Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas sengketa tanah antara Jamian dengan Kasmir dan Jamud yang berakibat pada pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 444/Kramas atas nama Indra Soewignya dan Sertipikat Hak Milik Nomor 445/Kramas atas nama Nuning Lestari. Penelitian menekankan pada perlindungan hukum bagi Indra Soewignya dan Nuning Lestari selaku pemegang sertipikat hak atas tanah yang diperolehnya dengan itikad baik. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sertipikat hak atas tanah merupakan alat pembuktian yang kuat, bukan alat pembuktian yang mutlak karena selalu terdapat kemungkinan pemegangnya digugat oleh pihak lain yang merasa berkepentingan serta tidak adanya perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat hak atas tanah yang telah memperolehnya dengan itikad baik.

---

The focus of this study is land dispute of Jamian versus Kasmir and Jamud implicated to the revocation of Certificate of Right of Ownership Number 444/Kramas owned by Indra Soewignya and Certificate of Right of Ownership Number 445/Kramas owned by Nuning Lestari. The study impress to the law protection for Indra Soewignya and Nuning Lestari, having being a good-willed land owner. This research is juridis normative by descriptive typology. The reseacher suggests that the owner of land certificate sought by the possibility of accusation by another party towards the land owner of unlegal ownership and no law protection is found upon the land owner carrying good wills.

Abstrak :
Kegiatan Pendaftaran Tanah bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang tanah serta memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah mengenai kekuatan pembuktian sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat, akan tetapi sertipikat bukan merupakan alat pembuktian yang mutlak karena selalu terdapat kemungkinan pemegang haknya digugat oleh pihak lain yang merasa sebagai pemegang hak yang sebenarnya. Tesis ini membahas mengenai sengketa tanah antara Antjin Ganton dengan Pemerintah DKI Jakarta yang berakibat pada pembatalan sebagian bidang tanah atas Sertipikat Hak Pakai Nomor 32/Kelapa Dua Wetan atas nama Pemerintah DKI Jakarta. Penelitian menekankan pada kepastian hukum terhadap suatu sertipikat hak atas tanah yang dinyatakan batal untuk sebagian luas bidang tanah. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa meskipun suatu sertipikat dinyatakan batal untuk sebagian luas bidang tanah, namun sertipikat induknya setelah dikurangi dengan sebagian luas bidang yang menjadi sengketa, tetap merupakan alat pembuktian yang kuat.

---

Land registration act intends to compile and provide the complete information regarding a parcel of land and gives legal certainty to the rights holder in certificate as a strong proof tool. But the certificate is not an absolute proof tools because there is always possibility to others who can prove as the original rights holder to claim the land by the suit. The thesis discusses and analyses about the dispute between Antjin Ganton versus Government of DKI Jakarta that conduces a partial revocation of Use Rights Certificate number 32/Kelapa Dua Wetan on behalf of Government of DKI Jakarta. The research emphasizes to a legal certainty of a land certificate that revoked partially of its broad. This research used a normative juridical method with the descriptive typology. The result concludes that even a certificate has been partially revoke, the main broad of certificate after reduced by the revocation part in the dispute, is still a strong proof tool.

Abstrak :
Pendaftaran tanah di Indonesia bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dengan memberikan sertipikat sebagai tanda bukti haknya. Namun dalam penerbitannya seringkali membawa akibat hukum bagi para pihak. Salah satu contohnya terdapat penerbitan sertipikat oleh Kantor Pertanahan yang secara yuridis kawasan tersebut adalah kawasan hutan dan belum mendapat keputusan pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan. Akibatnya, terjadi tumpang tindih antara areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman dengan Izin Usaha Perkebunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kurang menunjangnya data fisik dimana belum terdapatnya sistem update peta secara otomatis atas segala tindakan hukum yang dilakukan pemerintah sehingga menyebabkan kekeliruan dalam mengambil suatu kebijakan. ......Land registration in Indonesia aims to ensure legal by giving a certificate. However in issuing the certificates often carry legal consequences for the parties. One example is the presence of dispute of the issuance of the certificate by the Land Office, which legally the region is forest area and has not, received a decision the forest area release from the Minister of Forestry. Due to this, there is an overlap between the areas of Business License Utilization of Forest Plants with Plantation Business and the rights over the land. The method used in this research is normative juridical research using secondary data. This study concluded that the lack of support that the physical data which has not been the presence of the map automatically updates the system for any legal action taken by the government, causing an error in taking a policy.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kasus tanah adanya keberatan dari ahli waris H. Musa b. Toyib terhadap terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 456/Senayan,457/Senayan, 458/Senayan atas nama PT.Graha Metropolitan Nuansa yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 11 Mei 1983 No.10/- /1983/Kebayoran Baru, Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 8 Oktober 1988 No.84 dan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak tanggal 20 April 1990 No.207. Dimana sebagian berasal dari tanah bekas Girik C 568 Persil 19a D.II seluas 2.338 m² tercatat atas nama H. Musa b. Tojib yang tidak pernah dijual kepada H. Abdul Azis b. Marzuki. H. Abdul Aziz bin H. Marzuki telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah telah, melakukan tindak pidana: Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik,Menggunakan akta palsu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya,Menyuruh membuat surat palsu dan Menggunakan surat palsu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Tesis ini difokuskan pada pembatalan sertipikat hak atas tanah karena cacat hukum administrasi, Pejabat Tata Usaha Negara dalam membatalkan produknya, dan kewenangan BPN RI dalam menyelesaikan kasus ini. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi Preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pejabat Tata Usaha Negara dapat membatalkan produknya apabila terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan Tata Usaha Negara, hal ini sesuai dengan sistem pendaftaran tanah di Indonesia yaitu sistem publikasi negatif mengandung unsur positif dimana sertipikat hak atas tanah merupakan alat pembuktian yang kuat, bukan alat pembuktian yang mutlak karena selalu terdapat kemungkinan pemegangnya digugat oleh pihak lain yang merasa berkepentingan serta Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam menyelesaikan kasus tanah ini dapat melakukan perbuatan hukum pertanahan berupa pembatalan dan atau penerbitan sertipikat Hak Atas Tanah.

---

ABSTRACT
This thesis discuss about the case of any objection land from the heirs of H. Musa b. Toyib against certificate issuance of Right to Build Nomr 456/Senayan, 457/Senayan, 458/Senayan on behalf PT.Graha Metropolitan Nuansa obtained based on Deed of Buy & Sell dates May 11, 1983 New No.10/-/1983/Kebayoran, Deed of Waiver Land dates October 8, 1988 Number 84 and Deed of Displacement rights and handover dates 20 April 1990 Number 207. Where is partly derived from a used land girik C 568 Persil 19a with an area of 2,338 m² D.II registered in the name of H. Musa b. Tojib who never be sold to H. Abdul Aziz b. Marzuki. H. Abdul Aziz bin H. Marzuki have been proven legally and convince guilty of committing a criminal act: Telling inserting fake information into an authentic deed, Using a fake certificate as if its contents matches the actual thing, Telling a fake letter and Using a fake letter as if the letter was authentic and not falsified. This thesis focussed on cancellation the certificate of the land because disabled administrative law, State Administrative Officials in canceling its products, and BPN RI authority. This research use method normative with a typology Prescriptive. The research concludes that State Administrative Officials may cancel its products if there are disabled in the issuance of the administrative law State Administrative decisions, It is appropriate with a system of land registration in Indonesia that is system of negative publication where certificate containing positive elements of land rights a strong evidentiary tools, not a absolute evidentiary tool because there is always possibilities being sued by the holder other parties who feel concerned well as National Land Agency of the Republic of Indonesia in resolving land cases can conduct a legal act in the form of National land or issuance of a certificate cancellation and land Rights.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas sengketa penerbitan sertipikat hak atas tanah yang didasarkan pada akta hibah sehingga terjadi tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah. Penelitian menekankan pada prosedur permohonan hak pada saat pendaftaran tanah pertama kali. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akta hibah tanah yang dibuat di hadapan Notaris adalah untuk tanah-tanah yang belum mempunyai hak atau belum bersertipikat serta terdapat cacat prosedur pada proses pendaftaran tanah pertama kali yang berakibat pada pembatalan sertipikat hak atas tanah. Sertipikat hak atas tanah merupakan alat pembuktian yang kuat, bukan alat pembuktian yang mutlak karena selalu terdapat kemungkinan pemegangnya digugat oleh pihak lain yang merasa berkepentingan, sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Tidak ada perlindungan hukum kepada pihak yang sudah terdaftar namanya di dalam sertipikat hak atas tanah sehubungan dengan telah dibatalkan dan dicabutnya sertipikat hak atas tanah secara sepihak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the dispute over the issuance of the land certificates that was based on a grant deed resulting in an overlapp of land rights. The study emphasizes the procedures of the first land registration. The research employs normative juridist method with descriptive analysis. The study concluded that the grant deed of the land made before a Notary only covered unregistered or uncertificated land and procedural errors of the first land registration resulted in the revocation of the land certificate. Land certificates is a convincing evidence, but not the absolute evidence as there is always a possibility for the holder to be sued by other parties with interest, as stipulated in Article 32 paragraph 1 of Government Regulation No. 24 of 1997. There is no legal protection to those who have already registered as owner of the land in regard to the unilateral cancellation and revocation of the land certificate by the State Administrative Tribunal.