Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query
Andhika Padmawan, author
Skripsi ini membahas persyaratan dalam peraturan perundang-undangan terkait pemberian Jaminan Pemerintah dalam proyek infrastruktur yang menggunakan skema public private partnership yang telah berjalan. Penelitian ini adalah penelitian normatif (legal research) dengan desain eksplanatoris deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), lembaga yang memberikan Jaminan Pemerintah di Indonesia,...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S53861
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Wulan Oktaviani Astuti, author
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero berperan penting dalam penyelenggaraan Jaminan Pemerintah terkait proyek infrastruktur berskema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha KPBU. PT Penjaminan Infrsatruktur Indonesia Persero dalam melakukan Penjaminan dilakukan dengan mekanisme regres yang diajukan ke Penanggung Jawab Proyek Kerjasama PJPK . Penelitian ini bertujuan untuk mencari cara yang lebih...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S66742
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Selma Fitri Ayuanshari, author
Skripsi ini membahas mengenai perjanjian penjaminan dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha yang terdapat pada proyek pembangunan infrastruktur jalan tol. Perjanjian penjaminan tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.260/PMK.011/2010 dan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015. Perjanjian Penjaminan ini memberikan jaminan pemerintah dalam proyek infrastruktur jaminan infrastruktur sebagai dukungan pemerintah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Ketut Bayu Badra, author
Skripsi ini membahas mengenai bentuk Surat Menteri Keuangan No:s-188/MK.016/1996 yang terdapat di dalam Putusan Arbitrase Internasional antara Patuha Power Ltd v. Republic of Indonesia, apakah suatu bentuk jaminan atau tidak? Akan dibahas juga bagaimana pertangungjawaban Pemerintah Indonesia atas Surat Menteri Keuangan No:s-188/MK.016.1996, dan pelaksanaan putusan arbitrase asing tersebut ditinjau dari...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S26127
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Ahmad Madison, author
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang pemberian Jaminan Pemerintah Dalam
Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Menurut Hukum Keuangan
Publik. Pemberian Jaminan ini diberikan oleh Pemerintah dalam hal
mendorongnya roda pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk dapat
memberikan jaminan pemerintah tersebut, Pemerintah harus didasari peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang merupakan hukum keuangan publik.
Pemberian Jaminan Pemerintah Dalam Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur
Di...
2016
S64359
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Griya Firamita, author
Jaminan Pemerintah untuk infrastruktur ketenagalistrikan dengan skema penugasan diberikan dalam rangka mendukung PT PLN (Persero) memperoleh pembiayaan dari perbankan untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan. Dalam PMK 135/2019, jaminan Pemerintah dapat diberikan atas pemenuhan kewajiban PT PLN (Persero) kepada bank berdasarkan perjanjian pinjaman maupun perjanjian pembiayaan syariah. Pemenuhan jaminan atas kewajiban PT...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Gati Rahmanah, author
Skripsi ini membahas tentang jaminan yang diberikan Pemerintah RI berdasarkan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2010 jo. PMK No. 173/PMK.011/2014 Tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha (JKU) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Program Percepatan Pembangungan Tahap II. Penelitian ini membahas mengenai konsep JKU, hubungan hukum antara Pemerintah dengan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
S58571
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Qamelya Risma Qurrotul Aini, author
Proyek pembangkit tenaga listrik sebagai infrastruktur untuk memenuhi hajat hidup masyarakat luas memiliki risiko-risiko yang harus ditanggung oleh IPP. Risiko tersebut di antaranya, yakni risiko gagal bayar dan risiko politik, yang mana dijamin oleh Pemerintah dengan Surat Jaminan Kelayakan Usaha 'SJKU', sebagaimana diatur dalam PMK No. 130/2016. Namun seiring perkembangan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S68329
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
