengulangi kembali kesalahannya. Pemeriksaan pajak masih merupakan upaya yang tepat untuk mendorong WP agar mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedangkan penyuluhan tidak diketahui efektifitasnya dalam rangka mendorong kepatuhan WP. Dalam kenyataannya WP dengan berbagai cara berusaha menghindari kewajiban perpajakan.

Abstrak :
Otonomi Daerah sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan penerapan konsep yang membagi kekuasaan pemerintah menjadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebijakan perimbangan keuangan pusat-daerah akan mengatur secara pasti pengalokasian dana perimbangan. Dengan demikian, diharapkan daerah akan lebih mampu memacu pembangunan daerah, sehingga kesenjangan pertumbuhan antar daerah dapat dikurangi. Sumber penerimaan dalam negeri yang paling dominan dan bisa diandalkan adalah pajak, yang salah satunya berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan dilakukannya bagi hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, maka peranan dan kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap penerimaan daerah semakin dominan. Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menjelaskan tentang pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta seberapa besar kontribusi bagi hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam program bantuan pembangunan desa di Kabupaten Malang. Dengan demikian diharapkan dari hasil studi penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan masukan mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi dilapangan dibandingkan dengan teori-teori yang mendasarinya dan sebagai bahan pertimbangan agar dalam penyusunan anggaran pembiayaan program bantuan pembangunan desa yang diperoleh dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat lebih diperhatikan. Adapun analisis yang digunakan pada tesis ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan Cara menggambarkan sumber pembiayaan program bantuan pembangunan desa yang diterima dari hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Dari hasil penelitian secara umum dapat diperoleh gambaran bahwa program bantuan pembangunan desa di Kabupaten Malang merupakan proyek yang salah satu dananya berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan. Kontribusi dana dari PBB terhadap pembiayaan program bantuan pembangunan desa yang diprioritaskan antara lain pada prasarana jalan, jembatan, pengairan dan pengadaan air bersih, masih sangat kecil dan perlu ditingkatkan, sehingga Wajib Pajak pedesaan merasakan adanya manfaat dari pembayaran pajak tersebut. Hal ini juga untuk menunjukkan akuntabilitas pengelolaan dana dari PBB oleh pemerintah terhadap pembayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Abstrak :
Media televisi mempunyai keunggulan teknologi dan keunikan dalam proses penyampaian pesannya yaitu meliputi gambar 'dan suara, yang menghasilkan pesan yang lebih mudah dimengerti. Media massa khususnya televisi mengangkat peristiwa-peristiwa yang terjadi dan selanjutnya dikemas dalam bentuk berita yang mempunyai nilai jual agar suatu media dapat bersaing dengan media lainnya. Berita-berita televisi oleh masyarakat sering dimanfaatkan untuk mengetahui atau sebagai sumber informasi mengenai berbagai isu yang berkembang saat itu. Berita televisi yang memuat opini orang-orang tertentu mengenai berbagai isu bisa mempengaruhi persepsi khalayak mengenai opininya sendiri dan juga opini orang lain. Terpaan berita televisi yang sama tidak selalu menimbulkan persepsi yang sama pada semua individu dalam masyarakat. Proses persidangan kasus Buloggate II yang dimulai 25 Maret 2002 dan diadakan setiap minggu merupakan proses persidangan yang mengundang banyak perhatian di berbagai kalangan masyarakat dan juga media massa. Dalam penelitian ini ingin dilihat bagaimana kontribusi menonton berita di televisi terhadap pembentukan persepsi khalayak mengenai kasus Buloggate II. George Gerbner sebagai pioner peneliti kultivasi percaya betul kepada kekuatan efek media khususnya televisi pada pembentukan persepsi penontonnya. Akan tetapi hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun menonton televisi dilakukan dengan cukup perhatian dan adanya kepercayaan terhadap isi berita televisi, pembentukan persepsi mengenai kasus Buloggate II tidak dipengaruhi oleh menonton berita di televisi. Pembentukan persepsi dalam penelitian ini dipengaruhi oleh faktor pengetahuan dan keterlibatan terhadap kasus Buloggate II serta pendidikan responden.

Abstrak :
Kesetiakawanan sosial adalah kemampuan untuk menempatkan diri dalam keadaan dan kesulitan pihak lain atau dengan kata lain memperdulikan orang lain dengan masing-masing pihak atau perorangan itu bukan bersikap mentang-mentang atau menang sendiri. Berdasarkan hal itu, maka apabila nilai-nilai kesetiakawanan sosial dapat dihayati dan diaplikasikan secara nyata ke kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam kesehariannya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sudah sewajarnya kecemburuan sosial yang selama ini senantiasa menjadi ancaman, sebagai akibat dari ketidakmerataan hasil pembangunan akan dapat ditekan. Namun, realitas yang terjadi dalam tingkat kepedulian dan kesetiakawanan sosial yang diharapkan, masih jauh dari apa yang dicita-citakan. Oleh karena itu, kesenjangan antara si kaya dan si miskin kian tajam saja. Bahkan, terjadi kecemburuan sosial yang diakibatkan oleh rasa saling curiga satu sama lainnya. Sehingga, pada gilirannya dapat memicu terjadinya konflik yang berbuntut "SARA" dan kepentingan lainnya. Kejadian itu, dari kacamata ketahanan nasional cenderung berdampak sangat tidak menguntungkan. Sebab, dapat mengakibatkan terjadinya perpecahan dan disintegrasi nasional. Mengingat, ketahanan nasional sendiri adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional melalui interaksi gatra alamiah dan gatra sosial, yang secara hierarkhi berurutan, dibawah kendali gatra politik, gatra ideologi, dan pengetrapan pendekatan jamak kesejahteraan, keamanan, demokrasi, dan kultural dalam memajukan kesejahteraan bangsa, dan mengatasi ATHG, baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dengan mengacu kepada ketahanan nasional itu, apabila kesetiakawanan sosial diantara sesama bangsa Indonesia saja tidak dapat diciptakan, baik itu melalui proses asimiliasi, akulturasi, dan interaksi sosial yang kondusif maupun norma yang berlaku, maka secara laten hal itu akan menjadi potensi yang mengancam integritas, identitas, dan kelangsungan hidup bangsa. Dengan kata lain akan berdampak negatif terhadap ketahanan nasional. Oleh sebab itu, agar potensi negatif yang mengancam tidak menjadi efektif. Sewajarnya, hasil simpulan penelitian ini diantisipasi dengan pencarian solusi yang tepat.

Abstrak :
Tingginya angka golongan putih (golput) pada Pemilihan Gubernur (pilgub) Jawa Timur 2018. Secara keseluruhan golput di Jawa Timur memang termasuk tinggi kisaran 30% dari total daftar pemilih. Jumlah golongan putih generasi millennial pada pilgub di Provinsi Jawa Timur sebesar 28% atau sebanyak 58 responden dari total 207 responden. Hal ini tentunya akan menjadi ancaman bagi demokrasi di Indonesia. Karena golput bisa menjadi bentuk apatisme masyarakat terhadap pemilu yang dinilai tidak mampu memberikan perubahan yang signifikan kepada mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan millenial menjadi golput serta membuat strategi pencegahan golput untuk meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Timur dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Menurunnya kinerja partai politik, merosotnya integritas partai politik, dan tidak terealisasinya janji politik membuat millenial memilih golput.

---

The high number of non voters in the 2018 East Java Governor Election. Overall golput in East Java does include a range of 30% of the total voter list.   The number of non voters in the millennial generation in the East Java Governor Election was 28% or as many as 58 respondents out of a total of 207 respondents. This will certainly be a threat to democracy in Indonesia. Because abstentions can be a form of community apathy towards elections that are considered unable to provide significant changes to them. This study aims to determine the factors that cause millennial to become abstentions and make strategies to prevent abstentions to improve the Indonesian Democracy Index (IDI) in East Java using quantitative and qualitative methods. The decline in the performance of political parties, the decline of the integrity of political parties, and the lack of realization of political promises make millennials choose abstentions.

Abstrak :
Lapangan “E” yang terletak di Cekungan Jawa timur yang merupakan salah satu Cekungan busur belakang (back-arc basin) dan berada pada tenggara dari lempeng Eurasia yang terbentuk karena proses pengangkatan, ketidakselarasan, penurunan muka air laut dan pergerakan lempeng tektonik. Cekungan ini dibatasi oleh busur Karimunjawa disebelah barat, memanjang kearah timur sampai ke laut dalam pada cekungan Lombok, dan mendangkal ke arah utara menuju Paternoster High. Penelitian ini terfokus pada formasi Ngimbang pada cekungan Jawa Timur, yang terdiri dari batuan sedimen klastik berbutir halus (batu lempung dengan alternatif batu lanau) dan batu karbonat berkembang secara lokal dan menggunakan 3 data sumur non produksi. Untuk mengkarakterisasi reservoar pada lapisan karbonat dan memprediksi nilai sifat fisik batuan seperti porositas, permeabilitas, kandungan lempung, dan saturasi air digunakan analisis petrofisika dan evaluasi formasi. Dengan metode pengukuran porositas menggunakan indikator neutron-densitas, menggunakan single-clay indicator dengan log gamma ray untuk mengetahui nilai kandungan lempung, menggunakan pendekatan nilai permeabilitas menggunakan model permeabilitas timur, metode pengukuran saturasi air menggunakan model persamaan Archie, dan menentukan zona reservoar hidrokarbon dari zona net produktif. Hasil penelitian pada reservoar hidrokarbon di sumur ini memiliki rata-rata nilai kandungan lempung 9%, porositas 17%, dan saturasi air 16%. ......Field "E" located in East Java Basin, which is one behind of the back arc basin and are in the southeast of the Eurasian plate formed due to the appointment process, misalignment, a decrease in sea level and the movement of tectonic plates. This basin is limited by the Publications arc to the west, extending eastward to the sea in the Lombok basin and shallow north toward Paternoster High. This study focused on the Ngimbang formation in East Java basin, which is composed of fine-grained clastic sedimentary rocks (stones silt loam with alternative rock) and carbonate rocks evolved locally and uses 3 non-production wells. To characterize the reservoir in carbonate coating and predicted values of rock physical properties such as porosity, permeability, clay content and water saturation used petrophysical analysis and formation evaluation. With a measurement method using indicator neutron porosity-density, single-use indicator clay with gamma ray logs to determine the value of the content of clay, using eastern permeability to predict a model of permeability and water saturation measurement method using Archie equation model and determine zones of reservoir hydrocarbons from the zone of net productive. Results of research on hydrocarbon reservoirs in these wells has an average value of clay content of 9%, 17% porosity and water saturation of 16%.

Abstrak :
Malnutrisi merupakan kontributor tunggal dan terbesar tingginya morbiditas dan mortalitas di seluruh dunia. WHO mengestimasikan bahwa 45% kematian balita disebabkan karena masalah kekurangan gizi. Pada tahun 2018, wasting (salah satu bentuk kekurangan gizi) menempati peringkat kedua penyebab kematian pada balita di dunia. Di Indonesia, wasting masih menjadi masalah kesehatan yang serius, dengan prevalensi kasus sebesar 10,2%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian gizi kurang (wasting) pada balita usia 0-59 bulan di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Indonesia Family Life Survey (IFLS) ke-5 tahun 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan desain studi cross-sectional. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 587 balita yang menjadi responden IFLS 5. Hasil penelitian menunjukkan prevalensi kejadian wasting pada balita adalah 9,71%. Hasil uji statistik chi-square menunjukkan bahwa terdapat hubungan (p≤0,05) antara riwayat penyakit infeksi dan status pekerjaan ibu dengan kejadian wasting pada balita. Perhitungan derajat asosiasi menggunakan prevalence odds ratio (POR), menunjukkan bahwa peluang kejadian wasting lebih tinggi pada balita berumur 0-23 bulan (POR=1,70), berjenis kelamin laki-laki (POR=1,48), memiliki riwayat penyakit infeksi (POR=2,37), tidak diberikan ASI eksklusif (POR=1,15), diberikan MP-ASI pada waktu < 6 bulan (POR=1,57), memiliki riwayat BBLR (POR=1,66), memiliki ayah berpendidikan rendah (POR=1,09), ibu yang bekerja (POR=1,93), dan ayah yang tidak bekerja (POR=1,04). Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama antara pembuat kebijakan/program dan masyarakat untuk dapat memberikan intervensi dan tatalaksana yang tepat terhadap balita yang mengalami wasting, serta memberikan edukasi faktor risiko wasting kepada keluarga balita (khususnya yang mengasuh balita) dan masyarakat. ......Malnutrition is the single largest contributor to high morbidity and mortality worldwide. The WHO estimates that 45% of under-five deaths are due to malnutrition. In 2018, wasting (a form of malnutrition) ranked as the second leading cause of death among children under five in the world. In Indonesia, wasting remains a serious public health problem, with a prevalence rate of 10.2%. This study aims to determine the factors associated with the incidence of wasting among children under the age of 0-59 months in East Java Province. This study used secondary data from the 5th Indonesia Family Life Survey (IFLS) in 2014. This study used a quantitative approach, with a cross-sectional study design. The number of samples used in this study was 587 toddlers who were part of IFLS 5 respondents. The results showed the prevalence of wasting in toddlers was 9.71%. The results of the chi-square statistical test showed that there was an association (p≤0.05) between the history of infectious diseases and mother's employment status with the incidence of wasting in toddlers. The degree of association calculation using the prevalence odds ratio (POR), showed that the odds of wasting was higher in children aged 0-23 months (POR = 1.70), being male (POR = 1.48), had a history of infectious diseases (POR = 2, 37), not exclusively breastfed (POR=1.15), given complementary food at <6 months (POR=1.57), had a history of LBW/low birth weight (POR=1.66), had a father with low education (POR=1.09), a working mother (POR=1.93), and a non-working father (POR=1.04). Therefore, joint efforts between policy and programme makers with the community are needed to be able to provide appropriate interventions and treatment for toddlers who experience wasting, as well as educate the risk factors for wasting to families of toddlers (especially those who took care for toddlers) and the community.

Abstrak :
This study have been conducted in 2004 and taken place in East Java for five months from July throughout November 2004. Two locations were chosen as a sample for IPM-Farmer Field School namely Malang and Jombang districts. The objectives of research were: (a) to describe the adoption of IPM technology by farmers, (b) the economic visibility of farms and (c) the technical efficiency of farms between before and after IPM-FFS. This research used method of survey, primary data where collected from 80 farmers consisting of 40 IPM-Farmer Field School (alumni) and 40 non-alumni while secondary data were collected from the Office of Estate Crops, the Office of IPM Project, Central Agency of Statistics and Institutions of Research. The results showed that after IPM-FFS, the technology of integrated pest management have been applied by the most of farmers. The alumni (80%) and non-alumni (23%) have done the field observation regularly The alumni and non-alumni (32.5%) were able to distinguish some predators of pests and did not harm them. Most farmer have controlled pests with a method of preventive while the an-organic pesticide would be applied when the pests attack reached the economic threshold. The productivity of alumni after IPM-FFS increased 45.5 percent (from 1,128 to 1,641) and non-alumni increased 24.6 percent (from 872 to 1,087)kg/ha/year. Net income of alumni increased 40,7 percent (from Rp.3,7 to Rp 5,2) million/hectare/year. Through the application of IPM technology, the technical efficiencies of alumni increased 31,7 percent (from 0.63 to 0.81) and non-alumni increased 4,8 percent (from 0,63 to 0,66).

Abstrak :
Participation and empowerment are two important keywords in agricultural development program. One of the agricultural programs that considerably implemented through farmer’s participation towards empowerment is Integrated Pest Management (IPM). This article reviews the reflection of the concepts and implementations of farmer’s participation and empowerment in the coffee Integrated Pest Management for Smallholder Estate Crops (IPM-SECP). It can be explained that farmers were participated only in the planning and implementation stages of the project, while monitoring and evaluation activities were solely done by the project implementing unit and other related agencies. In the planning stage, the extent of farmer’s participation can be categorized as pseudo participation since farmers only participated if they were the head of farmer’s group or local model farmers. Meanwhile, in the implementation stage, it was found that farmers had a high extent of participation in the various activities and practices of training carried out by the project. Nevertheless, farmers were empowered in terms of knowledge and skills gained, change in practices, decision-making, productivity, and environmental awareness. As a result, farmer’s participation should be anchored in all stages of planning, implementation, monitoring, and evaluation, so that they would be able to get immediate genuine empowerment feedback of the project impact.

Abstrak :
Participation and empowerment are two important keywords in agricultural development program. One of the agricultural programs that considerably implemented through farmer?s participation towards empowerment is Integrated Pest Management (IPM). This article reviews the reflection of the concepts and implementations of farmer?s participation and empowerment in the coffee Integrated Pest Management for Smallholder Estate Crops (IPM-SECP). It can be explained that farmers were participated only in the planning and implementation stages of the project, while monitoring and evaluation activities were solely done by the project implementing unit and other related agencies. In the planning stage, the extent of farmer?s participation can be categorized as pseudo participation since farmers only participated if they were the head of farmer?s group or local model farmers. Meanwhile, in the implementation stage, it was found that farmers had a high extent of participation in the various activities and practices of training carried out by the project. Nevertheless, farmers were empowered in terms of knowledge and skills gained, change in practices, decision-making, productivity, and environmental awareness. As a result, farmer?s participation should be anchored in all stages of planning, implementation, monitoring, and evaluation, so that they would be able to get immediate genuine empowerment feedback of the project impact.