Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pola pembangunan perumahan yang tetah dilakukan di Kota-kota besar dan menengah hanya mampu memenuhi sekitar 15 % dari jumlah kebutuhan rumah yang ada. Hal Ini berarti 85 % kebutuhan rumah disediakan sendiri oleh masyarakat sesuai kemampuannya sendiri, meskipun sedikit ditunjang oleh pemerintah dengan memberikan beberapa kemudahan. Perumahan yang dihasilkan umumnya dari segi kualitas kurang bahkan tidak memenuhi syarat sebagai perumahan Iayak huni (Kantor Menpera, 1996). Kebijaksanaan dan program-program perumahan umumnya dikonsepsikan dari sudut supply dengan segala implikasinya. Pola penanganan ini yang tadinya khusus dirancang untuk memecahkan permasalahan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah ternyata akhirnya justru menghasilkan perumahan di Iuar jangkauan daya beli masyarakat yang berpenghasilan rendah. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi bagi penyempurnakan kebijakan pembangunan perumahan yang ada. Tujuan khusus penelitian adalah : (1) mengetahui kondisi fisik rumah dan lingkungan yang dihasikan, (2) Mengetahui persepsi penghuni terhadap rumah dan lingkungan yang dihasilkan dihasilkan dengan kondisi perumahan sebelumnya, (3) Mengetahui kualitas hidup penghuni, (4) mengetahui kebutuhan penghuni Serta masalah-masalah sosial, ekonomi yang ada dalam mengelola perumahannya, (5) mengetahui faktor-faktor yang berperan dalam pengelolaan perumahan yang dibangun melalui pendekatan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Ekspos Fakto dikombinasikan dengan wawancara berstruktur dan observasi Iapangan. Untuk melengkapi pertanyaan-pertanyaan dilakukan wawancara mendalam terhadap kelompok responden yang dipilih.

Abstrak :
Masalah Hipotik ini di dalam KUH Perdata diatur dalam Buku II titel 21, di mana pengertian tentang Hipotik ini disebutkan dalam pasal 1162, yaitu bahwa Hipotik adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan. Salah satu bagian dari Hipotik yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini yaitu tentang "Roya Hipotik", yang jika dihubungkan dengan pembangunan perumahan KPR BTN/Real Estate adalah sangat penting artinya. Karena dalam rangka pembangunan perumahan KPR BTN/Real Estate, lembaga jaminan Hipotik ini umumnya dipergunakan untuk meminta kredit dari Bank baik oleh developer maupun pembeli rumah. Setelah mereka melunasi hutangnya maka barulah Hipotik tersebut hapus. Penghapusan Hipotik itu wajib dicatat di Badan Pertanahan setempat demi untuk kepastian hukum dan agar dapat diketahui oleh umum tentang status tanah yang tidak lagi dibebani Hipotik. Pelaksanaan pencatatan penghapusan Hipotik itulah yang disebut dengan " Roya Hipotik’. Selanjutnya, agar pembahasan masalah ini tidak terlampau luas maka oleh penulis hanya akan dibahas khusus untuk "Roya Hipotik Pada Pembangunan Perumahan Pondok Hijau Permai Di Kecamatan Bekasi Timur, Kabupaten Bekasi" saja.

Abstrak :
Tren pembangunan perumahan berkelanjutan yang diberi label green semakin naik dikalangan pengembang dan juga masyarakat. Salah satu manfaat yang diperoleh pengembang dengan menerapkan konsep green adalah sebagai pendorong terjadinya market driven yang lebih besar. Hal ini menjadi strategi baru developer untuk meraih profit. Tetapi hal ini tidak menjamin bahwa perumahan yang mereka bangun sudah memenuhi konsep pembangunan berkelanjutan maka dari itu penelitian ini dibuat untuk meneliti seberapa besar penerapan pembangunan berkelanjutan telah diterapkan. Dengan menggunakan sertifikasi world green building council dari negara Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Amerika didapatkan bahwa pada perumahan x hanya mendapatkan penilaian 34 untuk Greenship Indonesia, 21 untuk GBI Malaysia, 22.5 untuk Green Mark Singapura, dan 7.7 untuk LEED Amerika. ......The development trend of sustainable housing that is labeled green getting up among developers and communities. One of the benefits obtained by applying the concept of green development is greater market driven. This has become a new strategy to achieve a profit for developer. But this does not guarantee that the housing they built has fulfilled the concept of sustainable development and therefore the study was made to examine how much the implementation of sustainable development has been applied. By using certification from World Green Building Council of state of Indonesia, Malaysia, Singapore, and USA found that in the Housing X only get ratings 34 for Greenship Indonesia, 21 for GBI Malaysia, 22.5 for Green Mark Singapore, and 7.7 for LEED USA.

Abstrak :
Kebijakan penguasaan tanah skala besar untuk pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kebijakan Pemerintah ORDE BARU yang berbasis paradigma pertumbuhan ekonomi telah mendorong investor menanam modalnya di sektor perumahan dan permukiman. Konsekuensi Iogis dari kebijakan tersebut menciptakan kemudahan pengembang memperoleh tanah dalam ukuran yang Iuas, tumbuhnya perumahan baru serta hunian skala kota baru.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perumusan kebijakan penguasaan tanah skala besar untuk pembangunan perumahan dan permukiman telah sesuai dengan amanat UUPA 1960. Kemudian, apakah implementasi kebijakan tingkat operasional teiah memberikan manfaat bagi pelaku pembangunan, mendorong produktivitas tanah dan pengembangan wilayah di Kabupaten Bekasi. Selanjutnya, rekomendasi apa saja yang diperlukan bagi penyempurnaan kebijakan tersebut agar Iebih baik.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, bersifat explanatif - evaluasi dan memakai landasan teori hirarki kebijakan (Bromley, 1989) dengan studi kasus di Kabupaten Bekasi.

Kebijakan penguasaan tanah skala besar untuk pembangunan perumahan dan permukiman telah gagal mencapai sasaran yang telah diamanatkan oleh UUPA. Namun menghasilkan dampak positif terhadap program pembangunan dan permukiman di satu pihak dan dilain pihak menguntungkan bagi pengembang skala besar serta merugikan secara sosial - ekonomi bagi pemilik tanah dan masyarakat sekitar, serta menambah beban dan tanggung jawab baru bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi. Kegagalan kebijakan terletak pada Pemerintah itu sendiri, dan tidak efektifnya pelaksanaan di Iapangan.

Ketidakberhasilan kebijakan dimaksud disebabkan (a) sistim pemerintahan yang sentralisasi, (b) perumusan peraturan pelaksanaan UUPA yang kurang memadai, (c) Implementasi kebijakan yang kurang mempertimbangkan efisiensi, pemerataan, perlindungan hukum, transparan dan (d) kegagalan Pemerintah. Rekomendasi bagi penyempurnaan kebijakan yang lebih baik melalui peningkatan kapasitas Pemerintah Pusat dan Daerah: pertama, menyempurnakan dan melengkapi peraturan perundang-undangan terkait; gay, memberikan kewenangan yang besar urusan pertanahan kepada Pemerintah Daerah; dan ketiga, menyempurnakan sistim administrasi kebijakan di bidang perizinan, pengawasan dan penertiban, komunikasi dengan pengembang, sosialisasi peraturan dan pengembangan kelembagaan di tingkat operasional.

Abstrak :
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pada proses perencanaan pembangunan rumah BRR, partisipasi warga hanya terlihat pada proses pendataan, verifikasi dan validasi data kebutuhan rumah penduduk. Sedangkan pada proses pelaksanaan dan penilaian pembangunan rumah, warga tidak terlibat sama sekali. Hal ini berbeda dengan proses pembangunan perumahan yang dilaksanakan Uplink-JUB, dimana partisipasi masyarakat terlihat dengan jelas pada setiap tahapan pembangunan rumah. Umumnya respon warga terhadap rumah-rumah yang telah selesai dibangun oleh kedua lembaga tersebut, dapat diterima secara baik oleh warga. Dengan pendekatan project oriented dan target oriented dengan mekanisme kontrak terima jadi, membuat rumah bantuan BRR selesai sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Sedangkan dengan pendekatan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Uplink-JUB dalam pembangunan rumah warga di Gampong Pie, disamping proses pembangunan rumah membutuhkan waktu yang relatif lebih lama, juga realisasi penyelesaian rumah tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Akan tetapi terdapat beberapa pilihan desain untuk rumah yang dibangun oleh Uplink-JUB, sementara untuk rumah yang dibangun oleh BRR, tidak ada pilihan atas type dan desain rumah. Untuk kasus-kasus bencana alam yang memerlukan penanganan secara cepat dan tepat, supaya sesegera mungkin terpenuhinya pemenuhan kebutuhan dasar rumah bagi warga yang terkena dampak bencana, kiranya penanganan yang dilakukan oleh BRR dalam kasus pembangunan rumah di Gampong Pie dapat diterima dengan catatan bahwa pengawasan harus dilakukan secara ketat terhadap kontraktor yang membangun harus disertai beberapa alternatif pilihan type dan desain rumah dengan memperhatikan adat dan kebiasaan setempat. Karena itu untuk kasus-kasus bencana alam dalam kasus yang terjadi di Gampong Pie, terlihat penerapan konsep partisipasi dalam pembangunan rumah warga korban tsunami tidak efisien dan efektif sama sekali. Dengan adanya kendala-kendala yang dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan perumahan penduduk di Gampong Pie maka perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan untuk penyempurnaan ke depan. Karena itu sebelum membangun rumah-rumah bantuan pasca bencana, BRR sebelumnya perlu memberikan berbagai alternatif pilihan terhadap type dan desain rumah kepada warga setempat. Diperlukan juga pengawasan yang dilakukan secara ketat dan adanya transparansi selama proses pembangunan di lakukan oleh kontraktor. Sementara untuk Uplink-JUB, perlu memperhatikan penerapan partisipasi masyarakat agar tidak menghambat realisasi pembangunan rumah, mengingat rumah merupakan kebutuhan dasar, yang segera harus terpenuhi kepada warga, apalagi untuk warga korban bencana alam.

---

From the result of study, it could be concluded that on the BRR resident development plan process, community participation is merely seen on the process of data collection, verification as well as resident development assessment, in other words the community are not involved at all. This matter is different with resident development process so carried out by Uplink-JUB,which the participation of community is seen clearly on each resident development phase. In general, the response of community on the residents which have been completely built by both institutions is acceptable. Through project oriented and target oriented approach under turnkey contract mechanism, the residents so granted by BRR are completed to be built in accordance with targeted period. Meanwhile, on the basis of community participation approach so conducted by Uplink-JUB in developing community?s residents in Gampong Pie, in addition to resident development requiring relative longer period, the realization of resident completeness is not in accordance with the target as stipulated previously. However, there are several design options for the residents so built by Uplink-JUB. Meanwhile, for the residents so built by BRR, there is no option for the type and design of residents. For any natural disaster cases requiring immediate and proper handling, in order to fulfill basic requirement for any community?s residents hit by natural disaster impact, the handling conducted by BRR in the case of resident development in Gampong Pie is acceptable provided that supervision should be carried out firmly for any contractors building the residents. The said contractors should obtain several resident types and designs choices on the basis of local culture and customs. Therefore, for natural disaster cases especially so hit in Gampong Pie area, it is seen that the application of participation concept in developing the tsunami victims? residents is not efficient and effective. Due to obstruction which may impede community participation in community resident development in Gampong Pie, then it is necessary to conduct improvement efforts for the future completion. Therefore, before building post-disaster grant residents, first BRR should provide several choice alternatives for the resident type and design to the local community. It requires firm supervision and transparency whilst development process is conducted by the contractor. Meanwhile, for Uplink-JUB, it is necessary to consider application of community participation in such a way that it may not impede the realization of resident development, in viewing that resident is a basic requirement which should be necessary to be fulfilled for community especially for the community suffered due to natural disaster.

Abstrak :
ABSTRAK
1. Masalah Pokok. Pemborongan Pekerjaan dengan Pemerintah dalam hal ini Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia, mempunyai arti bahwa masyarakat juga turut serta berpartisipasi di dalam merealisir pembangunan yang sedang dilaksanakan.

2. Metode Riset. Dalam megumpulkan ba^ian-bahan yang menyangkut masalah pokok, Penulis menggunakan metode kepustakaan dan metode lapangan.

3. Hal-hal Yang Ditemukan. Perkembangan dan kemajuan dalam pembangunan menimbulkan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan hukum. Perkembangan hukum tersebut dapat dirasakan dengan terjadinya perjanjian-perjanjian yang dipergunakan sehari-hari di dalam masyarakat, antara lain perjanjian pemborongan pembangunan.

4. Kesimpulan dan Saran. Sebagai kesimpulan yang dapat Penulis kemukakan adalah; sebaiknya sanksi-sanksi dalam hal adanya wanprestasi, benar-benar dilaksanakan sebagai mana telah disetujui bersama dalam surat perjanjian pemborongan. Karena tujuan perjanijian pemborongan adalah untuk kesejahteraan masyarakat, maka hendaknya pemborongan pekerjaan itu jangan tertunda akibat adanya kenaikan harga.

Peraturan (isi perjanjian) jangan terlampau kaku ; perlu diperhatikan situasi dan kondisi waktu selama perjanjian berlangsung terutama apabila ada hal yang menghambat pelaksanaan perjanjian itu misalnya harga yang naik terus sehingga perlu eskalasi biaya.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai bagaimana implementasi kebijakan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah studi tentang Rusunawa Depok Di Kecamatan Cilangkap, Tapos, Kota Depok. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan pembangunan perumahan bagi MBR tentang program Rumah Susun Sederhana Sewa Rusunawa di Kota Depok. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah studi tentang program rusunawa Kota Depok yang berada di Kecamatan Tapos ini implementasi berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2016 belum baik karena terdapat ketidaksesuaian peraturan dengan hasil temuan di lapangan. Implementasi tersebut dikatakan belum baik karena berdasarkan peraturan tersebut karena sasaran utama penghuni rusunawa yang tidak bersedia dipindahkan ke rusunawa, hak dan kewajiban dari pengelola belum dilaksanakan secara baik karena terdapat hambatan, hak dan kewajiban dari penghuni belum dilaksanakan secara baik, larangan yang masih dilakukan oleh penghuni seperti menyewa lebih dari satu unit dan membawa kendaraan beroda empat, pemberian sanksi dilakukan oleh pengelola rusunawa tetapi terdapat beberapa pelanggaran yang tidak dijatuhkan sanksi seperti membuat keributan, membawa kendaraan roda empat dan menyewa unit hunian lebih dari satu.

---

This research discusses about how the implementation of housing development for low income society study on Rusunawa Depok In Sub Cilangkap, Tapos, Depok City . This research discusses qualitative with data completion technique that is interview and literature study. Housing for MBR on Simple Rent Rusunawa rental program in Depok City The result of this research is the implementation of housing development policy for low income people study on Depok City housing program located in Tapos Subdistrict is implemented based on Mayor Regulation No. 29 of 2016 Not good because there is a mismatch of regulations with the findings in the field. The implementation mentioned is not good because based on the regulation because the main target of rusunawa residents who can not be moved to rusunawa, the rights and authority of the manager is not implemented properly because there are obstacles, rights and duties of the residents have not been implemented properly, the prohibition is still done by Residents such as renting more than one unit and carrying a four wheeled vehicle, the funding is done by the rusunawa manager but there are some that are not dijrown like making a commotion, bring four wheeled vehicles and more than one residential unit.