Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan penerapan dari Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN dan untuk pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, termasuk tentang pola pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) menggunakan sistem Indonesia System Case Base Groups (INACBGs). Sebanyak 52,87% penduduk Provinsi Riau telah menjadi peserta JKN pada tahun 2016. RSUD Petala Bumi merupakan salah satu FKRTL yang melayani pasien peserta JKN di Pekanbaru, dari data junjungan pasien rawat jalan tahun 2017 sebanyak 41,9% merupakan pasien JKN. Ditemukan adanya keterlambatan pengajuan klaim rumah sakit kepada BPJS Kesehatan sekitar 1-2 bulan dari batas waktu yang ditentukan sepanjang tahun 2017. Hal ini akan mengakibatkan penundaan pendapatan rumah sakit dimana pendapatan terbesar rumah sakit berasal dari pasien peserta JKN.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa penyebab keterlambatan pengajuan klaim pasien JKN di RSUD Petala Bumi ditinjau dengan pendekatan sistem yaitu faktor input (Man, Material, Method), proses dan output. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi secara langsung dan telaah dokumen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pengajuan klaim pasien JKN di RSUD Petala Bumi disebabkan karena kurangnya kompetensi SDM pengelola dokumen klaim terutama tim Casemix, masih ditemukan resume medis yang tidak lengkap, SIRS yang masih belum computerized sehingga proses pengelolaan dokumen dilakukan secara manual termasuk billing system, dan belum ada kebijakan serta SOP tertulis dan baku yang menjadi pedoman pengelolaan dokumen klaim sehingga waktu yang diperlukan untuk mengelola dokumen klaim saat ini menjadi relatif panjang.Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kualitas SDM pengelola dokumen klaim masih belum memadai, alur proses pengelolaan dokumen klaim membutuhkan waktu lama karena tidak one tap service, serta tidak tersedia instruksi yang baku dan seragam secara tertulis untuk dijadikan pedoman dalam pengelolaan dokumen klaim. Rumah sakit perlu meningkatkan kompetensi untuk SDM pengelola dokumen klaim, mempercepat pelaksanaan SIRS yang terintegrasi di rumah sakit dan menetapkan pedoman melaksanakan pengelolaan dokumen klaim untuk kelancaran pengajuan klaim agar menjadi tepat waktu.

---

The National Health Insurance (JKN) is an application of the Republic of Indonesia Law Number 40 of 2004 concerning the SJSN and for its implementation is regulated in Republic of Indonesia Presidential Regulation Number 12 of 2013 concerning Health Insurance, including the pattern of payments to the Advanced Referral Health Facility (FKRTL) using the system Indonesia System Case Base Groups (INACBGs). As many as 52.87% of the population in Riau Province had become JKN participants in 2016. Petala Bumi Hospital was one of the FKRTLs that served JKN participants in Pekanbaru with 41.9% of outpatients being JKN patients. It was found that there was a delay in filing a hospital claim with BPJS Kesehatan around 1-2 months from the specified deadline for 2017. This would result in a delay in hospital income where the hospital's biggest income came from JKN participants.

The purpose of this study was to analyze the causes of late submission of claims for JKN patients at Petala Bumi Hospital in terms of the system approach, namely input, process and output factors. Research uses qualitative research methods, data collection is done by in-depth interviews, direct observation and document review.

The results showed that the delay in filing claims for JKN patients at Petala Bumi Hospital was due to a lack of competency in the human resource management of claim documents, especially the Casemix team. Medical resumes were still incomplete, SIRS was still not computerized so the document management process was manual including the billing system there is no policy and written and standard SOP that guides the management of claim documents so that the time needed to manage claim documents is now relatively long.

The conclusion of this study is that the quality of HR claim managers is still inadequate, the process of claim document management takes a long time because it is not one tap service, and there are no standardized and uniform written instructions available to guide the management of claim documents. Hospitals need to carry out workload analysis for human resource claim document managers, accelerate the implementation of integrated SIRS in hospitals and establish guidelines for carrying out claims document management for smooth filing claims to be on time."

"Latar belakang: Berlakunya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sejak 1 Januari 2014, menyebabkan banyak rumah sakit swasta bergabung menjadi provider BPJS. Menurut PERSI telah terjadi penurunan kunjungan secara signifikan pada rumah sakit swasta yang tidak bekerjasama dengan BPJS yang mempunyai pangsa pasien kelas menengah dan bawah. Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) "Sehat" sedang mempersiapkan kerjasama dengan BPJS Kesehatan, sebagai alternatif pemecahan masalah penurunan revenue rumah sakit seiring dengan meningkatnya kepesertaan JKN.Tujuan penelitian: 1.Menilai kesiapan RSIA "Sehat" untuk bekerjasama dengan BPJS Kesehatan 2.Untuk mengetahui faktor input: men, methods, money, machines, materials dan faktor proses yang mempengaruhi kesiapan RSIA "Sehat" dalam bekerjasama dengan BPJS KesehatanMetode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Validasi yang digunakan triangulasi sumber dan metode (wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Wawancara mendalam menggunakan 6 informan berdasarkan prinsip kecukupan dan kesesuaian. Penelitiandilakukan pada bulan November sampai dengan Desember 2018 di RSIA "Sehat" Samarinda.Hasil: Belum terpenuhinya faktor input untuk kesiapan kerjasama dengan BPJS kesehatan antara lain disebabkan oleh: kekurangan tenaga SDM dari segi jumlah dan kompetensi, kekurangan sarana dan prasarana untuk integrasi SIMRS dengan SIM BPJS Kesehatan, belum adanya metode persiapan kerjasama rumah sakit dengan BPJS, kurangnya dana. Faktor proses belum berjalan antara lain karena: belum terpenuhinya faktor input, kebijakan pimpinan rumah sakit yang masih inadequat, proses interaksi organisasi belum berjalan dengan baik, serta komitmen organisasi rumah sakit yang belum kuat.Kesimpulan: Rumah sakit ibu dan Anak "Sehat" belum siap bekerjasama dengan BPJS Kesehatan karena belum memenuhi persyaratan administratif serta teknis untuk bekerjasama dengan BPJS kesehatan.Saran: Mengambil alternatif pemecahan masalah terhadap masalah pendanaan,sebagai masalah utama yang dimiliki rumah sakit, untuk selanjutnya memenuhipersyaratan administratif dan teknis supaya rumah sakit memiliki kesiapan untukbekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

---

Background: The entry into force of the National Social Security System (SJSN) since 1 January 2014 has resulted in many private hospitals becoming BPJS providers. According to PERSI, there has been a significant decrease in visits to private hospitals that do not collaborate with BPJS who have a middle and lower class. The Mother and Child Hospital (RSIA) "Sehat" is preparing a collaboration with BPJS Kesehatan as an alternative solution to the problem of declining hospital revenues and increasing JKN participation.

Research objectives: 1. Assess the willingness of RSIA "Healthy" to collaborate with BPJS Health 2. Identify input factors: men, methods, money, machines, materials and process factors that influence the willingness of RSIA "Healthy" in collaboration with BPJS Health

Method: this study uses qualitative methods, using primary and secondary data. Validation of used source and method triangulation (in-depth interviews, observation and document review) In-depth interviews 6 informants were used based on the adequacy and suitability principle. The study was conducted from November to December 2018 in RSIA "Sehat" Samarinda.

Results: input factors not yet fulfilled for the willingness to cooperate with BPJS health, caused among other things by: lack of human resources in number and competence, lack of facilities and infrastructure for the integration of information systems between hospitals and BPJS, absence of methods for preparing hospital cooperation with BPJS, lack of funds . Process factors have not yet been implemented, among other things as a result of: the lack of input factors, inadequate hospital leadership policy, organizational interaction processes that did not go well and the involvement of hospital organizations that was not strong.

Conclusion: "Sehat" Maternal Child Hospital are not ready to work with BPJS Health because they have not met the administrative and technical requirements to work with BPJS for health.

Suggestion: Taking alternative solutions to the financing problem, as the hospital's biggest problem, then meets the administrative and technical requirements, so that the hospital is willing to cooperate with BPJS Kesehatan."