Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai penyertaan modal negara khususnya yang berbentuk barang milik negara kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan mengenai peralihan kekayaan badan usaha dari Djawatan Kereta Api sampai PT KAI. Dalam penyelenggaraan kegiatan perkeretaapian selama ini masih terdapat beberapa barang milik negara berbentuk tanah atau bangunan yang belum disertakan melalui Peraturan Pemerintah. Selain itu perubahan bentuk dari Perusahaan Jawatan (Perjan) ke Perusahaan Umum (Perum) tidak otomatis mengalihkan kekayaan PT KAI karena Perjan merupakan badan hukum publik sedangkan Perum merupakan badan hukum privat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan mengaitkan Peraturan Pemerintah tentang perubahan bentuk Perusahaan Kereta Api dan Penyertaan Modal Negara pada PT Kereta Api dengan teori keuangan negara dan pemisahan kekayaan negara. Penyertaan modal negara kepada Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk barang milik negara wajib melalui mekanisme Pemindahtanganan barang milik negara dan wajib dimuat di dalam Peraturan Pemerintah agar penyertaan modal negara sah secara hukum. Langkah yang harus dilakukan adalah Kementerian Perhubungan harus melakukan penertiban barang milik negara terhadap aset yang belum beralih ke PT KAI, sedangkan bagi PT KAI harus meminta dilakukannya penyertaan modal negara terhadap aset yang belum jelas statusnya melalui Peraturan Pemerintah.
This study discusses the participation of state capital, especially in the form of state-owned goods to PT Kereta Api Indonesia (KAI) and regarding the transfer of assets of business entities from Djawatan Kereta Api to PT KAI. In the implementation of railway activities so far there are still some state property in the form of land or buildings that have not been included through Government Regulations. In addition, the change of form from a Service Company (Perjan) to a Public Company (Perum) does not automatically transfer the wealth of PT KAI because Perjan is a public legal entity while Perum is a private legal entity. The method used in this research is juridical-normative by linking Government Regulations regarding changes in the form of Railway Companies and State Equity Participation in PT Kereta Api with the theory of state finance and separation of state assets. State equity participation in State-Owned Enterprises in the form of State property must go through the mechanism for the Transfer of State property and must be included in a Government Regulation so that state capital participation is legally valid. The step that must be taken is that the Ministry of Transportation must control state-owned assets for assets that have not been transferred to PT KAI, while PT KAI must request state capital participation for assets whose status is not yet clear through a Government Regulation.

Abstrak :
ABSTRAK
Kepuasan pelanggan merupakan kuci keberhasilan perusahaan untuk tetap bertahan dan memenangkan persaingan yang semakin ketat. Pelanggan adalah semua orang yang menuntut suatu perusahaan untuk memenuhi suatu standar kualitas tertentu, dan karena itu akan memberikan pengaruh pada performansi (performance) perusahaan tersebut. Kepuasan pelanggan adalah perasaan pelanggan terhadap satu jenis pelayanan yang didapatkannya.

Pengukuran terhadap kepuasanpelanggan mutlak dilakukan untuk memberikan kepada suatu perusahaan indikasi akurat terhadap 'keadaan' proses bisnis mereka dan produk atau pelayanan yang dihasilkan dari proses bisnis tersebut.

Dalam skripsi ini dilakukan pengukoran dan analisis kepuasan pelanggan PT Kerata Api Indonesia (PT KAI) untuk kereta jenis Argo. Penelitian dilakukan dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data dan perhitungan statistik (dengan bantuan SPSS 9.0) untuk pengolahan data.

Dari perhitungan distribusi kepuasan pelanggan dan perhitungan korelasi antar dimensi dengan kepuasan menyeluruh terdapat ketimpangan antara kineria PT KAI dengan yang sebenarnya diinginkan pelanggan untuk ditingkatkan. Dari tiga aspek yang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan peIanggan hanya dimensi profesionalisme saja yang mendapat nilai di atas 3 yaitu 3.1453. Dimensi tingkat harga bernilai 2.8462 dan ketepatan waktu bernilai 2.6709 yang merupakan nilai terburuk di antara seluruh dimensi kepuasan peIanggan. Prioritas perbaikan pelayanan harus diarahkan pada ketiga dimensi ini.

Namun demikian pada pengukuran terhadap pengendalian pelayanan terhadap dimensi profesionalism, timeliness, dan price menunjukkan hasil yang masih dalam batas kendaIi. Kemudian pelanggan masih menganggap PT KAI (kereta Argo) memberikan nilai Iebih dibanding transportasi massa Iainnya.

PT KAI berhasil meraih nilai pelanggan (customer value) terhadap fasilitas, pelayanan, dan tingkat harga kereta api karena strategi yang tepat dari PT KAI dalam pengembangan konsep KA argo yang terencana dan mempertimbangkan potensi pasar. Dengan kata Iain PT KAI cukup jeli untuk bermain di wilayah strategis dengan memberikan produk yang seimbang dengan target sasaran.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai berbagai status badan hukum memiliki pengaturan yang berbeda mengenai jenis Hak Pakai yang dapat diperoleh dalam kaitannya dengan perkembangan Djawatan Kereta Api DKA hingga akhirnya menjadi PT. KAI Persero dan mengenai peralihan kekayaan perusahaan-perusahaan tersebut ditinjau dari perspektif keuangan negara, salah satunya adalah tanah dengan Sertipikat Hak Pakai No. 47/1988 a/n Kementerian Perhubungan c.q Perusahaan Jawatan Kereta Api PJKA . Terakhir dijelaskan pula prospek Surat Penunjukkan Rumah SPR yang dimiliki oleh warga di Manggarai, Jakarta Selatan untuk dapat dimohonkan hak oleh pemegangnya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, meneliti dan meninjau bangunan dan tanah, serta apakah pemeliharaan data pendaftaran tanah diperlukan dalam kaitannya dengan Sertipikat Hak Pakai No. 47/1988, dimana hal tersebut dicapai dengan metode penelitian yuridis-normatif. PJKA sebagai unit kerja Kementerian Perhubungan pada masa itu dapat memperoleh Hak Pakai Khusus dan PT KAI Persero sebagai BUMN hanya dapat memperoleh Hak Pakai Umum. Rumah dan tanah dengan SHP No. 47/1988 merupakan aset Negara yang secara yuridis-normatif hak dan dan kewajibannya berada pada Kementerian Perhubungan sebagai Pemegang Hak Pakai dan Pengguna Barang, Dan harus dilakukan permohonan hak atas tanah dan bangunan diatasnya yang warga huni untuk kepastian dan perlindungan hukum.

---

This research studies how various legal entities have different regulations regarding the Right to Use Title that one could attain in relation to the transformation from Djawatan Kereta Api DKA to PT KAI Persero and the assets transfer between the legal entities analyzed from the perspective of national finance, one of them being the Right to Use Title No. 47 1988 on behalf of Ministry of Transportation c.q PJKA Train Service Company . Also being studied the possibility of the existing Residence Appointment Letter Surat Penunjukkan Rumah for the residents in Manggarai, South Jakarta to apply for ownership rights. The purpose of this research is to study and to review the ownership of the buildings and the land, and if maintainance of land registration is required regarding the Right to Use Title No. 47 1988, in which normative juridical method is being applied. PJKA as a previous unit of Ministry of Transportation could attain Special Right to Use Title while PT KAI Persero as a State Owned Enterprise could only attain General Right to Use Title. The buildings, and the Right to Use Title No. 47 1988 are national assets, which the Ministry of Transportation holds the the rights and obligations normatively as the Right to Use Title holder and the asset user. And ownership right application is needed for the land and the buildings occupied by the residents in attaining assurance and legal protection.

Abstrak :
Sebagai perusahaaan transportasi yang sudah berdiri sejak era Hindia Belanda, PT. Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) memiliki banyak arsip vital yang berusia ratusan tahun, namun kondisi arsip yang dimiliki banyak yang sudah rapuh dan mudah rusak. Penelitian ini membahas bagaimana kegiatan preservasi arsip era Hindia Belanda yang dilakukan oleh Corporate Document Management PT. KAI (Persero) mulai dari tahap preventif maupun kuratifnya. Sebagai sebuah BUMN, PT. KAI (Persero) mengadopsi beberapa aturan, salah satunya adalah Undang-Undang (Undang-Undang) dan juga Peraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia (PERKA ANRI). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan preservasi terhadap arsip vital era Hindia Belanda di PT. KAI (Persero), agar arsip vital yang sudah berusia tua itu tetap dapat digunakan untuk kepentingan bisnis perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan yang dipilih adalah pengelola arsip di PT. KAI (Persero) yang mengerti bagaimana pelaksanaan kegiatan preservasi di PT. KAI. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa sebagian besar aspek kegiatan preservasi arsip era Hindia Belanda di PT. KAI sudah sesuai dengan teori yang ada, namun terdapat juga perbedaan metode yang digunakan karena perbedaan kondisi arsip. ......As a transportation company that has been around since the Dutch East Indies era, PT. Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) certainly has so many vital archives that are hundreds of years old, so the condition of the archives owned by many is already fragile and easily damaged. This study discusses how the archive of the Dutch East Indies era preservation activities were carried out by Corporate Document Management PT. KAI (Persero) starts from the preventive and curative stages. As a state-owned enterprise, PT. KAI (Persero) adopted several rules, one of which is the Act (Undang-Undang) and also the Regulation of the Head of the Indonesian National Archives (PERKA ANRI). This study aims to identify the preservation activities of the vital archives of the Dutch East Indies era at PT. KAI (Persero), so that the old vital archives can still be used for the company's business interests. This study uses a qualitative approach with data collection methods used by interviews, observation, and documentation. The selected informants are archive managers at PT. KAI (Persero) who understands how the implementation of preservation activities at PT. KAI. The results of this study indicate that most aspects of the archive preservation activities of the Dutch East Indies era at PT. KAI is in accordance with the existing theory, but there are also differences in the methods used due to differences in archival conditions.

Abstrak :
Kereta api adalah salah satu moda transportasi publik yang banyak diminati warga commuter untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. PT KAI Commuter Jabodetabek menetapkan kebijakan Gerbong Khusus Wanita untuk menghindari kekerasaan dan pelecehan seksual. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi dan situasi penyelenggaraan gerbong khusus wanita pada angkutan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan wawancara mendalam (indepth interview). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengadaan gerbong khusus wanita telah terciptanya suasana transportasi yang ramah perempuan namun hanya tersedia dua gerbong, hal ini sangat tidak sebanding dengan jumlah penumpang perempuan. Dan belum mencerminkan kota ramah perempuan seperti pemikiran Kevin Lynch dan UN Women Habitat fo a better urban future. ......Rail Transportaion is one of the many modes of public transportation used by urban resident to run their daily lives. PT KAI Commuter Jabodetabek established policies about ?Special Coaches Woman? to avoid violence and sexual harassment. The objective this study is to analyze the condition and situation of "Special Coaches Woman". The approach used in this study was qualitative, with in-depth interviews. The results showed that the policy for special coaches women can create an atmosphere of friendly transportation for women, but with only two special coaches for women provided by the PT KAI this situation is for more than enough and expeded by Kevin Lynch is "good city form" and "UN Women Habitat fo a better urban future".

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai perkembangan Bangunan Pendopo dari bangunan Villa Maria menjadi Kantor Pusat PT KAI. Pada Bangunan Pendopo hingga saat ini masih dipergunakan sebagai kantor administrasi perkeretaapian dan telah mengalami adaptasi setelah ditetapkan menjadi cagar budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi dalam adaptasi Bangunan Pendopo Kantor Pusat PT KAI serta menganalisis kesesuaian penerapan adaptasi yang sudah dilakukan dengan prinsip dan regulasi hukum yang berlaku. Metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis didapatkan bahwa adaptasi mempengaruhi adanya perubahan fungsi ruang pada Bangunan Pendopo dan terdapat 3 bentuk adaptasi yang dilakukan, yaitu adaptasi dalam perubahan material, adaptasi dalam penambahan, dan adaptasi dalam pengurangan. Adaptasi dalam bentuk perubahan material dan penambahan pada Bangunan Pendopo telah sesuai dengan prinsip-prinsip adaptasi. Sedangkan bentuk pengurangan mengakibatkan merosotnya nilai penting yang terkandung dalam bangunan. ......This paper discusses about the transformations of the Pendopo Building from Villa Maria building into the Central Office of PT KAI. The Pendopo building is still used as a railway administration office and has undergone adaptations after being a cultural heritage. This study aims to determine the changes that have occurred in the adaptation of the Pendopo building and to analyze whether the implementation of the adaptation that has been carried out in the cultural heritage building is in accordance with the adaptation principles and legal regulations. The method used is descriptive analysis starting from data collection, data analysis, interpretations, and conclusions. The results of the analysis found that adaptation affects changes in the function of space in the Pendopo Building and there were 3 forms of adaptation carried out in the Pendopo buildings, that is adaptation in material changes, adaptation in additions, and adaptation in reductions. Adaptation in the form of material changes and additions to the Pendopo building is in accordance with the adaptation principles. While the form of reduction results in a decline in the important value contained in the building.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai penyertaan modal negara khususnya yang berbentuk barang milik negara kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan mengenai peralihan kekayaan badan usaha dari Djawatan Kereta Api sampai PT KAI. Dalam penyelenggaraan kegiatan perkeretaapian selama ini masih terdapat beberapa barang milik negara berbentuk tanah atau bangunan yang belum disertakan melalui Peraturan Pemerintah. Selain itu perubahan bentuk dari Perusahaan Jawatan (Perjan) ke Perusahaan Umum (Perum) tidak otomatis mengalihkan kekayaan PT KAI karena Perjan merupakan badan hukum publik sedangkan Perum merupakan badan hukum privat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan mengaitkan Peraturan Pemerintah tentang perubahan bentuk Perusahaan Kereta Api dan Penyertaan Modal Negara pada PT Kereta Api dengan teori keuangan negara dan pemisahan kekayaan negara. Penyertaan modal negara kepada Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk barang milik negara wajib melalui mekanisme Pemindahtanganan barang milik negara dan wajib dimuat di dalam Peraturan Pemerintah agar penyertaan modal negara sah secara hukum. Langkah yang harus dilakukan adalah Kementerian Perhubungan harus melakukan penertiban barang milik negara terhadap aset yang belum beralih ke PT KAI, sedangkan bagi PT KAI harus meminta dilakukannya penyertaan modal negara terhadap aset yang belum jelas statusnya melalui Peraturan Pemerintah. ......This thesis mainly discuss how the inclusion of state capital, especially in the form of state-owned property to PT Kereta Api Indonesia or PT KAI and about the goods switchover since Djawatan Kereta Api to PT KAI. That being said, there are some state-owned property in the form of land and buildings that are still not being switched over. Moreover, the change of shape from Perusahaan Jawatan or Perjan to Perusahaan Umum or Perum does not automatically transfer the asset to PT KAI because Perjan is a public legal entity, while Perum is a private public legal entity. This thesis use normative juridical method by analyzing the rules about the change of shape of the Railway Company and state capital inclusion on PT KAI to theories about state finance and the separation of state goods. The inclusion of state capital in the form of goods towards the state-owned company must be done through a transfer mechanism of state-owned properties and need to be written in a government regulation to make those inclusion legally acclaimed. The Ministry of Transportation need to audit all of the state-owned properties that are yet to be transferred to PT KAI, while PT KAI must be pushing for a government regulation which includes state capital towards unidentified assets.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen selaku pengguna jasa transportasi kereta api dengan sistem pengoperasian tunggal di wilayah Jabodetabek. Penerapan sistem pengoperasian tunggal atau lebih dikenal dengan Commuter Line merupakan salah satu upaya dari PT. KAI Commuter Jabodetabek untuk memperbaiki serta meningkatkan pelayanan kepada konsumen pengguna jasa kereta api. Namun, pada awal penerapan sistem yang baru ini, terdapat banyak permasalahan di dalam penyelenggaraan perkeretaapian, di antaranya sarana dan prasarana perkeretaapian yang kurang memadai dan pelayanan yang belum maksimal. Oleh karena itu, penegakan peraturan dan kerjasama dari penyelenggara jasa, dan masyarakat sangatlah penting.

---

This thesis studied about legal protection for consumers as passengers of railways transportation with single operation system at Jabodetabek. The implementation of this system, which is better known as Commuter Line, is an effort from PT. KAI Commuter Jabodetabek to improve their service quality for railways passengers. However, at the beginning of the implementation of this system, there are a lot of problems such as inadequate facilities and infrastructure, and poor service. Therefore, enforcement of consumer law protection and cooperation between the consumer, and services operator are very important.

Abstrak :
Di Indonesia, pelecehan seksual masih kerap terjadi di ruang-ruang publik terutama di dalam transportasi umum seperti kereta. Berbagai media daring pun memberitakan kasus pelecehan seksual yang terjadi di kereta rel listrik (KRL) maupun kereta api di bawah naungan PT KAI ini. Meskipun kasus pelecehan seksual di KRL dan kereta api yang diberitakan sama, masing-masing media menyajikan berita ini secara berbeda yang menghasilkan realitas yang berbeda pula. Berangkat dari hal ini, penulis melakukan analisis teks pemberitaan di media daring yang berfokus melihat bagaimana media Kompas dan Detik melakukan framing pada wacana berita kasus pelecehan seksual di KRL dan kereta api. Dari analisis tersebut, penulis juga ingin melihat bagaimana tone berita yang dihasilkan framing media Kompas dan Detik terhadap kasus pelecehan seksual di kereta ini membentuk persepsi khalayak akan reputasi PT KAI. Berdasarkan analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa kedua media melakukan framing berita dengan mengambil sudut pandang serta menekankan aspek tertentu yang berbeda satu sama lainnya. Kompas menyajikan berita kasus pelecehan seksual di kereta dengan menggunakan perspektif yang berpihak pada KAI. Sementara itu, Detik menyajikan berita kasus pelecehan seksual ini menggunakan perspektif yang berpihak pada pemangku kepentingan PT KAI, terutama pengguna layanan kereta dan publik. Hal ini menunjukkan, tone berita yang dihasilkan Kompas cenderung positif dibandingkan tone berita dalam media Detik yang cenderung negatif. Sehingga kedua media melakukan framing berita secara berbeda yang menghasilkan realitas yang kontradiktif terkait kasus pelecehan seksual di kereta. Hal ini juga menjadi temuan bahwa framing oleh media dapat membentuk bagaimana persepsi masyarakat terhadap reputasi perusahaan PT KAI sebagai penyedia layanan transportasi umum kereta berdasarkan realitas yang ditampilkan di media. ......In Indonesia, sexual harassment cases often happen in public transportation such as public trains. Several online medias cover these sexual harassment cases in public train provided by PT KAI. Although these medias cover the same cases of sexual harassment in public train of PT KAI, each media has different ways of serving the information regarding the cases, leading to different reality captured in the mind of their audiences. Therefore, the author conducted a text analysis in online media Kompas and Detik to see how both media frame their news report regarding the sexual harassment cases that took place in public train. From this text analysis, the author would also gain insights on how the tone of the news produced by Kompas and Detik through their framing regarding the sexual harassment cases in public train has shaped the public's perception toward corporate reputation of PT KAI. Based on the analysis conducted, the author found that these two media framed the news by taking a different point of view and emphasizing certain aspects that were different from each other. Kompas presents news regarding cases of sexual harassment in trains using a perspective that is in favor of PT KAI. Meanwhile, Detik presents the news of this sexual harassment cases using a perspective that favors PT KAI stakeholders, especially train service users and the public. This finding shows that the tone of news produced by Kompas tends to be positive compared to the tone of news produced by Detik that tends to be negative. Thus, Kompas and Detik as online media framed the news differently which resulted in contrast realities shown on each media related to cases of sexual harassment in the train. Other than that, the author found that framing by the media could shape how the public perceives the reputation of PT KAI as a provider of rail public transportation services based on the reality shown in the media.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang pengaruh employee customer orientation elemen needs dan enjoyment terhadap kepuasan karyawan dan konsumen, yang juga dimediasi oleh organizational customer orientation dan corporate brand personality, dengan mengambil studi kasus PT KAI Commuter Jabodetabek. Studi ini memiliki dua tipe responden, yaitu karyawan PT KAI Commuter Jabodetabek dan konsumen pengguna commuter line di wilayah Jabodetabek. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis structural equation modeling dengan metode partial least squares dengan software SmartPLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa employee customer orientation mampu memengaruhi kepuasan karyawan dan konsumen, namun terdapat hasil yang berbeda karena ada yang memengaruhi secara langsung, maupun melalui efek mediasi. ...... This research discuss about the effect of employee customer orientation needs and enjoyment element towards organizational customer orientation and corporate brand personality, taken PT KAI Commuter Jabodetabek as its case study. This research has two types of respondents, which are employee of PT KAI Commuter Jabodetabek and consumer of commuter line. Partial least squares analysis with SmartPLS software has been used to process the data. The result of this research shows that employee customer orientation has a significant effect to employee/customer orientation directly or indirectly by mediation effect.