Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Akta notaris dapat dibuat dalam bentuk minuta akta dan akta in originali, yang dibuat oleh notaris (akta relass) atau yang dibuat dihadapan notaris (akta partij). Minuta akta adalah asli akta yang ditandatangani oleh para penghadap, saksi akta dan notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol notaris, dan dari minuta akta ini, notaris berwenang untuk mengeluarkan salinan akta, grosse akta atau kutipan akta. Akta in originali adalah asli akta yang diberikan kepada para penghadap dan tidak ada dalam simpanan protokol notaris, sehingga notaris tidak berwenang mengeluarkan salinan akta, groose akta atau kutipan akta dari akta yang diberikan dalam bentuk in originali. Renvoi adalah perubahan terhadap isi akta sebelum akta ditandatangani oleh para penghadap, saksi akta dan notaris, dan perubahan terhadap isi akta dilakukan dengan cara diganti, ditambah, dicoret di bagian sisi kiri akta atau pada bagian akhir akta sebelum penutup akta atau disisipkan pada lembar tambahan, dengan diberi paraf atau tanda pengesahan oleh para penghadap, saksi akta dan notaris. Renvoi yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, terkena sanksi degradasi kekuatan bukti sebagai akta dibawah tangan. Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur bagaimana akibat hukum renvoi yang tidak sesuai aturan terhadap isi renvoi itu sendiri dan terhadap perbuatan hukum yang dituangkan dalam isi akta. Dengan menggunakan metode penelitian normatif dan melalui pendekatan deduktif untuk mencari kebenaran kohern terhadap akibat hukum dari renvoi yang melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris, akan diperoleh suatu gambaran tentang Cacat yuridis renvoi dan implikasi hukumnya dalam studi kasus.

---

Notarial deed can be made in the form of minutes of the deed and the deed in originali, which is made by a notary (deed relass) or made before a notary (deed Partij). Minuta original deed deed is signed by the party, witnesses and a notary deed that is stored as part of the protocol notary, and of the minutes of this deed, the notary is authorized to issue a copy of the deed, grosse deed or deed quote. Deed in originali original deed is given to the party and nothing in savings notary protocol, so that the notary is not authorized to make copies of the deed, deed or quote groose deed of certificates issued in the form in originali. Renvoi is a change to the contents of the deed before the deed was signed by the party, witnesses and a notary deed, and changes to the contents of the deed is done in a way to be replaced, added, dropped on the left side at the end of the deed or deed before closing deed or pasted on an additional sheet, with given initial or sign endorsement by the party, witnesses and a notary deed. Renvoi who do not comply with that stipulated in the Law Notary, degradation sanctioned strength of the evidence as a deed under the hand. Notary Act does not regulate how renvoi legal consequences that do not conform to the rules of the content of renvoi itself and against legal actions as outlined in the contents of the deed. By using normative research methods and through deductive approach to the search for truth kohern against the legal consequences of renvoi in violation of the Law Notary, will obtain an overview of the Disability renvoi juridical and legal implications in the case study.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai perbuatan seorang Notaris yang mengeluarkan nomor Salinan Akta yang berbeda dengan nomor yang ada pada Minuta Akta yang disimpan oleh Notaris, karena Notaris tersebut kurang memperhatikan administrasi kantornya sehingga terjadi penomoran yang berulang. Untuk mengatasi hal tersebut Notaris menambahkan huruf A pada salah satu Minuta Aktanya sehingga terjadi perbedaan dengan nomor Salinan Akta yang dikeluarkannya. Permasalahannya adalah bagaimana keotentitasan dan akibat hukum terhadap penomoran akta yang berbeda tersebut dan bagaimana pertanggungjawaban Notaris yang membuat akta tersebut. Metode penelitian yang dipakai dalam tesis ini adalah yuridis normatif, dimana penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum yang ada yang didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan hasil dari penelitian. Hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa terhadap penomoran akta yang berbeda antara Minuta Aktanya dengan Salinan Aktanya akan tetap menjadi akta autentik sepanjang Minuta Aktanya ada dan telah memenuhi syarat-syarat keotentitasan suatu akta autentik, karena yang menjadi dasar dari Salinan Akta adalah Minuta Aktanya dan akibat hukumnya Notaris dapat dikenakan sanksi yaitu berupa teguran tertulis karena kesalahan yang dilakukan oleh Notaris tersebut tidak berulang. Pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh Notaris adalah dengan sesegera mungkin membuat Akta Berita Acara Pembetulannya yang dilakukan dihadapan para penghadap dan juga saksi yang kemudian Salinan Akta Berita Acara Pembetulannya disampaikan kepada para pihak. Kata kunci: Otentitas Akta Autentik, Akibat Hukum, Pertanggungjawaban Notaris, Perbedaan Penomoran Antara Minuta Akta Dengan Salinan Akta.

---

This thesis discuss about the act of a Notary that issuing a copy of deed that has a different number from the number that contained in the original of the Deed where kept by the Notary, because the Notary is not fully paying attention to the administration of the office so there is a repetition of the deed numbers. To overcome this, the Notary adds a letter A on one of the original of the deed so that there is a difference in numbering between the original of the deed and copies of Deed that have been issued. The problem are how the authenticity and the legal consequences to the different of the original and the copy of the deed numbers and how the accountability of the notary who made the deed. The research method used in this thesis is the normative juridical, where this research use the existing legislation and the legal norms which supported by interviewing the speakers to get the results of the research. The results that the author gets from the differentiation in numbering between the original of the deed with a copy of the deed is it will be remain as an authentic deed as long as the original of the deeds are exists and has fulfilled the authenticity requirements of an authentic deed, because the basis of an authentic copy of the Deed is the Original of the deeds and the notary may only get a written warning because this mistake is not repeated. The accountability that can be done by the Notary is to immediately make a correction of the deeds oficial record which done in front of the appearer and also the witnesses and then the copy of the corrected Deeds are submitted to the parties.

Abstrak :
Notaris dalam kedudukan sebagai Pejabat Umum mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik. Akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana dibuatnya akta. Akta otentik tersebut berfungsi sebagai alat bukti. Dalam suatu proses pembuktian di depan Pengadilan, akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat mutlak. Hal demikian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu dalam suatu perjanjian, baik Notaris maupun para penghadap masing-masing berturut-turut menyimpan minuta akta dan salinan akta sebagai alat bukti jika timbul masalah di depan Pengadilan. Namun karena keadaan tertentu diluar kesalahan para pihak (force majeure) balk minuta maupun salinan akta dapat sewaktuwaktu musnah. Dalam hal demikian, tindakan hukum apakah yang dapat diambil para pihak? Serta bagaimana kekuatan pembuktiannya jika para pihak menggunakan scan akta sebagai alat bukti di Pengadilan? Untuk itu, Penulis melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan alat pengumpulan data melalui wawancara. Dengan menggunakan analogi terhadap kasus fotokopi minuta akta sebagai alat bukti maka para pihak dapat menggunakan scan minuta akta sebagai alat bukti. Selanjutnya agar dapat mempunyai kekuatan pembuktian, scan minuta akta harus mendapat kesaksian yang berasal dari Notaris bersangkutan dimuka Pengadilan.

---

In his/her position as a public official, a notary has right to make an authentic certificate, defined as the one made in a certain form that has been determined be the Law, made by or before the presence of the authorized public official, in the ascertained place to make a certificate. The authentic certificate functions as a proof instrument, and particularly in a proving process before the court, it has an absolute power on that matter. This has been in accordance with the one regulated in the positive law applied in this country. Therefore, in an agreement made, both the notary and the applicants always supposed to keep the minutes and the copy of the certificate, expecting its function before the court in case a problem happened. However, in some specific measures beyond the intervention of any party (defined as force rnajeur), it is possible that the minute and the copy of the certificate could be destroyed. In such a case, how should the aprties act legally? How is the legal force of a certificate's scan rusult utilized as a proof instrument before the court? In order to identify such matter, the writer intends to conduct a legal research utilizing the juridical-sociologic research method, while bcollecting the data needed through in-depth interviews. Using the analogy of a copy (photocopied) of a certificate's minute that can be used as a proof instrument, so in the case with the minute's copy resulted from a scan. Furthermore, in order to possess an even more proof force, the scanned minute minute of the certificate should have been testified by the concerned notary before the court.

Abstrak :
Profesi notaris dikenal sebagai profesi yang luhur officium nobile , yaitu profesi yang pada hakikatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat. Notaris wajib merahasiakan isi akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapannya. Kewajiban itu akan berakhir bilamana ada suatu kewajiban menurut hukum untuk bicara sebagai saksi, yaitu pada saat notaris dipanggil oleh pengadilan guna memberi kesaksian di persidangan, menurut hukum dapat menggunakan hak untuk menolak/mengundurkan diri dari kewajiban sebagai saksi. Hak untuk menolak atau mengundurkan diri tersebut dikenal dengan istilah ldquo;hak ingkar rdquo;. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan kegiatan pengumpulan dan analisis data Penulis menggunakan metode kepustakaan. Persetujuan MKN menjadi kunci pembuka hak dan kewajiban ingkar tersebut dalam hal pengambilan fotokopi minuta akta dalam proses peradilan, ijin tersebut tentu berkaitan dengan pemeriksaan akta atau bukti di laboratorium kriminalistik, demi keluhuran jabatan notaris itu sendiri.

---

Notary is known as the noble profession officium nobile , which is essentially a service to human being or society. Notary must keep the contents of deeds made by or in front of him her completely confidential. The obligation will end when there is a legal obligation to speak as a witness, that is, when the notary is summoned by the court to testify in court, according to law a notary may use the right to refuse withdraw from the obligation of witness. The right to refuse or resign is known as the right of disgrace . This research using normative juridical research method, which is to collect data by the library method to do the analysis. The Approval of MKN becomes the key to the opening of such rights and obligations in the event of taking a photocopy of the deed in the judicial process, the approval is certainly related to the examination of the deed or evidence in the criminal laboratory, for the sake of the nobility of the notary itself.

Abstrak :
Sudah menjadi kewajiban bagi Notaris untuk menyimpan dan menjaga keberadaan dokumen-dokumen protokol Notaris, khususnya minuta akta. Akan tetapi dalam praktiknya sampai saat ini, penyimpanan minuta akta masih dilakukan dengan menggunakan media konvensional dalam bentuk fisik kertas secara manual, yang seringkali berdampak pada berkas yang rawan kerusakan ataupun musnah akibat peristiwa force majeure. Padahal, dengan hilang, rusak ataupun musnahnya minuta akta dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang bersangkutan. Penelitian ini membahas mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Notaris pembuat ataupun Notaris pemegang protokol dalam hal pembuatan salinan akta baru karena musnahnya minuta akta akibat peristiwa force majeure. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, bersifat eksplanatoris analitis dengan metode analisa data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris apabila minuta aktanya musnah atau rusak adalah membuat Berita Acara dan laporan kepada Majelis Pengawas Notaris, dan jika dimungkinkan dapat meminta permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri untuk dapat dibuatkan persetujuan dalam pembuatan salinan akta yang baru. Sehingga, Notaris tetap dapat membuat salinan akta yang baru setelah musnahnya minuta akta, mengacu pada data yang tersimpan dalam soft file, hal ini karena penyimpanan salinan akta dalam bentuk soft file diperbolehkan sebagai penyimpanan tambahan. Salinan akta yang dibuat baru karena minuta aktanya telah musnah tetap memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang kuat karena masih dikeluarkan oleh Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang. Dalam era digitalisasi seperti saat ini, diharapkan pemerintah dapat membuat peraturan yang secara khusus mengatur mengenai pengarsipan protokol Notaris berbasis media elektronik, sebagai langkah untuk meminimalisir risiko kerusakan atau musnahnya dikemudian hari. Sehingga, dunia kenotariatan diharapkan dapat memanfaatkan teknologi untuk memudahkan pekerjaannya terutama dibidang pelayanan hukum dan pengarsipan. ......It is an obligation for a Notary to keep and maintain the existence of Notary protocol documents, especially the original deed. However, until now, the filing of the original deed is still carried out using conventional media in the form of physical paper manually, which often has an impact on files that are prone to damage or destruction due to force majeure events. While in fact, the loss, damage or destruction of the original deed may cause loss or disadvantage to the parties concerned. This study discusses the legal remedies that can be taken by the Notary or the ‘protocol-holder’ Notary in terms of making a new copy of the deed due to the destruction of the original deed due to the force majeure event. This research is a normative juridical research, explanatory analytical with qualitative data analysis method. The results of this study indicate that, legal remedies that can be taken by a Notary if the original deed are destroyed or damaged is to make a report to the Notary Supervisory Board, and if it is possible, they may request an application to the Panel of Judges of the District Court for an approval in the making a new copy of the Deed. Thus, the Notary can still make a new copy of the deed after the destruction of the original deed, referring to the data stored in the soft file, this is because the storage of the copy of the deed in the form of a soft file is allowed as additional storage. A new copy of the deed made because the minutes of the deed have been destroyed still have legal force as strong evidence because it is still issued by a Notary as an authorized public official. In this current digitalization era, it is hoped that the government can make regulations that specifically regulate the filing of Notary protocols based on electronic media, as a step to minimize the risk of damage or destruction in the future. Thus, the notary world is expected to be able to utilize technology to facilitate its work, especially in the field of legal services and archiving.

Abstrak :
Minuta akta merupakan bagian dari protokol notaris. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Akta notaris terdiri dari minuta akta dan dokumen pendukung akta berupa surat dan dokumen serta sidik jari penghadap. Proses konversi arsip minuta akta dan dokumen pendukung akta ke dalam bentuk digital dan legalitasnya dapat merujuk pada Undang-Undang Kearsipan dan Dokumen Perusahan. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengaturnya. Berdasarkan hal tersebut, penulisan mengulas konversi penyimpanan minuta akta dan dokumen pendukung akta ke dalam bentuk elektronik oleh pemegang protokol notaris merujuk Undang-Undang Kearsipan dan Undang-Undang Dokumen Perusahaan. Selain itu diulas juga legalitas dan autentikasi dokumen digital hasil pengalihmediaan minuta akta dan dokumen pendukung akta dilihat dari perspektif Undang-Undang Kearsipan dan Undang-Undang Dokumen Perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Setelah melakukan penelitian dan analisa maka penulis mendapatkan 11 (sebelas) langkah yang harus ditempuh dalam pengalihmediaan minuta akta dan dokumen pendukung akta menjadi bentuk digital. Dokumen digital yang dihasilkan perlu dilakukan legalisasi dan autentikasi dalam perspektif Undang-Undang Kearsipan dan Undang-Undang Dokumen Perusahaan. Legalisasi dan autentikasi diperlukan agar dokumen digital yang dihasilkan memenuhi unsur keterpercayaan atau ......Minutes of deed are part of the notary protocol. Notary Protocol is a collection of documents which are state archives that must be stored and maintained by a Notary. The notary deed consists of the minutes of the deed and supporting documents of the deed in the form of letters and documents as well as the fingerprint of the appearer. The process of converting the minuta deed archive and supporting documents into digital form and its legality can refer to the Archives and Company Documents Law. This is because the Law on Notary Positions has not regulated it. Based on this, the writing reviews the conversion of the storage of the minutes of deed and supporting documents of the deed into electronic form by the notary protocol holder referring to the Archives Law and the Company Document Law. Beside that analys of the legality and authentication of documents resulting from digital transfer of the minutes of deed and supporting documents for the deed from the perspective of the Archives Act and the Company Documents Act. This study uses a normative juridical research method with a statutory approach. After conducting research and analysis, the authors get 11 (eleven) steps that must be taken in transferring the media of the minutes of the deed and supporting the deed into digital form. The resulting digital documents need to be legalized and authenticated in the perspective of the Archives Law and the Company Documents Law. Legalization and authentication are required so that the resulting digital documents meet the reliability.

Abstrak :
Akta autentik adalah produk dari Notaris, akta yang disimpan Notaris adalah berbentuk minuta akta yang dalam minuta akta tersebut berisi tanda tangan penghadap, saksi, notaris dan renvoi apabila ada. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris UUNJP mengenai Salinan akta, yaitu salinan kata demi kata dari seluruh akta pada bagian bawah salinan akta tercantum Frasa ldquo;diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya rdquo;. Kedudukan dari salinan akta notaris yang semula dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna menjadi tidak sempurna dikarenakan salinan akta tersebut tidak sama bunyinya dengan minuta akta, sehingga tidak memenuhi syarat formil dan materiil prosedur pembuatan akta. Konsekuensi yuridis perjanjian dalam salinan akta tersebut yaitu perjanjian dapat dinyatakan batal demi hukum karena mengakibatkan kerugian bagi para pihak, mengandung unsur kekhilafan dan penipuan dan notaris memiliki sanksi apabila notaris tersebut menyalahgunakan wewenangnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif. Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mencegah dan mengantisipasi tindakan Notaris yang dapat merugikan klien, selain itu juga untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap pengguna jasa Notaris. Sedangkan manfaat dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu Kenotariatan.

---

Original of the deed is a product of a Notary, Notary deed is stored in the form of minutes of the deed and also in the minutes deed from party contain signatures, witnesses, notary and renvoi if it have any. Based on the provisions of Article 1 point 9 of Law Number 2 Year 2014 regarding Notary Position UUNJP on Copy of deed, word of word copies of all deeds at the bottom of the certified deed copy. The phrase is given as the same copy . The position of a copy of the notarial deed which was originally applicable to the perfect evidence becomes imperfect because the copy of the deed is not equal to the value of the deed so that it does not comply with the formal and material requirements of the deed making procedure. The juridical consequence of the agreement in the deed 39 s copy of the agreement can be declared null and void because it causes harm to the parties, contains the element of error and fraud and the notary has a sanction if the notary abuses his authority. The research method used in writing this thesis is normative juridical. The purpose of this paper is to prevent and anticipate the actions of Notaries that can harm the client, but also to provide legal certainty for every Notary service users. While the benefits of this paper is expected to provide benefits for the development of science in the field of science Notary.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang perjanjian yang diubah oleh Notaris sepengetahuan salah satu pihak. Berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa isi akta yang telah disepakati, dilarangdiubah dengan diganti, ditambah, dicoret, disisipkan, dihapus, dan/atau ditulis tindih, tanpa persetujuan dari salah satu pihak. Perbuatan Notaris NS tersebut menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh salah satu pihak dalam perjanjian untuk menggugat pihak lainnya atas dasar wanprestasi. Permasalahan yang akan dijawab dalam tesis ini adalah tentang perubahan suatu akta autentik dinilai tidak sesuai dengan peraturan dalam perundang-undangan, analisis terhadap putusan pengadilan yang mengandung tuntutan pertanggungjawaban oleh Notaris, serta pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 641/PK/PDT/2017 Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil analisis dalam penelitian ini adalah: 1. apabila perubahan akta tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang maka akta tersebut dapat menjadi akta yang batal demi hukum. Pertanggungjawaban Notaris NS atas tindakannya yang mengubah poin-poin akta perjanjian sepengetahuan salah satu pihak berupa pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 264 KUHP. Selanjutnya Notaris NS dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata. 3. Pertimbangan majelis hakim dalam putusan a quo adalah bahwa akta tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum dan telah menjadi akta yang batal demi hukum karena akta tersebut telah dirubah hanya dengan sepengetahuan salah satu pihak saja, dan pihak yang lain tidak mengerti apabila terdapat perubahan pada isi akta.  ......This thesis discusses the agreement which was amended by a Notary with the knowledge of one of the parties. Based on Article 48 of Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary, it is stated that the contents of the agreed deed are prohibited from being changed by being replaced, added, crossed out, inserted, deleted, and/or written overlapping, without the consent of either party. The actions of the NS Notary cause harm to one of the parties, so that it is used by one of the parties in the agreement to sue the other party on the basis of default. The problems that will be answered in this thesis are about the amendment of an authentic deed that is deemed not in accordance with the regulations in the law, analysis of court decisions containing demands for accountability by a Notary, as well as legal considerations carried out by judges in deciding cases in the Supreme Court Judicial Review Decision. Number: 641/PK/PDT/2017. To answer these problems, a normative juridical research method is used with a statutory approach and a case approach. The results of the analysis in this study are: 1. if the change in the deed is not in accordance with the procedures established by law, the deed can become a deed which is null and void. The responsibility of the Notary NS for his actions that change the points of the agreement deed with the knowledge of one of the parties is in the form of criminal liability in accordance with Article 264 of the Criminal Code. Furthermore, the Notary NS can be held civilly responsible on the basis of an unlawful act as contained in Article 1365 of the Civil Code. 3. The consideration of the panel of judges in the a quo decision is that the deed has no legally binding force and has become a deed that is null and void because the deed has been changed only with the knowledge of one party, and the other party does not understand if there is a change in the contents of the deed.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap Salinan Akta yang dikeluarkan berdasarkan Minuta Akta. Notaris dalam menjalankan jabatannya yang antara lain berwenang untuk membuat akta autentik, harus mematuhi apa yang diatur dalam undang-undang bahwa Notaris dalam membuat Minuta Akta wajib mengeluarkan Salinan Akta yang berisikan Salinan kata demi kata dari seluruh akta. Kelalaian Notaris dalam menjalankan kewenangannya tersebut akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah akibat hukum terhadap salinan akta perjanjian kredit yang dikeluarkan tidak sesuai dengan Minuta Akta Notaris pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Jkt-Sel; dan pertanggungjawaban hukum terhadap Notaris yang lalai dalam menjalankan jabatannya pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Jkt-Sel. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif. Adapun analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa akibat hukum dari Salinan Akta yang dikeluarkan tidak sesuai dengan Minuta Akta ialah akta tesebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan, karena kekuatan pembuktiannya ada pada Asli Akta yaitu Minuta Akta, namun jika terjadi suatu permasalahan di kemudian hari atas Salinan Akta tersebut Notaris dapat dimintakan pertanggung Jawaban Hukumnya. Sementara pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada Notaris adalah pertanggungjawaban secara administratif, dan secara Hukum Perdata sebagai Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan adanya kerugian yang diderita oleh Pihak tertentu. ......This research takes up issue regarding the responsibility of Public Notary to Copy of Deed which issued not based on Minute of Deed.  Public Notary has authorities to issuing authentic deed, which should regulate based on Indonesian Law that stated Notary’s. for making the minutes of deed, it is obligatory to issue a copy of the deed which contains a word-for-word copy. The notary's negligence in carrying out his authority will cause problems in the future. The problem raised in this study is the legal consequences of the copy of the credit agreement deed that was issued not in accordance with the Minuta of the Notary Deed in the South Jakarta District Court Decision Number 20/Pdt.G/2017/PN Jkt- Sel; and legal responsibility for Notaries who are negligent in carrying out their positions in the Decision of the South Jakarta District Court Number 20/Pdt.G/2017/PN Jkt- Sel. To answer this problem, normative juridical research methods are used. The data analysis was carried out qualitatively. The results of the study found that in the legal consequences of the Copies of Deeds issued that are not in accordance with the Minutes of the Deed are that the deed is degraded to Private Deed, because the strength of the proof is in the Original Deed, namely the Minutes of the Deed, but if there is a problem in the future regarding the Copy of the Deed, the Notary can be held accountable the law. Meanwhile, the liability that can be asked of the Notary is administrative responsibility, and in Civil Law as an unlawful act due to losses suffered by certain parties.