Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPemberian kredit atau masalah perkreditan merupakan masalah yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari hari. Pemberian kredit pada dasarnya dapat diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu memalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang kreditur di satu pihak dan penerima pinjaman debitur di lain pihak. Mengenai sah atau tidaknya suatu perjanjian yang diadakan oleh para pihak harus diketahui terlebih dahulu apakah perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan. Jika salah satu pihak dalam perjanjian tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka pihak tersebut melakukan wanprestasi, wanprestasi ini dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan atau karena kealpaan dari tidak terpenuhinya prestasi tersebut Pada kedudukan yang bersifat umum, maka secara otomatis para pihak berkewajiban untuk menjamin prestasi-prestasi yang dijanjikan, hal ini berlaku tanpa melalui perjanjian khusus sehingga terhadap pemegang jaminan diberikan hak yang sama untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil tersebut. Salah satu permasalahan hukum yang sering terjadi dalam perjanjian seperti halnya keterlambatan pelunasan pembayaran kewajiban oleh debitur kepada kreditur dimana dalam penerapan eksekusi terhadap jaminan seringkali tidak sesuai dengan apa yang ada dalam perjanjian mengenai kewajiban pembayaran jatuh tempo dimana tanpa memperhatikan ketentuan jatuh tempo tersebut kreditur telah melakukan eksekusi secara sepihak. Mengenai hal tersebut kreditur yang melakukan eksekusi jaminan telah nyata melakukan perbuatan melawan hukum. Karena klausul dalam perjanjian kredit yang disepakati telah jelas tidak seimbang sehingga menguntungkan salah satu pihak tanpa melihat klausul yang ada dalam perjanjian..Kata Kuci :Perjanjian Kredit, Klausul Baku, Fidusia, Perlindungan Konsumen,

---

ABSTRACTThe extension of credit or credit problem is a problem that is often encountered in daily life. Lending basically be given to anyone who has the ability to do so memalui debts agreement between the creditor creditors on the one hand and the borrower debtor on the other. Regarding the validity of an agreement held by the parties should be known in advance whether such agreements already fulfill the conditions laid down by the statutory provisions. If one of the parties to the agreement does not do what he promised then that party in default, default can occur because of the element of intent or negligence of non fulfillment of these achievements At the position of a general nature, then automatically the parties are obliged to ensure achievements promised, this applies without special agreement so that the holder of the guarantee was given the same rights to take repayment of its receivables from these results. One of the legal issues that often occur in the agreement as well as delay in payment of obligations by the debtor to the creditor where the implementation of the execution of guarantees are often inconsistent with what is in the agreement regarding payment obligations maturing where regardless of the provisions of the maturity of the creditors have exercised unilaterally. Regarding the execution creditor has a real guarantee of doing an unlawful act. Because of a clause in the loan agreement that was agreed was clearly disproportionate and thus benefit one party without seeing a clause contained in the agreement. Keywords Credit Agreement, Clause Baku, Fiduciary, Consumer Protection "

"Power Purchase Agreement ldquo;PPA rdquo; yaitu perjanjian jual beli dengan klausul baku dimana calon penjual diwajibkan untuk mematuhi isi PPA dan tidak ada tawar menawar terhadap ketentuan isi pasal yang tercantum dalam PPA. Standar baku PPA ini yang akan ditelaah lebih lanjut apakah merugikan salah satu pihak karena kedudukan pihak yang satu lebih kuat daripada kedudukan pihak yang lainnya dan sebagainya. Para pihak dalam PPA yaitu PLN sebagai pembeli listrik dan IPP sebagai penjual listrik. Tesis ini membahas asas keseimbangan dalam Power Purchase Agreement PPA dengan memfokuskan analisis kepada pelaksanaan asas keseimbangan hak dan kewajiban antara PT. Perusahaan Listrik Negara Persero dengan Independent Power Producer dalam Perjanjian Jual Beli Listrik. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdadasarkan hasil penelitian pengaturan klausula baku Power Purchase Agreement belum memenuhi asas keseimbangan karena IPP harus menanggung resiko dalam tahap Financing period, Mobilization period. Construction period dan operation and maintenance period. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya penerapan terhadap Peraturan Menteri dan Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli agar kedudukan PLN dan IPP sama kuat.

---

Power Purchase Agreement PPA is a sale and purchase agreement with a standard clause whereby the prospective seller is required to comply with the content of PPA and there is no bargaining against the terms of the contents of the article contained in the PPA. This raw standard of PPA which will be further examined whether harming one party because one party 39 s position is stronger than the position of the other party and so on. The parties in PPA are PLN as the buyer of electricity and IPP as electricity seller.

The focus of this thesis discusses the balance of rights and obligations reflected in power purchase agreement with focus on the implementation of balance principle rights and obligations between PT. Perusahaan Listrik Negara Persero with Independent Power Producer in the power purchase agreement. This research is use normative juridical research methods.

Based on the result of the research, the clause of Power Purchase Agreement has not fulfilled the balance principle because the IPP must bear the risk in the stage of Financing period, Mobilization period, Construction period and operation and maintenance period.

The results of the research suggest that the application of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia No. 10 of 2017 on the Principles in the Power Purchase Agreement so that position of PLN and IPP is equal. "

"Skripsi ini mengkaji mengenai aturan-aturan hukum yang melandasi tata cara penyusunan informed consent di Indonesia, implikasi penggunaan klausul baku informed consent dalam transaksi terapeutik untuk memenuhi prinsip perlindungan hukum dan konstruksi hukum informed consent agar memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah dan kuat dalam persidangan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif-preskriptif, data penelitian dikumpulkan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum, dan data primer melalui wawancara mendalam dengan narasumber. Adapun simpulan dari penelitian ini adalah: pengaturan penyusunan informed consent diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, dan Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran Tahun 2006. Implikasi klausul baku dalam penyusunan informed consent telah meningkatkan pemenuhan prinsip perlindungan hukum karena dapat memastikan bahwa adanya hubungan dokter dan pasien dimana dokter telah memberikan informasi perihal tindakan medis dan pasien telah memberikan persetujuan secara sukarela setelah mendapatkan informasi medis dari dokter. Adapun konstruksi informed consent agar dapat memenuhi prisnsip perlindungan hukum setidak-tidaknya memuat 3 (tiga) klausul baku informed consent yaitu identitas pasien dan dokter, informasi medis berdasarkan Pasal 45 UU Praktik Kedokteran, dan tanda tangan pasien dan dokter.

---

This thesis examines the legal rules that underline the procedures for preparing informed consent in Indonesia, the implications of using standard clauses of informed consent in therapeutic transactions to fulfill the principle of legal protection and the legal construction of informed consent so that it has legal force as valid and strong evidence in court. This thesis is using juridical-normative methods, with descriptive-prescriptive research type, research data was collected through secondary data consisting of legal material, and primary data through in-depth interviews with source. The conclusions of this study are: arrangements for the preparation of informed consent are regulated in Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practices, Regulation of the Minister of Health Republic of Indonesia Number 290/MENKES/PER/III/2008 concerning Approval of Medical Actions and Manual of Approval of Medical Actions 2006. The implication of standard clauses in informed consent has increased the fulfillment of the principle of legal protection because it can ensure that there is a doctor-patient relationship whereas the doctor has provided information about medical actions and the patient has given voluntary consent after receiving medical information from the doctor. The construction of informed consent in order to fulfill the principles of legal protection contains at least 3 (three) standard clauses of informed consent which is the identity of the patient and doctor, medical information based in Article 45 of the Medical Practice Law, dan the patient and doctor signatures.

"

"ABSTRAKPerjanjian Berlangganan Jasa Telepon Seluler Pasca Bayar merupakanperjanjian yang lahir akibat asas kebebasan berkontrak, diatur dalam Pasal 1338Jo Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen (UUPK) mengatur tentang berlakunya klausula baku yangdiperbolehkan bagi para pelaku usaha. Perjanjian yang dibuat antara konsumendan penyedia jasa telekomunikasi seluler terdapat klausula baku yang merupakanpelanggaran dari ketentuan UUPK, dimanfaatkan oleh penyedia jasa untukmengalihkan tanggungjawab dalam perjanjian. Perlindungan hukum atas hak-hakkonsumen terhadap klausula baku dalam perjanjian berlangganan jasa teleponseluler pada dasarnya telah diatur melalui UUPK yang memuat pengaturantentang kewajiban pelaku usaha, hak dan kewajiban pelanggan, perbuatan yangdilarang bagi pelaku usaha, mekanisme dan cara penyelesaian sengketa, sertapengawasan pemerintah terhadap pelaku usaha. Kenyataannya klausula baku yangdianggap merugikan dan bertentangan dengan ketentuan UUPK, tetap sajadiberlakukan oleh pelaku usaha. Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap hakhakkonsumen seharusnya memberikan ganti kerugian atas kelalaian dankesalahannya yang menimbulkan kerugian bagi pelanggan kecuali dapatmembuktikan sebaliknya. Usaha yang ditempuh konsumen terhadap tindakansepihak pelaku usaha (Telkomsel dan Indosat) dengan adanya klausula bakudalam perjanjian, baru sebatas mengajukan komplain saja, sedangkanpenyelesaian melalui lembaga pengadilan sampai saat ini belum pernah dilakukanbaik secara perorangan maupun berkelompok.

---

ABSTRACTSubscription Agreement for Postpaid Cellular Phone Services is a treatythat was born as a result of the principle of freedom of contract, as provided for inArticle 1338 Jo Article 1320 of the Civil Code. Article 18 of Law No. 8/1999 onConsumer Protection (UUPK) regulates the entry into force of standard clausesthat allowed for business people. In agreement made between consumers andproviders of mobile telecommunications services there are standard clauses thatare in violation of the provisions of UUPK, used by service providers to shiftresponsibility in the agreement. Legal protection of consumer rights againststandard clause in the subscription agreement has essentially governed by UUPKthat includes arrangements of entrepreneurs obligations, rights and obligations ofthe customer, prohibited acts for businesses, and a means of dispute resolutionmechanisms, as well as government control of business actors. The reality ofstandard clauses that are considered harmful and contrary to the provisions ofUUPK, still enforced by businesses. Accountability of business actors for therights of consumers should provide compensation for negligence and mistakesthat cause harm to the customer unless it can prove otherwise. Businesses thatunilateral actions taken by consumers against business operators (Telkomsel andIndosat) with the standard clause in the agreement merely filing a complaint alone,while the settlement through the courts until now have never done eitherindividually or in groups."