Hasil Pencarian

Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query

Olivia Natasha, author

Tindak lanjut notaris terhadap kebatalan akta autentik yang dibuatnya oleh pengadilan: studi putusan Mahkamah Agung nomor 1751 K/Pdt/2018 = Continuation action about legal cancellation authentic deeds from notary by court: case study of the Supreme Court no.1751 K/PDT/2018

Tesis ini membahas mengenai tindak lanjut yang harus dilakukan oleh notaris atas akta autentik yang dibuatnya yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan. Tesis ini mengambil studi kasus dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1751 K/Pdt/2018 terkait kebatalan akta autentik yang dinyatakan oleh pengadilan akibat munculnya Undang-undang baru. Perjanjian dalam bentuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52544

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Edi Yusuf, author

Akibat Hukum Pembuatan Akta Pernyataan yang Berisi tentang Perjanjian Nominee yang dibuat di Hadapan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 138PK/PDT/2021) = Legal Consequences of Making a Deed of Statement Containing Nominee Agreements Made in the Presence of a Notary (Study of Supreme Court Decision Number 138pk/PDT/2021)

Fokus pada penelitian ini adalah pada akibat hukum dalam pembuatan nominee yang dibuat di hadapan notaris serta pertanggungjawaban notaris dalam membuat akta nominee. Hal tersebut menjadikan adanya penyelundupan hukum yang mana nominee adalah perjanjian yang tidak di atur dan dilarang di dalam Sistem Hukum Indonesia dan merugikan banyak pihak, tidak...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Daffa Fakhri, author

Pembatalan Perjanjian Jual Beli Piutang Akibat Tidak Diberitahukan kepada Debitur Terkait Cessie yang Dilekati Hak Tanggungan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1119/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel) = A Cancellation of Receivables Sale and Purchase Agreement Due to Not Notifying the Relevant Debtor Cessie Attached to The Mortgage Right (Study of South Jakarta District Court Decision Number 1119/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel)

Perjanjian jual beli piutang seharusnya dilakukan dengan memenuhi syarat sahnya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini disebabkan dengan tidak terpenuhinya ketentuan mengenai syarat sah perjanjian jual beli piutang dapat mengakibatkan pembatalan perjanjian jual beli piutang. Dengan dipenuhinya syarat sah mengenai perjanjian jual beli piutang, maka dapat diminimalisasi terjadinya pembatalan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Pauline, author

Pelaporan daftar wasiat oleh notaris berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris (analisis terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 320 K/Pdt/2013) = Testament register in accordance to Indonesian notary act 2014 number 2 (analysis on Indonesian Supreme Court ruling number 320 K/Pdt/2013)

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Salah satu kewenangan Notaris adalah pembuatan akta wasiat testament . Dalam proses pembuatan akta wasiat, peran Notaris tidak hanya selesai setelah akta tersebut dibuat, karena Notaris masih memiliki kewajiban-kewajiban yang harus...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T46905

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Eva Paramita Antika, author

Perlindungan hukum bagi kreditur terhadap pembatalan akta pengakuan utang : analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1691 K/PDT/2011 = Legal protection for creditor against cancellation deed of acknowledgement of debt : analysis of Supreme Court Verdict of The Republic Indonesia Number 1691 K/PDT/2011

ABSTRAK
Peranan putusan hakim hendaknya diletakkan pada unsur kepastian hukum demi terciptanya keadilan berdasarkan hukum sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya masing-masing pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tepat atau tidaknya pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691 K/Pdt/2011, bagaimanakah akta yang memiliki titel eksekutorial dapat dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung dan bagaimanakah perlindungan...

2017

T48302

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Michael Ivan Rusli, author

Tanggung jawab direksi perseroan dalam menjalankan rapat umum pemegang saham yang tidak memenuhi syarat: studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 213/PDT/2017/PT MDN = Responsibilities of the board of directors in organizing the general meeting of shareholders that are not eligible: a study of decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia number 213/PDT/ 2017/PT MDN

Tesis ini membahas tentang Direksi Perseroan yang menjalankan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang tidak memenuhi syarat sehingga akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dituangkan ke dalam akta Notaris dibatalkan demi hukum dan dianggap tidak berkekuatan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan metode penilitian yuridis-normatif, yaitu dengan menelaah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53943

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Panti Rahayu, author

Tanggungjawab notaris terhadap akta-akta yang dinyatakan batal demi hukum berdasarkan putusan hakim (analisis kasus putusan no 787/PDT.G/2014/PN.DPS/Jo putusan no 193/PDT/2015/PT.DPS) = Responsibility of notary on deeds anulled by judges verdict case (analysis the decision of district court no 787/PDT.G/2014/PN.DPS/Jo high court decision no 193/PDT/2015/PT.DPS)

ABSTRAK
Permasalahan penelitian ini adalah mengenai bagaimana kedudukan akta Notaris yang dinyatakan batal demi hukum oleh putusan Hakim, tanggungjawab Notaris terhadap akta-akta yang dinyatakan batal demi hukum sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri No 787/Pdt.G/2014/PN.DPS jo Pengadilan Tinggi No 193/PDT/2015/PT.DPS dan konstruksi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dalam...

2018

T49520

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rahadiani Kireina, author

Implikasi hukum perubahan data perseroan terbatas yang dinyatakan batal demi hukum melalui putusan pengadilan: studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1580 K/PDT/2018 = Legal implications of limited liability company data changes which was declared null and void by law court : case study of Supreme Court Decision Republic of Indonesia Number 1580 K/PDT/2018

Dalam tesis ini Penulis akan membahas mengenai implikasi hukum mengenai pembatalan Perubahan Data Perseroan yang disebabkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang cacat hukum karena tidak terpenuhinya syarat sah pelaksanaan RUPS. Adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis ini mengenai keabsahan dari pelaksanaan suatu RUPS yang memuat Perubahan Data Perseroan....

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T53611

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Aini Amalia, author

Perlindungan hukum bagi kreditur yang beritikad baik atas hapusnya perjanjian jaminan: studi kasus: standard chartered Bank Branch Singapore V. PT Asmin Koalindo Tuhup = Legal protection for creditors in good faith against the abolition of the guarantee agreement (case study: standard chartered Bank Branch Singapore V. PT Asmin Koalindo Tuhup

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindunganhukum bagikreditur yang beritikad baik yang kehilangan jaminan atas pelunasan utang debiturakibatsalah satu syarat sah perjanjian, suatu sebab yang halal terlanggar. Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian baru dapat dikatakan sah apabila seluruh syarat sah perjanjian telah terpenuhi. Dalam melakukan penulisan ini, penulis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Haykal, author

Pendekatan Hakim dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Keadaan di Pengadilan = Judge’s Approach in Deciding Undue Influence Cases in Court

Bahwa syarat-syarat sah perjanjian di Indonesia yang sebagaimana diatur dalam KUHPerdata belumlah cukup memberikan keadilan bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Oleh karena itu, muncul ajaran penyalahgunaan keadaan sebagai “batasan” baru dalam memberikan keadilan bagi para pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, khususnya bagi pihak yang lebih lemah. Meskipun dalam praktiknya ajaran...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian