Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBerdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 414/KMK.01/2011 tentang Kebijakan dan Standar Manajemen Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi Area Service Support di Lingkungan Kementerian Keuangan, Bahwa setiap unit eselon satu di bawah Kementerian Keuangan harus memiliki satu fungsi Service Desk. Sehingga pada tahun 2012 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mulai mengimplementasikan KMK tersebut diatas dengan membuat sebuah fungsi Service Desk yang di kelola oleh Unit Eselon II Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (DIKC). Diharapkan dengan adanya Service Desk insiden atau masalah terkait layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dihadapi oleh Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Utama dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di seluruh Indonesia dapat diselesaikan dengan cepat sehingga tidak mengganggu proses bisnis organisasi.Implementasi fungsi Service Desk yang telah dilakukan oleh DJBC saat ini memiliki beberapa masalah yaitu, pengetahuan TIK operator Service Desk masih kurang memadai, belum adanya Service Level Agreement (SLA) dan Knowledge Management di DIKC selaku pengelola Service Desk dan tidak diketahuinya apakah implementasi Service Desk saat ini sudah sesuai dengan best practice yang ada atau belum, hal ini menyebabkan manajemen tidak dapat mengetahui layanan Service Desk mana yang harus dilakukan perbaikan untuk meningkatkan layanan terhadap pengguna. Penelitian ini melakukan penilaian terhadap Service Desk DJBC dengan menggunakan ITIL Service Support Self Assessment Service Desk, Pertanyaan yang terdapat pada ITIL Service Support Self Assessment diajukan kepada pengelola Service Desk di DIKC yaitu Kepala Subdirektorat Pengendalian Keamanan dan Informasi, Manajemen Layanan, dan Evaluasi dan tiga orang kepala seksi dibawahnya, selanjutnya dilakukan observasi untuk mencari bukti pendukung jawaban tersebut. Setelah didapatkan bukti pendukung dilakukan konfirmasi kepada responden untuk memperoleh kesamaan jawaban. Hasil dari analisis penelitian ini adalah, dari 9 level penilaian yang terdapat pada ITIL Service Support Self Assessment Service Desk, 6 level dapat dilewati sedangkan 3 level yang lain belum dapat dilewati, untuk itu penulis memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk perbaikan Service Desk DJBC.

---

ABSTRACTBased on the Ministry of Finance Decision No. 414/KMK.01/2011 about Policies and Standards Service Management Information and Communication Technology Service Support Area within the Ministry of Finance, That each unit echelon under the Ministry of Finance should have one function Service Desk. So in 2012 the Directorate General of Customs and Excise (DGCE) began implementing the above decisions by creating a Service Desk function which is managed by Echelon Unit II, the Directorate of Customs and Excise Information (DCEI). Hopefully, by the Service Desk incidents or problems related services Information and Communication Technology (ICT) faced by the Regional Office, Main Office and the Office of Oversight and Customs and Excise throughout Indonesia can be resolved quickly so it does not interfere with the organization's business processes.Implementation of Service Desk function that has been done by DGCE currently has some problems, knowledge ICT operator Service Desk still inadequate, yet their Service Level Agreement (SLA) and Knowledge Management in DCEI as the manager Service Desk, and organization did not know whether the implementation of Service Desk is now in accordance with best practice, this led management can not know where the Service Desk services should be improved to improve the service to users. This study assessing the Service Desk DGCE using the ITIL Service Support Self Assessment Service Desk, Questions contained in ITIL Service Support Self Assessment submitted to the Service Desk manager in DIKC ie Head of Sub Control and Information Security, Service Management, and Evaluation and the three head section below, further observations to find evidence supporting the response. Having obtained supporting evidence to confirm the respondent to obtain similarity of answers. The results of this analysis is, from 9 level assessment contained in the ITIL Service Support Self Assessment Service Desk, 6 levels can be bypassed while the other three levels can not be bypassed. The author provides recommendations that can be used for improvement of Service Desk DGCE."

"ABSTRAKHAI DJPb merupakan layanan IT helpdesk terintegrasi yang diluncurkan pada tahun 2016 oleh Ditjen Perbendaharaan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-428/PB/2016 untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam memberikan pelayanan kepada seluruh mitra kerjanya. Sebagai organisasi sektor publik, kepuasan pelanggan menjadi salah satu elemen kunci dalam kesuksesan penerapan model bisnis berbasis software-as-a-service. Saat ini layanan HAI DJPb membuka empat kanal layanan yaitu portal, call center, web chat, dan email. Dalam kegiatan operasional sehari-hari kinerja HAI DJPb masih kurang optimal, hal ini ditunjukkan dengan berbagai permasalahan yang timbul dalam pengelolaan layanan HAI DJPb. Salah satu akar masalah yang ditarik peneliti menunjukkan bahwa belum pernah dilakukan evaluasi berdasarkan praktik terbaik dalam layanan HAI DJPb. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap layanan HAI DJPb dan memberikan rekomendasi perbaikan layanan. Penelitian ini melakukan penilaian terhadap HAI DJPb dengan menggunakan ITIL Service Support Self Assessment Service Desk, pertanyaan yang terdapat di dalamnya diajukan kepada pengelola HAI DJPb, dari hasil jawaban dilakukan observasi untuk mencari bukti pendukung. Hasil dari analisis penelitian ini adalah dari sembilan level yang terdapat pada ITIL Service Support Self Assessment Service Desk, empat level dapat dilewati, sedangkan lima level belum dapat dilewati. Dari hasil penilaian tersebut penulis memberikan rekomendasi untuk untuk digunakan sebagai peningkatan kualitas layanan HAI DJPb.

---

ABSTRACTHAI DJPb is an integrated IT helpdesk service launched in 2016 by the Directorate General of Treasury through Director General of Treasury Decree Number KEP-428/PB/2016 to support the implementation of duties in providing services to all its partners. As a public sector organization, customer satisfaction is one of the key elements in the successful implementation of a software-as-a-service based business model. Currently HAI DJPb services open four service channels, namely portals, call centers, web chat and e-mail. In the day-to-day operational activities of HAI DJPb's performance is still not optimum, this is indicated by various problems that arise in the management of the HAI DJPb service. One of the root causes of the researcher showed that evaluations had not been carried out based on best practices in the HAI DJPb service. This study aims to evaluate the HAI DJPb service and provide recommendations for service improvements. This study assessed HAI DJPb by using ITIL Service Support Self Assessment Service Desk, the questions contained therein were submitted to the manager of the HAI DJPb, and the results of the questions were observed to look for supporting evidence. The results of the analysis of this study are from nine levels found in the ITIL Service Support Self Assessment Service Desk, four levels is pass, while five levels are fail. From the results of the assessment, the authors provide recommendations to be used as an increase in the quality of HAI DJPb services."

"Aplikasi sebagai salah satu layanan TI yang ada di Perum BULOG, pengelolaannya harus sesuai dengan aturan-aturan yang dipersyaratkan, sehingga dapat menghasilkan layanan yang dapat dipercaya, efektif, dan efisien. Namun saat ini, layanan TI berupa aplikasi belum terkelola dengan baik, yang berdampak pada aplikasi yang dihasilkan sifatnya hanya sesaat dan perlu disesuaikan kembali, tidak terpenuhinya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), serta tingkat kematangan TI tidak memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Kementerian BUMN. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan akar permasalahan kebijakan dan prosedur sudah tidak relevan, di mana keduanya merupakan bagian dari tata kelola TI. Melalui pertanyaan penelitian “Apa usulan perbaikan tata kelola layanan aplikasi menggunakan COBIT 2019, ITIL 4, dan DevOps yang dapat diterapkan di Perum BULOG?”, penelitian ini berupaya menghadirkan solusi atas permasalah tersebut. Usulan perbaikan dikembangkan dari basis pengetahuan terkait aplikasi dan siklus hidup pengembangan sistem (system development life cycle atau SDLC), DevOps, tata kelola TI dengan kerangka kerja COBIT 2019, dan manajemen layanan TI dengan kerangka kerja ITIL 4 yang disesuaikan dengan kebutuhan Perum BULOG. Penelitian ini menggunakan metodologi Design Science Research (DSR) dengan dua iterasi untuk menghasilkan artefak yang merupakan tujuan penelitian ini. Beberapa kesimpulan dari penelitian ini adalah artefak yang dihasilkan sesuai dengan tujuan penelitian yaitu usulan perbaikan tata kelola layanan aplikasi, yang diwujudkan dalam bentuk usulan perbaikan prosedur kerja, dan juga memaksimalkan manfaat atas investasi teknologi berupa alat (tools) yang telah dimiliki Perum BULOG. Artefak tersebut dikembangkan dengan rujukan ITIL 4 yang berisi praktik pengelolaan layanan TI perusahaan, COBIT 2019 yang berisi objektif, praktik, serta aktivitas tata kelola TI perusahaan, serta DevOps yang menghadirkan otomatisasi melalui praktik dan alat tertentu.

---

Application, as one of the IT services at Perum BULOG, its management must be comply with the required and applicable policies, so that it can be trusted, effective, and efficient. However, IT services in the form of applications have not been managed properly. The impact is that the resulting application does not last long and needs to be readjusted, the principles of good corporate governance are not met, and the IT maturity level does not meet the targets set by the Ministry of State-Owned Enterprise (Kementerian BUMN). Based on further analysis, it was found that the root cause is policies and procedures were no longer relevant, and both of which were part of IT governance. Through the research question “What is the proposed improvement for application service governance by using COBIT 2019, ITIL 4, and DevOps that can be implemented in Perum BULOG?”, this research seeks to present a solution to this problem. Proposed improvements are developed from a knowledge base related to application and system development life cycle (SDLC), DevOps, IT governance with COBIT 2019 framework, and IT service management with ITIL 4 framework, tailored to the needs of Perum BULOG. This study uses a Design Science Research (DSR) research methodology with two iterations to produce artifacts which is the aim of this research. Some conclusions from this study are the artifacts produced are in accordance with the research objectives, which are manifested in the form of proposed improvements to work procedures, and also maximizing the benefits of technological investment in the form of tools owned by Perum BULOG. The artifacts were developed with reference to ITIL 4 which contains enterprise IT service management practices, COBIT 2019 which contains objectives, practices, and activities of IT governance activities, and DevOps which delivers automation through certain practices and tools."

"PT PQR adalah sebuah perusahaan perdagangan umum. Dalam menjalankan bisnis perusahaan, teknologi informasi merupakan hal strategis. Hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi perusahaan yang memiliki ISC, fungsi korporasi yang khusus menangani sistem informasi dan teknologi. PT PQR membentuk PQR Digital, fungsi korporasi yang bergerak di bidang inovasi digital untuk mendukung unit bisnis lainnya. ISC membentuk Sub Departemen Digital Operation dalam rangka pelaksanaan tugas operasional terkait aplikasi-aplikasi digital tersebut. Belum adanya dokumen kesepakatan mengenai Service Level Agreement (SLA) membuat kinerja Sub Departemen Digital Operation tidak terukur. Penelitian ini bertujuan untuk merancangSLA terkait layanan TI di Sub Departemen Digital Operation. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini dilakukan dengan cara studi observasi, wawancara dan focus group discussion. Berdasarkan katalog layanan TI yang ada, dilakukan kategorisasi layanan untuk dipilih layanan yang dibuat SLA. Perancangan SLA dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak pengguna layanan dan penyedia layanan tanpa mempertimbangkan pengaruh faktor eksternal dari pihak penyedia layanan. Hasil penelitian didapatkan bahwa tiga layanan TI dibuatkan SLA dengan berdasarkan kerangka kerja ITIL V3 2011.

---

PT PQR is a general trading company. In running its company`s business, information technology is a strategic thing. This can be seen from the organizational structure of companies that have ISC, a corporate function that specifically handles information systems and technology. PT PQR formed PQR Digital, a corporate function engaged in digital innovation to support other business units. ISC formed the Digital Operation Sub Department in the context of carrying out operational tasks related to these digital applications. The absence of an agreement document regarding Service Level Agreement (SLA) makes the performance of the Digital Operation Sub Department not measurable. This study aims to design SLA related to IT services in the Digital Operation Sub Department. Data collection methods used by the author in conducting this research were carried out by means of observational studies, interviews and focus group discussions. Based on the existing IT service catalog, service categorization is done to select services made by the SLA. The design of an SLA is based on an

agreement between the service user and the service provider without considering the influence of external factors on the service provider. The results showed that three IT services were made SLAs based on the 2011 ITIL V3 framework."

"Pedoman Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo tentang Tata Kelola Teknologi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diperkuat oleh Nota Dinas Sekretaris Jenderal menyebutkan agar satuan organisasi fungsi TI Saturan Organisasi Fungsi TI mewujudkan transparansi atas kualitas setiap layanan TI dengan membuat kesepakatan secara formal dan mendefinisikannya dalam katalog layanan untuk menyepakati tingkat layanan secara selektif yang dapat diberikan dan diterima, namun dari wawancara diketahui bahwa layanan TI untuk kalangan internal di Ditjen SDPPI, saat ini belum memiliki kesepakatan kualitas layanan TI (Service Level Agreement). Penelitian ini berusaha untuk melakukan kategorisasi dan prioritasi layanan TI yang akan dibuatkan SLA, sehingga akhirnya terpilih layanan internet, email, dan web. Dalam menyusun rancangan Service Level Agreement akan digunakan kerangka kerja ITIL V3 2011 yang telah terbukti memiliki keunggulan dan manfaat dalam penerapannya. Metode olah data yang digunakan adalah metode Delphi dengan mengumpulkan dan menilai masukan melalui kuisioner. Untuk menghitung tingkat konsensus digunakan Quartile Deviation (QD), sedangkan untuk menghitung tingkat kepentingan digunakan nilai median.

---

Guidelines on Information Technology Governance from The Secretary General of The Ministry of Communication and Informatics which is supported by the Secretary General Note stated that IT function organization units in the IT Function Organization realize the quality of each IT service by making Service Level Agreements, but from the results of interview there is Service Level Agreement for IT services at internal of the Directorate General of SDPPI.

This research attempts to categorize and prioritize IT services that will be made SLA, so that finally internet, email and web services are chosen. This research used ITIL V3 2011 as framework to design the Service Level Agreement. The usage of ITIL V3 2011 has been proven to have advantages and benefits in its application. The method of using the data used is the Delphi method by collecting and evaluating inputs through questionnaires. To calculate the level of consensus, a quartile deviation (QD) is used, while the median value is used to calculate the level of importance."

"PT. Datacomm Diangraha yang sudah mengimplementasikan manajemen layanan teknologi informasi selama kurang lebih satu tahun dan ternyata ditemukan masih terdapat beberapa realitas yang belum memenuhi harapan atau target dari manajemen dan membuat layanan TI yang diberikan kepada pelanggan/customer menjadi tidak optimal. Hal ini dibuktikan dengan tidak tercapainya beberapa target SLA yang diharapkan, belum terpenuhinya SDM di divisi service management, dan tidak up-to-date nya data configuration item. Untuk mengetahui pencapaian manajemen layanan TI dan rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan maka diperlukan evaluasi manajemen layanan TI secara menyeluruh terhadap proses terkait dengan cara mengukur tingkat kapabilitas saat ini. Kerangka kerja COBIT 5 digunakan sebagai pedoman dalam mengukur tingkat kapabilitas proses-proses manajemen layanan TI saat ini dan dikombinasikan dengan kerangka kerja ITIL V3 2011 dalam memilih proses-proses yang akan diukur tersebut. Pada penelitian ini tahap-tahap yang dilalui dimulai dengan pemetaan permasalahan ke dalam daur hidup kerangka kerja ITIL V3 2011. Setelah itu dilakukan pemetaan kembali dengan proses-proses dalam COBIT 5 sehingga diperoleh proses-proses yang akan diukur dan dianalisis tingkat kapabilitasnya. Kemudian target yang diharapkan ditentukan dan dilakukan analisis kesenjangan dan prioritas perbaikan proses. Tahap akhir yang dilakukan yaitu membuat KPI dan rekomendasi aktivitas berdasarkan setiap process practice yang terpilih. Berdasarkan penilaian tingkat kapabilitas proses dengan cara PAM (Process Assesment Model) diperoleh bahwa tingkat kapabilitas proses-proses yang ada di PT. Datacomm Diangraha berada pada level 2 (managed), level 3 (established), dan sebagian kecil pada level 4 (predictable). Rekomendasi aktivitas untuk masing-masing proses kemudian ditentukan melalui panduan dari COBIT 5.

---

PT. Datacomm Diangraha have already implemented IT service management for approximately one year and there are some realities that have not met the expectations or targets of management and it makes the IT services provided to customer are not optimal. This is evidenced by some SLA target which not achieved, unmet human resources management service division, and the configuration item which is not up to date to the latest change.

To determine the achievement of IT service management and improvement recommendations, it is necessary to evaluate the management of the overall IT service rekated process by measuring the level of current capability. COBIT 5 framework used as a guideline in assessing the capability of the current process of IT service management and combined with the ITIL V3 2011 framework in selecting the processes that will be measured.

In this study the stages starts with mapping the problem in the life cycle of ITIL V3 2011 framework then mapping again to the processes in COBIT 5 in order to obtain the processes that will be measured and analyzed. Then the expected targets are determined and carried out a gap analysis and process improvement priorities. The final stage is done by create KPI and recommendations based on each process activity practice which has selected.

Based on the assesment of process capability using PAM (Process Assesment Model), it showed that the level of capability of the processes that exist on PT. Datacomm Diangraha are at level 2 (managed), level 3 (established), and a small portion at level 4 (Predictable). Recommended activities for each process then determined by the guidelines of COBIT 5 framework."

"Salah satu cara mengukur kualitas layanan teknologi informasi adalah denganditerapkannya perjanjian tingkat layanan. Lamanya waktu penanganan terhadapinsiden dan problem terhadap SLA Service Level Agreement yang telah disepakatiserta masih terjadinya insiden setelah adanya perubahan yang terencana dapatmenurunkan kualitas manajemen layanan teknologi informasi TI sehinggamenurunkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap organisasi.PT XYZ merupakan sebuah perusahaan penyedia jasa layanan teknologi informasidi bidang infrastruktur TI. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untukmengevaluasi serta mengukur tingkat kapabi litas proses-proses manajemenlayanan TI pada PT XYZ serta memberikan rekomendasi bentuk perbaikan prosesberdasarkan COBIT 5.Metodologi yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dimulai denganmengidentifikasi permasalahan di organisasi, kemudian menentukan proses domaindi ITIL Versi 3 yang terkait dengan permasalahan dan melakukan pemetaanterhadap proses-proses yang serupa di COBIT 5. Hasil pemetaan tersebut kemudiandiukur tingkat kapabilitasnya. Selanjutnya menentukan target tingkat kapabilitasdan dianalisis kesenjangan antara tingkat kapabilitas saat ini dengan target,membuat prioritas terhadap perbaikan proses yang kemudian dilanjutkan denganmenentukan KPI Key Performance Indicator dan rekomendasi aktivitas setiapproses TI.Berdasarkan penilaian tingkat kapabilitas layanan teknologi informasi denganmenggunakan PAM Process Assessment Model COBIT 5, didapatkan hasil bahwatingkat kapabilitas proses-proses TI berada pada level 3 established . Rekomendasiperbaikan proses tersebut telah tersedia melalui panduan dari COBIT 5.

---

One way to measure quality of IT services is by applying SLA Service LevelAgreement . The length of time for incident and problem handling with the agreedSLA and incidents post planned change implementation can degrade the quality ofIT service management, thereby it will decreasing the level of customer satisfactionwith the organization.PT XYZ is an IT service provider and focusing on manage IT infrastructureservices. The main goal of this research is to evaluate and measure the level ofcapability of IT service management processes in PT XYZ and to providerecommendations on the form of process improvement based on COBIT 5The methodology used in this research is begin by identifying the problems in theorganization, then determine the process domain in ITIL version 3 which is relatedto the problem, mapping the similar processes in COBIT 5 and then measure itscapability level. Next step is determine target of capability level and then analyseits gap between current capability level with the target, prioritize the processimprovements which then proceed with determining the KPI Key PerformanceIndicator and activity recommendations for each IT process.Based on the assessment of the capability level of IT services by using PAM Process Assessment Model COBIT 5 showed that the capability level of ITservices are at level 3 established . Recommendations for such processimprovmenet are available through guidance from COBIT 5."

"ABSTRAK<>br>Gangguan fungsi TI pada organisasi dapat mengganggu bisnis organisasi. Oleh karena itu menjaga kualitas layanan yang tinggi dengan memaksimalkan ketersediaan layanan dan meminimalkan jumlah incident layanan TI menjadi hal yang penting. Pada kasus insiden mayor yang terjadi, penyelesaian gangguan TI yang berlangsung lama mengakibatkan terganggunya bisnis organisasi. Kecepatan memulihkan layanan setelah terjadinya gangguan tergantung pada seberapa cepat organisasi mengidentifikasi insiden dan seberapa baik disiapkan. Atas kejadian insiden mayor yang terjadi, Pimpinan tertinggi organisasi XYZ berharap adanya langkah taktis dan sistematis dalam antisipasi dan penanganan gangguan terhadap seluruh layanan TIK. Berdasarkan kondisi tersebut, tujuan penelitian ialah mengetahui faktor utama penyebab utama keterlambatan pemulihan layanan TIK yang terjadi sehingga dapat memberikan rekomendasi terhadap masalah dalam pemulihan layanan. Permasalahan pemulihan layanan dilihat dari empat faktor, yaitu Teknologi, Organisasi, Lingkungan dan Individu. Masing-masing faktor tersebut memiliki subfaktor yang didefinisikan pada penelitian sebelumnya. Untuk mengetahui masalah yang terjadi dilakukan wawancara dengan responden yang terlibat langsung serta dokumen terkait dengan pemulihan layanan. Untuk mengetahui faktor/subfaktor yang paling memengaruhi pemulihan layanan, maka dilakukan pembobotan terhadap faktor/subfaktor menggunakan teknik AHP. Hasil pembobotan faktor tertinggi ialah organisasi, sedangkan hasil pembobotan subfaktor tertinggi ialah persepsi manfaat kelangsungan bisnis. Setelah itu dilakukan penyusunan rekomendasi berdasarkan studi literatur. Hasil dari studi literature dilakukan validasi oleh organisasi melalui FGD dan pakar. Hasil penelitian memberikan rekomendasi perbaikan dari masalah yang ditemukan menggunakan pendekatan best practice ITIL.

---

ABSTRACT<>br>Impaired IT functions in organizations can disrupt the business organization. Therefore maintaining high service quality by maximizing service availability and minimizing the incident number of IT services becomes important. In the case of major incidents, resolving long standing IT disruptions results in disruption of the business organization. The speed of restoring services after the occurrence of interference depends on how quickly the organization identifies the incident and how well it is prepared. On the occurrence of major incidents, top level management of XYZ organization expects a tactical and systematic step in anticipating and handling disruptions to all ICT services. Based on these conditions, this research aim to study the main cause factors of IT disaster recovery problem that occurs so as to provide recommendations for it. IT disaster recovery problem can be identified by 4 factors, which are technology, organization, environment and individual. Each of these factors has a subfactors defined in the previous study. To find out the problem, interviews with the respondents who involved directly as well as documents related to service recovery. To know the factors subfactors that most affect the recovery of services, then weighted factor subfaktor using AHP techniques. The result of the highest weighted factor is the organization, while the highest weighted subfactor result is the perception of business continuity benefit. After that, do the preparation of recommendations based on literature study. The results of the literature study were validated by the organization through FGDs and experts. The results provide an improvement recommendation of the problems using the best practice approach of ITIL."

"Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1156 tahun 2016 menunjuk Kepala Pusat Data dan Sarana Informatika PDSI sebagai CIO Kementerian Kominfo dengan tugas pengelolaan layanan teknologi informasi TI di lingkungan internal Kementerian Kominfo. Berdasarkan katalog layanan, terdapat 27 layanan TI yang diberikan PDSI kepada internal Kementerian Kominfo. Dari hasil survei, indeks kepuasan pegawai terhadap layanan TI PDSI tertinggi yang dicapai adalah 61.33. Sedangkan harapan dari Kepala PDSI adalah 85. Berdasarkan analisis fishbone, salah satu sebab permasalahan tidak tercapainya indeks kepuasan pegawai adalah belum adanya Service Level Agreement SLA layanan TI. Untuk meningkatkan indeks kepuasan pegawai terhadap layanan TI PDSI dengan memastikan bahwa layanan TI telah dilakukan sesuai dengan harapan maka perlu disusun rancangan SLA layanan TI PDSI Kemkominfo. Perancangan SLA pada penelitian ini mengacu pada kerangka kerja ITIL v3 2011. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan kategori studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap pejabat dan pengelola TI di PDSI sebagai pemilik layanan, serta perwakilan pengguna layanan TI. Untuk memperoleh data yang lebih mewakili pengguna layanan, dilakukan survei dengan 307 sampel pegawai Kemkominfo. Hasil survei divalidasi oleh perwakilan pengguna. Selain itu dilakukan pula observasi dokumen dan lapangan. Dari penelitian ini, diperoleh empat SLA layanan TI yang dapat membantu meningkatkan indeks kepuasan pegawai Kominfo.

---

Decree of the Minister of Communication and Information Technology Number 1156 of 2016 appoint the Head of center for data and ict infrastructure PDSI as CIO Ministry of Communications and Informatics with the task of managing information technology services IT within the internal Ministry of Communications and Information Technology. Based on the service catalog, there are 27 IT services provided by PDSI to the internal Ministry of Communications and Information Technology. From the survey results, the highest employee satisfaction index of PDSI 39 s IT service is 61.33. While the expectation of PDSI Head is 85. Based on fishbone analysis, one of the reasons for the problem of not achieving the index of employee satisfaction is the absence of Service Level Agreement SLA IT services. To improve the employee satisfaction index for PDSI IT services by ensuring that IT services have been conducted in line with expectations, it is necessary to draft design of Service Level Agreement for Information Technology Services.

The design of SLA in this research refers to the framework of ITIL v3 2011. This research is a qualitative research with case study category. Data collection was conducted through interviews of IT officials and managers in PDSI as service owners, as well as IT service user representatives. To obtain data that is more representative of service users, a survey was conducted with 307 samples of employees of Kemkominfo. The survey results are validated by the user representative. In addition, document and field observations were also conducted. From this research, it is obtained four SLA IT service that can help improve the index of satisfaction of Kominfo employeesof development of information system to prevent implementation failure of the information system in the future."

"Berdasarkan Peraturan Presiden Perpres Nomor 53 Tahun 2017, pemerintah membentuk Badan Siber dan Sandi Negara BSSN yang merupakan penguatan dan perluasan fungsi dari Lembaga Sandi Negara dan Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. Dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi di seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah sejak tahun 2010, maka BSSN yang mempunyai perluasan fungsi dalam bidang persandian dan keamanan informasi dituntut untuk meningkatkan kualitas dan mengintegrasikan pelayanan berbasis teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu rancangan awal pelayanan teknologi informasi pada BSSN dengan menggunakan suatu kerangka kerja IT Service Management ITSM , yaitu Information Technology Infrastructure Library ITIL v3 Tahun 2011 pada domain Service Strategy dan Service Design. Hasil dari penelitian ini berupa rancangan awal strategi dan portofolio pelayanan TI BSSN.

---

Based on Presidential Regulation Perpres No. 53 of 2017, the government established the National Crypto and Cyber Agency NCCA which is the strengthening and expansion of the function of the National Crypto Agency and the Directorate of Information Security of the Ministry of Communications and Information Technology. BSSN has the duty to implement cyber security effectively and efficiently by utilizing, developing, and consolidating all elements related to cyber security. With the implementation of bureaucratic reforms throughout the Ministries, Institutions, and Local Governments since 2010, BSSN which has an expansion of functions in the field of cryptography and information security is required to improve the quality and to integrate the information technology based services.

This research aims to create an initial design of information technology service at BSSN by using IT Service Management framework ITSM , which is Information Technology Infrastructure Library ITIL v3 2011 at Service Strategy and Service Design domains. The result of this research is the initial design of BSSN IT service strategy and portfolio. "