Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
To give Indonesian debtors and foreign creditors a way out of the crisis, in early July 1998 government launched INDRA (Indonesian Debt Restructuring Agency). This scheme is not quite success as Ficorca, the similar Mexican scheme. INDRA is a contract that allows Indonesian debtors to enter into a foreign-exchange rate insurance scheme with the government Dollar-denominated rescheduled debts are paid by the government after a grace period, while Indonesian debtors service their debts to INDRA, in domestic cuirency at an agreed-upon exchange rate at the time of the contract.

If the real exchange rate appreciates during the period of servicing of the foreign debts, these firms bave the option to leave INDRA and purchase dollars at more agreeable market rate. Thus, firms are insured against losses due to rupiah depreciation, while they have an opportunity or option to take advantage of &vorable developments.

In short, INDRA performs a service to Indonesia debtor firms, in the form of offering a foreign exchange ?insurance scheme? with the option to leave that normally is not offered in financial markets for such time horizons. Unlike such market-priced option packages, the INDRA pm gram does not require the dollar up-front payment. Instead, 1NDRA participants pay up-fmnt monthly rupiah installments on both interest and principle.

Survey reveals, Indonesia debtors don?t pay much attention to this alternative solution of foreign debt The reasons are the scheme of INDRA doesn?t match company?s cash flow, fòreign creditors don?t agree to such a long period of installment, it needs socialization, tack of commitment from the company?s owner, INDRA?s exchange rate stilt high and finally difficulties to enforce the right of ofl?hore creditor make debtors more reluctant to æstnjcture the debt.

Lower INDRA?s exchange rate than market exchange rate, is obviously a veiled subsidy by government but it ¡s not enough to attract indebted Indonesian companies. We could not blame on economic crisis on and on. The bottom line of INDRA is about the government establishing credibility. On the other hand, INDRA is about expectations. JNDRA is about giving assurance to Indonesian debtors which are protected from any instability of foreign exchange rate volatility.

Many said, even mpiäh-doijar exchange rate back to normal rate, still difficult to repay the loan as being scheduled. Thus, the problem is not on the bad or good INDRA scheme but on the company?s fùndamentai activitites. Instability os exchange rate means a back fire to the government as more exchange rate subsidy to be performed in INDRA mechanism.

Abstrak :
ABSTRAK Pembangunan prasarana dan sarana dasar ke Cipta Karyaan yang mencakup air bersih (air minum), pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, dan program perbaikan kampung; sejak Pelita I s.d V terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Peningkatan kebutuhan tersebut membutuhkan biaya atau dana pembangunan cukup besar. Karena keterbatasan dana pemerintah untuk membiayai pembangunan, maka Pemerintah menggunakan dana pinjaman luar negeri (DPLN). Amanat GBHN mengatakan bahwa bantuan luar negeri (DPLN) hanya merupakan pelengkap. Namun dalam kenyataannya biaya pembangunan prasarana dan sarana dasar Cipta Karya (PSD CK), porsi DPLN jauh lebih besar (63,55%), sedangkan dengan RP murni hanya 34,45%. Menggunakan DPLN dalam pelaksanaan pembangunan PSD CK ternyata banyak kendala/ hambatannya. Pada tahap persiapan proyek, terjadi kendala seperti: penyiapan kelembagaan, mobilisasi sumber daya/dana, pembebasan tanah, dan penyiapan tender banyak yang mengalami keterlambatan. Pada tahap pelaksanaan proyek banyak timbul kendala prosedural, seperti Pimpro harus beberapa kali meminta approval dari Lending Agency dalam mengajukan penaran DPLN (withdrawal application), maupun penyediaan dana pendamping oleh Pemda Tk.Iataupun Pemda Tk.II. Semua kendala tadi menyebabkan tidak efektifnya proyek yang menggunakan sumber DPLN, karena selesainya proyek rnenjadi mundur rata - rata dua tahun. Akibatnya kita harus membayar "commitment charge" karena terjadi low disbursement, atau tidak sesuai dengan disbursement schedule yang tercantum dalam Loan Agreement, sehingga Unit Cost komponen proyek menjadi meningkat, maka proyek PSD CK yang bersumber DPLN menjadi tidak efisien. Karena adanya kendala - kendala diatas, maka tujuan penelitian ini untuk menggali upaya - upaya dalam mengatasi hambatan/ kendala yang timbul dari implementasi kebijakan pemerintah, dan memberikan saran dalam hal kebijaksanaan publik kepada policy maker, perlunya pelembagaan fungsi Evaluasi Kinerja terhadap pelaksanaan proyek - proyek pembangunan bersumber DPLN, untuk mengkaji efektifitas dan efisiensi pelaksanaan proyek DPLN agar lebih efektif dan efisien seperti yang diarahkan dan diamanatkan dalam GBHN 1993. Jenis metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode eksploratif, karena perlu menggali data atau inforrnasi yang cukup banyak dalam sejarah perkembangan pelaksanaan proyek - proyek pembangunan Cipta Karya dan selanjutnya perlu dikelompok - kelompokkan, dianalisis dan dievaluasi untuk bisa dibuat kesimpulan - kesimpulan. Maka tindakan selanjutnya perlu menggunakan metode deskriptif - analitis dan evaluatif. Dan dalam menganalisis permasalahan untuk menuju konsep pemecahan masalah, dapat menggunakan metode induksi, metode deduksi dan metode penalaran sebab - akibat. Dari hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan proyek pembangunan selama ini hanya dimonitor dan dievaluasi sampai dengan mencapai fisik selesai 100 %, atau sampai dengan output proyekSedangkan outcome (manfaat dari proyek yang bersangkutan), effect proyek (effect positifrnegatif), dan impact (manfaat proyek dalam jangka panjang dan skala yang lebih luas), belum pernah dilaksanakan oleh pemerintah. Terutama terhadap proyek-proyek bersumber DPLN, efektifitas dan efisiensinya berdasarkan temuan penulis serta realita yang bisa digali adalah tidak efektif dan tidak efisien. Untuk itu penulis memberikan saran pokok pikiran, perlunya ada Institusi yang akan melaksanakan fungsi Evaluasi Kinerja (Performance Evaluation) baik pada policy level (Bappenas), pada organizational level (Dep. PU), pada operational level (Ditjen Cipta Karya); dan dengan menggunakan alat (tools) berupa indicator kinerja (Performance indicator) sebagai parameter pengukuran, untuk bisa menghasilkan rekomendasi apakah proyek dengan DPLN dimodifikasi, dilanjutkan ataukah dihentikan.

Abstrak :
Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di Indonesia dalam 25 tahun terakhir, khususnya pada masa kepemimpinan Orde Baru terbilang sukses dilihat dari tingkat pertumbuhan rata-rata yang mencapai hampir 7 % setiap tahunnya. Sayangnya, angka pertumbuhan yang meningkat setiap tahun tersebut ternyata juga diikuti dengan meningkatnya jumlah hutang luar negeri, baik yang dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah. Hal ini tentu menjadi suatu pertanyaan tersendiri, karena logikanya seharusnya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan kenaikan pendapatan perkapita masyarakat justru akan menurunkan jumlah total hutang luar negeri karena kemampuan pembiayaan dalam negeri yang meningkat. Konteks awal keputusan pemerintah untuk menggunakan instrumen kebijakan hutang luar negeri adalah sebagai unsur pelengkap guna membantu meringankan beban defisit anggaran dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi negara. Tetapi dalam perjalanannya, hutang luar negeri saat ini justru dirasakan menjadi beban dalam anggaran dan menimbulkan permasalahan yang kompleks sehingga mempengaruhi variabel makro ekonomi yang lain, khususnya variabel tabungan dan investasi domestik. Bagi penulis, fenomena ini menjadi sesuatu yang cukup menarik untuk dilakukan penelitian sehingga akan diketahui penyebab dan pengaruhnya terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap hutang luar negeri pemerintah maka peningkatan hutang luar negeri tersebut disebabkan karena meningkatnya defisit dalam anggaran pemerintah. Tingginya angka defisit dalam anggaran pemerintah disebabkan karena total penerimaan pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan total belanja negara. Untuk dapat mencapai tingkat petunbuhan ekonomi yang dinginkan maka kebijakan pemerintah untuk menstimulasi perekonomian nasional melalui alokasi anggaran pemerintah untuk meningkatnya pengeluaran pembangunannya sebagai manifestasi dari investasi yang dilakukan pemerintah. Dalam konteks ini maka kebutuhan investasi yang akan dilakukan oleh pemerintah ternyata tidak dapat dipenuhi dari jumlah tabungan pemerintah yang merupakan selisih dari penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin pemerintah. Selisih (gap) antara kebutuhan investasi pemerintah dengan tabungan yang dimilikinya inilah yang kemudian ditutup melalui pembiayaan yang berasal dari luar negeri dalam bentuk hutang luar negeri. Dalam konteks awal pembangunan, komponen hutang luar negeri diposisikan sebagai "pelengkap" yang diharapkan dapat menambah "energi" pemerintah untuk menstimulasi perekonomian nasional melalui APBN. Tetapi dalam perjalanannya komponen hutang luar negeri justru mendominasi hampir seluruh pengeluaran pembangunan pemerintah sehingga menimbulkan tingkat ketergantungan yang tinggi pada hutang luar negeri. Tidak ada tahun anggaran yang terlewatkan tanpa hutang luar negeri. Implikasinya, sebagian besar pengeluaran rutin pemerintah tersedot untuk pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri sehingga mengurangi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi. Penurunan Investasi pemerintah tersebut akan berdampak pada menurunnya total investasi nasioanal sehingga secara simultan juga akan mengurangi tabungan masyarakat melalui penurunan output nasional (POB). Solusi yang ditawarkan dalam penelitian berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan pemerintah harus secara bertahap berusaha menurunkan stok hutang luar negerinya dengan didukung oleh kebijakan penunjang lain di bidang perpajakan yang berorientasi pada peningkatan penerimaan dalam negeri melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak sehingga diharapkan dapat meminimalkan ketergantungan keuangan negara terhadap hutang luar negeri, dengan tetap memperhatikan kelangsungan iklim investasi domestik yang kondusif.

Abstrak :
Latar belakang penulisan tesis ini adalah tingginya tingkat hutang Iuar negeri Indonesia yang ternyata tidak dibarengi dengan pengelolaan yang efisien dan efektif. Salah satu penyebab pengelolaan yang kurang efisien tersebut adaiah terjadinya low disbursement yang berakibat pada besarnya dana APBN yang digunakan untuk pembayaran kembali rnelebihi perkiraan pembayaran semula. Penelitian difokuskan pada kasus Loan IBRD 4290-IND dan Loan IDB IND-0063/64 yang bertujuan untuk: 1. Mengetahui faktor-faktor penyebab low disbursement sekaligus membandingkan kedua lender beserta cara penarikannya untuk mencari mama yang lebih menguntungkan; 2. Memberikan rekomendasi kebijakan terkait dengan masalah low disbursement. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dalam rangka memperoleh gambaran masalah penyerapan dana pinjaman Iuar negeri dari berbagai sudut pandang, balk dari karakteristik proyek maupun dari indikator lain. Penelusuran dokumen proyek yang dibiayai pinjaman Iuar negeri dilakukan untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya low disbursement tersebut. Indikator yang digunakan untuk mengukur low disbursement adalah : Progress Varian, yaitu selisih persentase waktu terpakai dan persentase penyerapan kumulatif; backlog, yaitu besarnya dana terpakai yang belum diisi kembali (replenished) oleh pihak lender; dan realisasi disbursement terhadap target disbursement pada tahun anggaran berjalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor rendahnya daya serap penarikan dana PLN adalah sebagai berikut: 1. Kekurangsiapan proyek dalam desain dan manajemen proyek; 2. Keterlambatan penyelesaian dokumen anggaran proyek akibat perubahan sistem maupun faktor manusia; 3. Perubahan kondisi/politik didaerah; 4. Rendahnya kualitas sumber daya manusia sebagai pelaksana proyek; 5. Faktor yang berasal dart lender; 6. Terjadinya backlog. Karena tidak adanya metode yang compatible untuk membandingkan kedua lender yang berbeda karakteristik, penulis tidak dapat menentukan secara pasti lender mana yang lebih balk, namun dapat diambil beberapa kesimpulan perbedaan antara kedua lender tersebut sebagai berikut : 1. Lender IBRD menghitung cost of borrowing sejak effective date dan dikenakan pada dana yang sudah dan belum ditarik sehingga semakin lama low disbursement terjadi, makin besar kerugian yang harus dibayar. Pada lender IDB, cost of borrowing baru diperhitungkan jika sudah ada penarikan dan tidak dikenakan pada dana yang belum ditarik; 2. Jenis kegiatan proyek IDB lebih fieksibel karena borrower driven dan bukan lender driven seperti pada IBRD; 3. Porsi kegiatan 100% pada IDB lebih menguntungkan dibandingkan dengan sharing kegiatan seperti pada IBRD; 4. IDB memerlukan waktu pengusulan proyek yang rata-rata lebih lama dibanding IBRD; 5. Cara penarikan dengan pembayaran langsung yang umumnya digunakan IDB, cenderung lebih aman karena tidak ada backlog dibandingkan Reksus yang umum dikenakan IBRD. Dan temuan-temuan di atas, penulis menyarankan beberapa kebijakan antara lain : A. Kebijakan untuk mengatasi low disbursement : 1. Agar pemerintah lebih memperketat kriteria readiness filter dalam pengusulan proyek baru; 2. Agar Bappenas dan Depkeu dapat duduk bersama untuk mengatasi keterlambatan penerbitan dokumen anggaran; 3. Agar lebih meningkatkan koordinasi antar instansi terkait untuk menghindari kesalahpahaman; 4. Peningkatan kualitas SDM; 5. Perlunya diadakan kesepakatan dengan lender yang dapat mengikat untuk mengantisipasi kerugian sepihak; 6. Agar Depkeu dan proyek lebih intensif dalam melakukan replenishment. B. Kiranya pemerintah perlu melakukan pemilihan lender termasuk Cara pembayaran yang lebih menguntungkan dan memiliki resiko yang lebih kecil atas keterlambatan proyek.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai implementasi kebijakan pembangunan PLTA Asahan 3 melalui pinjaman luar negeri yang bertujuan mengatasi krisis listrik di Sumatera Utara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tertundanya pembangunan PLTA Asahan 3 disebabkan oleh konflik kepentingan dan konflik kewenangan antara PT PLN dengan Pemprov. Sumut. Untuk mencegah berulangnya permasalahan ini di masa depan diperlukan koordinasi dan komunikasi yang baik antara pihakpihak yang terkait terutama pada tahap perencanaan proyek.

---

This research discusses the implementation of government policy to develop Asahan 3 hydropower plant financing by foreign loan to solve electricity crisis in North Sumatera. This is a descriptive qualitative research in which the data were collected by deep interviews and documentation. Findings: the delay of Asahan 3 hydropower plant has caused by conflict of interest as well as conflict of authority between PT PLN and the Government of North Sumatera Province. It is suggested that improving the coordination and communication among parties mainly at the project planning phase will prevent the problem to recur.

Abstrak :
Current account deficit is a common phenomenon in Indonesia. In most years, during the period of 1979-1997, Indonesia experienced current account deficit. Despite the deficit can be solved through foreign direct investment and foreign loan, caution has to be taken to avoid negative effects of the deficit current account, especially on the national economy. Government efforts in order to solve problems of current account deficit can't rely only on funds from abroad. Some factors influencing deficit current account have to be investigated and dealt with seriously in order for the government to issue policy that will help them achieve the target. This research aimed to examine the determinant factors that influenced fluctuation of current account deficit in Indonesia from I979 to1997. The research employed co-integration model and error correction model (ECM) that had been currently popular in econometric analysis, especially to estimate short run dynamic relationship and long run static relationship. The result of this research revealed that fluctuation in real effective exchange rate and foreign incomes were variables that significantly influenced the current account deficit fluctuation in Indonesia, either both short-run and Iong run. When the value of rupiah weakens against the value of foreign currencies (depreciation), the current account deficit decreased. On the other hand, deficit current account and foreign incomes has negative relationship, that is an increase in foreign incomes reduced the current account deficit. The deficit in government budget was another variable affecting the current account deficit, especially in the short-run. The research pointed out that during the study period, deficit on government budget worsened current account position in Indonesia.