Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPajak mempunyai peranan penting karena berfungsi sebagai salah satu sumberdana untuk membiayai pembangunan. Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaanpajak adalah dengan melakukan intensifikasi yang mengandung pengertian bahwa pajakyang dibayarkan oleh setiap WP adalah sama dengan potensi yang seharusnya, sehînggakebocoran penerimaan pajak dapat dihilangkan. Dengan semakin globalnya perdagangan dunia, maka transaksi yang dilakukanoleh perusahaan pun semakin kompleks, terutama oleh MNC. MNC yang hampir selalumenerapkan strategi world wide after tax profit akan menggunakan berbagai cara untukmencapainya, salah satunya adalah dengan melakukau transfer pricing pada transaksiyang mereka lakukan. Sejalan dengan intensifikasi penerimaan pajak yang dilakukan DJP, dilakukanpenelitian mengenai efektivitas sistem pemeriksaan pajak atas transaksi transfer pricingyang dilakukan oleh WP, dengan memilih obyek KPP Baden untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif dengan melakukanwawancara secara mendalam terhadap pakar di bidang perpajakan dan petugas pemeriksapajak mengenai hal yang diteliti. Sistem pemeriksaan pajak yang berlaku di KPP Badora belum efektìf untukmendeteksi adanya transaksi transfer pricing, karena 2 masalah pokok yaitu masalahinternal dan masalah eksternal yang mempengaruhi sistem pemenksaan pajak. Masalahinternal antara lain mencakup sumber daya manusia, dalam hal ini petugas pemeriksapajak, beban kerja, pemeriksaan pajak yang kurang kondusif dalammendukung sistem pemeriksaan pajak. Masalah eksternal antara lain mencakup kaakteristik WP dan sektor usaha yang khusus, yang melibatkan banyak peraturan-peraturan khusus. Hasil penelitian ini masih sangat sederhana disebabkan keterbatasan pengetahuandan kernampuan penulis dalam melakukan analisa. Akan tetapi penulis berharap hasil penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca terutama DJP dan penulis sendri, sertadapat memotivasi peneliti lainnya untuk menganalisa Iebih dalam lagi permasalahan ini"

"Tesis ini adalah studi kasus untuk melihat evaluasi pelaksanaan sunset policy di KPP KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama selama Januari sampai December 2008 dan Januari sampai Februari 2009. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatip dengan jenis penelitian deskriptip . Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan study literatur. Kebijakan sunset policy ketika penelitian ini berlangsung sudah berakhir. Hasil dan sasaran dari pelaksanaan implementasi sunset policy di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama sudah diketahui. Permasalahannya apakah hasil dan manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan sunset policy memenuhi kriteria dan program yang telah direncanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari implementasi sunset policy diantara kantor pajak di seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak berbeda satu sama lain. Penelitian ini studi kasus di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama sebagai bagian dari administrasi pajak memainkan peranan penting dalam mensukseskan kebijaksanaan sunset policy. Berdasarkan data di lapangan , diketahui bahwa jumlah wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama sangat besar terutama wajib pajak orang pribadi. Sayangnya jumlah wajib pajak yang besar tidak diikuti kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak yang baik. Tingkat kepatuhan sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pajak terdaftar yang tidak menyampaikan spt tahunan dan membayar pajaknya dengan keadaan yang sebenarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan sunset policy baik di pihak wajib pajak maupun di pihak KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Selain manfaat , ada beberapa kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama dalam pelaksanaan sunset policy. Berbagai macam usaha telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama untuk mengoptimalkan sunset policy. Sunset policy adalah bentuk mini dari tax amnesty karena fasilitas ini hanya menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga namun tidak pada pokoknya. Tax amnesty sendiri di Indonesia pernah diberikan di tahun 1964 and 1984 tetapi pelaksanaannya diangap gagal. Meskipun tax amnesty sebelumnya dianggap gagal tetapi pemerintah tetap saja memberikan tax amnesty dalam bentuk sunset policy di tahun 2008. ......This thesis is a case study of the evaluation of the implementation of sunset policy at KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama during January to December 2008 and January to February 2009. This research used qualitative approach with descrptie design. Collective data technigue uses in depth interview and literature study. The policy of sunset policy when this research start is already ended. The result and the goal of the implementation of sunset policy in KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama is already known. But the problem is , whether the result and the benefit that expected with the implementation of sunset policy fulfilled criteria and programme that had been planed by the Directorate General of Taxes. The result of the implementation of sunset policy among Directorate Genereal Of Taxes tax office in Indonesia offcourse is different between each others.This research use KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama as the place of the study case. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama as a part of tax administration that play important role in make succes implementation of sunset policy. Based on the data that found on the field, known that the amount of the tax payer registered in KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama is very large specially individual tax payer. Unfortunately the large amount of tax payer not follow by the good of compliance rank. The rank of compliance is low. This can be seen from the amount of registered tax payer not report annual tax return nor pay their tax obligation with real condition. The research result showed that there are many benefit get, both by the tax payer and KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama from implementation of sunset policy. Beside benefit there are many chalengge that KPP Pratama face it in implementation of sunset policy. Sequences of efforts have been done by KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama to optimize sunset policy operation. Sunset policy is small size of the tax amnesty because this facilities only gives refuses in administraion sanction in form of interest not in the principal. In Indonesia tax amnesty had been given in the year 1964 and 1984 but the implementation of it in result consider failure.Eventhough Tax Amnesty consider failure in the result but goverment through Directorate General of Taxes keep give tax amnesty in the form of sunset policy in 2008."

"Penelitian ini difokuskan pada analisis implementasi kebijakan oleh pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi pada pengunaan visa elektronik bagi pelaku bisnis Ekonomi APEC yang akan melakukan perdagangan dan investasi. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Model operasional penelitian mengunakan teori Implementasi Kebijakan George Edward III Tahun 1980, yaitu ada 4 (empat) variabel penting yang menentukan apakah suatu kebijakan yang dikatakan efektif atau tidak efektif, variabel itu adalah komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi. Informan dalam penelitian ini terdiri 8 (delapan) responden yang mewakili steakholder kebijakan KPP APEC. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan wawancara mendalam, sedangkan analisis dilakukan mengunakan analisis GAP, yaitu analisis perbedaan antara persepsi harapan yang diinginkan dengan adanya kebijakan di bidang keimigrasian dengan implementasi kebijakan KPP APEC pada Ekonomi Indonesia, dengan terdiri dari Regulator Kebijakan; Operator Kebijakan; dan Penguna Kebijakan.Dari analisis GAP terhadap hasil wawancara dengan survei lapangan, memperoleh kesimpulan bahwa implementasi kebijakan KPP APEC pada Ekonomi Indonesia, berdasarkan 4 (empat) variabel penting, George Edward III Tahun 1980 dinyatakan belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari analisis implementasi kebijakan pada komponen Operator Kebijakan, penguna kebijakan belum efektif, meskipun dari sisi komponen Regulator sudah efektif. Hasil penelitian menyarankan bahwa kepada Regulator kebijakan: 1. untuk membuat kebijakan yang lebih memudahkan pemberian KPP APEC pada pelaku bisnis domestik; 2. untuk membuat kebijakan yang lebih transparan pada proses pre-clearance bagi pelaku bisnis Ekonomi Skema KPP APEC. Kepada pihak operator kebijakan perlu terus dilakukan penelitian terhadap kualitas pelayanan bagi pemegang KPP APEC di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang telah ditentukan. Selain itu, kepada masyarakat umum, dalam hal ini pelaku usaha untuk terus menerus melakukan pengawasan dan penilaian, agar kebijakan tersebut betul-betul terlaksana sesuai dengan persepsi harapan kebijakan tersebut dimunculkan.

---

The research focuses on the analysis of implementation of government policy, in this matter the Directorate General of Immigration is using the electronic visa for the APEC Economy Business user who does trading and investing.The research included as qualitative with descriptive design.The operational research model used a theory of George Edward III Policy Implementation in the year of 1980, there are 4 (four) important variables which decide whether a policy is effective or not. The variables are communication, resources, behaviors and bureaucratic structures. There are 8 (eight) respondents who became the informants and represent the stakeholders in the policy of KPP APEC. Data gathering was done by studying literature and close encounters interview, while analysis done by using GAP analysis. Analysis the differences between hope-perception that needed with policies in Immigration sector with the implementation of KPP APEC policy on the Indonesian Economy, consist of Policy Regulator; Policy Operator; and Policy user.From the GAP analysis of the result of the interview with field survey, have a end result that KPP APEC policy implementation on the Indonesian Economy, based on the 4 (four) valuables variable, The George Edward III in the year of 1980 is not yet effective. This matter can be viewed from the analysis of the policy implementation on the Policy Component Operator, policy user isn?t yet effective, even though from the Regulator component side is already effective. The result of this research suggest the Policy Regulator; 1) to make policy that may be easier in providing KPP APEC as domestic business user; 2) to make policy becomes more transparent on the process of pre-clearance as Economy Business user Scheme for KPP APEC. The Policy operator should continue with their research on the service quality of KPP APEC holder at the Immigration Checkpoint stated. Beside that, as for the general public, in this matter concern on the business user to continue their controlling and evaluating, so that the concern policy is real and on based on the hope-perception policy itself."

"Peningkatan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak adalah sesuatu yang wajar karena secara logis jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun akan semakin banyak sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan penerimaan dari sektor minyak dan gas cenderung menunjukkan penurunan akibat cadangan sumber alam yang semakin lama semakin terbalas.Dalam system self assessment, salah satu fungsi pemerintah adalah pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan, berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam Peraturan Perundang Undangan.Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Pasal 29 Undang - Undang No. 10 Tahun 2000. tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberi wewenang kepada Direktorat Jenderal Pajak (DIP) untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan menegakkan Peraturan Perpajakan (Law Enforcement) melalui pemeriksaan. Sehubungan dengan hal tersebut, kecakapan dan pengetahuan fiskus mengenai peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku sangat diperllukan dalam rangka mengoptimalkan potensi-potensi penerimaan dari Wajib Pajak.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tingkat pengetahuan fiskus mengenai kewajiban perpajakan Wajib Pajak orang pribadi dan masalah-masalah yang dihadapinya serta menjelaskan pengetahuan fiskus mengurai peraturan-peraturan pajak yang secara langsung maupun tidak langsung mengatur tentang kewajiban perpajakan Wajib Pajak orang pribadi.Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptifdan analisis statistik dengan teknik korelasi, dengan sampel sebanyak 36 responden (fiskus) dari 40 responden (fiskus) di dalam populasi.Hipotesis yang diajukan adalah "terdapat hubungan positif antara tingkat pengetahuan fiskus dengan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan".Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan positif antara tingkat pengetahuan fiskus dengan Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini terlihat dari nilai t sebesar 14,152 yang nilainya lebih besar dari nilai t sebesar 2,034 yang berarti Ho ditolak dan H,.diterima. Terdapat korelasi yang sangat kuat antara tingkat pengetahuan fiskus dengan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,9247 dan koefisien determinasi 85,51 %."

"ABSTRAKLatar belakang penulisan ini adalah bahwa penerimaan pajak merupakan primadona penerimaan dalam negeri yang kian diandalkan untuk mendukung kegiatan pembangunan di Indonesia.Sejalan dengan arti pentingnya peranan penerimaan pajak tersebut maka sejak tahun 1994 telah diberlakukan Perubahan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Sekalipun telah dilakukan berbagai upaya perbaikan dan penyempumaan dengan perubahan yang sangat mendasar yaitu perubahan dan Sistem Official Assessment ke Sistem Self Assessment tetapi masalah pokok yang dihadapi ialah masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak.Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor penyebabnya sekaligus untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh), dengan melakukan studi kasus pada KPP Bogor Tahun 1995.Kerangka teori yang digunakan adalah teori-teori yang berhubungan dengan teori perpajakan dan teori yang berhubungan dengan organisasi, yaitu dengan model 7 S's dan Mc. Kinsey.Penelitian dilakukan secara langsung pada seksi-seksi terkait pada KPP Bogor dengan cara mengumpulkan dan meneliti data, inforrnasi dan laporan secara wawancara secara langsung. Disamping itu, juga diadakan studi kepustakaan untuk memilih teori-teori manajemen yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi serta ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.Dengan menggunakan pendekatan model 7 S's dan Mc. Kinsey, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima unsur S yang perlu disempurnakan pada KPP Bogor yaitu Structure, Staff, Skill, Style, dan Share Value.Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyebab rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak antara lain adalah akibat adanya lima unsur S dari model Mc. Kinsey yang harus diperbaiki pada organisasi KPP Bogor.Akhirnya penulis menyarankan agar kelompok tenaga fungsional pada KPP sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 941KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 segera diadakan, pendistribusian pegawai, peningkatan mutu pengetahuan dan kemampuan pegawai harus diperhatikan.Daftar Pustaka : 27 buku, 5 Undang-Undang, 2 Keputusan Menteri Keuangan."

"Data Envelopment Analysis (DEA) digunakan untuk mengukur tingkat produktivitas KPP Pratama di Indonesia. 288 KPP Pratama digunakan sebagai sampel periode 2009-2012. KPP dibagi menjadi dua group KPP yang homogen berdasar analisis cluster. Input yang digunakan yaitu jumlah pegawai, biaya operasional dan jumlah wajib pajak. Penerimaan pajak dan laporan SPT digunakan sebagai output. Hasil DEA menunjukkan 11 KPP Pratama tetap efisien selama periode 2009-2012. Regresi tobit digunakan untuk mengkaji pengaruh input dan output terhadap skor efisiensi, hasilnya variabel output dan jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap skor efisiensi, sedangkan biaya operasional tidak berpengaruh signifikan, jumlah pegawai hanya berpengaruh signifikan pada group 1 namun tidak berpengaruh signifikan pada group 2. ......Data Envelopment Analysis (DEA) is used to measure productivity level of small taxpayer offices in Indonesia. Using 288 tax offices as a sample during period 2009-2012. Tax offices grouped into two homogen groups using cluster analysis. Input used in the analysis are number of tax employee, operational cost and number of taxpayers. Tax income and number of tax returns are used as outputs. DEA results show 11 tax offices remain efficient during 2009-2012. Tobit regression is used to determine the effect of the input and output to the efficiency score, the results show that output variables and number of taxpayers as a determinant factors, while operational cost not a determinant factor. Number of employee is a determinant factor in group 1 but not in group 2."

"ABSTRAKDengan berbagai situasi makro yang dihadapi, pemerintah berusaha memaksimalkan penerimaan dari perpajakan. Pada saat yang sama, aparat pajak di bawah Direktorat Jenderal Pajak, kerap mendapat sorotan terkait dengan tuduhan dan kecurigaan melakukan korupsi. Dalam hasil penelitian tahun 2005 yang dilakukan Transparency International, aparat pajak menduduki posisi yang cukup buruk, bersama dengan polisi dan aparat Bea Cukai. Keadaan ini menjadi salah satu pertimbangan dalam melakukan reformasi administrasi perpajakan, yaitu implementasi pembenahan organisasi secara internal untuk mencapai kepercayaan dari masyarakat sebagai stakeholders. Karena itu penting untuk menguji apakah reformasi administrasi perpajakan, terutama yang berkaitan dengan pengawasan intern oleh Inspektur Jenderal dan penerapan good governance, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai Wajib Pajak, yang kemudian mendorong kepatuhan Wajib Pajak.Penelitian ini dilakukan di KPP Serpong. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan intern, good governance, citra organisasi dan kepatuhan Wajib Pajak. Setelah dilakukan uji normalitas, data yang diperoleh dapat dianalisis dengan menggunakan analisis parametrik. Untuk menguji keterkaitan antar variabel digunakan path analysis (analisis jalur). Metode penelitian adalah survey, yang dilakukan dengan penyebaran kuesioner.Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari pengawasan intern di Direktorat Jenderal Pajak terhadap citra organisasi, dimana pengaruh tersebut bersifat langsung tanpa melalui variabel penerapan Good Governance. Variabel penerapan good governance di Direktorat Jenderal Pajak juga berpengaruh signifikan terhadap citra organisasi. Secara bersama-sama pengawasan intern dan penerapan good governance di Direktorat Jenderal Pajak berpengaruh signifikan terhadap citra organisasi. Secara keseluruhan, terdapat pengaruh signifikan dari pengawasan intern, penerapan good governance di Direktorat Jenderal Pajak dan citra organisasi secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak.Penelitian ini juga menemukan bahwa variabel penerapan good governance memiliki pengaruh lebih besar terhadap citra organisasi dibandingkan pengaruh pengawasan intern. Berdasarkan hasil temuan ini, pengawasan intern, penerapan good governance dan citra organisasi mempu menerangkan 84,8% dari kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak banyak ditentukan oleh kepercayaan masyarakat terhadap pembenahan internal yang terjadi pada organisasi Ditjen Pajak. Apabila reformasi administrasi perpajakan terlihat berlangsung dengan baik dan tidak sebatas slogan semata, dapat diperkirakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengaruh penerapan good governance lebih besar terhadap citra organisasi, disarankan agar Ditjen Pajak memprioritaskan pada penerapan Good Governance, yang kemudian disosialisasikan kepada masyarakat luas. Good governance yang dilaksanakan dengan baik dan disertai sosialisasi, akan dapat membenahi kondisi internal organisasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat kepada Ditjen Pajak. Penerapan Good Governance di Ditjen Pajak perlu dirancang sedemikian rupa, agar masing-masing komponennya dapat terukur. Dengan keterukuran tersebut, maka peluang peningkatan kualitas peningkatannya akan semakin besar, karena masing masing unit kerja akan dapat menerima umpan balik atas kinerjanya dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Governance.

---

In facing macro situations, Indonesian government attempt to maximize revenue from taxation. In the meantime, tax officer often viewed as related to corruption. In survey result year 2005 conducted by Transparency International, tax officers was in the bad rank, along with police and customs. This situation become consideration in starting tax reform, that is implementation of organization improvement in order to reach trust from society as organization stakeholder. Therefore it is important to examine if tax reform, specially related to intern monitoring conducted by General Inspectorate and good governance impelementation, may increase trust from society as taxpayer, that finally increase tax compliance.

This research is conducted in KPP Serpong. This research is conducted refers to intern monitoring theory, good governance, organization image and tax compliance. After normality test is conducted, data is analyzed with parametric analysis. To examine causality among variables is used path analysis. Research method is survey, that is conducted by spreading questionaires.

The result of this research indicate that there is significant influence from intern monitoring towards organization image, which directly without any significant influence through good governance implementation. Implementation of good governance also have significant influence toward organization image. Both of independent variables altogether shows significant influence toward organization image. Furthermore, there are significant influence from intern monitoring, implementation of good governance and organization image toward tax compliance.

This research also shows that implementation of good governance have more influence toward organization image compared to intern monitoring. According to this research, intern monitoring, implementation of good governance and organization image are able to explain 84,8% of tax compliance. This shows that tax compliance significantly determined by trust from society upon intern reform that is conducted to organization of Directorate General of Taxation.

According to result of this research, is recommended that Directorate General of Taxation give priority on implementation of good governance, and to inform the people afterward. Good governance that well implemented and followed by information for the society, will be able to improve intern condition and trust from society. Implementation of good governance needs to be designed, so that each of its component are measurable. By that, there is more opportunity to improve its quality, because each work unit will get feedback upon its performance in implementing good governance."

"Stochastic frontier model merupakan salah satu metode penilaian kinerja organisasi publik melalui pengukuran efisiensi teknis. Model ini diaplikasikan pada 15 KPP Pratama di Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat selama tahun 2005-2008, untuk mengukur efisiensi KPP Pratama tersebut melalui output yang dihasilkan berupa penerimaan pajak. Hasil estimasi model menunjukkan bahwa perbedaan efisiensi teknis antara KPP Pratama tersebut dipengaruhi oleh variabel input dan variabel in-efisiensi.

---

Stochastic frontier model is one method of assessing the performance of public organizations that measuring technical efficiency. This model was applied for 15 tax offices in Central Jakarta Regional Office for period of 2005-2008, to measuring efficiency of tax offices in collecting tax revenue as their output. Result of estimation was indicating that the difference of technical efficiency between tax offices were influenced by input variable and inefficiency variable components."

"Sejak dilanda krisis moneter, Indonesia sampai sekarang masih sibuk mencari solusi untuk mengatasi masalah krisis tersebut. Semua sumber dana yang dapat menghasilkan keuangan buat negara, pemerintah terus mengupayakannya. Diantara sumber dana buat negara adalah Pajak Pertambahan Nilai. Selain pajak, pemerintah melirik sumber iainnya yaitu Migas dan Listrik. Dengan berbekal pasal 33 (1) UUD 1945, maka sebagai pihak yang menguasai kepentingan hajat hidup orang banyak, pemerintah mengeluarkan Kepres RI No. 88 tahun 2000 tentang Kenaikan Tarif Telpon, Kepres RI No. 89 Tahun 2002 tentang Kenaikan Tarif Dasar Listrik, dan Kepres RI No. 90 Tahun 2002 tentang Kenaikan Harga Saban Bakar Minyak.Alasan pemerintah mengeluarkan Kepres tersebut tidak lain adalah untuk meringankan beban keuangan negara (APBN ) yang semakin berat dengan hutang-hutangnya. Namun di sisi lain yaitu masyarakat sebagai pemakai ketiga produk tersebut merasa sangat terbebani akibat kenaikan harga produk tersebut dengan aasan merupakan kebutuhan dasar baik keperluan rumah tangga maupun keperluan perusahaan. Hal inilah menimbulkan reaksi anti kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga ketiga produk itu dari seluruh lapisan masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak sebagai tembaga pemungut pajak, juga terkena imbasnya. Secara spontanitas Direktur Jenderal Pajak memberikan stimulasi fiskal akibat kenaikan harga-harga ketiga produk itu. Stimulasi fiskal ini di perkirakan akan mengurangi pendapatan negara sektor pajak ( Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan NiIai, dan Pajak Penjualan Barang Mewah ) sekitar 6 triyun. Secara hipotensis adalah di sisi lain pemerintah mengharapkan tambahan pendapatan dari kenaikan harga produknya sedang sisi lainnya adalah menurunkan pendapatan pajak melalui stimulasi fiskal. Belum lagi variable lainnya akibat kenaikan harga BBM, TDL, dan Tarif Telepon pada saat dikeluarkannya Kepres, menimbulkan situasi sosial ekonomi dan politik yang tidak kondusif. Masalah pokok dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (menganalisis) : Apakah dampak kenaikan harga BBM dan TDL terhadap penerimaan PPN dapat mengimbangi stimulus fiskal sebesar Rp 6 triyun? Berapa besar dampak kenaikan harga BBM dan TDL terhadap penerimaan negara sektor PPN?Pertanyaan permasalahan tersebut di atas akan dijawab dalam penelitian ini dengan data-data empiris. Data ini bersumber dari pertama, Penerimaan PPN dan PPnBM KPP PMA Satu Jakarta sebelum dan sesudah kenaikan harga. Kedua data primer yang didapat dari kuisioner dan wawancara dari responden. Responden dipilih hanya l0% dari populasi atau 35 responden, dengan pertimbangan jenis populasi homogen. Teori harga mengatakan bahwa semakin tinggi harga akan semakin sedikit permintaan, begitu pula sebaliknya. Hukum permintaan juga mengatakan bahwa semakin tinggi harga maka penawaran menurun. Hukum penawaran mengatakan bahwa semakin tinggi harga semakin banyak barang yang ditawarkan. Hukum ini berlaku tentunya dengan asumsi ceteris paribus (variabel lain tidak berubah ).Hasil analisis data sekunder menunjukan bahwa penerimaan PPN dan PPnBM menurun sebesar 53,75% yaitu dari Rp 118.878.830.000,-pada bulan Februari 2002 menjadi Rp 54.979.400.000,- pada bulan Februari 2003. Setelah kebijakan di revisi dan berkurangnya tekanan dari elemen masyarakat pada bulan Maret 2003, penerimaan PPN dan PPnBM mengalami kenaikan sebesar Rp 132.601.310.000,- yaitu dari Rp 52.584.460.000,- di bulan Maret 2002 menjadi Rp 185.185.770.000,- di bulan Maret 2003. Demikian juga penerimaan bulan April 2003 naik 21,45% atau Rp 21.009.830.000,- yaitu dari Rp 97.954.790.000,- April 2002 menjadi Rp 118.964.620.000,- April 2003. Jika penerimaan tahun 2003 dapat di pertahankan maka KPP PMA Satu dapat memberikan sumbangan kepada stimulus fiskal sebesar Rp 449.618.590.000,-. Hasil analisis data primer menunjukan bahwa kenaikan harga BBM dan TDL menjadikan harga perolehan bahan baku naik 75% per unit, biaya produksi naik 4% perunit. Kenaikan harga bahan baku idan biaya produksi mengakibatkan penyerahan barang Dalam Negeri meningkat. Artinya sesuai dengan teori hukum permintaan dan bertentangan dengan teori hukum penawaran."

"Tax is one of source of national revenue. Target and realization of national tax revenue increased year by year. Directorate General of Taxes implemented taxpayer extensive activity as an effort to increase tax revenue. In this way, the first result is adding the number of taxpayer, and later will increasing the number of tax revenue significantly.

This research is doing to evaluate the taxpayer extensive activity as an effort to increase tax revenue at Tax Service Office (KPP) Jakarta Kelapa Gading. KPP Jakarta Kelapa Gading is taken as a research object because the increasing target of tax revenue and number of new taxpayer significantly year by year. Also in working area of KPP Jakarta Kelapa Gading could be seen that economic infrastructures and real estates growth rapidly.

The objectives of this research are knowing the procedures of taxpayer extensive activity at KPP Jakarta Kelapa Gading, explaining and analyzing the implementations of taxpayer extensive activity in order to get the certain objectives, explaining the problems that appears in this activity and analyzing the efforts to handle them.

Descriptive analysis method is used in this study. Collecting data is doing by library research and field research by interviewing the competent informant.

This study concluded that taxpayer extensive activity has done according to the rules. The increasing target of new taxpayer and tax revenue from new taxpayer could be reach. But the compliance level of taxpayer is still low because only a few of new taxpayer that paying and reporting tax to KPP Jakarta Kelapa Gading.

In implementation of taxpayer extensive activity in KPP Jakarta Kelapa Gading officials found some problems, but they have done some efforts to handle it. If taxpayer extensive activity could be done as goad as possible and supported by relationship institutes, we hope that the number of new taxpayer could increase followed by increasing tax revenue and tax compliance from the new taxpayers."