Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 26 dokumen yang sesuai dengan query
cover
A. Rozikin
"Prosedur pemasangan reklame yang lama menemui banyak kendala dalam pelasksanaanya, karena prosedurnya suiit dan panjang sehingga penyelesaiannya memerlukan waktu yang lama. Untuk mengatasi hal itu Pemerintah daerah melakukan penyederhanaan prosedur pemasangan reklame, dengan tujuan utama penerimaan Pajak Reklame dapat dicapai seoptimal mungkin.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penyenderhaan prosedur pemasangan reklame. dan untuk mengetahui penerimaan Pajak Reklame di Jakarta Utara setelah adanya prosedur baru tersebut.
Pembahasan dilakukan dengan pendekatan ilmu administrasi khususnya melalui penyederhanaan prosedur pemberian izin pemasangan reklame, dibidang penatausahaan dan pelayanan terhadap hak dan kewajiban wajib pajak, dalam rangka reformasi pajak daerah, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame di Jakarta Utara.
Penelitian yang dilakukan di Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Utara menggunakan metode deskriptif. Data dalam penelitian ini berupa data skunder dan data primer dengan penelitian literatur dan penelitian lapangan yang berupa observasi dan wawancara, sedangkan teknik analisis data menggunakan perhitungan statistik dengan metode trend linier.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijaksanaan Pemerintah Daerah untuk menyederhanakan prosedur pemasangan reklame tersebut menghasilkan hal sebagai berikut:
1. Hambatan pada prosedur sebagaimana diatur dalam keputusan gubernur nomor 37 tahun 2000 dapat diatasi, sehingga prosedur menjadi lebih mudah dan penyelesaiannya menjadi lebih cepat.
2. Penyederhanaan prosedur pemasangan reklame yang baru sebagaimana diatur dalam Keputusan gubernur Nomor 127 tahun 2001, adalah merupakan suatu alternatif pemecahan masalah yang hasilnya sangat efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak Reklame di Jakarta Utara.
3. Hambatan utama pada prosedur lama yang disebabkan karena belum mampunya Suku Dinas Tata Kota untuk menyelesaikan prosedur dengan waktu yang sesuai dengan ketentuan, dapat diatasi dengan menghilangkan peran Suku Dinas Tata Kota dalam rangkaian prosedur pemasangan reklame.
4. Dengan dilaksanakannya penyerderhanaan prosedur pemasangan reklame tersebut, penerimaan Pajak Reklame tahun 2002 di Jakarta Utara mengalami peningkatan yang tinggi yaitu sebesar 74 % bila dibandingkan dengan penerimaan tahun 2001.
5. Tidak stabilnya peningkatan penerimaan antara tahun 1996/1997 sampai dengan tahun 2002, menghasilkan standar deviasi yang tinggi berdasarkan perhitungan statistik dengan metoe trend linier dan mengakibatkan sangat besarnya range antara kurva optimis dan kurva pesimis, sehingga akan mempersulit dalam menentukan rencana penerimaan Pajak Reklame yang akurat untuk tahun berikutnya.
Selanjutnya rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah :
1. Suku Dinas Tata Kota sebagai pelaksana fungsi regulair dibidang ketatakotaan harus tetap dilibatkan pada prosedur pemasangan reklame.
2. Menyederhanakan prosedur yang berlaku secara intern di Suku Dinas Tata Kota yang menghambat kelancaran dalam penyelesaian prosedur.
3. Meningkatkan koordinasi antar Sudin Dipenda dengan Suku Dinas Tata Kota dan menunjuk koordinatornya.
4. Pemerintah Daerah harus konsisten dalam menerapkan peraturan, agar ada kepastian hukum, adil dan tidak merugikan masyarakat pemasang reklame."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12353
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Biro Bina Kependudukan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta, 1986
R 319.92 PEN
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Sumadi
"Tesis ini menguraikan tentang kegiatan organisasi-organisasi preman di Muara Angke, Jakarta Utara. Fokus dalam tesis ini adalah pola-pola hubungan preman dalam membangun, memantapkan, dan menggunakan kekuatannya, yaitu melalui hubungan kekerabatan, hubungan patron-klien, hubungan kekuatan, dan hubungan kerja sama sehingga preman tetap ada dan dapat beroperasi di tengah-tengah kehidupan serta aktivitas para nelayan, pedagang ikan, pengusaha ikan, dan aparat pemerintah (polisi, tentara, dinas perikanan, kelurahan, kecamatan, dan walikota).
Pola-pola hubungan sesama anggota preman dalam satu kelompok adalah hubungan kekerabatan karena mereka memiliki kesamaan dalam hal suku bangsa dan daerah asalnya. Di samping itu, dalam perekrutan dan penempatan para pelaksana di lapangan, pimpinan preman mengutamakan kepada orang-orang yang masih ada hubungan kerabat, kawan dekat, keluarga kawan dekat, orang-orang sekampung atau tetangga kampung dan dikenal baik oleh pimpinan preman tersebut. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencari dukungan atas kepemimpinannya, menjaga kekompakan dan keutuhan kelompok preman serta sebagai upaya untuk mempermudah mekanisme kontrol terhadap kegiatan-kegiatan, uang masuk dan uang keluar sehingga tidak timbul konflik di antara mereka.
Hubungan antarkelompok preman dipengaruhi oleh hubungan antar sukubangsa, di mana masing-masing sukubangsa sering menonjolkan identitas kesukubangsaannya yang muncul sebagai kekuatan sosial. Kelompok preman Bugis-Makassar menonjolkan identitas suku bangsa dan daerah asalnya yang dikenal dengan istilah siri'.
Kelompok preman Kulon menonjolkan identitas suku bangsanya sebagai pendekar atau jawara, sedangkan kelompok preman Madura memperlihatkan budayanya tersendiri yang dikenal dengan istilah carok. Penonjolan identitas kesukubangsaannya ini terlihat dalam memperebutkan dan mempertahankan sumber-sumber daya yang ada di dalam pelabuhan Muara Angke.
Hubungan patron-klien berlangsung dalam kelompok preman, yaitu antara pimpinan (sebagai patron) dengan para pelaksana (sebagai kliennya). Hubungan patron-klien juga berlangsung antara preman yang memberikan perlindungan dan rasa aman kepada kliennya, yaitu, para nelayan, pedagang ikan, dan pengusaha ikan, yang membutuhkan perlindungan dan jaminan rasa aman dari preman.
Sementara itu, hubungan patron-klien terjadi juga antara preman dengan aparat pemerintah (polisi, tentara, dinas perikanan, aparat kelurahan, kecamatan, dan aparat dari kantor walikota Jakarta Utara). Preman (klien) membutuhkan perlindungan dari aparat pemerintah (patron) dengan konsekuensinya preman memberikan sejumlah "uang setoran" kepada aparat pemerintah.
Di samping itu, terdapat juga oknum-oknum aparat pemerintah yang sengaja bekerja sama, melindungi, memelihara, dan memanfaatkan kelompok preman untuk kepentingan dinas dan kepentingan pribadi dari oknum-oknum aparat pemerintah tersebut.
Akibatnya, preman dapat dengan leluasa melakukan aksinya tanpa ada yang berani mencegahnya. Dengan demikian, preman tetap ada dan dapat melakukan kegiatannya di tengah-tengah kehidupan dan aktivitas para nelayan, pedagang ikan, pengusaha ikan, dan aparat pemerintah di Muara Angke."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002
T11011
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lapalonga, Jackson A.
"Tesis ini tentang penanganan demonstrasi oleh pasukan pengendali massa (Dalmas) Polres Metro Jakarta Pusat. Dengan perhatian utama strategi tindakan penertiban demonstrasi oleh Pasukan Dalmas dan kecenderungan penggunaan kekerasan dalam menangani demonstrasi mahasiswa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode etnografi dengan tehnik pengumpulan data secara pengamatan terlibat, pengamatan dan wawancara dengan pedoman untuk mengungkapkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pasukan Dalmas dalam menertibkan dan mengendalikan demonstrasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pengamanan demonstrasi oleh pasukan Dalmas adalah hasil dari strategi kepemimpinan yang dilakukan Kapolres berdasarkan situasi yang dihadapi dan informasi mengenai ciri dan karakter demonstran. Tindakan massa demonstran yang sudah mengarah pada sikap agresif dan destruktif serta tidak terkendali membuat pasukan Dalmas mengambil sikap dan tindakan keras untuk menertibkannya. Tindakan penertiban ini cenderung menimbulkan bentrokan antara polisi dan demonstran. Tindakan pemaksaan kehendak dengan dorong mendorong, melakukan pelanggaran hukum dan tindakan yang memancing emosi pasukan Dalmas merupakan upaya untuk memancing polisi bertindak. Faktor internal kepolisian adalah kurangnya latihan dan pengendalian diri pasukan Dalmas dan faktor eksternal dari demonstran adalah tindakan atau aksi yang melanggar hukum. Demonstrasi yang berlangsung tidak murni karena merupakan suatu bentuk ekspresi dari pemaksaan kehendak oleh massa hanya untuk menarik perhatian publik dan mendapatkan pengakuan terhadap gerakannya.
Daftar Kepustakaan : 26 buku"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003
T11104
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Imam Prakoso
"Krisis ekonomi yang melanda ekonomi Indonesia sejak tahun 1997 telah menyebabkan bertambahnya angka kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan. Bertambahnya angka kemiskinan di perkotaan disebabkan terutama dengan makin bertambahnya pengangguran akibat krisis ekonomi. Untuk mengatasi dampak krisis ekonomi ini Pemerintah Indonesia telah meluncurkan sebuah program bernama Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan yang diaingkat dengan P2KP. Maksud dart P2KP ini tidak lain untuk mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui upaya penyediaan dana pinjaman untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembukaan lapangan kerja baru yang diharapkan akan menambah pendapatan masyarakat.
Konsep evaluasi kebijakan publik dilihat dari faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan P2KP dalam meningkatkan pendapatan penerima bantuan dan diterapkan pada evaluasi pelaksanaan P2KP di Kel. Kalibaru. Di dalam mengevaluasi sebuah kebijakan, variabel-variabel yang diukur adalah program P2KP (X1), Pelaksanaan (K2), dan Pengawasan (X3) dan 1 variabel terikat yaitu pendapatan ( Y ). Untuk menilai keberhasilan P2KP dalam meningkatkan pendapatan penduduk di kelurahan kalibaru disusun kerangka berpikir dengan asumsi bahwa adanya P2KP akan meningkatkan pendapatan penerima bantuan.
Ketiga variabel yang mempengaruhi pendapatan ini diteliti melalui pendekatan analisis deskriptif, menggunakan model kuesioner terhadap 90 responden yang ditentukan dengan cara proportional random sampling. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode regreai partial dan regresi berganda dibantu oleh software statistik yaitu SPSS, deskripsi individu dari responden dikelompokkan dalam jenis usaha, jenis kelamin, pendidikan, usia dan lama usaha.
Dari hasil pengolahan data diketahui bahwa variabel Program ternyata mempunyai hubungan dan pengaruh terhadap pendapatan penerima bantuan, dengan nilai r = 0,438 dan nilai R square = 0,192. Hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel prediktor tersebut terhadap pendapatan tidak besar yaitu hanya sakitar 19,2.
Pelaksanaan P2KP mempunyai hubungan dan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pendapatan, dengan r = 0,615 dan R square = 0.378. hasil ini menunjukkan bahwa variabel pelaksanaan mempunyai pengaruh terhadap pendapatan sebesar 37,8 %.
Pengawasan mempunyai hubungan dan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pendapatan, dengan r = 0470 dan R square 0.221. hasil ini menunjukkan bahwa variabel pengawasan mempunyai pengaruh terhadap pendapatan sebesar 22,1 L.
Program, Pelaksanaan dan Pengawasan P2KP mempunyai hubungan dan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pendapatan, dengan nilai koefisien korelasi multiple R - 0,659. seluruh variabel prediktor diatas juga secara bersama-lama mempunyai pengaruh yang cukup berarti terhadap variabel bebasnya dengan nilai koefisien determinasi R2 = 0,435. Hal ini menjelaskan bahwa ketiga variabel predictor diatas secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel pendapatan sebesar 43,5 %. Persamaan regresi multiple yang diperoleh adalah aebagai berikut :
= r Rp. 1.756.836.129 - 26.037,341 Xl + 90.431,259 X2 + 88.428,796 X3
Artinya bila diasumsikan bahwa ketiga variabel prediktor diatas 'sama dengan 0 atau tidak ada variabel tersebut diatas maka akan terjadi penurunan pendapatan sebesar Rp. 1.756.836,129.
Berdasarkan hasil analisa diatas maka untuk meningkatkan pendapatan pemerintah bantuan diperlukan perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan program, pelaksanaan dan pengawasan dalam menyelenggarakan P2KP."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12406
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pasaribu, F. Kurniasari
"IFRS merupakan bagian integral dari Rumah Sakit yang merupakan pengelola tunggal perbekalan farmasi di RSUD Koja dan menyerap anggaran belanja farmasi yang tinggi pada tahun 2002 yaitu sebesar 94,88% dibandingkan pada tahun 2001. Penggunaan anggaran yang tinggi sebaiknya diikuti dengan pengelolaan yang baik, serta kreativitas dalam mengatasi berbagai kendala dan keterbatasan dalam pelayanan Farmasi.
Penelitian bertujuan untuk mendapatkan gambaran pengelolaan perbekalan farmasi secara optimal yang dihubungkan dengan pelaksanaan fungsi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan.
Penelitian bersifat studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metoda yang digunakan adalah analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi, dan teiaah dokumen. Informan penelitian terdiri dari Direktur beserta pejabat struktural yang terkait, Apoteker sebagai Kepala IFRS, dan staf Asisten Apoteker, keseluruhan perbekalan farmasi yang tersedia.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa belum adanya struktur organisasi yang baku serta uraian tugas dan wewenang yang jelas di IFRS, kualitas dan kuantitas SDM yang kurang, PFT yang belum terlibat secara aktif, tidak lengkapnya sistem prosedur tetap sebagai acuan bagi petugas, penyerapan anggaran yang digunakan untuk belanja farmasi sebesar Rp. 3.858.191.076,- pada tahun 2002 dan adanya hutang belanja farmasi 2002 sebesar Rp. 446.109.951,-. Proses perencanaan menggunakan metoda konsumsi, proses pengadaan secara pelelangan dan pengadaan secara langsung pada tahun 2002, sedangkan pengadaan pada tahun 2003 dilakukan secara langsung, dengan jumlah idle stock berdasarkan stock opnanne per 31 Desember 2002 sebesar Rp. 1.990.165.381,-. Dari anggaran yang tersedia besarnya anggaran yang digunakan untuk pendistribusian perbekalan farmasi sebesar Rp. 2.544.259.058,- pada tahun 2002 dan Rp. 998.386.463,- pada tahun 2003. Diperoleh juga hasil pencatatan stok yang tidak tepat sehingga menghasilkan pelaporan yang tidak pasti.
Kesimpulannya adalah pengelolaan perbekalan farmasi pada periode 2002 sampai dengan Mei 2003 belum dilakukan secara optimal yang disebabkan oleh factor-faktor seperti: belum adanya struktur organisasi baku, kualitas dan kuantitas petugas kurang, belum adanya revisi Formularium Rumah Sakit oleh PFT, belum adanya evaluasi terhadap kebijakan tahun 1997, prosedur tetap (SOP) yang tidak lengkap, serta pengawasan yang kurang. Saran untuk mencapai pengelolaan perbekalan farmasi secara optimal adalah menetapkan struktur organisasi yang baku, pelatihan logistik bagi petugas, penetapan standar minimal pelayanan IFRS, melakukan proses perencanaan secara VLW, pengadaan menggunakan metoda ABC, revisi Formularium Rumah Sakit oleh PFT, dan kepada pihak manajemen untuk mengevaluasi pelayanan obat bagi karyawan agar tercapainya efisiensi dan efektifitas.
Daftar Bacaan: 31 (1982 - 2002)

The Optimally Management of Pharmaceutical Preparation at Koja Hospital North JakartaThe pharmacy department is an integral element of hospital in managing pharmaceutical operation at RSUD Koja. In 2002, the use of pharmaceutical are 98,88% higher than the last year's account. Logically, a higher cost should be followed by a good management of pharmaceutical operation and an improved creativity in handling the operational problems.
The objective of research is to obtain optimal figure of pharmaceutical operation connected to planning, procurement, storage, distribution, stock records, and data reporting.
The method of research is by doing case-study with qualitative analysis and the use of descriptive analysis. The data collecting was done by in depth interview, observation, and document finding. The informant are focused on director with the hospital managers who connected to pharmaceutical operation, pharmacist as a chief of pharmacy department and staff and all of source that connected to the pharmaceutical.
The result shows, there are no standard structure of hospital pharmacy with job description as a guide to staff, no empowering, improper quality and quantity of human resources, no activity of The Pharmacy and Therapeutics Committee, there are no systematic procedure and rules guide staff. In 2002, the total cost of pharmaceutical preparation is Rp 3.858.191.076 and the total debt of Rp 446,109.951. The current method of planning based on consumption, tendering procurement and direct procurement in 2002, with the total of idle stock in December 31, 2002 is Rp. 1.990,165.381. The cost of pharmaceutical distribution is Rp. 2,544.259.058 in 2002 and on the next year is already reach the point of Rp. 998.386.463 until may 31, 2003. Besides, there are inaccurate records which causing an invalid reports.
The conclusion of research are no optimal management of pharmaceutical operation in 2002 until May 2003, caused by no standard structure, lack of quality and quantity of human resource, no systematic procedures and consistent rules, and no monitoring of results- The Suggestion in obtaining the optimal management of pharmaceutical operation are to build a standard structure, a continue training of logistic, for staff, minimal standard pharmaceutical care, planning process by VEN, using ABC method of procurement, revise the hospital's flow of drugs and to evaluate of drugs providing especially for the employee to obtain efficiency and effectiveness.
Reference: 31 (1982 - 2002)
"
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T12946
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gobel, Hamdan I.D.
"Dari delapan belas (18) jenis kejahatan yang menonjol dan meresahkan di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat tahun 2001, kejahatan Perampokan menduduki peringkat ke tiga, setelah anirat dan curat. Meskipun data statistik di Polres Metro Jakarta Pusat menunjukkan adanya kecenderungan penurunan dari bulan Januari hingga Desember. Namun penurunan yang dimaksud tidak signifikan dan bersifat sementara. Oleh karena kenyataannya penurunan tersebut hanya mencapai separuh (43 kasus) dan 87 kasus sebagai angka tertinggi tahun itu. Demikian pula data jenis kejahatan ini yang ditemukan pada 2002, memperlihatkan kecenderungan meningkat.
Sebegitu jauh aparat Polies Metro Jakarta Pusat beserta jajaran (Polsek)nya telah melakukan upaya-upaya pencegahan maupun penanggulangannya. Namun hasilnya tidak sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian terhadap faktor sosio-demografis Jakarta Pusat yang dalam tesis ini dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan tersebut.
Dengan mengandalkan kepada data sekunder yang dihimpun dari Polres Metro Jakarta Pusat, BPS Pusat dan BPS Kotamadya Jakarta Pusat, tidak saja ditemukan adanya korelasi yang kuat antara faktor sosio-demografis tersebut dengan timbulnya kejahatan Perampokan di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat, tetapi juga faktor yang dominan di antara faktor tersebut dan koefisien korelasinya."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T2009
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
La Ode Taufik Nuryadin
"Kemiskinan sosial ekonomi yang membawa dampak sulitnya keluarga nelayan di Pulau Tidung dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari disebabkan oleh faktor-faktor yang sangat kompleks.
Kompleksitas permasalahan tersebut diperparah dengan adanya kebijakan pemerintah yang cenderung mengabaikan kepentingan nelayan dalam menjangkau aksesbilitas ekonomi laut yang selama ini menjadi sumber kehidupan dan penghidupannya.
Dalam kaitan tersebut, maka LSM Sekretariat Bina DesaIINDHRRA Jakarta melakukan upaya pemberdayaan melalui Program Pendampingan Sosial sebagai suatu strategi pemberdayaan komunitas pesisir dengan Cara memfasilitasi masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan dasar secara wajar, mengartikulasikan berbagai pandangan dan kepentingan, serta menumbuhkan kemandirian secara politis dan ekonomis. Tujuan utama dari program tersebut adalah terbentuknya institusi sosial masyarakat sebagai wadah atau sarana untuk menggugah kesadaran kritis masyarakat sehingga sadar akan hak-hak ekonomi yang dimilikinya.
Perumusan masalah yang diajukan dalam studi ini adalah : "Bagaimanakah proses dan hasil-hasil pemberdayaan yang dapat dicapai dalam pelaksanaan Program Pendampingan Sosial oleh Sekretariat Bina Desa/INDHRRA Jakarta sehingga dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada masyarakat nelayan di Pulau Tidung".
Adapun konsep pemberdayaan yang digunakan dalam studi ini adalah menurut Cornell University Empowerement Group yang menyatakan bahwa "pemberdayaan adalah suatu proses yang disengaja dan terus menerus dipusatkan di dalam komunitas lokal, meliputi saling menghormati, sikap refleksi kritis, kepedulian dan partisipasi kelompok masyarakat yang merasa kurang memiliki rasa secara bersama sumber-sumber yang berharga, memperoleh akses yang lebih besar untuk mendapatkan dan mengontrol sumber-sumber tersebut" (dalam Seeelebey, 1992:85).
Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah dengan jenis deskriptif dan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan pengamatan terlibat yang kemudian dianalisis secara induktif. Data-data tersebut diperoleh melalui informan dengan Cara non probability sampling dan teknik sampel bertujuan (purposive sampling), yaitu terhadap warga masyarakat dan keluarga nelayan di Pulau Tidung, khususnya nelayan samudera, nelayan pantai, nelayan rumput laut, pemuka masyarakat, dan lembaga peyelenggara yaitu Sekretariat Bina Desa/INDHRRA Jakarta.
Hasil studi menunjukkan bahwa keberadaan institusi sosial yang telah terbentuk belum cukup membantu dirinya sendiri dalam mengatasi persoalannya. Tekanan sosial ekonomi yang diakibatkan oleh kondisi kemiskinan struktural yang memang telah lama mereka jalani belum cukup mampu merespon dengan tindakan-tindakan sosial yang nyata membawa ke arah perubahan. Mereka lebih bersifat konservatif dan adaptif dalam menyikapi atau menyiasati terhadap dampak negatif perubahan sosial ekonomi yang berlangsung di lingkungannya. Dalam kaitan tersebut, perubahan yang terjadi dalam masyarakat masih terbatas sebagai awarenes campaign daripada perubahan yang substantif pemberdayaan.
Persoalan atau isu-isu marjinal yang menjadi gagasan awal program yang dirumuskan oleh Sekretariat Bina Desa, kurang menyntuh dan dirasakan sebagai suatu masalah. Kebijakan pemerintah yang sistemik dari pusat hingga wilayah telah melembaga untuk mengemban misi pembangunan kota Jakarta sebagai Ibukota Negara.
Dalam kaitan tersebut persoalan-persoalan sosial ekonomi yang diangkat sebagai isu utama, masih berakar dari faktor-faktor yang kompleks sehingga upaya-upaya untuk mengatasinya juga bertitik tolak dari masing-masing faktor tersebut. Namun demikian diakui bahwa dengan terbentuknya beberapa institusi sosial masyarakat di Pulau Tidung telah mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi pemecahan masalahnya secara mandiri. Bagi masyarakat nelayan di Pulau Tidung, pencarian sumber ekonomi yang beragam (diversifikasi usaha) merupakan persoalan krusial untuk menunjang kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang.
Untuk menggalang pengorganisasian masyarakat sebagai bentuk kesadaran komunitas, perlu upaya tindak lanjut terhadap terbentuknya institusi sosial tadi dan mempertimbangkan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi sebagai titik awal yang langsung menyentuh persoalan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, jika usaha yang tengah dilakukan institusi sosial di Pulau Tidung dapat berkembang dan berhasil dengan baik maka akan memicu anggota untuk memperkuat kerjasama dalam organisasi. Pada saatnya nanti institusi tersebut tidak saja merupakan institusi usaha ekonomi, tetapi merupakan wadah perjuangan rakyat dalam merespons berbagai persoalan yang berkembang, sebagai penyalur aspirasi anggota, sebagai tempat rakyat mengartikulasikan kepentingan secara utuh, baik sosial, ekonomi, politik, budaya, teknologi dan lingkungan."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
T5048
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wahyudin
"Penelitian ini bertujuan melihat hubungan dan pengaruh perencanaan karir dengan motivasi kerja hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Klas IB Sukabumi dan Pengadilan Negeri Klas II Subang. Populasi penelitian adalah hakim yang bertugas di pengadilan negeri klas IA Jakarta Pusat sebanyak 23 orang, Pengadilan Negeri IB Sukabumi sebanyak 7 orang dan Pengadilan Negeri klas II Subang sebanyak 9 orang, jadi jumlah seluruhnya adalah 23 orang. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah sampel populasi yang artinya jumlah sampel sama dengan jumlah populasi.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan atau metode survey. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah angket 1 kuesioner yang ditujukan kepada hakim. Kuesioner digunakan untuk memperoleh data hubungan dan pengaruh perencanaan karir dengan motivasi kerja hakim pada Pengadilan Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Sukabumi dan Pengadilan Negeri Subang. Jawaban atas kuesioner yang disebarkan dianalisis untuk melihat deskripsi data karakteristik responden, deskripsi data statistik butir/item variabel perencanaan karir dan variabel motivasi kerja dan juga untuk melihat hubungan serta pengaruh perencanaan karir dengan motivasi kerja.
Sebelum dilakukan analisis, instrumen yang akan digunakan diuji validitas dan reliabilitasnya. Dari hasil uji validitas instrumen didapat bahwa 1 butir pada variabel perencanaan karir tidak valid yaitu butir 12 dan I butir variabel motivasi kerja tidak valid yaitu butir 16. Kedua butir tersebut kemudian dikeluarkan dari analisis penelitian selanjutnya. Dari hasil uji reabilitas variabel perencanaan karir didapat nilai alpha sebesar 0,8633. yang artinya butir-butir pemyataan untuk variabel perencanaan karir adalah reliabel. Sedangkan nilai alpha butir-butir pemyataan untuk variabel motivasi kerja adalah 0,8659 yang artinya butir-butir pertanyaan-pernyataan untuk variabel motivasi kerja adalah Reliabel.
Data yang dihimpun adalah data ordinal dengan menggunakan skala likert, karenanya pengolahan analisis korelasi menggunakan statistik non parametrik dengan metode Spearman Rank (spearman rho). Dari basil analisis didapat hubungan antara variabel perencanaan karir dengan motivasi kerja pada tingkat kepercayaan 99 % mempunyai koefisien korelasi sebesar 0,648. Koefisien korelasi tersebut bernilai positif yang berarti. bahwa hubungan antara perencanaan karir dengan motivasi kerja hakim pada tingkat kepercayaan 99 % adalah positif dengan tingkat hubungan kuat. Dari koefisien korelasi tersebut didapat koefisien determinasi adalah sebesar 0,42 berarti kontribusi pengaruh perencanaan karir terhadap motivasi kerja hakim adalah sebesar 42% sisanya sebesar 58 % motivasi kerja dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya. Hasil analisis terhadap butir-butir variabel motivasi didapat tingkat motivasi pada Pengadilan Negeri Subang lebih baik dan Pengadilan Negeri Sukabumi, tetapi tingkat motivasi Pengadilan Negeri Sukabumi lebih baik dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hasil analisis butir 5 didapat bahwa kesesuaian perencanaan karir individu dengan perencanaan karir organisasi masih belum seperti yang diharapkan."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12390
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Untung Sukaedi
"ABSTRAK
Latar belakang penelitian didasarkan pada pernyataan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1993 bahwa pembangunan perkotaan pada dasarnya harus dibarengi dengan perlindungan lingkungan. Atas dasar ini masyarakat DKI Jakarta bersama-sama dengan Pemerintah setempat, memandang perlu merencanakan dan melaksanakan pembangunan perkotaan dengan tetap memperhatikan terciptanya lingkungan yang bersih, indah, manusiawi, aman. dan nyaman. Untuk itu pula Pemerintah mencanangkan Rencana Strategi Penelitian 1992-1997 dengan sasaran utama antara lain adalah mengatasi masalah masyarakat dan perumahan kumuh.
Hadirnya permukiman kumuh sering kali diikuti oleh kondisi lingkungan yang kotor, tercemari, dan rentan. Hal ini terjadi di wilayah permukiman kumuh kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, di mana ciri yang cukup menonjol adalah merosotnya ndai keindahan, sampah padat yang menumpuk sehingga sangat berpotensi mengganggu kesehatan dan mengurangi keindahan.
Berdasarkan pada survai awal pada bulan Januari 1995, keberadaan sampah seperti tersebut diduga disebabkan oleh Cara pengelolaan sampah padat rumah-tangga yang tidak memadai. Kualitas pengelolaan sampah padat rumah-tangga di permukiman kumuh Kelurahan Sunter Agung memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara wilayah yang satu dengan lainnya. Beda kualitas ini diduga ada faktor-faktor penentu yang esensial menentukan, yaitu antara lain oleh tingkat pendidikannya; pendapatan; besarnya jumlah anggota keluarga; persepsi yang berbeda-beda.; kebiasaan hidup; peranan wanita; latar permukimannya; dan partisipasi masyarakat setempat.
Mengacu pada uraian di atas, tujuan utama penelitian ini adalah ingin mengetahui:
1. Apakah ada hubungan antara kualitas pengelolaan sampah padat rumah-tangga yang dilakukan oleh masyarakat permukiman kumuh di Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, dengan (a) tingkat pendidikannya; (b) tingkat pendapatan kel ya; (c) besarnya anggota keluarga; (d) persepsinya terhadap pengelolaan limbah padat rumah-tangga di lingkungannya; (e)kebiasaan hidupnya sehari-hari (sikap); (f) peranan wanitanya; (g) latar permukimannya; dan (h) partisipasinya dalam pembangunan lingkungan di sekitarnya.
2. Faktor-faktor apa saja, dari beberapa variabel di atas, yang menentukan kualitas pengelolaan sampah padat rumah-tangga yang dilakukan oleh masyarakat permukiman kumuh tersebut.
3. Berapa proses masing-masing variabel, yang telah terbukti sebagai penentu, menentukan kualitas pengelolaan sampah padat rumah-tangga yang dilakukan oleh masyarakat permukiman kumuh di Keluiaban Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Metode penelitian menggunakan pendekatan statistik deskriptif dan inferensial. Statistic deskriptif digunakan untuk menggambarkan tampilan-tampilan karakteristik umum daerah penelitian yaitu dengan menggunakan statistica modus untuk: (1) tingkat pendiddcannya; (2) tingkat pendapatan keluarganya; (3) besarnya jumlah anggota keluarga; (4) persepsi masyarakat; (5) kebiasaan hidupaya sehari-hari (slap); (6) peranan wanita; (7) latar permukimannya; (8) partisipasi dan (9) pengelolaan sampah padat rumah-tangga di lokasi penelitian. Sedangkan statistic inferensial digunakan untuk menguji hipotesis dan m ngambil beberapa kesimmpulan dari hipoteis yang telah diuji. Teknik pengambilan sample digunakan pendekatan "cluster sampling" dengan cara "three stages sampling". Pengumpulan data menggunakan instrumen berupa wawancara terstruktur, observasi dan studi dokumentasi. Dalam mengolah data digunakan pendekatan prosentase tampilan; ranking; dengan kategorisasi data berpedoman pada nilai persentil 50 (Pm). Adapun analisis data menggunakan modus distri'busi frekuensi, rumus statistic nonparametrik antara lain r Spearman (rho), Khi kuadart (V), koelisien kontingensi (C dan Cmaks) serta ideks determinan (C2).
Hasil penelitian yang dipandu selama kurang-lebih lima bulan, mulai bulan Februari sampai dengan Juni 1995, diperoleh beberapa temuan sebagai berikut:
1. Secara umum Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, sampai pada bulan.Tuni 1995 menghadapi masalah akumulasi sampah padat tidak kurang dari 229 m3 setiap harinya atau sekitar 6.870 m3 setiap bulannya. Dari upaya penanggulangan sehari-hari terbukti masih sebanyak 39 m3 per hari atau rata-rata tidak kurang dari 1.170 m3 setiap bulannya yang tidak terangkut karena keterbatasan armada dan personil. Apabila tidak mendapatkan perlakuan yang tepat diramalkan, pada tahun 1997 akan menunrpuk sekitar 62.244 m3 dan sekitar 124.488 m3 pada tahun 2000. Khusus sampah rumah-tangga tidak kurang dari 30rn3, yakni sekitar lima mobil "truck" sampah setiap bulannya, tidak terangkut oleh armada sampan yang tersedia. Akuniula-si sampah tersebut bila dipilah menurut bahannya sekitar 80% adalah sampah plastik, sedangkan sekitar 20% lairmya sampah kertas, daun, kayo, dan lain-lain.
2. Sampah yang tidak terangkut terebut berakumulasi di lahan-lahan kosong, rawarawa, sungai, menyumbat got-got, tertahan sementara di gerobag sampah, di tiang bawah jembatan, berseralcan di mana-mana, sehingga mengganggu keindahan dan tidak jarang menjadi tempat tumbuhnya bibit dan media penyakit. Adapun wilayah yang paling terkena akumulasi sampah tertinggal ini terutama adalah wilayah RW.01; 02, dan 03.
3. Di wilayah RW Kurwh, Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, ternyata tidak setiap tempat adalah kumuh, tetapi beberapa RT tertentu, dan bahkan beberapa rumah tertentu. Dari hasil survai terhadap 108 responden, diperoleh gambaran bahwa (1) tingkat pendidikan masyarakat umumnya adalah SLP ke alas; (2) tingkat pendapatan keluarga sebagian besar antara Rp 200.000,-sampai dengan Rp 400.000,-; (3) besarnya jumlah keluarga umumnya 4 jiwa per KK, (4) persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah padat rumah tangga umumnya cukup baik; (5) kebiasaan hidup 'sehari 'sehari-hari relatif cukup baik; (6) peranan wanita dalam pengelolaan sampah padat rumah tangga umumnya baik; (7) latar permukiman umumnya cukup baik, (8) partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah padat rumah tangga umumnya baik, namun (9) kualitas pengelolaan sampah padat rumah-tangga umumnya kurang balk, karena berbagai faktor.
4. Hasil uji hubungan di antara variabel penelitian menunjukkan, bahwa :
a. Tidak semua variabel berkorelasi siginifikan menurut signifikansi 0,05. Ini berarti bahwa adanya kualitas tampilan tertentu tidak selalu diikuti oleh adanya kualitas tampilan lainnya, melainkan sangat tergantung pada karakteristik variabel yang bersangkutan.
b. Di antara variabel penelitian yang memuiki koefsien korelasi yang signifikan adalah (1) pendapatan keluarga dengan peranan wanita (2) persepsi masyarakat dengan kebiasaan hidup; partisipasi dan kualitas pengelolaan sampah padat (3) kebiasaan hidup dengan peranan wanita; latar permukiman; partisipasi masyarakat; dan kualitas pengelolaan sampah, (4) peranan wanita dengan kualitas pengelolaan sampah, (5) latar permukiman dengan partisipasi masyarakat dan kualitas pengelolaan sampah, dan (6) partisipasi masyarakat dengan kualitas pengelolaan sampah, dan akhirnya (7) kualitas pengelolaan sampah diketahui, berkorelasi dengan persepsi masyarakat; kebiasaan hidup; peranan wanita; latar permukiman dan partisipasi masyarakat.
e. Dengan menggunakan signifikansi 0,05, hipotesis (1) tentang adanya hubungan antara kualitas pengelolaan sampah padat rumah-tangga yang dilakukan oleh masyarakat permulciman kumuh di Kelurahan Sunter Agung dengan:
(1) Tingkat pendidikannya, tidak terbukti;
(2) Tingkat pendapatan keluarganya, tidak terbukti;
(3) Besarnya anggota keluarga, tidak terbukti;
(4) Persepsfnya terhadap pengelolaan sampah padat rumah-tangga di lingkungannya adalah terbukti;
(5) Kebiasaan hidupnya sehari-hari (sikap), terbukti;
(6) peranan wanitanya, terbukti;
(7) latar permukimannya, terbukti; partisipasinya dalam pembangunan lingkungan di sekitarnya juga terbukti.
f. Hasil analisis lanjutan, untuk mengetahui seberapa besar variabel yang memilild hubungan signifikan menentukan kualitas pengelolaan sampah padat rumah-tangga dapat diterangkan berturut-turut sebagai berrikut: latar permukiman (21,4%); partisipasinya dalam pembangunan lingkungan sekitar (16,8%); peranan wanita (16,3%); dan kebiasaan hidupnya sehari-hari atau sikap sebanyak (4,3%). Dengan demikian ada sekitar 41,2% ditentukan oleh faktor-faktor lain yang memerlukan penelitian lebih lanjut.
5. Menyimak kembali indeks determinan yang ada, secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa kualitas pengelolaan sampah padat rumah-tangga di permukiman kumuh kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, akan dapat terus ditingkatkan bila selalu ada upaya-upaya:
(1) Peningkatan kualitas latar permukiman mereka, antara lain: dengan jalan pengaturan tata-letak dan peningkatan fungsi tata ruang bagi permukiman penduduk, pembangunan fasilitas "rumah susun" yang dapat diperoleh dengan murah dan murah, penambahan sarana dan fasilitas pembuangan sampah, container, dipo, LPS, kendaraan, personil, dan penyuluhan masyarakat.
(2) Peningkatan partisipasi masyaralcat dalam pengelolaan sampah padat rumah-tangga, antara lain: melalui cara insentif, lomba-lomba wilayah yang memberikan penghargaan kepada pemenang, merealisasikan dana kebersihan yang disumbangkan oleh masyarakat secara transparan;
(3) Leblh menggalakkan peranan wanita dalam mengelola sampah padat rumah tangga, antra lain melalui peningkatan kader PKK di tiap wilayah RT, meningkatkan kegiatan PKK di tingkat RT (selama ini yang aktif baru tingkat Kelurahan);
(4) Pembinaan yang baik mengenai kebiasaan hidup sehari-hari dalam mengelola sampah padat rumah-tangga melalui penyuluban untuk semua umur, kanak-kanatc, remaja, dan jugs pada prang tua.
Untuk merealiasai saran-saran dari basil temuan ini diakui cukup sulit, mengingat kesadman masyarakat untuk itu masib perlu peningkatan yang terus menerus. Lebih dari itu karena keadaan ekonomi keluarga sering kali memaksa untuk tidak bisa berbuat lebih baik dari yang sekarang, misalnya: karena tidak ada tempat alternatif untuk membuang sampah kecuali di kali atau di pinggir rel kereta api.
Diketahui bahwa ada korelasi sigriifikan terjadi pada (1) keadaan later permukiman dengan kebiasaan hidup sehari-hari; (2) partisipasi masyarakat, berhubungan erat dengan kebiasaan hidup sehari-hari dan latar permukiman; (3) peranan wanita juga berhuban erat dengan kebiasaan hidup sehari-hari; dan (4) kebiasaan hidup seha.ribari berhubungan erat dengan ketiga faktor lainnya Maka temuan tentang "KUNCI" untuk mengatasi permasalahan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan sampah padat rumah-tangga labia berada pada "kebiasaan hidup sehari-hari mereka dalam mengelola sampah padat rumah tangga". Untuk itu, tekad dan upaya meningkatkan kebiasaan yang lebih baik dalam mengelola sampah padat rumah-tangga, merupakan langkah dan cara yang paling tepat, khususnya di wilayah permukiman kumuh, Kelurahan Sumter Agung, Tanjong Priok, Jakarta Utara.

ABSTRACT
The background of this study was based on the statements in GBHN 1993 (Main State Policy, 1993) that basically an urban development has to be accompanied by environmental protection. On such a basis the people and the government of DKI Jakarta planed and implemented urban sustainable development where the environment is considered as integrated part of the process to achieve a clean, beautiful, humane; safe and comfortable environment for all citizens. The Local Government has launched a "Renstra 1992-1997" (a Plan of Development Strategy) which the main target is to combat the problems of slum settlement and slum communities.
Wherever it is, slum areas tend to be an agent of dirty, polluted, and resistant environment. These situations can easily be observed in part of the areas in Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, North Jakarta where the major characteristics indicated that household solid waste disposal accumulated in most part of environmental settings. It , of course, can be the cause of decreasing the quality of aesthetical and environmental health as well.
Based on the preliminary study conducted in January 1995, the existing accumulated household solid waste in this area was the result of improper management. The quality of household solid waste management was attended differently in every single areas. It was hypothetically affected by specific determinants, such as level of local people's education, families' income, total families' member, varied perception toward waste management local people's attitude, role of women, its environmental settings, and local people's participation.
Referring to the background above, the main objectives of this research was to find out an answer toward a set of research questions as follows:
(1) Are there correlations between the quality of household solid waste management conducted by slum area community in Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, North Jakarta with (a) the level of people's education,(b) the families' income, (c) the total famalias' member, (d) the people's perception toward household solid waste management, (e) the people's attitude, (f) the role of women, (g) the environmental settings, and (h) the people's participation?
(2) What are the main factors that determine the quality of household solid waste management conducted by shun area community?
(3) What percentage of each variables determines the quality of household solid waste management conducted by slum area community in Kelurahan Sunter Agung, Tanjong Priok, North Jakarta ?
The research method used a set of statistical approaches: descriptive and inferential analysis. Descriptive analysis was to describe performances of general characteristics of research location, level of local people's education, families' income, total families' member, varied perception toward waste management, people's attitude, role of women, its environmental settings, people's participation and the quality of household solid waste management. Then, inferential statistics was used to verify hypothesis, finding out conclusions referred to the hypothesis. Sampling techniques of this research is "cluster sampling" where a set of samples were taken by "three stages sampling". Data collection facilitated by instruments: systematic interview, observation, and documentation study. Data management was conducted by percentage technique, ranking, and data categorization where which the percentile (P50) was used. Data analysis was carried out by using a set of mathematical approaches such as modus, distribution frequency, and nonparametric statistics such as r Spearman (rho), Chi Square (X2), Coefficient Contingency (C and Cmax), and determinant index (Co).
This research was conducted in about five months from February until June 1995, and the findings can be summarized as follows:
1. In general, Kelurahan Smiler Agung, Tanjung Priok, North Jakarta, until the end of June 1995 faced the problem of solid waste disposal accumulation which was never less than 229 m3 per day or around 6.870 m3 per month.The daily waste management conducted, however, left behind around 39 m3 per day or around 1.170 m3 per month solid waste left, due to the insufficient equipments and personnel If there were no changes, it can be predicted that in the year of 1997 there will accumulate around 62.244 m' and will be around 124.488 m' at the end of the year 2000. Specifically toward household solid waste disposal, up to now 30m' per month were left behind (around the capacity of 5 small dump-trucks). Those waste accumulation consist of 80% plastic materials, and around 20% non-plastic such as papers, vegetable, wooden materials, and so on.
2. Such residual wastes which accumulate on areas such as open field, swamp, watershed, drainage, temporary in the garbage, pool carriage, scattered over the places everywhere, the result of which is decreasing the quality of aesthetical aspect, becoming a medium for pests. The locations hit by accumulated solid wastes were actually the area of -- RW.01, 02, and 03.
3. In Kelurahan. Sunter Agung Taajung Priok, North Jakarta not all areas are really a "slum". Only certain RT and even certain families. Based on the survey of 108 respondents, the findings can be described as follows: generally (1) the level of local people education was dominated by Junior High School (SLP upward); (2) the level of families' income was in between Rp200.000; to. Rp 400.000,-; (3) the family' member was four people per family (4) the performance of people's perception toward household solid waste management was not so good; (5) the people's attitude is relatively not so good; (6) the role of women in household solid waste management was relatively good; (7) the quality of environmental settings was not so good, (8) The people's participation in household solid waste management was generally good, but (9) the quality of household solid waste management was generally not quite good.
4. The research findings based on the correlation tests are as follows:
a. Not all variables have significant correlations. It means that the quality of specific perforce of variables was not often followed by other factors, but it depends on certain characteristics of the variable in question.
b. Some of the variables with significant correlations are as follows: (1) the family income correlated with the people's perception and the role of women; (2) the people's perception is correlated with the people's attitude, participation, and the quality of household solid waste management; (3) the people's attitude is correlated with the role of women, environmental setting, people's participation, and the quality of house bold solid waste management, (4) the role of women is correlated with the quality of household solid waste management, (5) the environmental settings are correlated with the people's participation and the quality of household solid waste management , (6) the people's participation is correlated with the quality of household solid waste management, and finally, (7) the quality of household solid waste management is correlated with the people's perception, attitude, role of women, environmental settings, and people's participation.
e. By using the 0,05 significance, the hypothesis on the presence of correlation between the quality of household solid waste management, conducted by slum community in Kelurahan Sunter Agung, with:
(1) the level of education is rejected;
(2) the level of families' income is rejected;
(3) the number of families' member is rejected;
(4) the people's perception on the household solid waste management may is accepted;
(5) the people's attitude is rejected;
(6) the role of women may is accepted;
(7) the environmental settings is accepted;
(8) the people's participation may is accepted.
f. Further analysis in order to know what percentage of each variables, which have significant correlations, determine the quality of household solid waste management, 'and the findings were that: an environmental setting determines about 21,4%; people's participation was about 16,8%; the role of women was 16,3%; and the people's attitude was 4,3%. Thus, it is approximately 41,2% that need to be studied further to find out responsible factors.
5. Reviewing the findings of the determinant factors above, it can be concluded that the quality of household solid waste management of slum community in Kelurahan Sumter Agung will increase if there are efforts such as:
(1) Improving the quality of environmental settings, such as: re-arranging the quality of housings; developing a set of public facilities, affordable housings to low income families; additional facilities for garbage, landfill, container, public temporary waste disposal site, dump-truck, water supply, and so on.
(2) Developing public participation in the program of household solid waste management through the program of incentive or disincentive, appreciation of a positive competition among the regions, realizing the budget donated by them transparently.
(3) Encouraging the role of women in household solid waste management through many kinds of activities, such as the promotion of role of youth in PKK at RT (local) level , and so on.
(4) Proper guidance on living habits and to the daily people's attitude in managing household solid waste through the process of education to the children, youth, and also all the parents.
It is quite difficult to realize the recommendations proposed as the results of the findings, because the people's awareness is still low and need to be improved continuously. Another factor was the economical conditions of the families. It imposed on the people to do what it was not supposed to do, for instance, there were no alternative to dispose household solid wastes except on river banks or on the side of rail way, and so on.
It is known that the significant correlation's exist s, namely: (I) the environmental settings correlated with the daily people attitude in managing household solid waste management; (2) the people participation correlated with the people's attitude and environmental settings, (3) the role of women correlated with the people's attitude in managing household solid waste, and (4) the people's attitude correlated with those environmental settings; people's participation; and the role of women. Referring to those findings, the "key" issue of the specific factor to improve the quality of household solid waste management in slum area of Kehnrahan Sunter Agung is "the people's attitude in managing household solid vste ". Thus, serious efforts addressed to the improved daily people's attitude, in managing household solid waste, is the best solution, especially in the slum area of Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, North Jakarta."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1996
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3   >>