Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jatuhnya rejim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun membawa perubahan besar dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Sejak itu perubahan-perubahan mendasar yang menuju ke arah demokrasi terus dilakukan. Walaupun perubahan yang terjadi belum berhasil secara maksimal. Tetapi keinginan untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik datang dari segala lapisan masyarakat. Walaupun masih ada sebagian yang tetap ingin bertahan dan mendukung status quo.Militer dalam hal ini TNI yang selama pemerintahan Orde Baru menjadi penopang utama, menghadapi tuntutan dan tekanan dari masyarakat untuk mereformasi din. Ada dua hal penting reformasi yang dikehendaki masyarakat, pertama tuntutan untuk mengurangi peran politik dan sosial lewat dwifungsinya, kedua adanya tuntutan dari masyarakat untuk mengurangi peran komando teritorial, karena komando teritorial selama ini hanya menjadi alat untuk mengawasi pemerintahaan sipil. Dengan struktur seperti itu, Koter lebih merupakan birokrasi bayangan pemerintahan sipil sehingga memudahkan militer untuk mengetahui segala aktivitas pemerintahan sipil.Keterlibatan militer dalam politik praktis akan mengurangi profesionalisme militer, demikian juga dengan keterlibatan militer dalam bisnis. Adanya kepentingan politik dan bisnis inilah membuat militer melakukan intervensi dalam politik. Adanya asumsi bahwa keuntungan secara politik akan diikuti dengan keuntungan secara finansial. Hal inilah penyebab intervensi militer dalam pemilihan Gubernur Maluku Utara.Kepentingan militer di Maluku Utara membuat militer merasa terusik ketika calon Gubernur berasal dari kelompok yang tidak mengamankan kepentingan militer dan kelompoknya. Dengan memanfaatkan situasi yang kurang stabil, militer berusaha untuk menjegal calon yang bukan dari kelompoknya. Keterlibatan militer dalam politik ini, membuat militer kurang mengakui supremasi sipil.Metodologi dalam penelitian ini kualitatif, dengan pendekatan struktural. Teknik pengunpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam, literatur yang berhubungan dengan permasalahan. Dan secara teoritik, penelitian ini memiliki korelasi dengan beberapa teari yang dipergunakan sebagai unit analisis dalam penelitian ini.Dalam penelitian ini terbukti bahwa adanya intervensi militer di dalam proses pemilihan Gubernur Maluku Utara. Intervensi ini dapat kita lihat bagaimana aparat keamanan melakukan intimidasi kepada anggota dewan. Selain itu militer juga melakukan pendekatan kepada elit tradisional yang tidak mendukung calon yang dikendaki oleh militer.Intervensi yang dilakukan oleh militer dalam pemilihan Gubernur ini berkaitan erat dengan kepentingan militer di daerah itu yang harus dilindungi, jika yang terpilih bukan orang yang dapat melindungi kepentingan militer dan kelompoknya maka akan merugikan militer."

"Terjadinya situasi yang dianggap akan membahayakan integritas wilayah Maluku Utara yang disebabkan konflik horizontal dan konflik politik, maka perlu Keppres nomor 88/2000 tentang keadaan Darurat Sipil di Maluku Utara. Pemberlakuan darurat sipil sangat berpengaruh terhadap dinamika politik lokal. Teori yang digunakan adalah teori konflik, konsensus, pengaruh militer, peran negara dan HAM, hubungan pusat daerah, politik lokal dan primordialisme, serta keadaan darurat. Dan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat studi kasus, tekhnik pengumpulan data berupa wawancara mendalam (in-depth intewiew), pengamatan, studi dokumentasi dan Focus Group Discussion (FGD).Hasil temuan menunjukan bahwa, akar permasalahan munculnya konflik horizontal di Maluku Utara, disebabkan oleh dua faktor yakni, Faktor penyebab, dan pemicu. Yang terrnasuk dalam faktor penyebab antara lain; adanya represif dan resistensi terhadap kebijakan pemerintahan Orde Baru, rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat, lemahnya kohesi sosial yang mengakibatkan disharmonis masyarakat di Maluku Utara, adanya sentimen agama, dan lemahnya birokrasi pemerintah. Sedangkan Faktor pemicu adalah; adanya ambisi kekuasaan elit lokal, adanya perebutan wilayah dan sumberdaya alam di Kao-Malifut, adanya sentimen etnis dan persaingan kolektif, pengaruh konflik SARA di Ambon, adanya pengungsi, dan beredarnya dokumen Sosol Berdarah. Disamping itu juga terdapat konflik elit politik pusat maupun elit politik local.Karena itu, pemberlakuan Keppres nomor 88/2000, minimal dapat menekan tiga hal pokok; pertama, menghentikan pembunuhan dan pengrusakan secara fisik (termasuk pelanggaran HAM), kedua, menghentikan rusaknya pos-pos ekonomi masyarakat dan ketiga, memacu terciptanya konsensus. Sementara dari sisi politik, realitas dan dampak pemberlakuan darurat sipil juga menimbulkan banyak persoalan, antara lain; munculnya konflik Gubernur selaku Penguasa Darurat Sipil Daerah (PDSD) dengan Majelis Ulama Indonesia, Media Massa, satgas Polri PDSD dan ketidakpercayaan terhadap pejabat sipil, konflik dengan anggota DPRD dan Intervensi pada suksesi gubernur, juga dukungan pengamalan dan politik PDSD kepada anggota PPK sehingga dianggap mengintervensi proses politik, pembentukan struktur satgas dan pemanfatan dana darurat sipil yang tidak jelas, dan pemanfatan satgas TM penguasa darurat sipil untuk pemulangan pengungsi, yang terkesan barns dan tidak professional.Kondisi ini menyebabkan terpasungnya nilai-nilai demokrasi dan semakin bertambahnya pelanggaran HAM di Maluku Utara, sekaligus sangat mempengaruhi arah kebijakan politik baik kebijakan politik lokal maupun nasional, hal ini sangat terasa ketika berlangsungnya pemilihan gubernur, ekses dari kebijakan itu adalah gagalnya pelantikan Abdul Gafur dan terpilihnya Thaib Armain sebagai gubernur definitive pertama. Ekses lain adalah dipecatnya beberapa anggota DPRD dari fraksi masingmasing, karena dianggap membangkang dari keputusan partai dan di duga mendukung kebijakan Penguasa Darurat Sipil.Daftar Pustaka : 77 buku dan artikel, 5 buah tesis, 5 jurnal, 11 media massa, 16 buah website, 4 buah Keppres, 16 nara sumber dan 8 peserta FGD; 84 halaman lampiran.

---

Local Political Dynamics and Civil Emergency Implementation in North Maluku of 1999-2003Emerging situation considered to harm integrity of North Maluku caused by horizontal conflicts and political conflicts, then it required Presidential Decree number 88/2000 concerning Civil Emergency in North Maluku. The implementation of this civil emergency highly affected the local political dynamics. Used theories are conflicts, consensus, military influence, the role of the state and human rights theories. And used approach is qualitative one a study case in nature, data collection techniques in form are in-depth interview,, observation, documentation study, and Focus Group Discussion (FGD).

Finding results indicate that the core problem of emerging horizontal conflicts in North Maluku caused by two factors namely causal factor, and trigger factor. Including causal factor among them; there were repressive and resistant against New Order government policies, lower education and economy of people, weak social cohesion resulted in people's disharmony in North Maluku, there were religious sentiments, weak government bureaucracy. While the trigger factors are; power ambitions of local elite, area and human resources acquisition in Kao-Malifut, ethnical sentiment and collective competition, the influence of tribal, religious, racial and inter-group conflicts (SARA) in Ambon, refugees, emulation of bloody Sosol document. In addition, there were elite political conflicts of central and local government.

Therefore the implementation of Presidential Decree Number 88/2000, minimum can stress three main points: first, stopped the killings and damages physically (including human rights violation), second, stopped the destroy of economic posts of the community and the third, encouraging the consensus. While from the political aspect, reality and impact of civil emergency implementation also raised many problems, among them; arising conflict of Governor as the Local Civil Emergency Administrator (PDSD) with Indonesian Ulemas Council, Mass Media, duty enforcer, Police, PDSD to PPK so they were considered to intervene policial process, duty enforcers establishment and unclear civil emergency fund allocation, and deployment of Indonesian Army of civil emergency administrator to return the refugees impressed as inefficient and unprofessional.

These conditions put democracy values in the stock and increasing human rights violation in North Maluku, at the same time highly influenced political policies direction both local political and national policies, it was felt when governor election took place, excess from these policies was the failed inauguration of Abdul Gafur and the relection of Thaib Armain as the first definitive governor. Other excess was the dismissal of some Regional Representative members as they were considered to reject the parties decisions and allegedly supported policies of Civil Emergency Administrator.

Bibliography : 77 books and articles, 5 thesis, 5 journals, 11 mass media, 15

websites; 4 Presidential Decree, 16 speakers and 8 FGDs; 84 appendix."

"Maluku Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia yang masih merupakan wilayah endemis malaria. Halmahera Utara merupakan Kabupaten dengan angka kejadian malaria tinggi. Kejadian malaria di daerah endemis yang dianggap kejadian biasa oleh sebagian besar penduduk, hal tersebut membuat program pemberantasan malaria sulit mencapai keberhasilan karena mata rantai penularan yang tetap ada. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan kebiasaan menggunakan kelambu berinsektisida dengan kejadian malaria. Desain penelitian potong lintang digunakan pada 1.159 sampel yang dipilih dengan menggunakan kriteria Riskesdas 2013, sedangkan data dikumpulkan dengan metode wawancara menggunakan kuisioner. Hasil Berdasarkan hasil analisis, hubungan antara penggunaan kelambu dengan kejadian malaria di Kabupaten Halmahera Utara setelah dikontrol oleh Jenis Kelamin , Pendidikan dan pekerjaan tanpa adanya interaksi didapatkan POR 1,05 (95% CI 0,48 – 2,27). Hal ini mengindikasikan program pendistribusian kelambu berinsektisida harus dievaluasi tingkat pemakaiannya sehingga program pemberantasan malaria bisa berjalan dengan baik.

---

North Maluku is one of the provinces in Indonesia which is still a malaria endemic area. North Halmahera is a district with a high incidence of malaria. The incidence of malaria in endemic areas is considered an ordinary event by most of the population, it makes it difficult to achieve malaria eradication program success because of the chain of transmission remains. This study aims to analyze the relationship between the behavior of using insecticidetreated nets to malaria incidence. A cross-sectional study design used in the 1159 sample was selected using criteria of Riskesdas 2013, while the data were collected by interview using a questionnaire. Results Based on the analysis, the association between the use of bed nets to malaria incidence in North Halmahera after controlled by Gender, Education and obtained a job without any interaction has POR 1.05 (95% CI 0.48 to 2.27). This indicates the distribution of insecticide-treated nets program should be evaluated for its use so that malaria eradication programs can be run properly.Malariae, North Maluku, North Halmahera, llin’s, bed nets."

"Permasalahan kemiskinan pascakonflik sosial sudah berlangsung beberapa tahun, akan tetapi proses untuk merehabilitasi masyarakat tersebut belum berhasil secara optimal. Masyarakat pascakonflik sosial membutuhkan suatu upaya pemberdayaan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat itu kembali ke keadaan semula, bahkan lebih baik.Tesis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pemberdayaan masyarakat pascakonflik sosial melalui program Community Based Livelihood Initiatives (CBLI) di desa Lalubi, kecamatan Crane Timur, kabupaten Halmahera Selatan, propinsi Maluku Utara. Program ini dijalankan oleh sebuah lembaga non pemerintah, yaitu Yayasan Tanggul Bencana (YTB).Permasalahan ini diambil karena sudah begitu banyak pola pemberdayaan masyarakat yang dilakukan, baik oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Semuanya itu turut berperan dalam pembangtinan, sekecil apa pun peran mereka, termasuk program CBLI yang ditangani oleh YTB.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan berusaha untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pola pemberdayaan masyarakat melalui program CBLI. Pemilihan informan merupakan informan yang lebih mengetahui secara teknis dan Iangsung sebagai sumber data yang dicari. Untuk pengumpulan data tersebut menggunakan teknik wawancara mendalam (in depth interview), partisipan observasi, dan studi dokumentasi. Ketiga teknik itu digunakan untuk saling melengkapi sehingga dapat mengungkapkan realita sesungguhnya dari berbagai jawaban informan.Adapun teori yang dijadikan rujukan dan kerangka analisis dalam penelitian ini adalah konsep pemberdayaan oleh tentang pendekatan pemberdayaan dalam upaya menumbuhkembangkan peranan stakeholders dan mengembangkan metodologi pembinaan dalam pelaksanaan pemberdayaan itu sehingga menjadikan masyarakat berdaya yang berarti juga kemandirian masyarakat. Selain itu konsep Intervensi Kesejahteraan Sosial menurut Cox (2001) yang merupakan tahapan pemberdayaan dari tahapan persiapan, pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan terminasi program.Hasil penelitian menunjukkan suatu hubungan peranan yang terjadi antara peran pemerintah desa, peran tokoh agama, peran organisasi non pemerintah yang dalam hal ini adalah YTB mempunyai peranan dalam penyediaan sarana dan prasarana serta program yang realistis bagi kebutuhan masyarakat.Hasil penelitian dari wawancara mendalam adalah melalui pendekatan kelompok terjadi proses penguatan di dalam masyarakat. Masyarakat menentukan sendiri pengurus kelompoknya, membuat aturan-aturan, membuat sanksi-sanksi yang disepakati, pemecahan masalah secara musyawarah, kesadaran untuk mengembalikan dana pinjaman, dan adanya tabungan kelompok.Dikaitkan dengan kebijakan YTB, hasil penelitian mendalam dari program CBLI belum sepenuhnya sesuai dengan konsep pemberdayaan yang mengarah kepada kemandirian, yang terlihat sangat kuat adalah pemberdayaan ekonomi. Akan tetapi variabel adanya menumbuhkembangkan kerja sama dan keterpaduan antara unsur stakeholders, menumbuhkembangkan fungsi partisipasi masyarakat dalam kelompok sasaran, peningkatan kesadaran, dan peningkatan motivasi sudah berjalan dengan baik. Sedangkan peningkatan sumber daya manusia (intelektual) melalui peningkatan ketrampilan belum sesuai dikarenakan kebutuhan yang baru berjalan dari proses pelaksanaan program hanya kepada pembimbingan administrasi pembukuan yang sederhana.Penelitian ini juga menemukan, bahwa proses pelaksanaan program CBLI memiliki tahapan-tahapan dan relevan dengan tahapan Intervensi Kesejahteraan Sosial yang dirumuskan oleh Cox (2001). Meskipun dalam aktivitasnya berbeda, tetapi secara substansi pola penanganan program CBLI dan Cox relatif sama.Kendala yang dihadapi lembaga dalam pemberdayaan masyarakat melalui program CBLI terkait dengan koordinasi secara strulctural dari pemerintah daerah dalam mengembangkan pembangunan di desa Lalubi, faktor internal dari WG yang secara personal hanya ditangani oleh satu orang saja, yang mengakibatkan CO hanya menunggu petunjuk dari WG, dan pada kelompok sasaran, dimana motivasi dan kepercayaan terhadap anggota kelompok yang lain belum sepenuhnya.Berdasarkan temuan penelitian tersebut, maka disarankan agar lembaga melakukan konsolidasi pengurus WG yang difasilitasi oleh YTB, CO juga diberikan kepercayaan dalam mengelola kelompok. Saran kepada Kelompok Sasaran adalah pertemuan kelompok perlu terus dijaga agar menghindari ketidakpercayaan dan turunnya motivasi untuk mengembangkan diri, kelompok juga perlu menjaga aturan-aturan kelompok yang disepakati bersama, dan perlunya saling membantu dan mendukung semacam rantai agar anggota kelompok yang sudah menjalankan usaha dapat membeli dan menjual sehingga terjadi putaran uang yang lancar. Saran kepada Pemerintah Daerah adalah meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan."

"Secara garis besar penelitian ini menjelaskan tentang perkembangan terkini hubungan sosial antara antara kelompok masyarakat Islam dan Kristen pasca konflik horizontal di Propinsi Maluku Utara. Penelitian ini sangat penting dilakukan sehingga dapat diketahui secara akurat pola hubungan sosial antara kedua belah pihak yang pada akhirnya dapat diambil sejumlah kebijakan tertentu untuk memperkuat pola hubungan yang mendukung dan menetralisir pola hubungan yang menghalangi pelaksanaan pembangunan di Maluku Utara.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dan diperoleh dari penelusuran kepustakaan dan hasil wawancara dengan para informan. Untuk mendukung data tersebut, penelitian ini juga dilakukan dengan metode observasi.Dari basil penelitian menunjukkan bahwa antara kedua belah pihak telah melakukan akomodasi yang pada intinya adalah ingin membangun kembali kebersamaan seperti sedia kala. Dengan akomodasi tersebut itu pula, akhirnya mengantarkan kedua belah pihak pola hubungan selanjutnya yaitu kerja sama, persaingan dan konflik. Kerja sama antar kedua belah pihak terjadi dalam bidang - bidang sosial kamasyarakatan, ekonomi, dan politik. Hal ini disebabkan karena mereka memiliki kepentingan yang sama, kemudian persaingan terjadi pada bidang ekonomi, pendidikan dan politik. Dalam bidang pendidikan dan politik, pihak Muslim lebih unggul dibandingkan dengan kelompok masyarakat Kristen. Sedangkan dalam bidang ekonomi pihak Kristen lebih unggul. Konflik yang terjadi antara mereka adalah konflik laten berupa sikap prasangka dan kebencian serta perasaan dendam.Keterlibatan Pemerintah Daerah dan LSM dalam normalisasi hubungan antara kedua belah pihak dimulai dari pencegahan konflik untuk memelihara perdamaian, membentuk perdamaian sampai membangun perdamaian. Dalam pencegahan konflik pemerintah daerah dan aparat keamanan sedikit menggunakan paksaan yang oleh penulis disebutkan dengan keterlibatan langsung, sementara keterlibtan tidak langsung adalah dimana Pemerintah Daerah dan LSM hanya memfasilitasi dan mendorong kedua belah pihak untuk melakukan perundingan damai.Dalam upaya normalisasi hubungan antara kedua belah pihak, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung antara lain : 1). Adanya kesamaan nasib dan kesamaan etnis; 2). Saling ketergantungan secara ekonomi; 3). Adanya intervensi dan pihak ketiga. Sedangkan Faktor penghambat adalah: 1). Kondisi geografis Maluku Utara; 2). Adanya kebencian.dari kedua belah pihak; 3), Adanya kelompok-kelompok kepentingan yang sengaja menciptakan instabilitas.Oleh karena itu, dalam pembangunan perdamaian yang berkelanjutan di Maluku Utara maka perlu dilakukan dialog-dialog dalam semua level masyarakat, pendistribusian sumber-sumber perekonomian yang adil dan merata Sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial yang dapat merusak hubungan mereka sendiri."

"Kebijakan otonomi daerah mengakibatkan menguatnya peran lembaga legislatif daerah dan kewenangan untuk memilih Kepala Daerah secara otonom. Salah satu yang menarik untuk diteliti adalah fenomena pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Maluku Utara, dimana konflik politik terjadi dan mengakibatkan pemilihan selalu dibatalkan dan diulang hingga tiga kali dan terjadi lebih dari 1 (satu) tahun.Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur Propvinsi Maluku Utara yang terjadi pada tahun 2001 sampai dengan 2002 dan menganalisis faktor-faktor penyebab konflik politik. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan studi ini yaitu; konflik politik, suksesi politik, elite, politik lokal yang didalamnya dibahas teori dan konsep desentralisasi, hubungan kekuasaan pusat dan daerah, ethnic identity, primordialisme dan demokrasi.Sumber utama terjadinya konflik politik adalah perebutan kekuasaan politik yakni posisi strategis dari Gubernur dan Wakil Gubemur Provinsi Maluku Utara. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik politik adalah; Pertama, pemberlakuan status pemerintahan darurat sipil, yang mempengaruhi kondisi politik lokal, mengakibatkan proses suksesi politik akhirnya dimasuki oleh kepentingankepentingan kelompok/golongan dan intervensi pemerintah untuk tujuan politisnya. Kedua, perebutan kekuasaan politik terjadi antara elite politik baik di tingkat lokal maupun pusat dengan dukungan kelompok-kelompok yang berbasiskan kekuatan politik, maupun kelompok tradisional dan etnis. Hal ini didukung oleh kondisi budaya politik masyarakat Maluku Utara yang masih bersifat primordial, kuat hubungan patron-klien serta mengedepankan budaya kekerasan. Ketiga, friksi di tubuh partai politik di tingkat lokal dan fraksi di DPRD Provinsi Maluku Utara yang disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat dalam proses pencalonan figur dari masing-masing partai maupun fraksi. Kekuatan partai politik di tingkat Pusat (DPP) masih sangat kuat dalam menginstruksikan kebijakan partai dan cenderung berbeda dengan aspirasi di tingkat lokal. Sedangkan dalam fraksi sendiri terjadi pengingkaran komitmen dimana anggota fraksi tidak loyal terhadap kesepatakan partai maupun fraksinya.Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat selain mengembalikan kedaulatan ketangan rakyat juga akan sedikit mengurangi konflik politik sebagaimana temuan penelitian ini, Namun konflik bukannya tidak ada, sehingga pendidikan politik kepada rakyat menjadi prasyarat mutlak bagi berlangsungnya demokrasi.

---

The policy on local autonomy built up stronger role of local legislative body and the autonomy rights to elect the Head of Province. One of interesting parts to research upon is the phenomena of Head of Province election in North Maluku Province, where political conflict occurred and resulted in the election's cancellation and re-election took place until three times in one year.

The aim of this research is to further know the process of election of Governor and Deputy Governor of North Maluku Province in 2001 until 2002 and analyze factors which contribute to the emergence of the political conflict. Method used in this research is qualitative approach with case study method. Relevant theories and concepts with this research problem; political conflict, political succession, elite, local politics which discussed decentralization theory and concept, power relation between central and local government, ethnic identity, primordial and democracy.

The main source of political conflict was the struggle of political power which inherent in the form of strategic positions of Governor and Deputy Governor of North Maluku Province. Factors which influenced the emergence of political conflict are: Firstly, the implementation of civilian emergency governance state, which influences the local political condition, causing the political succession process finally penetrated by groups' interests and government intervention for its political purposes. Secondly, struggle of political power between political elites in both local and central level with groups supports based on political power and also traditional and ethnical groups. This is supported by the political culture condition of North Maluku society which still heavily primordial, strong in patron-client relationship and culture of violence. Thirdly, the friction inside the local level political party and faction inside the Provincial Parliament (DPRD) of North Maluku which was caused by difference of opinions during the candidacy process from each of the political party and internal faction. The political party's power in the central level (DPP) was still very strong in giving out instruction of party's policy and tends to be different with local level participation. Meanwhile in the internal faction itself, commitment denial became a concern where faction's members no longer loyal to the party and even faction's agreement and decision.

The direct election of head of province can bring back the sovereignty to the hands of citizens as well as decreasing the political conflict as found in this research. However, the conflict is not nonexistent and hence mass political education is an absolute necessity to the continuance of democracy."

"Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 1994, Angka Kematian Ibu (AKI) adalah 390 per 100.000 kelahiran hidup dari Angka Kematian Perinatal adalah 40 per 1.000 kelahiran hidup. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, maka angka kematian ibu di Indonesia adalah 15 kali angka kematian ibu di Malaysia, 10 kali lebih tinggi dari pada Thailand atau 5 kali lebih tinggi dari pada Filipina. Salah satu daerah di Indonesia yang angka kematian ibu (AKI) hamilnya masih cukup tinggi yaitu Kota Ternate. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Ternate, angka kematian ibu hamil di Kota Ternate pada tahun 2003 meneapai 14 orang dari 2.560 ibu hamil yang memeriksakan diri pada pusat-pusat kesehatan atau 5,3 per 1.000 kelahiran hidup. Adapun penyebabnya secara medic disebabkan oleh sepsis, gangguan pembekuan darah, eklampsia dan pendarahan. Selain itu, AKI yang tinggi di Kota Ternate juga disebabkan oleh berbagai hambatan secara individu-sosial yang menyebabkan akses ibu hamil dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan kurang optimal.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif yang berlatar alamiah sebagai suatu keutuhan yang mengandalkan manusia sebagai alat penelitian dan analisis data secara induktif serta lebih mementingkan proses daripada hasil dan membatasi studi dari pada fokus. Metode penelitian ini dipilih dengan pertinbangan bahwa melalui penelitian kualitatif diharapkan akan mampu mengkaji masalah penelitian secara mendalam sehingga dapat diperoleh penjelasan yang bermakna tentang pelayanan publik, khususaya pelayanan kesehatan bagi ibu hamil.Adanya tradisi dan kepercayaan pada masyarakat Kota Ternate bahwa pada masa kehamilan dan pasca persalinan, seorang ibu hamil dan calon anak harus dibantu untuk dijaga dari gangguan mahluk halus oleh seorang dukun (biang). Selain ltu, perlunya ibu hamil selama proses kehamilan maupun. pasta persalinan untuk diurut dan diasapi (dirahu) agar kondisi dan staminanya tetap terjaga. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di Kota Ternate yang hanya 49,5%hingga 73,2% dan sisanya sekitar 27 - 511 % ditolong oleh tenaga dukun (biang). Lingkungan sekitar ibu hamil juga ikut mempengaruhi terhadap rendahnya proses pemanfaatan pelayanan kesehatan.Pusat pelayanan kesehatan yang masih terkonsentrasi di pusat kota juga mempengaruhi ibu hamil dalam mengakkses pelayanan kesehatan. Waktu tunggu yang lama, waktu tempuh yang bertambah akibat jarak yang jauh, kenyamanan mereka dan biaya yang membengkak merupakan faktor penting yang bisa menjelaskan kurangnya pemanfaatan pelayanan kesehatan di Kota Ternate, Selain itu, sistem pelayanan kesehatan yang standar menurut dimensi kesehatan yang diterapkan di Kota Ternate ternyata belum bisa disebut memadai dan sesuai dengan keinginan masyarakat di sana. Pelayanan kesehatan yang telah diterapkan belum memenuhi keinginan masyarakat Kota Ternate. Hal tersebut mempengaruhi pendekatan baik secara fisik maupun sosial masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang selama ini dijalankan.Perlu untuk dipikirkan ke depan mengkombinasikan antara pelayanan kesehatan secara medis-modern dengan pelayanan kesehatan secara tradisional. Perlu di berikan pendidikan dari pelatihan secara berkala kepada para dukun bayi yang ada di Ternate dan meningkatkan peran mereka sebagai pendamping ibu hamil. Dan juga dukun bayi di sini adalah untuk mengkomunikasikan dengan ibu hamil dan menjembatani secara langsung antara ibu hamil, dan rumah sakit dalam proses pemeriksaan maupun persalinan secara medis-modern. Dukun bayi juga dapat dijadikan sebagai media penyuluhan dari sosialisasi yang intensif tentang pentingnya kesehatan yang layak agar dapat merubah pemahaman masyarakat Ternate tentang proses kehamilan dan persalinan secara medis-modern tersebut.Perlunya meningkatkan sarana dan pra sarana pelayanan kesehatan secara medis-modem seperti puskesmas yang ada agar ditingkatkan statusnya dari non perawatan menjadi perawatan dan juga dilengkapi dengan fasilitas PONEK sehingga memberikan pelayanan yang menyebar secara merata ke seluruh wilayah agar dapat menjangkau masyarakat sampai ke pelosok kota di Kota Ternate. Dengan melihat budaya paternalistik yang masih begitu kuat dalam masyarakat Ternate, perlu untuk memberi kesempatan kepada ibu hamil baik dalam kondisi normal ataupun darurat untuk bisa mengambil keputusan secara cepat dan tepat dalam memperoleh pemanfaatan pelayanan kesehatan secara medis-modem yang mudah dijangkau dan dicapai oleh mereka. Pendekatan terhadap tokoh agama maupun adat agar mau memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya tidak terlalu percaya dengan hal-hal yang berkaitan dengan kegaiban."

"Pada bulan Juni 2019, Provinsi Jawa Timur memberlakukan Program Pendidikan Sekolah Menengah Gratis. Untuk mengevaluasi dampak program ini, tingkat pendaftaran sekolah menengah di kabupaten/kota di Jawa Timur dan Maluku Utara dianalisis sebelum dan setelah reformasi program. Perbedaan pertumbuhan pendaftaran sekolah menengah antara kabupaten/kota di Jawa Timur dan Maluku Utara, di mana tidak ada program sekolah menengah gratis, memberikan penilaian langsung terhadap dampak program tersebut. Selain itu, perubahan pendaftaran untuk perempuan juga dianalisis dan dibandingkan dengan perubahan untuk laki-laki untuk melihat apakah efek dari program ini berperan dalam menyempitkan kesenjangan pendidikan gender. Temuan penelitian tidak menunjukkan adanya bukti bahwa program pendidikan menengah gratis mengakibatkan peningkatan tingkat pendaftaran sekolah menengah atau berperan dalam menyempitkan kesenjangan pendidikan gender.

---

In June 2019, East Java enacted the Free High School Education Program. To evaluate the program's impact, high school enrollment rates of regencies in East Java and North Maluku are analyzed before and after the program reform. Differences in high school enrollment growth between East Java and North Maluku regencies, where there is no free high school program, offer straightforward assessments of the program's impact. Furthermore, the enrollment changes for women are also analyzed and compared to changes for men to see whether the effect plays a role in narrowing the gender education disparity. The findings do not suggest any evidence that the free high school education program resulted in an increased high school enrollment rate nor played a role in narrowing gender education disparity."

"Peristiwa konflik di beberapa daerah di Indonesia dan meningkatnya kejadian bencana alam dalam skala yang besar menimbulkan hilangnya ratusan bahkan ribuan nyawa, belum lagi kerusakan harta benda secara luas, merupakan peristiwa yang traumatik bagi siapa saja. Adanya peristiwa yang sangat traumatik menyebabkan seseorang tidak mampu beradaptasi dengan mekanisme pertahanan yang dalam keadaan normal cukup adaptif, sehingga muncul gejala-gejala psikis akibat kejadian tersebut. Wanita dan anak-anak merupakan populasi yang rentan terhaap pengalaman traumatik tersebut. Perhatian terhadap anak-anak yang mengalami peristiwa traumatik perlu ditingkatkan karena anak dan remaja berada dalam fase perkembangan sehingga setiap gangguan yang terjadi akan mempengaruhi proses perkembangannya. Salah satu peristiwa traumatik yang terjadi di Indonesia adalah konflik antar desa yang kemudian meluas menjadi konflik SARA di Maluku Utara yang terjadi pads bulan September 1999 dan menyebabkan sekitar 35.000 jiwa terpaksa mengungsi ke Sulawesi Utara. Jumlah yang sangat besar ini tentu saja menimbulkan persoalan tersendiri bagi pemerintah daerah setempat maupun bagi para pengungsi tersebut. Sebagian dari mereka ditampung di kantor-kantor pemerintah, yang lain ditampung di lapangan terbuka, dan sebagian lagi ditampung di barak-barak yang kemudian dibangun. Seiring berjalannya waktu, sebagian dari para pengungsi ini mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi namun sebagian besar dari mereka tetap enggan untuk kembali ke daerah asalnya dengan alasan mereka tidak mungkin melupakan peristiwa yang telah mereka alami tersebut. Mereka memilih untuk memulai kehidupan yang baru di Sulawesi Utara. Meskipun demikian ada pula pengungsi ini yang kurang mampu beradaptasi dan mernilih untuk tetap tinggal di barak barak.Mereka yang kurang mampu beradaptasi dan memilih untuk tetap tinggal di barak ini akan membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi perkembangan mental emosional penghuninya terutama bagi anakanak dan remaja antara lain karena kondisi dan situasi lingkungan tempat tinggal di barak yang tidak memiliki "privacy", kondisi kesehatan yang kurang memadai, sarana yang kurang memadai, dan tidak ada pekerjaan yang tetap bagi orangtua, kurangnya sarana pendidikan. Meneg Pemberdayaan Perempuan dalam kunjungannya ke berbagai daerah yang dilanda konflik menyatakan bahwa banyak anak di daerah pengungsian yang bukan hanya menghadapi masalah kesehatan fisik dan mental tetapi juga masalah pendidikan termasuk pendidikan moral tidak tertanam kesan dalam diri anak bahwa kekerasan atau konflik adalah hal yang biasa dalam menyelesaikan suatu masalah. Salah satu tempat pengungsian yang ada di propinsi Sulawesi Utara terletak di Kamp Kitawaya, desa Kairagi, Kecamatan Mapanget, Kotamadya Manado. Para pengungsi yang tinggal di sini berasal dari Maluku Utara dan sudah menempati tempat ini sejak bulan Desember 1999. Semua menyatakan tidak berkeinginan untuk kembali ke tempat asal mereka meskipun kondisi kondisi mereka di Kamp ini kurang baik. Peristiwa yang mereka alami pada bulan Desember 1999 dirasakan masih membekas, mereka menyaksikan sendiri bagaimana sanak saudara, kerabat, tetangga mereka dibunuh, bahkan mereka dikejar-kejar hingga ke pelabuhan. Dari atas kapalpun mereka masih dapat menyaksikan para pengungsi yang terluka berebut naik ke atas kapal. Kondisi kehidupan di barak yang kurang baik ini tentu akan mempengaruhi fase-fase perkembangan seorang anak dan remaja, apalagi bila kondisi ini berlangsung bertahun-tahun. Hal ini menarik perhatian dan menimbulkan pertanyaan pada peneliti, bagaimana bila hal ini telah dialami selama 6 (enam) tahun? Adakah gangguan mental dari anak-anak dan remaja pengungsi Maluku yang tinggal di barak selama 6 tahun di Sulawesi Utara?"

"Pasca runtuhnya Orde Baru, isu pemekaran wilayah di Indonesia ramai muncul ke permukaan. Maluku Utara muncul sebagai salah satu wilayah yang menuntut otonomi daerah dan terlepas dari provinsi induknya, Maluku. Gagasan ini muncul setelah upaya pengajuan pembentukan Provinsi Maluku Utara pada tahun 1958 tidak mendapat tanggapan dan gagasan ini tenggelam pada masa Orde Baru. Pada masa Presiden Habibie, pemerintah pusat dan daerah sama-sama setuju mengenai pembentukan Provinsi Maluku Utara. Tantangan kemudian muncul antara pemerintah pusat dengan masyartakat dan elite lokal Maluku Utara, di mana pemerintah pusat dinilai lambat dan tidak serius oleh masyarakat dan elite lokal Maluku Utara dalam memroses pengesahan Undang-Undang. Sedangkan pemerintah pusat menilai tindakan masyarakat dan elite lokal Maluku Utara yang melakukan demo sepanjang awal tahun 1999 terlalu berlebihan. Persaingan elite lokal antar dua kesultanan kembali mengemuka yang terwujud dalam perdebatan dalam penentuan ibukota provinsi, serta konflik sosial dan konflik politik yang terjadi setelah Maluku Utara dibentuk. Kehidupan awal Maluku Utara sebagai provinsi baru diwarnai konflik sosial hingga diberlakukannya darurat sipil. Selain itu, pemilihan gubernur pertama menjadi bukti kebangkitan demokrasi lokal yang mengarah pada primordialisme. Pembentukan Provinsi Maluku Utara ini membawa dampak bagi berkembangnya kesejahteraan rakyat di Maluku Utara dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi provinsi. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah kontemporer yang menggunakan metode wawancara dan penelusuran arsip sezaman. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi sejarah pembentukan Provinsi Maluku Utara serta sejarah politik lokal di Indonesia.

---

After the fall of New Order, issues of formation of new provinces in Indonesia emerged. North Maluku appeared as one of regions which claimed for a regional autonomy to be separated from its main province, Maluku. These ideas emerged after efforts in requesting the establishment of the new province on 1958 had not been responded by the central government and so these ideas were concealed in New Order era. In the era of President Habibie 39 s leadership, central and local governments had come to an agreement to establish North Maluku Province. Thus many challenges rose between central government and local society along with its elites who perceived that the central government had been too slow and had not taken the matter seriously in order to legalise the laws of new province establishment. On the other hand, the central goverment perceived the measures taken by the local society and elites by doing demonstrations during first half 1999 to be an exaggeration. Local elite rivalries between the two sultanates reappeared as manifested in the debates in the determination of the provincial capital, as well as the social conflicts and political conflicts that occurred after the North Moluccas were formed. After establishing a new province, the early establishment of North Maluku was marked with social conflicts and this led to civilian emergencies. In addition to that, the first election of governor became a proof of rising local democratization, which directed to primordialism. The establishment of North Maluku brought about impacts in an increase in the society welfare, due to the growth of the province economy. This is a contemporary historical research, which uses methods by interviews and taking notes of historical archives. This research is done in hopes of contributing for historical studies of the establishment of North Maluku Province and the history of local politics in Indonesia."