Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerusahaan yang mempunyai fasilitas Kawasan Berikat dalam hal ini PT. DASI yang ingin menjual barangnya di dalam negeri (local mles), mereka terlebih harus mengurus dokumen yang diperlukan termasuk dokumen pembayaran pajak dan bea masuk sebelum barang mereka dikirimkan ke pelanggan. Hal ini diperlukan karena bahan baku yang mereka impor sebelumnya mengalami penangguhan pembayaran pajak (PPN dan PPh) serta bea masuk barang. Namun permasalahan yang muncul dirasakan ketika proses pengurusan dokumen untuk penjualan lokal tersebut memakan waktu yang terlalu lama. Perusahaan dituntut untuk memenuhi permintaan pelanggan secara lebih cepat dan tepat waktu. Karena pada umumnya pelanggan memberikan tenggang waktu kepada perusahaan dalam memenuhi pesanannya. Sedangkan PT. DASI sulit untuk memenuhi pesanan tersebut. Hal ini tentu saja akan berpengaruh pada kepuasan pelanggan (customer satisfaction). Oleh sebab itu, untuk mempercepat proses pengurusan dokumen untuk penjualan lokal yang berlaku saat ini, tentunya diperlukan suatu analisa yang logis dan sistematis terhadap proses tersebut. Diharapkan dengan analisa tersebut akan dihasilkan suatu perbaikan pada proses pengurusan dokumen untuk penjualan lokal saat ini sehingga dihasilkan suatu proses pengurusan dokumen yang lebih baik. Pengembangan proses pengurusan dokumen untuk penjualan lokal dengan fasilitas Kawasan Berikat yang lebih baik dapat dilakukan dengan menganalisa proses saat ini menggunakan metode sembilan pendekatan analisa operasi utama (the nine primary operation analysis) serta menggunakan suatu tools (alat) yaitu Electronic Data Interchange (EDI) yang dapat mempercepat pengiriman dokumen sekaligus mengurangi kesalahan pada pengisiannya. Untuk melakukan analisa ini digunakan alat bantu bempa diagram alir flow chart) dan diagram proses (process chart) agar keseluruhan data dan informasi seputar proses pengurusan dokumen untuk penjualan lokal saat ini terkumpul dan tersusun secara sistematis."

"ABSTRAKPermasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sampai sejauh mana efektivitas pemberian fasilitas pajak di kawasan berikat? Tujuan dilakukannya penelitian pada permasalahan ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemberian fasilitas pajak di kawasan berikat apakah berjalan sesuai tujuan/sasaran pemberian fasilitas tersebut. Hipotesis pada penelitian ini yaitu adanya pemberian fasilitas pajak terhadap wajib pajak di kawasan berikat maka perusahaan dapat meningkatkan ekspor.
Untuk menghilangkan ketidaksesuaian diantara kepentingan yang berbeda, maka diperlukan suatu mekanisme yang mengontrol manajemen. Salah satu bentuk mekanisme kontrol adalah struktur kepemilikan. Dalam hal ini struktur kepemilikan ditujukan untuk memecahkan masalah perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan.
Efektivitas adalah kemampuan melakukan sesuatu yang tepat. Tujuan atau sasaran yang tepat merupakan langkah pertama dalarn penentuan keberhasilan suatu lembaga baik swasta maupun pemerintah. Efektifitas merupakan suatu konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi. Pengukuran efektifitas kebijakan bukanlah suatu hal yang sederhana. Kebijakan pemerintah dikeluarkan bukan hanya satu orang melainkan untuk semua lapisan masyarakat, sedang masyarakat adalah pluralis sehingga terkadang sulit menentukan sasaran kebijakan yang pada akhimya akan menimbulkan juga kesulitan dalam melakukan pengukuran efektivitas. kegiatan pergudangan atau penimbunan barang. Pengusaha di kawasan berikat (PDKB) adalah perseroan terbatas atau koperasi yang melakukan kegiatan usaha industri di kawasan berikat . Tenninologi ekspor dianggap kata benda, yang didefinisikan sebagai perdagangan barang dalarn bentuk pengiriman ke luar negeri. Mengekspor adalah kegiatan mengirim barang ke luar negeri. Pengekspor adalah eksportir yaitu orang a.tau pengusaha. Atau perusahaan yang mengekspor barang.
Korelasi antar variabel pemberian fasilitas pajak di kawasan berikat khususnya terhadap peningkatan nilai ekspor di kawasan berikat adalah sangat kuat. Hal ini diketahui dari nilai r = 0,9938 atau koefisien terletak antara -1 ~ 0,9938 ~ 1. Nilai r positif dan mendekati 1, maka korelasi antara variabel fasilitas pajak yaitu pembebasan PPN, PPh 22, PPnBM dan Bea Masuk dengan peningkatan ekspor di kawasan berikat khususnya responden yang diteliti dikatakan positif dan sangat kuat sekali. Jadi, karena nilai r positif, korelasi antara variabel fasilitas pajak dengan peningkatan ekspor itu bersifat searah, kenaikan dan penurunan nilai fasilitas pajak terjadi bersama-sarna dengan kenaikan nilai ekspor. Kata lain bahwa pengenaan pajak atas impor akan membuat nilai ekspor menurun.
Hasil analisis deskriptif yang dilakukan atas data sekunder menunjukkan bahwa fasilitas pajak di Kawasan Berikat tidak efektif untuk meningkatkan ekspor. Selain menirnbulkan kerugian negara atas hilangnya pendapatan negara juga masih terdapat responden yang tidak mengekspor seluruh hasil produksinya. Hal lain ketidak efektivan fasilitas pajak di Kawasan Berikat karena bahan baku produksi lebih banyak bersumber dari impor. Secara tun urn fasilitas pajak di Kawasan Berikat hanya efektif terhadap pengusaha atau wajib pajak saja.
Berdasarkan perhitungan kuantitatif korelasi adalah 0,9938. Jika diasumsikan impor yang dilakukan responden dikenakan pajak atau dengan kata lain tidak ada fasilitas pembebasan pajak dikawasan berikat maka impor akan menurun sebesar US $143,056,941.78 (34.42623%). Turunnya nilai impor akan mengakibatkan penurunan yang searah dengan nilai ekspor. Hal ini sekaligus merupakan pembuktian penelitian dari hipotesis penelitian.
Hasil perhitungan koefisien korelasi parsial mengatakan bahwa pemasaran basil produksi untuk tujuan ekspor di kawasan berikat dengan adanya fasilitas pajak adalah korelasinya signifikan. Kata lain yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara pemberian fasilitas pajak berupa pembebasan atau penangguhan pajak di kawasan berikat dengan peningkatan ekspor dibuktikan dengan nilai t hitung : 3.421 Iebih besar dari t tabel : 2.845. Pembuktian ini sekaligus sebagai jawaban atas hipotesis penelitian. Pencabutan fasilitas pajak dikawasan berikat akan menurunkan ekspor responden.
Perusahaan di Kawasan Berikat masih ada Wajib Pajak yang mempunyai impor lebih besar daripada ekspornya, bahkan berdasarkan data antara data sekunder dengan data primer temyata ada responden yang mempunyai nilai impor lebih besar daripada nilai produksinya. Disarankan pada lembaga terkait untuk meningkatkan pengawasan. Pemberian fasilitas pajak di Kawasan Berikat hendaknya disosialisasikan keindustri dalam negeri, karena pemberian fasilitas pajak di kawasan berikat rata-rata dimanfaatkan oleh perusahaan asing. Suatu pertanyaan muncul apa sebabnya perusahaan mau berinvestasi di Kawasan Berikat (Indonesia) pada hal secara logika hampir semua kebutuhan investasi diperoleh dari negaranya (asal atau luar negeri lainnya).
"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) terkait dengan fenomena penurunan penerima fasilitas KITE dan perubahan menjadi pengusaha Kawasan Berikat (KB). Perusahaan yang diteliti adalah PT XYZ yang berdiri sejak tahun 1998 sebagai penerima fasilitas KITE dan sejak tahun 2012 berubah menjadi pengusaha Kawasan Berikat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini bahwa pada PMK 253/PMK.04/2012 dan PMK 254/PMK.04/2012 tidak lagi memberikan pembebasan pada PPN dan PPnBM serta sanksi yang memberatkan perusahaan sebesar 100% hingga 500% untuk realisasi ekspor yang tidak sesuai dengan pengajuan, selain itu fasilitas Kawasan Berikat memberikan manfaat-manfaat bagi PT XYZ seperti adanya penangguhan Bea Masuk, Cukai, serta PPN dan PPnBM sehingga mempengaruhi arus kas perusahaan dan hasil barang yang telah diproduksi dapat dijual di dalam Daerah Pabean sebanyak-banyaknya 25% dari realisasi ekspor/penyerahan ke Kawasan Berikat dari tahun sebelumnya.

---

This study aims to analyze the implementation of the Facility for Export Purpose (KITE) associated with the phenomenon of a decrease in the receiving facility and the changes become bonded entrepreneurs (KB). Companies studied were the XYZ Ltd. was founded in 1998 as a recipient of KITE facilities and since 2012 turn into bonded entrepreneurs. The approach used in this study is descriptive qualitative approach. The results of this study that the PMK 254/PMK.04/2012 and 253/PMK.04/2012 no longer give exemption on VAT and luxury sales as well as sanctions that incriminate the company by 100% to 500% for export realization that does not comply with the filing, bonded facility additionally provide benefits for XYZ Ltd. as the suspension of import duty, excise, VAT and luxury sales and thus affect the company's cash flow and results that have been produced goods can be sold in the customs area as much as 25% of the export realization / delivery to bonded zones from the previous year."

"Permasalahan dalam rnakalah ini bertitik tolak pada usaha Pemerintah melalui kawasan (PT.Kawasan Berikat Nusantara/KBN) untuk merangsang berkembangnya produksi ekspor dalam usaha meningkatkan ekspor non minyak dan gas bumi serta jasa, dengan memberikan fasilitas penangguan pembayaran bea masuk dan atau pungutan negara lainnya, dan, pelayanan perijinan satu atap. Fasilitas yang diberikan PT.KBN kepada investor merupakan monopoli dalam pengelolaan kawasan berikut yang diberikan Pemerintah khusus kepada BUMN tersebut yaitu perlakuan khusus kepabeanan, dan secara tidak langsung badan usaha ini diberi wewenang melaksanakan sebagian tugas pemerintahan bidang penerbitan ijin usaha dan ijin mendirikan bangunan. Selain itu PTKBN menyiapkan prasarana dan sarana kegiatan industri yang dapat digunakan investor atas dasar perjanjian sewa. Kedudukan PT.KBN dipandang dari segi yuridis, unik, dimana sebagai pemegang kuasa pemerintahan dapat menerbitkan ijin usaha yang sebenarnya merupakan kewenangan tugas administrasi negara. Namun dengan melihat ketentuan pendiriannya, maka pembentukan PT.KBN tidak terlepas dari usaha untuk menekan keuntungan. Dan secara yuridis, persero tersebut adalah berkedudukan sebagai badan hukum privaat. Kedudukan PT. KBN yang unik ini ternyata menimbulkan beberapa kendala yang dapat memberi akibat timbulnya ketida pastian atau setidak tidaknya dapat diprediksikan apa yang akan terjadi. Terdapat 3 hal yang menyebabkan ketidakpastian hukum yaitu, pertama, adanya aturan yang tidak sejalan dengan aturan yang lebih tinggi, kedua aparat yang menjalankan aturan lemah dan ketiga pengadilan yang berbelit dan memakan waktu lama. Perlunya pembet kawasan berikat dalam rangka pengembangan perekonomian dan Perdagangan tldak diragukan lagi. Tetapi hal ini tidaklah berarti mengabaikan sendi sendi hukum yang merupakan komitmen kita bersama, bahwa Indonesia sebagai negara hukum. Dengan demikian produk produk hukurn yang berkaitan dengan kawasan berikat harus pula dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan kepastian dan perlindungan. Arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah lama dikenal Dalam dunia bisnis internasional. Di Indonesia hal ini mulai berkembang dan semakin bertarnbah penting karena sederhananya menyelesaikan sengketa yang putusannya final and binding tanpa kemungkinan melakukan upaya hukum lain seperti banding, kasasi atau peninjauan kenibah sehingga mempercepat proses penyelesaian sengketa dan persidangan tidak terbuka untuk umum, suatu yang selalu dijaga oleh kalangan dunia bisnis. Keunggulan komperatif PT.KBN akan cenderung berkurang hal hal terpenting yang dapat menghilangkan keunggulan komperatif itu adalah dimulai dengan AFTA tahun 2003. Dengan pemberlakuan daerah bebas ASEAN pada tahun 2003, maka PT. KBN akan kehilangan daya tarik utamanya, karena kini pembebasan suatu perusahaan dari kewajiban untuk membayar bea masuk dan cukai menjadi kurang berarti. Keadaan ini akan menyebabkan kawasan industri lain yang bukan merupakan kawasan berikat menjadi lebih menarik bagi para investor. Kondisi ini menyebabkan di masa datang PT. KBN harus mengubah strategi usahanya dari fokus pemberian fasilitas non tarif menjadi pemberian fasilitas bidang investasi dan operasi, dengan selalu mengembangkan organisasi belajar yang dinamis yang dapat mengakomodasi perkembangan tuntutan lingkungan eksternal di masa depan yang diperkirakan akan berubah uba dengan gejolak yang makin besar dan sulit diprediksikan."

"Skripsi ini menjelaskan mengenai implementasi kebijakan pendirian kawasan berikat berdasarkan PMK.147/PMK.04/2011. Malalui pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan tersebut, diuraikan mengenai ketentuan-ketentuan mengenai persyaratatn pendirian kawasan berikat. Penelitian yang mendasari skripsi menggunakan metode kualitatif dengan mendeskripsikan masalah. Sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup kebijakan publik, konsep perdangangan internasional, insentif pajak, konsep kepabeanan dan konsep kawasan berikat. Melalui Peraturan Menteri Kuangan yaitu PMK 147/PMK.04/2011 yang tertuang dalam pasal 4, pemerintah melakukan upaya untuk melokasikan kawasan berikat pada wilayah kawasan industri atau pada kawasan budidaya namun dengan syarat-syarat tertentu dan harus mempunyai luas lebih dari 10.000 m2. Upaya ini dilakukan tidak hanya untuk mengembalikan hakikat kawasan berikat yang sesuai dengan Undang-undang namun juga salah satu upaya penertiban serta pengontrolan kawasan berikat.

---

This research describes the implementation of policy stance based on Finance Minister Regulation (PMK.147/PMK.04/2011) bonded area. Through Article 4 of Regulation of the Finance Minister, outlined the provisions regarding the requirements of bonded zone establishment. The underlying research using qualitative methods by describing the problem. While the theory used in this research include public policy, international trade concept, tax incentives, customs concepts and bonded zone concepts. Through the Finance Minister Regulation contained in Article 4, the government made efforts to locate the bonded area in the industrial park area or on cultivated area, but with certain conditions and must have an area of over 10,000 m2. This effort is not only to restore the nature of the bonded area in accordance with the Act, but also an effort to curb and the bonded zone control"

"Saat ini Pemerintah Indonesia melakukan reformasi perijinan kegiatan usaha berbasis resiko dengan menggunakan prinsip “Trust but Verify” dimana Pemerintah mengedepankan kemudahan dan kecepatan perizinan berusaha bagi pelaku usaha, namun di sisi lain Pemerintah juga melakukan penguatan dalam proses pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha. Sebagai salah satu fasilitas yang diberikan oleh negara melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kawasan Berikat sangat diharapkan oleh Pemerintah Indonesia untuk dapat menjadi penggerak ekonomi Indonesia melalui berbagai macam bentuk investasi yang ditanamkan di Indonesia sekaligus sebagai penggerak sektor ekspor. Dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah baik dari perijinan usaha hingga pemberian insentif fiscal di bidang kepabeanan dan perpajakan maka diperlukan adanya suatu penguatan dalam hal pengawasan. Penyalahgunaan fasilitas Kawasan Berikat akan berdampak terhadap perekonomian negara dan dapat mengancam ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Guna menguatkan proses pengawasan di Kawasan Berikat, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggunakan peran intelijen untuk meminimalisir penyalahgunaan kepabeanan sekaligus sebagai langkah dalam memitigasi pelanggaran kepabeanan di Kawasan Berikat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi intelijen Bea Cukai dalam mencegah sekaligus memberikan dukungan informasi kepada unit Penindakan atas pelanggaran penyalahgunaan fasilitas yang dilakukan oleh Perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mempelajari strategi intelijen Bea Cukai dan dilanjutkan pendekatan studi kasus untuk menganalisis kegiatan intelijen Bea Cukai dalam mencegah pelanggaran fasilitas Kawasan Berikat. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu SWOT dan PEST untuk mengetahui kemampuan dan kendala yang dihadapi oleh Bea Cukai.

---

Currently the Indonesian Government is carrying out risk-based business activity licensing reforms using the "Trust but Verify" principle where the Government prioritizes ease and speed of business licensing for business actors, but on the other hand the Government is also strengthening the process of monitoring the implementation of business activities. As one of the facilities provided by the state through the Directorate General of Customs and Excise, the Indonesian Government hopes that Bonded Zones can become a driving force for the Indonesian economy through various forms of investment in Indonesia as well as driving the export sector. With the various conveniences provided by the Government, from business licensing to providing fiscal incentives in the field of customs and taxation, it is necessary to strengthen supervision. Misuse of Bonded Zone facilities will have an impact on the country's economy and can threaten the economic resilience of the Indonesian nation. In order to strengthen the supervision process in Bonded Zones, the Directorate General of Customs and Excise uses the role of intelligence to minimize customs abuse as well as as a step in mitigating customs violations in Bonded Zones. The purpose of this research is to find out how Customs and Excise's intelligence strategy is in preventing and providing information support to the Enforcement Unit for violations of misuse of facilities committed by companies receiving Bonded Zone facilities. This research uses qualitative methods to study Customs intelligence strategies and continues with a case study approach to analyze Customs and Excise intelligence activities in preventing violations of Bonded Zone facilities. The analysis methods used in this research are SWOT and PEST to determine the capabilities and obstacles faced by Customs and Excise."

"Tesis ini membahas tentang (1) kualitas pelayanan menurut indikator : tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe A2 Tangerang; (2) kepuasan Pengusaha Di Kawasan Berikat menurut indikator : penerimaan secara gembira dan ikhlas, efektifitas pelayanan, citra organisasi, dan orientasi pada kebutuhan pelanggan; (3) hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan Pengusaha Di Kawasan Berikat. Indikator kualitas pelayanan merujuk pada teori Service of Quality (SERVQUAL) dari Zeithaml, Parasuraman, dan Berry. Indikator kepuasan pelanggan : penerimaan secara gembira dan ikhlas dari pelanggan menurut Moenir; efektifitas pelayanan, citra organisasi, dan orientasi pada kebutuhan pelanggan menurut Goetsch dan Davis, dan menurut Cook.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, menggunakan metode penelitian survei dengan kuesioner yang bersifat deskriptif-eksploratif. Teknik sampling menggunakan Cluster Accidental Sampling dengan jumlah sampel sebanyak 63 (enam puluh tiga) responden. Uji validitas yaitu validitas isi dilakukan dengan mengkonsultasikan pernyataan-pernyataan dalam kuesioner kepada pakar dan validitas konstruksi dilakukan dengan memakai rumus teknik korelasi product moment. Uji reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach.Hasil penelitian dengan analisis statistik deskriptif atas variabel kualitas pelayanan menunjukkan semua indikator kualitas pelayanan sudah baik kecuali indikator reliability yang dinilai masih buruk. Demikian juga halnya dengan kepuasan Pengusaha Di Kawasan Berikat yang dinilai sudah baik. Berdasarkan hasil perhitungan korelasi Peringkat Spearman, terbukti ada hubungan antara kualitas pelayanan dengan kepuasan Pengusaha Di Kawasan Berikat.Hasil penelitian menyarankan KPPBC Tipe A2 Tangerang agar memaksimalkan fungsi Operation Room, pembangunan gedung kantor baru memperhatikan tata letak dan fungsi ruang secara cermat, pemenuhan janji pelayanan secara konsisten, menjalankan reward and punishment secara konsisten, mendorong perubahan mind set pegawai lebih berorientasi pelayanan, dan melakukan survei kualitas pelayanan dan kepuasan secara berkala.

---

The focus of this study are (1) service quality of Customs Service Office Type A2 Tangerang with indicators are tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy; (2) satisfaction of firms in Bonded Zone with indicators are service received happily, effective service, organization image, and care with customer needs; (3) correlation between service quality and satisfaction of firms in Bonded Zone. The indicators of service quality take from Service of Quality (SERVQUAL) of Zeithaml, Parasuraman, and Berry. The indicators of customer satisfaction : service received happily take from Moenir, effective service, organization image, and care with customer needs take from Goetsch and Davis, and Cook.This study uses quantitative approach, uses descriptive-explorative questioners survey method, and Cluster Accidental Sampling with 63 (sixty three) responder. Validity test of this study instrument are : content validity is consulted with the expert and construct validity uses Product Moment Correlation technic. Reliability test uses Alpha Cronbach.Statistical descriptive analyse is used, and result of this study shows that all of service quality indicators are good except reliability. Satisfaction of firms in Bonded Zone are good too. And based on Spearman's rank correlation technic, there are correlation between service quality and satisfaction of firms in Bonded Zone.The researcher suggests Customs Service Office Type A2 Tangerang uses Operation Room maximally, builds new office building with good layout and room function, realizes their promises in service delivery consistently, realizes reward and punishment in personnel policy consistently, builds care with customer needs in personnels mind, and do service quality and customer satisfaction survey routinally."

"Value stream mapping adalah sebuah pendekatan konsep lean yang memiliki tujuan dalam memetakan aliran material dan informasi pada suatu bisnis untuk mendeteksi dan mengurangi pemborosan guna menciptakan waktu dan proses yang lebih efisien. Industri logistik tumbuh dan menerima dorongan sebagai akibat dari kebutuhan masyarakat selama pandemi. Akibatnya, perusahaan logistik harus terus mengembangkan dan meningkatkan layanan pelanggan mereka sehingga kebutuhan masyarakat dan pengiriman barang dapat ditangani secara efektif. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah pelanggan yang dialami oleh PT. XYZ Nusantara, sebuah perusahaan BUMN yang bergerak di sektor logistik; akibatnya, perusahaan harus meningkatkan efisiensi prosesnya dan meminimalkan pemborosan dalam penyimpanan. Dalam hal ini, penelitian ini menggunakan konsep lean warehousing dan pendekatan value stream mapping, dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan dalam proses pergudangan, serta menghilangkan operasi yang tidak memberikan nilai. Penggunaan value stream mapping dan root cause analysis dengan menggunakan diagram fishbone analysis dan FMEA, bertujuan untuk mengembangkan rencana perbaikan proses agar dapat menghilangkan pemborosan yang terjadi. Hasilnya menunjukkan bahwa process time berkurang 39% dan lead time berkurang 3% pada proses pergudangan PT. XYZ Nusantara. Strategi yang digunakan untuk menghilangkan pemborosan adalah penggunaan forklift, pembuatan Standard Operating Procedure dan scheduling, penerapan lean 5S, dan penerapan sistem FIFO untuk penempatan barang serta pengaturan tata letak.

---

Value stream mapping is a lean concept approach that aims at the flow of materials and information in a business to detect and reduce waste to create more efficient time and processes. The logistics industry is growing and receiving a boost as a result of society's needs during the pandemic. As a result, logistics companies must continue to develop and improve their services so that people's needs and freight forwarding can be handled effectively. This can be seen from the increase in the number of customers experienced by PT. XYZ Nusantara, a state-owned company engaged in the logistics sector; As a result, companies have to increase the efficiency of their processes and increase wastage in storage. In this case, this research uses the concept of lean warehousing and a value stream mapping approach, with the aim of identifying and reducing waste in the warehousing process, as well as eliminating operations that do not provide value. The use of Value stream mapping and root cause analysis using fishbone analysis diagrams and FMEA, aims to develop improvement plans in order to eliminate waste that occurs. The result is that the processing time is reduced by 39% and the lead time is reduced by 3% in the warehousing process of PT. XYZ Nusantara. The strategies used to eliminate waste are the use of forklifts, the manufacture of Standard Operating Procedures and scheduling, the application of lean 5S, and the application of the FIFO system for the placement of goods and layout arrangements."

"Stakeholder Management dalam saduran bahasa Indonesia berarti Manajemen Pemangku Kepentingan (Nizar dan Syahrul, 2011, h.831) adalah elemen ketigabelas dalam PMBOK (PMI, 2013). Pada penelitian ini akan menganalisa sistim manajemen pemangku kepentingan yang diterapkan oleh perusahaan dengan mengidentifikasi, mempetakan, memprioritaskan, dan menetapkan strategi yang dapat menjadi acuan rencana kerja perusahaan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) sebagai perusahaan yang melakukan value innovation dengan bertransformasi comprehensive disemua lini untuk dapat mencapai target perusahaan (KBN, 2013, h.5) menjadikan stakeholder management menjadi manajemen strategic penerapannya dengan multidimensi sumber daya, tantangan, dan pencapaian, serta untuk memperoleh enterprice value dan menjaga sustainable growth.

---

Stakeholder Management in Bahasa is defining Pemangku Kepentingan (Nizar and Syahrul, 2011, p.831) that the thirteenth element in PMBOK (PMI, 2013). This research will analyze stakeholder management of PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) in their business transformation within identifying, mapping, prioritizing and setting up strategies what can be a reference to the Company's Portofolio in performs value innovation in all segments to achieve their targets (KBN, 2013, p.5). It establishes stakeholder management into the strategic management with multidimensional project's resources, challenges, and achievements as well as to obtain add enterprice value and maintain sustainable growth."