Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Studi ini adalah untuk mendapatkan gambaran nyata dari lapangan tentang struktur pembiayaan yang dikeluarkan setiap calon TKI dalam penempatan ke luar negeri sekaligus terhadap pola pembiayaan yang normatif dan layak. Studi ini juga membahas tentang seberapa besar penyimpangan struktur pembiayaan penempatan yang terjadi dilapangan terhadap struktur pembiayaan penempatan TKI yang sudah ditetapkan Pemerintah, apakah terdapat perbedaan besar pembiayaan antara satu daerah dengan daerah lain ke satu negara tujuan serta apakah struktur biaya tersebut relevan, layak dan telah mencakup seluruh pengeluaran yang dibutuhkan untuk seorang TKI dari pendaftaran sampai penempatan calon TKI. Adapun tujuan dari studi ini adalah untuk menghitung tingkat kelayakan ekonomis alasan bermigrasi ke luar negeri dengan menggunakan model dari Todaro, kemudian menganalisis ragam dan pola penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan ketentuan pembiayaan penempatan. Dari hasil analisis ragam dan pola penyimpangan ini, kemudian dihitung deviasi masing-masing komponen biaya untuk penempatan tenaga kerja ke Iuar negeri, dan pada akhirnya merumuskan rekomendasi kebijakan penempatan TKI yang akan bekerja di luar negeri. Hasil dari studi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengetahui bagaimana seseorang berkeinginan kuat untuk bekerja ke Iuar negeri dengan memaksimalkan pendapatan yang diperoleh oleh calon tenaga kerja dengan model cost-benefit yang dikembangkan oleh Todaro. Hasil lain adalah merumuskan rekomendasi kebijakan penempatan TKI yang akan bekerja di luar negeri dengan penyempurnaan struktur pembiayaan penempatan TKI yang sudah ada yang dibebankan kepada TKI.

---

This study is to accomplish actual figure of cost structure spent by Indonesian migrant workers needed for job placement abroad and normative and reasonable cost patterns. This study also explores deviation of actual placement cost in the field from that is defined by the government, differences costs needed in an area to another, and appropriateness, feasibility, and coverage of the costs. The objective of this study is to calculate economics' feasibility level of reasons of migration by using Todaro's Model and analyzes varying and pattern of the deviation to policy of placement cost implementation. From this analysis, deviation of every cost component will be calculated. Finally this study will formulate policy recommendation for Indonesian Migrant Workers' job placement. Results of this study can be used as material to recognize how a prospective worker has high motivation to get work abroad to get maximizing received wage by using Todaro's cost-benefit model is. Another result of the study is to give policy recommendation for revising Indonesian Migrant Workers' job placement cost structure.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai perkara yang terjadi antara seorang Pekerja, yang merupakan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan sebuah Perusahaan Indonesia yang menyalurkan Pekerja pada sebuah perusahaan yang berkedudukan di Singapura dengan suatu Perjanjian Kerja, yang kemudian menempatkan Pekerja pada perusahaan lain di mana Pekerja pada akhirnya bekerja di Republik Pantai Gading, Afrika. Dalam kasus ini terhadap Pekerja pada akhirnya terjadi Pemutusan Hubungan Kerja. Tesis ini memperlihatkan mengenai hubungan kerja, hubungan antara pihak ? pihak, pemutusan hubungan dan segala prosedurnya dikaitkan dengan kasus serta pelaksanaan penempatan dan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia, di mana terlihat perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia dalam hal ini masih sangat lemah, sehingga diperlukan perhatian lebih terhadap perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, salah satunya adalah dapat dilakukan dengan memberikan tanggung jawab yang lebih besar pada perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang hingga saat ini dirasakan masih kurang bertanggung jawab. This thesis discusses the cases that occurred between a worker, who is Indonesian Workers who work abroad distributed by Indonesia Company to the Singapore?s Company by a Labor Agreement, which then puts workers at other companies where workers eventually work in the Republic of Ivory Coast, Africa. In this case against the Worker eventually happen Termination. This thesis shows the Employment Relationship, the relationship between the parties, Termination of Employment and all the procedures associated with the case and the implementation of the placement and protection of Indonesia Migrant Workers, where the visible protection of Indonesian Migrant Workers in this regard is still very weak, so that needed attention more towards the protection of Indonesian Migrant Workers who working abroad, one of which is to be done by giving greater responsibilities Indonesian Migrant Workers Supplier Company, which until now still felt less responsible.

Abstrak :
Para pekerja migran Indonesia asal Lembata sudah lama dikenal luas sebagai bagian dari migran tradisional sejak tahun 1950an yang bermigrasi ke Sabah, Malaysia. Mereka bermigrasi ke Sabah dengan didasarkan pada nilai-nilai jaringan sosial yang berakar dari para migran pioneer mereka yang sudah terlebih dahulu tinggal di Sabah. Sekalipun Pemerintah Indonesia sudah menciptakan banyak peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, akan tetapi para pekerja migran asal Lembata tetap cendrung mempergunakan jalur non prosedural ketimbang jalur prosedural sebagaimana dikampanyekan dan dijamin oleh pemerintah. Berdasarkan pendekatan kualitatif, hasil penelitian menunjukan bahwa jaringan sosial pekerja migran asal Lembata sudah terstruktur dengan kokoh karena didukung oleh nilai-nilai lokal mereka sendiri baik dari segi kultur sosial, struktur sosial maupun proses. ......The Indonesian migrant workers from Lembata have been widely known as a part of the traditional migrant workers since 1950s in Sabah Malaysia. They migrate to Sabah based on their social network rooted by their pioneers migrant in Sabah. Although the government of Indonesia has created many rules and regulations such as Act No. 39/2004 (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004) about the Placement and Protection of the Indonesian Overseas Workers, however, migrant workers from Lembata prefer to use unprocedural system then procedural one as campaigned and guaranteed by the goverment. Based on a qualitative approach, found that the social network of the migrant workers from Lembata is well structured which supported by their own values both in social culture, structure, and process.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis strategi Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dalam memperjuangkan hak asasi manusia bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan mendorong perubahan Undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. UU ini perlu dilakukan perbaikan karena di dalamnya sangat minim aturan yang berperspektif HAM bagi TKI. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, dan kerangka pemikiran strategi gerakan sosial transnasional (Transnational Social Movement) Sidney Tarrow dan Donate Della Porta sebagai alat analisa, yang berfokus pada proses difusi, domestikasi, dan eksternalisasi. Penelitian ini menemukan bahwa SBMI merupakan aktor non negara dengan model gerakan sosial bersifat transnasional dalam upaya mendorong perubahan Undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. SBMI menggunakan dua strategi utama gerakan sosial transnasional, yaitu (1) SBMI berkoalisi dan berjejaring dengan Jaringan Buruh Migran (JBM) di level domestik, dan (2) SBMI berkoalisi dan berjejaring dengan Human Right Working Group (HRWG) dan Migran Forum in Asia (MFA). Setiap tahapan proses (difusi, domestikasi, dan eksternalisasi) mendorong terbentuknya koalisi gerakan sosial transnasional dalam merubah undang-undang nomor 39 tahun 2004. Gerakan sosial SBMI didominasi oleh gerakan-gerakan sosial yang berskala domestik. Meski demikian dalam membangun gagasan dan ide gerakan sosial SBMI dipengaruhi oleh ide dan gagasan yang berkembang di level internasional. Dalam kasus ini mengadopsi esensi Konvensi Migran 1990 dan Konvensi ILO 189 dalam gerakan medorong perubahan undang-undang nomor 39 tahun 2004.

---

The research analyses Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) strategies in encouraging the Indonesia Law number 39/2004 on Placement and Protection for Indonesian Migrant Workers Overseas. This movement happen is because of the Indonesian Law have minimum of human right essence for Indonesian migrant workers. This research used qualitative method with study case research, and used Sidney Tarrow and Donate Della Porta theoretical frame work about transnational social movement, with process of diffusion, domestication, and externalization. The research found that SBMI is non state actor with transnational movement model in encouraging the Indonesian Law. SBMI use two main strategies are Jaringan Buruh Migran (JBM) or Migrant Workers Network is SBMI`s coalition on domestic level, and Migrant Forum in Asia (MFA) and Human Right Working Group (HRWG) is SBMI`s coalition in international level. All process (diffusion, domestication, and externalization) encouraging to transnational social movement in revising the Indonesian Law. SBMI`s social movement is dominated by action of movement in domestic level. But it was influenced by idea and social movement that located in international level. In this case, the movement encourages to adopt the Migrant Convention 1990 and ILO Convention number 189 in SBMI social movement.

Abstrak :
Perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri sangat menarik untuk dikaji karena pemerintah belum memiliki aturan setingkat undang-undang yang mengikat semua pihak yang terkait dalam pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Peraturan yang ada hanya mengatur mengenai pra penempatan dan purna penempatan dan belum menyentuh pada aspek perlindungan secara komprehensif. Tidak adanya aturan yang mengikat ini mengakibatkan pengiriman tenaga kerja tidak memenuhi standar baik dari segi kualitas maupun persyaratan-persyaratan teknis dan administrasi yang kemudian melahirkan begitu banyak tenaga kerja ilegal. Tesis ini membahas tentang pelaksanaan fungsi legislatif yang merupakan saiah satu fungsi utama DPR RI. Tesis ini berusaha memperoleh gambaran sejauhmana DPR RI telah dapat menjalankan fungsinya yang dapat dijadikan sebagai salah satu indikator suatu proses demokratisasi. Pokok permasalahan tesis ini berusaha mengungkap proses konversi, yaitu bagaimana input kepada DPR berupa RUU usul inisiatif Anggota Dewan diproses menjadi output yaitu menjadi sebuah Rancangan Undang-undang usul inisiatif DPR RI. Teori yang digunakan adalah teori sistem David Easton, dan teori kelompok kepentingan Gabriel Almond. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran daftar pertanyaan model tertutup dan dokumentasi. Untuk menganalisa masalah menggunakan pendekatan komprehensif integralistik, sedangkan mekanisme pembahasannya dilakukan secara terbuka, serta pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama proses konversi berlangsung, berbagai masukan dari universitas, dan kelompok kepentingan segera diartikulasikan, dikelompokkan dan disatukan, baru kemudian diolah menjadi sebuah draft RUU usul inisiatif DPR RI. Bahkan draft RUU telah mengalami penyempurnaan beberapa kali sebelum akhirnya disampaikan kepada Presiden.

---

Process of Preparation of the Initiative by the DPR RI on Draft of Law concerning Protection toward Indonesian Migrant Workers Abroad (Study on Public Planning and Policy)Protection toward Indonesian migrant workers (Tenaga Kerja Indonesia - TKI) to foreign countries is an interesting subject to study since the government has no regulation parallel to law that binding all parties related to the placement of Indonesian workers abroad. The existing regulations only deal with pre placement and post placement and not touching the aspect of protection comprehensively. No binding regulation means low standard of quality as well as technical and administrative requirement of the placement of Indonesian workers that leads to increasing number of illegal migrant workers. This thesis analyzes the legislative function execution as one of the main function of the DPR RI. This thesis tries to illustrate to what extent the DPR RI has execute its function and can be one measure of the process of democracy. The main issue of this thesis is to try to describe conversion process, which is in a way that the input to DPR in form of members' initiative Draft of Law goes through a process to become an output that is Draft of Law on behalf of an initiative of the DPR RI. The system theory of David Easton is used and theory of group interest of Gabriel Almond is used. This research use qualitative research method with data collecting technique in form of closed list questions and documentation. To analyzed problem using comprehensive approach of integrality while its solution mechanism is conducted openly, and also decision-making by using general consensus. Result of from this research indicate that since conversion process took place from the beginning, all input from university, and group interest soon would articulate, categorized and gathered them to become a Draft of Law concerning Protection toward Indonesian Migrant Workers. The draft of the Law has changes for 3 times before finish to send Executive (Presidens).

Abstrak :
Indonesia termasuk ke dalam lima negara dengan jumlah pelaut terbesar di dunia. Bekerja di kapal pesiar memiliki daya tarik yang besar karena pendapatannya yang lebih besar daripada bekerja di negara Indonesia, hal itulah yang memotivasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk bekerja di kapal pesiar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan pelatihan dengan peningkatan pendapatan PMI di kapal pesiar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dari hasil penyebaran kuesioner dan dilakukan pengolahan data, ditemukan bahwa Pelatihan On Job Training secara signifikan berhubungan positif dengan peningkatan pendapatan Pekerja Migran Indonesia di kapal pesiar, dimana secara statistik Pekerja Migran Indonesia di kapal pesiar yang mengikuti pelatihan On Job Training memiliki kecenderungan untuk meningkat pendapatannya 1,9 kali lebih tinggi dibandingkan yang mengikuti pelatihan Off Job Training. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan dengan menggunakan metode On Job Training lebih efektif untuk meningkatkan pendapatan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di kapal pesiar. Pelatihan On Job Training tidak serta merta meningkatkan pendapatan PMI di kapal pesiar, terdapat variabel lain yang juga berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan Pekerja Migran Indonesia di kapal pesiar. Dengan pelatihan On Job Training ini, pekerja memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan promosi jabatan yang akan meningkatkan pendapatannya. Namun promosi tidak hanya dilihat dari pelatihan yang sudah diikuti oleh pekerja, dimana keterampilan, kinerja, kemauan belajar dan juga menjadi pertimbangan untuk dapat bisa dipromosikan, dimana proses promosi tersebut telah memiliki kriteria penilaian dari atasan dan perusahaan ......Indonesia is one of the five countries with the largest number of seafarers in the world. Working on cruise ships has great appeal because the income is greater than working in Indonesia, that is what motivates Indonesian Migrant Workers (IMW) to work on cruise ships. The purpose of this research is to analyze the relations between training and increasing income of Indonesian Migrant Workers on cruise ships. This study uses a quantitative approach. From the results of distributing the questionnaires and conducting data processing, it was found that On Job Training was significantly positively related to increasing the income of Indonesian Migrant Workers on cruise ships, where statistically Indonesian Migrant Workers on cruise ships who participated in On Job Training had a tendency to increase their income 1 .9 times higher than those who attended Off Job Training. This shows that training using the On The Job Training method is more effective in increasing the income of Indonesian Migrant Workers who work on cruise ships. On Job Training does not necessarily increase IMW's income on cruise ships, there are other variables that also affect the increase in income of Indonesian Migrant Workers on cruise ships. With this On Job Training, workers have a greater chance of getting a promotion which will increase their income. However, promotion is not only seen from the training that has been attended by workers, where skills, performance, willingness to learn and are also considered to be promoted, where the promotion process already has evaluation criteria from superiors and the company.

Abstrak :
This study aims to describe and analyze the development of the harmonization of international conventions of migrant workers rights with the Indonesian Migrant Workers Act and to examine the process of adopting the substance of international conventions on the protection of migrant workers' rights into the Indonesian Migrant Workers Act. This study uses legal normative research method by reviewing principles, concepts of law and related legislations and regulations. The results of this study shows that: harmonization of international conventions on the protection of migrant workers' rights into Law No. 18 of 2017 is carried out through a transformation that refers to the position of international conventions in Indonesian national law; and the substance of international conventions to protect the rights of migrant workers is adopted through two processes which are a political process of discussion of Amendment of Law No. 39 of 2004 to become Law No. 18 of 2017 by the House of Representatives of Republic of Indonesia and civil society organizations and a legal processof referring Law No. 6 of 2012 in Amendment to Law No. 39 of 2004 to become Law No. 18 of 2017 version of May 2016 and identifying seven findings to compare the Law No. 18 of 2017 and the ratification law of the Convention.

Abstrak :
ABSTRAK
Masalah-masalah yang dihadapi tenaga kerja Indonesia sejak rnasa awal pengiriman tahun 1979 hingga kini tidak pernah berhenti. Hampir setiap hari media di Indonesia menyajikan berita tentang penderitaan pars TKI yang mengalami penyiksaan, pelecehan seksual, gaji tidak dibayar, dan berkonflik dengan hukum negara setempat dan bahkan kematian mereka sendiri. Dasar hukum dan prosedur administratif penempatan, pengiriman, dan perlindungan TKI telah dibuat, direvisi, dan diganti oleh pemerintah berkali-kali. Sejak penetapan dalam GBHN 1993 yang memuat prosedur pengiriman dan perlindungan TKI ke luar negeri sampai dengan diundangkannya W No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan, dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, masalah-masalah yang dihadapi TKI masih tetap berlanjut. PeneIitian ini bermaksud melihat bahwa kesinambungan persoalan TKI tersebut berakar pada kesalahan dalam kerangka teoritik kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM TKI. Dasar hukum dan implementasi perlindungan itu seharusnya dilihat dalam kerangka interdependensi HAM yaitu, dalam hal hak-hak TKI, antara hak atas pekerjaan (the rights to work) dan hak dalam pekerjaan (the rights at works). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan metode yuridis formal terhadap bahan hukum mengikat termasuk bahan hukum sekunder dan tertier dari dasar hukum yang relevan dan implementasinya di bidang perlindungan TKI, penelitian ini menemukan bahwa dalam dasar hukum dan implementasi kewajiban negara untuk memberi perlindungan HAM kepada TKI tidak didasarkan pada kesalingterkaitan antara hak atas pekerjaan dan hak dalam pekerjaan. Absennya kerangka teoritik lingkaran hak-hak (circle of rights) dalam dasar hukum dan implementasi perlindungan HAM TKI ini menjadi penyebab berlanjutnya masalahmasalah yang dihadapi mereka.

---

ABSTRACT
Since the first implementation of overseas placement policy of Indonesian migrant workers in 1979, abusive problems faced by the Indonesian migrant workers have been being persisting. Almost everyday domestic media provides their miserable struggle to experience the abuse, sexual harassment, unpaid wages problem, to have conflict against the destination laws, and their own death. Legal basis and administrative procedures for placement and protection of Indonesian migrant workers has been established, replaced, and revised repeatedly. Since initially regulated by GBHN in 1993 up to the establishment of Law No. 39 Year 2004 on the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers, the problems that they face are still going on. This thesis intends to examine and explain that the persisting problems root down in the fallacy of theoretical framework to explain the state obligation to respect, to protect, to fulfill the Indonesian migrant workers human rights. The legal basis and implementation for the said protection shall have been based on the human rights principle of interdependence, between the rights to works and the rights at work. By using descriptive qualitative research method, and formal juridical method towards the legal documents including the relevant secondary and tertiary legal documents of legal basis and its implementation in the protection of migrant workers, this research discovers that the legal basis and its implementation of migrant workers protection is not based on the interdependent principle of human rights between the right to work and the rights at work. The absence of this interdependent principle or circle of rights in the legal basis and implementation has become the grounds to the continuous problems faced by the migrant workers.;Since the first implementation of overseas placement policy of Indonesian migrant workers in 1979, abusive problems faced by the Indonesian migrant workers have been being persisting. Almost everyday domestic media provides their miserable struggle to experience the abuse, sexual harassment, unpaid wages problem, to have conflict against the destination laws, and their own death. Legal basis and administrative procedures for placement and protection of Indonesian migrant workers has been established, replaced, and revised repeatedly. Since initially regulated by GBHN in 1993 up to the establishment of Law No. 39 Year 2004 on the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers, the problems that they face are still going on. This thesis intends to examine and explain that the persisting problems root down in the fallacy of theoretical framework to explain the state obligation to respect, to protect, to fulfill the Indonesian migrant workers human rights. The legal basis and implementation for the said protection shall have been based on the human rights principle of interdependence, between the rights to works and the rights at work. By using descriptive qualitative research method, and formal juridical method towards the legal documents including the relevant secondary and tertiary legal documents of legal basis and its implementation in the protection of migrant workers, this research discovers that the legal basis and its implementation of migrant workers protection is not based on the interdependent principle of human rights between the right to work and the rights at work. The absence of this interdependent principle or circle of rights in the legal basis and implementation has become the grounds to the continuous problems faced by the migrant workers.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang proses keberangkatan dan kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI) yang mengikuti program pemagangan di Jepang. Terdapat berbagai skema pengiriman PMI ke Jepang, namun jumlah pemegang visa Technical Intern Training Program (TITP) mencakup lebih dari 50 persen dari total populasi Warga Negara Indonesia di Jepang. Arus migrasi yang melibatkan para PMI tidak mendapat pengawasan memadahi, sehingga keahlian para PMI yang telah kembali tidak dapat ditangkap dengan baik oleh bursa lapangan kerja di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif untuk memahami pengalaman para PMI secara lebih komprehensif. Proses pengambilan data utama dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap lima orang narasumber alumni program TITP yang berada di Jepang dalam kurun tahun 2010 hingga 2020. Konsep dan teori yang digunakan untuk menganalisis temuan penelitian di antaranya (1) teori New Institutional Economic Sociology yang menjelaskan bahwa keputusan ekonomi individu mencerminkan kebutuhan ekonomi rumah tangga, (2) teori jaringan sosial yang menjelaskan koneksi antar individu dalam migrasi, dan (3) teori modal sosial yang menjelaskan bahwa relasi, keahlian, pengetahuan, dan nilai- nilai yang didapatkan selama proses migrasi adalah sebuah keuntungan. Hasil dari penelitian ini adalah (1) kondisi ekonomi rumah tangga dan informasi yang diberikan oleh jaringan sosial memengaruhi proses pengambilan kebijakan PMI untuk bermigrasi ke luar negeri, dan (2) modal sosial yang didapat dari keterlibatan dalam proses migrasi menjembatani PMI dengan masyarakat negara penerima dalam keputusan remigrasi, dan berfungsi sebagai pengikat PMI dengan masyarakat negara asal proses reintegrasi. ......This study discusses the departure and return processes of Indonesian migrant workers who took part in the technical training program in Japan. There are various schemes for sending Indonesian migrant workers to Japan, but the number of Technical Intern Training Program (TITP) visa holders covers more than 50 percent of the total population of Indonesian citizens in Japan. Migration flows of Indonesian migrant workers have not been properly monitored, affecting to the waste of skills of returning Indonesian migrant workers which supposed to be useful for Indonesia's job market. This research was conducted using a qualitative method to dig deeper into the experiences Indonesian migrant workers. Data collection was carried out by in-depth interviews towards five interviewee who were the TITP alumni between 2010 to 2020. Concepts and theories used to analyze the research findings are: (1) the New Institutional Economic Sociology theory which explains that economic decisions individuals reflect household economic needs, (2) social network theory which explains the connections between individuals involved in migration, and (3) social capital theory which explains that relationships, skills, knowledge, and values acquired during the migration process are an advantage. The results of this study are: (1) household economic conditions and information provided by social networks affect PMI's policy-making process of their participation in international migration, and (2) the social capital obtained from their involvement in the migration process functions as a bridging between Indonesian migrant workers and the recipient country's community during the remigration process, and serves as a binding between Indonesian migrant workers and the country of origin's community during the reintegration process.