Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMenurut laporan hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI ) tahun 1994, Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia adalah 390 per 100.000 kelahiran hidup. Laporan ini membuat Departemen Kesehatan RI terperangah.Atas dasar itulah Departemen Kesehatan berusaha dengan gencarnya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu menjadi 225 per 100.000 kelahiran hidup pada akhir repelita Vi dengan mengeluarkan beberapa kebijaksanaan, program dan langkah-langkah serta menggalang kerja sama lintas sektor terkait, diantaranya adalah :1. Program kesehatan rujukan dan rumah sakit repelita VI pada tahun 1994.2. Audit Maternal Perinatal (AMP) pada tahun 1994.3. Gerakan Sayang Ibu (GSI) dan rumah sakit Sayang Ibu (RSSI) pada tahun 1996.Penelitian ini mencoba mengkaji dan niengevaluasi apakah kebijakan-kebijakan Departemen Kesehatan tersebut diatas telah dapat dilaksanakan dengan baik oleh RSUD Lahat, karena sering kali terjadi, bahwa kebijakan-kebijakan Departemen Kesehatan belum dapat dilaksanakan dengan optimal karena masih terbatasnya dana, tenaga, alat medic, obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai.Melalui wawancara mendalam dengan kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Lahat, Direktur dan dokter spesialis obstetri dan ginekologi RSUD Lahat, serta memeriksa dokumen, register dan observasi langsung, maka didapatkan bahwa kebijakan-kebijakan Departemen Kesehatan tersebut diatas telah ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan Daerah dan RSUD Lahat berupa pembentukan tim lintas sektor, tim Fungsioanl rujukan kesehatan, tim audit maternal perinatal dan tim kelompok kerja tetap pelaksana gerakan sayang ibu Kabupaten Dati II Lahat dengan SK Bupati KDH Tingkat II Lahat.Tim-tim tersebut diatas telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal ini dapat dilihat dari antara lain penyusunan prosedur tetap, pelatihan penyegaran tenaga dan penampilan kerja unit kebidanan dan penyakit kandungan RSUD Lahat berikut ini1. Meningkatnya rujukan dan pengelolean kasus kebidanan patologi.2. Menurunnya angka kematian ibu.3. Menurunnya Case Fatality Rate kasus eklampsia.Ditemukan hambatan-hambatan di RSUD Lahat seperti ; kurangnya dana operasional rumah sakit, rendahnya keterampilan petugas bidan. kurangnya obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai.Kesimpulan akhir peneliti adalah pengelolaan sistem rujukan kasus kebidanan komplikasi di RSUD Lahat pada tahun 1994 - 1998 telah dilaksanakan dengan baik namun belum optimal.

---

ABSTRACT

Evaluation of Management System of Complicated Maternity Cases Reference in RSUD Lahat 1994 - 1998According to report of results of Indonesian Demographic and Health Survey (SDKI) 1994, the maternal mortality rate (AKI) in Indonesia is 390 per 100.000 life birth. This report surprises the Health Department of the Republic of Indonesia.

Based on the above fact the Health Department makes serious efforts to lower the maternal mortality rate to 225 per 100.000 life birth at the end the VI five year plan by issuing several policies, program and steps and join forces with related sectors, among others are:

1. Reference health and hospital program of the VI five year plan 1994

2. Maternal - Perinatal Audit (AMP) in 1994

3. Mother Friendly Initiative (GSI) and Mother Friendly Hospital Initiative (RSSI) in 1996.

This research attempt to study and evaluate whether the policies of the Health Department above have been implemented properly by RSUD Lahat, because very often the policies of the Health Department are not implemented in optimum way because of lack of fund, personnel, medical equipment's, medicines and disposable medical supplies.

Through in-depth interview with the head of Lahat District Office of Health, Director and obstetrician and gynecologist in RSUD Lahat, and analyzing documents, register and direct observation I obtained that policies of the Health Department above have been followed-up by the District Office of Health and RSUD Lahat by forming intersectoral team, health reference functional team. perinatal maternal audit team and fixed task force to implement the Mother Friendly Initiative in Regency of Lahat with decree of Head of Lahat Regency and decree of Head of Lahat District Office of Health.

The above teams have implemented the activities according to their tasks and functions. This can be seen among others from formation of fixed procedures, personnel upgrading training and work performance of maternity unit and womb disease of RSUD Lahat as follows:

1. Increasing reference and handling of maternity pathology cases

2. Decreasing of maternal mortality rate

3. Decreasing of eklampsia case fatality rate

There are weaknesses in the RSUD Lahat such as lack of hospital operating fund, low level of the midwife's skill, lack of medicines and disposable medical supplies.

Final conclusion of the research is that the management system of complicated maternity cases reference in RSUD Lahat in 1994 - 1998 have been implemented properly, however, it has not reached optimum level."

"Tanah atau sumber daya agraria lainnya dalam masyarakat agraris disamping sebagai faktor produksi, juga memiliki fungsi sosial dan politik. Oleh karenanya. setiap kelompok masyarakat mempunyal mekanisme masing-masing dalam mengatur hubungan antar manusia berkaitan dengan tanah. Implikasi dari masalah hubungan tersebut adalah adanya aturan kepemilikan atas tanah oleh masyarakat. Oleh karena itu pula hukum positif atau perundang-undangan formal mengatur hubungan antar manusia dalam hal pemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah untuk menghindari terjadinya konflik dalam masyarakat. Atas dasar pemikiran diatas, penulis mencoba mempelajari masalah konflik yang berkaitan dengan kepemilikan lahan/tanah dalam tesis yang berjudul: Konflik Kepemilikan atas Lahan Perkebunan Antara Masyarakat dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Kikim Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. Secara umum munculnya masalah kepemilikan tanah di daerah Kikim Kabupaten Lahat Sumatera Selatan berawal dari perbedaan persepsi dalam menafsirkan hak kepemilikan atas tanah oleh pemerintah dan pengusaha perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat setempat. Hal ini sangat dimungkinkan karena pada satu pihak persepsi hak kepemilikan atas tanah atau lahan didasarkan atas persepsi dari ketentuan pokok agraria sementara pada pihak yang lain, masyarakat melihat masalah hak kepemilikan atas tanah atau lahan menggunakan acuan hukum adat yang secara turun temurun ada dan telah menjadi tata nilai dalam kehidupan masyarakat. Kompleksitas persoalan diatas ditambah lagi dengan tidak berfungsinya lembaga adat sebagai institusi masyarakat yang legitimet dan muncul dari tata nilai masyarakat setempat. Ketidak berfungsian lembaga adat yang ada justru disebabkan karena pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1979 yang berkaitan dengan pembentukan kelembagaan pemerintah desa. Dari hasil pengamatan lapangan menunjukkan, upaya-upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh birokrasi setempat justru tidak menyentuh substansi persoalan yang sebenarnya. Persoalan ganti rugi seringkali teridentiftkasi sebagai penyebab munculnya konflik, sehingga upaya penyelesaian yang dilakukan hanya sebatas pemberian ganti rugi atas lahan masyarakat yang terpakai. Sementara substansi persoalan adalah pada persepsi kepemilikan tanah yang berbeda antara masyarakat dan pemerintah maupun perusahaan perkebunan, disamping persoalan hilangnya sumber penghidupan masyarakat Kikim yang disebabkan karena tidak tersubtitusi sumber penghidupan masyarakat dengan pilihan-pilihan lain yang semestinya diberikan oleh pihak perusahaan perkebunan. Dari hasil analisa mendalam terhadap fenomena-fenomena sosial yang muncul serta persoalan yang dihadapi masyarakat Kikim berkaitan dengan konflik kepemilikan atas lahan perkebunan, maka penulis mencoba menawarkan beberapa rekomendasi penelitian sebagai upaya menjembatani persoalan yang berkembang secara taktis dan strategis dan berorientasi jangka panjang. Beberapa rekomendasi guna penyelesaian konflik tersebut adalah sebagai berikut:1. Menciptakan Model hubungan antar elemen masyarakat yang terlibat secara langsung dalam proses pembangunan pada umumnya dan khususnya masalah konflik lahan/tanah. 2. Penguatan Kelembagaan Lokal di tingkat masyarakat, dengan menempatkan Lembaga adat sebagai buffer bagi kepentingan pembangunan masyarakat lokal dengan mengembalikan fungsi dan peran lembaga adat dalam tata nilai kehidupan bermasyarakat. Beberapa persoalan dan model penyelesaian yang penulis tampilkan tentunya masih perlu pengujian pada tataran implementasinya. Namun demikian, penelitian ini paling tidak mencoba membedah secara mendalam dan subtantif terhadap persoalan-persoalan yang melatar belakangi terjadi konflik, sehingga upaya-upaya penyelesaian yang ditempuh dapat efektif dan tepat sasaran."

"TBC Paru merupakan penyakit menular yang sebagian besar disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini masih merupakan masalah kesehatan yang panting di dunia, khususnya di negara yang sedang berkembang.Menurut WHO prevalensi penyakit ini didunia adalah sekitar 15-20 juta, dengan insiden sekitar 10 juta dan tidak kurang dari 3 juta kematian setiap tahun. Jumlah penderita TBC Paru di Indonesia terbesar ketiga di dunia setelah India dan Cina. Diperkirakan ada sekitar 500.000 penderita baru setiap tahun dengan 175.000 kematian.Di Kabupaten Lahat penyakit ini menduduki peringkat ketiga pola penyebab penyakit untuk semua golongan umur dan merupakan penyebab kematian utama pada golongan umur 60 tahun keatas. Tingginya prevalensi penyakit ini disebabkan masih rendahnya angka kesembuhan penderita (<85%). Salah satu penyebab rendahnya angka kesembuhan penderita ini adalah ketidakteraturan berobat penderita.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi ketidakteraturan berobat penderita TBC Paru di Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan.Penelitian dilakukan dengan menganalisis data sekunder yaitu data yang bersumber dari kartu pengobatan penderita (TB 01) yang ada di puskesmas. Data yang dianalisis adalah data selama 2 tahun yaitu tahun 1999 dan tahun 2000.Metode penelitian adalah desain kasus kontrol dimana kasus adalah penderita yang berobat tidak teratur dan kontrol adalah penderita yang berobat teratur. Jumlah sampel sebanyak 225 prang yaitu 75 kasus dan 150 kontrol (1 kasus : 2 kontrol.Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi penderita TBC paru masih cukup tinggi (32%). Faktor yang berpengaruh terhadap ketidakteraturan penderita ini adalah a) Tipe penderita (p= 0,0193). Penderita kambuh mempunyai risiko 18 kali lebih besar untuk tidak teratur berobat (OR 18,18 95% CI 2,1 ; 157,4). b) Selang waktu antara penegakan diagnosis dan pemberian obat (p= 0,0059). Penderita yang mempunyai selang waktu mempunyai risiko 3 kali untuk tidak teratur berobat (OR 3,0, 95% CI 1,37 ; 6,57). c) Status Pengawas Menelan Obat (PMO). PMO merupakan faktor pencegah terhadap ketidakteraturan berobat (p=0,132). Penderita yang mempunyai PMO anggota keluarga mempunyai risiko 0,34 kali lebih kecil untuk tidak teratur berobat.Dalam pengobatan penderita TBC paru perlu memperhatikan tipe penderita dan selang waktu antara diagnosis dan pemberian obat. Penderita kambuh dan penderita yang mempunyai selang waktu perlu diberikan penyuluhan yang lebih intensif agar mereka mengikuti program pengobatan dengan teratur sampai akhir pengobatan. Setiap penderita harus ditunjuk seorang PMO yang dapat mengawasi mereka dalam menelan obat. PMO yang ditunjuk ini sebaiknya adalah anggota keluarga sendiri.Daftar Pustaka 48 : (1972 - 2000).

---

Factor Influencing Disobedience of Taking Medicine on Lung Tubeculosis Patients in Lahat District, South Sumatera ProvincesLung Tuberculosis is a communicable disease caused by Mycobacterium Tuberculosis. The disease is still an important health problem especialy in under devloving countries. According to WHO, the prevalence is about 15 to 20 millions while the incidence is 10 millions which caused nat least 3 millions deaths every year. Indonesia has the third biggest of lung tuberculosis patients after India and Cina. It was estimated that there will be 500.000 new patients every year and 175.000 deaths caused by the disease.In Lahat district, South Sumatera Provinces, this disease is the third as the disease pattern cause in all age and to first to those above 60 years of age. The prevalence of the disease still high because of the low patients recovery rate (< 85 %). One of the causes is disobedience of patients in taking medicine.The purpose of this research is to know factors influencing disobedience of lung tuberculosis patient in Lahat district. This research used secondary data which taken from patients card (TB 01) available in public health centers of two years priori, since 1999 to 2000. The design is case control. Cases is the disobey patients while controls is the obey patient. Sample are 225 patients which consist of 75 cases and 150 controls.The result showed that proportion of disobedience patient is still high (32 %). Factors influencing disobedience of patients of taking medicine are the patients type (p=0,0193), Repeated patients have risk 18 times bigger than new patients. (OR 18,18, 95% CI 2,1 < OR < 157,4). In interval between diagnosis and taking therapy (p=0,0059) The patients which have interval have risk 3 times bigger to be disobey. (OR 3,0, 95% CI 1,37