Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKProgram-program reforrnasi perusahaan terjadi akibat kebutuhan ataupun desakanprogram reformasi BUMN di Indonesia menjadi menarik terutama akibatnya terjadinyakrisis ekonomi di Indonesia semenjak 1996. Restrukturisasi pun dilakukan pada kabinetpemerintahan Indonesia dan selanjutnya pada BUMN-BUMN. Desakan globalisasi yang sering dilihat sebagai ancaman berlebihan, telahmembuat pakar-pakar manajemen kadang mengambil Iangkah-Iangkah penyelamatanyang tidak realistik terhadap ancaman-ancaman yang ada, misalnya dengan justrumemperluas bidang usaha. Dunia perposan sudah lama tergoda untuk redefinsi bisnis pos, terutama ketikatelepon memasuki pasar dan sekarang e-business, walaupun akhirnya pakar-pakarperposan tetap pada kesimpulan yang konservatif-moderat bahwasanya bisnisperposan/paket adalah bisnis ?physical delivery?/?physical mail?. Di sisi lain telaah mengamati kecenderungan-kecenderungan organisasi kurangfokus. Umumnya penyelamatan BUMN sering diwarnai oleb perluasan bidang usaha,adalah suatu kontradiksi di kala keuangan negara berada dalam kesulitan yang hebat. Tulisan ¡ni mengkaji melalui teori-teori dan melalui suatu studi kasus atau studibanding terhadap usaha-usaha pos di luar negeri serta BUMN-BUMN lainnya, gunamembentuk kerangka dasar Logika berpikir untuk mengupas redefinisi serta programreformasinya PT. Pos Indonesia. Hash telaah memberikan kesimpulan pokok yaitu redefinisi yang dilakukan PT.Pos Indonesia justru memperluas bidang usaha Pos Indonesia dan memberikan bebanbiaya, serta beban manajemen organisasi yang melebar. Adalah suatu kontradiksi dikalasaat negara sedang rusak, PT. Pos Indonesia justru merencanakan proyek-proyek?MERCUSUAR? yang mengingatkan kita terhadap kasus-kasus Pertamina dan Garuda"

"Kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa pos dalam beberapa dekade terakhir ini dirasakan semakin meningkat, sementara kemampuan Perum Pos dan Giro sebagai pihak yang diberi wewenang oleh pemerintah menyelenggarakan pos sangatlah terbatas. Penyelenggaraan pos pada dasarnya adalah wewenang pemerintah, seperti yang disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 6 tahun 1984 tentang Pos, namun demikian dalam pasal 4 ayat 4-nya dikatakan bahwa dimungkinkan bagi pihak lain untuk menyelenggarakan pos, tetapi terbatas pada pengiriman surat jenis tertentu, paket dan uang. Hal ini membuka kesempaban bagi pihak swasta (non-pemerintah) untuk turut berperan serba dalam memberikan pelayanan jasa pos. Salah satu pihak swasta tersebut adalah PT. Birotika Semesta, yang berdasarkan Keputusan Dirjen Pos dan Telekomunikasi no 008/SIUJT/DIR.JEN/1986 tentang pemberian izin usaha jasa titipan, bergerak di bidang pelayanan jasa kurir cepab (express courier service). Hubungan anbara PT Birotika Semesta dengan pemakai jasanya didasarkan pada suatu perjanjian tertulis yaitu suatu perjanjian pelayanan jasa titipan, dimana PT Birotika Semesta setuju unkuk menyelenggarakan pengiriman kiriman pemakai jasa ketujuan tertenku, sedang pemakai jasa setuju unkuk membayar sejumlah uang tertentu pada PT. Birokta Semesta. Perjanjian pengiriman barang ini sendiri termasuk dalam perjanjian sementara, jasa yang termuat dalam pasal 1601 KUH Perdata, dimana dikatakan bahwa persekujuan untuk melakukan sementara jasa diakur oleh ketentuan yang khusus unkuk itu, syarat-syarat yang diperjanjikan atau kebiasaan. Undang-Undang nomor 6 tahun 1984 tentang pos dapat dikatakan sebagai ketenkuan khusus untuk perjanjian pengiriman barang. Seperti perjanjian pada umumnya, pada perjanjian antara PT. Birokika Semesta dengan pemakai jasa berlaku juga kekenkuan dalam pasal 1320 KUH Perdaka, yaitu bahwa perjanjian didasarkan atas kata sepakat para pihak. Kesepakatan disini terjadi jika pemakai jasa telah setuju pada isi perjanjian dan mengisi formulir yang disediakan oleh PT. Birotika Semesta. Hal yang menarik disini adalah bahwa isi perjanjian tersebut yang memuat syarat-syarat yang diperjanjikan adalah bentuk yang sudah ada dan baku. Materi lain yang juga dikaji adalah masalah ganti rugi dan bagaimana penyelesaiannya jika terjadi kelalaian yang dilakukan PT. Birotika Semesta terhadap pemakai jasanya."

"AbstrakPerkembangan perdagangan elektronik (e-commerce) berdampak pada potensi peningkatan ekonomi melalui distribusi pengiriman barang bagi penyelenggara pos dan logistik. Untuk menunjang percepatan e-commerce pada sektor pos dan logistik, maka diperlukan gambaran kondisi peran TI dalam perusahaan. Gambaran tersebut dapat memberi informasi awal bagaimana implementasi TI yang dilakukan di perusahaan penyelenggara pos memberikan dampak terdahap daya saing dan keunggulan perusahaan di era e-commerce. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara kepada responden perwakilan high manajerial pada 19 perusahaan yang memiliki ijin penyelenggaraan pos di 4 kota besar di Indonesia yaitu Kota Batam, Jakarta, Semarang dan Makasar. Berdasarkan hasil pemetaan dalam IT Strategic Impact Grid dari perusahaan yang menjadi responden, diketahui bahwa mayoritas perusahaan di luar kota Jakarta berada di mode Support, di mana penggunaan TI hanya dilakukan untuk kegiatan pendukung bisnis. Sedangkan perusahaan yang berlokasi di Jakarta umumnya berada di mode Factory yang mengimplementasikan sistem handal karena sebagian besar proses bisnis utama sudah online. Kurangnya e-leadership dan keterbatasan investasi TI merupakan hambatan utama bagi perusahaan pos dan logistik untuk dapat menginplementasikan TI bagi perusahaan. Strategi yang diusulkan terkait peningkatan kapasitas TI perusahaan pos dan logistik untuk dapat berkontribusi pada potensi pasar e-commerce di Indonesia yaitu dengan membangun e-leadership, pemanfaatkan plaform sistem operasi virtual bersama untuk mengatasi hambatan investasi teknologi, serta peningkatan kapasitas SDM TIK."

"Perlindungan kesehatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yakni setiap upaya pembangunan harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab baik pemerintah maupun masyarakat. Untuk mencapainya, pemerintah telah mengupayakan suatu Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat UKBM. Salah satu bentuk UKBM untuk pekerja sektor informal adalah Pos Upaya Kesehatan Kerja Pos UKK. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan Pos UKK di wilayah kerja 6 puskesmas Kota Tangerang tahun 2016 mulai dari pembentukan organisasi, kegiatan pembinaan oleh puskesmas, hingga pemberian pelayanan kesehatan oleh kader. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk mendorong aktifnya penyelenggaraan Pos UKK diperlukan membentuk kerjasama yang kuat dengan lintas sektor terkait, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penanggung jawab program Pos UKK serta kader, dan pengelolaan sumber keuangan.

---

Health protection and effort to improve public health has been regulated in Law Number 36 year 2009 on Health, that every effort should pay attention to the development of public health, and is the responsibility of both government and society. To achieve that, the government has sought an Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat UKBM. One form of UKBM for informal sector workers is Pos Upaya Kesehatan Kerja Pos UKK. This study focus on the implementation of Pos UKK in the workplace of 6 Health Centers Tangerang City in 2016, ranging from the establishment of the organization, develompment activities, to the provision of occupational health services by the cadres.the results of this study suggest that to encourage active implementation of Pos UKK needed to form strong alliances with across relevant sectors, increase skills and knowledge of the person incharge and cadres of Pos UKK, and management of financial resources."

"Skripsi ini memaparkan peranan Riau Pos dalam pertumbuhan sastra yang ada di Riau. Selain itu, skripsi ini juga menganalisis puisi-puisi yang diterbitkan di Riau Pos pada tahun 2008. Dalam skripsi ini dipaparkan beberapa faktor yang menyebabkan sastra di Riau mengalami pertumbuhan. Pisau analisis sosiologi sastra digunakan dalam skripsi ini untuk membedah puisi-puisi Riau Pos dan memaparkan keterkaitan antara sosiologi penulis dengan karyanya. Sastra tidak hanya menjadi ekspresi kultural bagi sastrawan Riau tetapi juga ekspresi ideologis. Melayu adalah nilai ideologis yang terefleksikan paling kuat dalam karya sastra di Riau.

---

This research explains about the role of Riau Pos in the development of Malaya literature in Riau. It also analyzes poems published by Riau Pos in 2008 with descriptions of causal factors in the development of literature in Riau. The sociology literature is used to analyze poems of Riau Pos and to explain the relation between writers sociologic with their literatures. Literature for Riau's writer is not only an expression of culture where they live but also an expression of their ideology. Malaya has an ideology value that reflects so strong in the literature of Riau."