Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBanyak orang tidak mengenal istilah Perwakilan, Kuasa dan Pemberian Kuasa dengan benar. Tidak hanya masyarakat umum tetapi dari kalangan profesi seperti Advokat, Notaris, Penyidik, Jaksa dan Hakim juga masih kurang memahami arti dari istilah tersebut. Kekurangpahaman mereka ini lebih banyak karena kurangnya waktu yang dipergunakan untuk meneliti arti dari istilah-istilah tersebut.Hadirnya tesis ini diharapkan dapat membantu pembaca yang membutuhkan pengertian yang sesungguhnya akan arti dari penggunaan istilah Perwakilan, Kuasa dan Pemberian Kuasa. Tidak hanya pengertian teoretis yang disajikan, tetapi disampaikan juga contohcontoh kasus yang sudah menjadi kasus di pengadilan berikut dengan analisa solusi dari penulis.Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis telah berupaya secara maksimal untuk meneliti penggunaan istilah tersebut, sehingga diharapkan setelah membaca tesis ini, pembaca akan mengerti arti dari istilah tersebut dan penggunaannya dapat dilakukan oleh pembaca secara tepat.

---

Abstract

Many people do not familiar with the terms of Representation, Authorization and Authorization Provision correctly. Not only the public but also the professions as an Advocate, Notary, Investigator, Prosecutor, and Judge still do not understand the meaning of the term. Their lack of understanding is more due to lack of time needed to examine the meaning of those terms.

The presence of this thesis is expected to help the reader who requires a real understanding of the meaning of using the term Representation, Authorization and the Authorization Provision. Not only presented a theoretical sense, but also presented examples of cases that have been the case in court along with the analytical solution of the author.

With all the limitations that exist, the authors have attempted to investigate the use of the terms in maximum, so hopefully after reading this thesis, the reader will understand the meaning of these terms and the reader can make their use exactly."

"Tesis ini membahas mengenai eksistensi Surat Kuasa Memasang Jaminan Fidusia (SKMJF) yang diberlakukan di PT. Bank UOB Indonesia (Bank UOB Indonesia). Hasil penelitian dalam penulisan ini yaitu Pengikatan jaminan untuk barangbarang yang dapat diikat dengan jaminan fidusia, dalam prakteknya di Bank UOB Indonesia, tidak selamanya menggunakan Akta Jaminan Fidusia (AJF), akan tetapi kadang-kadang diikat dengan SKMJF yang dibuat dengan akta dibawah tangan. Eksistensi pengikatan jaminan dengan SKMJF diantaranya dilakukan untuk barang jaminan berupa mesin. Hal tersebut disebabkan pembelian mesin dilakukan secara indent. Oleh karena tidak dapat dipastikan bahwa debitur dapat hadir kembali untuk menandatangani AJF dihadapan Notaris pada tanggal tibanya mesin yang dibiayai oleh Bank UOB Indonesia. Berdasarkan SKMJF tersebut pihak bank disamping sebagai pihak pemberi kuasa juga sebagai pihak penerima kuasa dalam AJF. Dengan SKMJF tersebut, jaminan fidusia tidak didaftarkan, sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum bagi Bank UOB Indonesia. Berdasarkan Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Fidusia dalam hal debitur pemberi fidusia cidera janji maka bank UOB Indonesia tidak berkedudukan sebagai kreditur preferen yang berhak diutamakan pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek jaminan fidusia dari kreditur lainnya.

---

The Thesis to study the existence of Power of Attorney to Impose Fiduciary Right which applied at PT Bank UOB Indonesia (Bank UOB Indonesia). Result of research in this article is to impose of security agreement for collateral which able to be imposed by fiduciary right that in the fact at Bank UOB Indonesia, not longer with Deed to Impose Fiduciary Right but some cases to be imposed by the Power of Attorney to Impose Fiduciary Right which made in gentle agreement. The existance of Power of Attorney to Impose Fiduciary Right for machine collateral. Its caused purchase of machine conducted with indent and cannot to be made sure that debtor able re-attend to sign Deed to Impose Fiduciary Right before Notary on date of machine arrives which financed by Bank UOB Indonesia. Based on Power of Attorney to Impose Fiduciary Right whereby Bank besides as principal also as Attorney in Deed of Securiry of Fiduciary Power of attorney is not registered therefore BANK UOB Indonesia as the principal didn't receive any legal protection. Based on Article 20 and 21 of Law of Fiduciary that in case of debtor default on credit agreement, Bank UOB Indonesia as preference creditor entitle to be prioritized for payment from sale result of collateral then other creditor."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisa ketentuan Undang-Undang atas Sengketa Surat Kuasa 3 Juni 2003 dan penyelenggaraan RUPSLB 17 Maret 2005 dan RUPSLB 18 Maret 2005 PT. CTPI dalam Putusan MA No. 238/PK/Pdt/2014. Penelitian yuridis normatif ini memakai metode Penalaran Deduktif dari Soetandyo Wignjosubroto dan menggunakan sumber hukum Undang-Undang, Yurisprudensi, buku-buku teori hukum, surat kabar, dan kamus. Temuan inti menyatakan Surat Kuasa Yang Tidak Dapat Ditarik Kembali tidak diperbolehkan, dan dapat ditarik melalui cara berakhirnya Pemberian Kuasa (Psl. 1813-1819 KUHPer) dan Perikatan (Psl. 1381- 1403 KUHPer). Namun demikian penarikan Surat Kuasa 3 Juni 2003 tidak dibenarkan karena tidak ada tanda bukti bahwa penerima kuasa telah mengetahui tentang penarikan ini (Psl 1818 KUHPer). Penelitian juga menunjuk RUPSLB 17 Maret 2005 cacat formil karena melampaui tenggang waktu pengesahan Kementrian dalam pendaftaran dan pengumumannya; begitu pula RUPSLB 18 Maret 2005 yang tidak mengirimkan undangan 14 (empat belas) hari sebelumnya kepada pemegang saham (Ps 68 jo. 69 UU PT 1995). Disarankan untuk penarikan surat kuasa selalu dilengkapi dengan tanda terima tertulis telah diketahui penerima kuasa, dan penerima kuasa yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi sesuai Psl. 1812 KUHPer. RUPS hendaknya diselenggarakan sesuai Anggaran Dasar yang mematuhi ketentuan UU Perseroan Terbatas dalam pemanggilan, penyelenggaraan, pendaftaran, dan pengumumannya. RUPS yang mencakup agenda pembayaran hutang pribadi pemegang saham disarankan mengadakan perjanjian subrogasi terpisah antara investor dan pemegang saham untuk kepastian perpindahan hak kreditur ke investor (ps. 1400 KUHPer).

---

The thesis analyzes the legal dispute of Irrevocable Power of Attorney 3rd June 2003, EGM 17th March 2005, and EGM 18th March 2005 of PT. CTPI in the Supreme Court Decision No. 238/PK/Pdt/2014. This legal normative research utilizes Logical Deductive method by Soetandyo Wignjosubroto with resources including Constitutional Law, Jurisprudence, newspapers, dictionary, as well as books and journals on law. The finding notes that Irrevocable Power of Attorney is not in alignment with the law; it can therefore be revoked in methods described in Art. 1813-1819 KUHPer and in Art. 1381-1403 KUHPer governing the termination of Power of Attorney and Contract respectively. That being said, the Irrevocable Power of Attorney 3rd June 2003 was not properly revoked due to lack of evidence that the beneficiary knew of its termination (Art. 1818 KUHPer). The research also notes EGM 17th March 2005 as illegal because it surpassed the time frame to be registered and announced (Art. 21 jo. 22 Company Act 1995); so was EGM 18th March 2005 that failed to mail its invitation 14 (fourteen) days beforehand to its shareholders (Art. 68 jo. 69 Company Act 1995). It is advised that the revocation of Power of Attorney should be accompanied by written notification signed by the beneficiary, while beneficiary that suffered losses can sue the principal for compensation in accordance to Art. 1812 KUHPer. EGM that covers payment of shareholders? personal debt should include separate and clearly stated subrogation agreement between investor and shareholders to ensure transfer of creditors? rights to the investor (Art. 1400 KUHPer). EGM should attend to the Company Act in all process of invitation, execution, registration, and announcement."

"Dalam suatu pemberian kuasa mutlak kerapkali terjadinya suatu penyalahgunaan keadaan, dimana salah satu pihak memanfaatkan kelemahan pihak lainnya untuk memperoleh keuntungan. Ironisnya, pemberian kuasa mutlak ini dibantu oleh dan dibuat dihadapan Notaris sebagai seorang pejabat pembuat dokumen yang otentik. Pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah bagaimanakah pelanggaran hukum dilakukan dalam suatu pemberian kuasa mutlak serta bagaimanakah konsekwensi hukum terhadap akta yang dibuat dihadapan Notaris dengan adanya penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) dalam suatu pemberian kuasa mutlak. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang didukung dengan adanya wawancara dengan pihak yang berkompeten serta dianalisis secara kualitatif sehingga menghasilkan kesimpulan secaradeduktif.Dengan demikian kesimpulannya adalah bahwa ciri khas suatu pemberian kuasa mutlak adalah bahwa pihak penerima kuasa dapat menguasai dan menggunakan objek kuasa serta melakukan segala perbuatan hukum yang secara hukum sejatinya hanya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa. Prakteknya kuasa mutlak masih digunakan dengan mengaburkan maksud dari pemberiannya. Kewenangan Notaris dalam memberikan opini atau penyuluhan hukum akan menghindari adanya suatu kedudukan yang tidak seimbang serta indikasi penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) diantara para pihak.

---

The use of absolute power of attorney is mostly related to misuse of circumstances in it, which is one party take the advantages of the weaknesses of another party. Ironically, the absolute power of attorney is helped by and made in the presence of Public Notary as a official authorized to make an authentic deed. So that at issue in this thesis how violations of the law conducted in a giving absolute power and how the legal consequences of the deed before a Public Notary with the misuse of circumstances (misbruik van omstandigheden) in a provision of absolute power. The research is done in the form of normative juridical using secondary data that is supported by the interviews with the competent authorities and analyzed qualitatively so as to produce a deductive conclusion.

Thus the conclusion of this research that the hallmark of absolute power is a gift that the recipient can master the power and authority to use objects and perform all legal actions that may be legally true can only be done by the authorizer. Practice the absolute power they used to obscure the intent of the gift. Notary authority in giving opinions or legal counseling will avoid an unbalanced position as well as an indication of misuse of circumstances (misbruik van omstandigheden) between the parties."

"

ABSTRAK

Tesis ini mengkaji tentang Pemberian Kuasa yang penunjukan penerima kuasanya dilakukan oleh hakim berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 204/Pdt.G/2015/PN. Bdg, sehingga diperlukan kajian terhadap masalah tersebut dengan isu hukum yang dibahas adalah keabsahan pemberian kuasa menjual oleh hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan dan akibat hukum terhadap pelaksanaan peralihan hak atas tanah karena perintah pengadilan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dengan menggunakan data sekunder. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Hasil penelitian ini adalah Pemberian kuasa menjual oleh hakim didalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 204/Pdt.G/2015./PN. Bdg adalah tidak sah karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Akibat hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 204/Pdt.G/2015./PN. Bdg terhadap pelaksanaan peralihan hak atas tanah karena perintah pengadilan adalah Putusan tersebut dapat dilaksanakan oleh Penggugat yang dimenangkan oleh Pengadilan. Sehingga penggugat dapat melanjutkan prosedur transaksi jual beli yang langkah berikutnya adalah pembuatan akta jual beli di hadapan PPAT dengan keadaan penggugat selaku kuasa dari Tergugat 1 sebagai Pihak Penjual dan selaku kuasa dari Tergugat 2 selaku Pihak Pembeli dan selaku kuasa dari Tergugat 2 sebagai Pihak Penjual dan berkedudukan sebagai penggugat sendiri selaku pembeli. Saran dalam penelitian ini adalah Hakim seharusnya menolak Petitum Penggugat untuk memberikan Kuasa Menjual. Untuk memberikan perlindungan hukum, hakim memerintahkan Penggugat untuk mendaftarkan langsung Peralihan Hak Atas Tanah ke Kantor Pertanahan berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 125 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah  dengan melampirkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, salinan Berita Acara Eksekusi, sertipikat hak atas tanah, dan identitas penggugat.

 

Kata kunci: Pemberian Kuasa, Kuasa Menjual, Putusan Pengadilan.

---

ABSTRACT

This thesis examines the Provision of power of attorney which the appointment of the recipient is appointed by judge based on the Decision of the Bandung District Court number 204 / Pdt.G / 2015 / PN. Bdg, so that a study of the problem with legal issues is the validity of selling power by the judge based on laws and the legal consequences of the implementation of the transfer of land rights due to a court order. The method used is a normative juridical research method, namely research on legal principles using secondary data. While the data analysis method used is a qualitative method and the data collection tool used is the study of documents. The results of this study are the granting of selling power by judges in the Decision of the Bandung District Court number 204 / Pdt.G / 2015. / PN. Bdg is invalid because it contravenes the prevailing laws and regulations as well as the legal consequences of the decision of the Bandung District Court number 204 / Pdt.G / 2015. / PN. Bdg on the implementation of the transfer of land rights because the court order is that the Decision can be carried out by the Plaintiff who is won by the Court. So that the plaintiff can proceed with the sell and purchase transaction procedure, the next step is making a sale and purchase deed in front of the PPAT with the plaintiff as attorney for defendant 1 as the Seller and as attorney for Defendant 2 as the buyer and as the attorney for Defendant 2 as the Seller and domiciled as the plaintiff himself as the buyer. The suggestion in this study is that the Judge should reject the Plaintiff's Petitum to give a selling power. To provide legal protection, the judge ordered the Plaintiff to register directly the Transfer of Right to the Land Office based on Article 55 paragraph (1) Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration jo. Article 125 Regulation of the Minister of Agrarian Affairs / Head of the National Land Agency Number 3 of 1997 on Implementation Provisions of Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration by attaching an official copy of the Court's decision which has obtained permanent legal force, a copy of the Official Report of Execution, certificate of land rights, and the identity of the plaintiff.

 

Keywords: Power of Attorney, Selling Power, Court Decision.

"

"Efek yang diterbitkan dalam SCF dapat bersifat ekuitas, utang, dan/atau sukuk. Masing- masing efek memiliki sifat yang berbeda sehingga hubungan antar para pihak menjadi berbeda. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) POJK 57/2020 pemberian kuasa pada efek bersifat utang dan/atau sukuk adalah wajib, sedangkan berdasarkan Pasal 64 ayat (3) POJK 57/2020 pemberian kuasa pada efek bersifat ekuitas adalah tidak wajib. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, melakukan wawancara dengan narasumber, dan menggunakan jenis data sekunder. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa kuasa mencakup segala kebutuhan pemodal pada perusahaan penerbit. Bentuk kuasa yang seharusnya diberikan adalah secara khusus sesuai dengan pengurusan yang akan dilakukan. Pengurusan pada efek berupa saham dilakukan untuk mewakili pemodal pada proyek atau usaha termasuk dalam RUPS dan penandatanganan akta serta dokumen yang mengakibatkan hak dan kewajiban baru sehingga diperlukan pelimpahan kewenangan. Sifat dari saham, yakni kepemilikan atas sebagian nilai perusahaan, diterbitkan untuk kebutuhan pendanaan pada suatu perseroan, keberadaannya tidak dijamin, tenor tidak terbatas, dan nilainya fluktuatif. Pada efek bersifat utang dan/atau sukuk memiliki kewajiban untuk melimpahkan kuasanya dari pemodal kepada penerbit karena sifatnya merupakan kepemilikan bersama atas suatu proyek yang telah ditentukan sebagai dasar penerbitan efek. Terkait dengan pengaturan SCF yang terbatas, mengingat masuk ke sektor pasar modal. OJK mengatur melalui POJK 57/2020 yang masih kurang mengakomodir jalannya SCF secara praktik. Sehingga dengan ketiadaan aturan yang dapat digunakan oleh SCF sampai saat ini menimbulkan permasalahan salah satunya terkait pemberian kuasa. OJK perlu memberikan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberian kuasa yang diberikan pada efek bersifat ekuitas, utang, dan/atau sukuk karena kedua efek tersebut memiliki sifat yang berbeda yang mengakibatkan kewenangan dalam pemberian kuasa oleh pemodal kepada penyelenggara pun berbeda.

---

Securities issued under SCF may be equity, debt and/or sukuk. Each security has a different nature so that the relationship between the parties becomes different. Based on Article 19 paragraph (1) POJK 57/2020, the granting of power of attorney in debt and/or sukuk securities is mandatory, while based on Article 64 paragraph (3) POJK 57/2020, the granting of power of attorney in equity securities is not mandatory. This thesis uses normative juridical research methods, conducts interviews with sources, and uses secondary data types. From the results of this research, it is found that the power of attorney covers all the needs of investors in the issuing company. The form of power of attorney that should be given is specifically in accordance with the management to be carried out. Management of securities in the form of shares is carried out to represent investors in projects or businesses including in the GMS and the signing of deeds and documents that result in new rights and obligations so that delegation of authority is required. The nature of shares, namely ownership of part of the company's value, is issued for funding needs in a company, its existence is not guaranteed, the tenor is unlimited, and its value fluctuates. Debt securities and/or sukuk have the obligation to delegate the authority from the investor to the issuer because the nature is joint ownership of a project that has been determined as the basis for the issuance of securities. Related to the limited regulation of SCF, considering that it enters the capital market sector. OJK regulates through POJK 57/2020 which still does not accommodate the operation of SCF in practice. So the absence of rules that can be used by SCF until now has caused problems, one of which is related to granting power of attorney. OJK needs to provide further provisions regarding the exercise of power of attorney granted to equity, debt, and/or sukuk securities because the two securities have different characteristics which result in different authorities in granting power of attorney by investors to organizers."

"Dalam praktek hukum sehari-hari ditemui satu jenis surat kuasa dengan memakai klausul ?tidak dapat dicabut kembali? atau lebih dikenal dengan surat kuasa mutlak. Surat kuasa bentuk ini merupakan penyimpangan dari pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Dalam pasal ini diatur tentang cara pengakhiran pemberian kuasa.Hasil penelitian yang didasarkan pada kasus dimana pemegang saham yang juga Komisaris utama di PT.A.B.C memberikan kuasa kepada orang lain. Pemberian kuasa tersebut dinyatakan secara tegas bahwa surat kuasa tersebut tidak dapat dicabut, digugurkan dengan mengenyampingkan Pasal 1813 KUHPer. Yang terjadi kemudian pemberi kuasa mencabut kembali kuasanya secara sepihak melalui pencabutan kuasa yang dibuat dihadapan Notaris.Kesimpulan yang didapat dari hasil analisa adalah pencabutan kuasa secara sepihak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPer serta Yurisprudensi mengenai Pasal 1813 KUHPer yang bersifat mengatur dan tidak mengikat. Pasal 1802 KUHPer dapat pula dijadikan dasar untuk menarik kuasa manakala penerima kuasa tidak memberikan laporan atau mempertanggung jawabkan mengenai pelaksanaan kuasa-kuasa dimaksud.

---

In the daily practice of laws, irrevocable power of attorney or better known as the absolute power of attorney is found. This type of Power of Attorney is used to waive article 1813 of the Civil Code Act which governs the aspects to terminate the Power of Attorney.

The case study is how a shareholder who is also a commissionaire in PT. A.B.C. used the irrevocable Power of Attorney where it was stated firmly the said Power of Attorney could not be revoked by waiving the article 1813 of the Civil Code Act. Afterward, the authorizer revoked the said Power of Attorney by the notarial deed.

The conclusion is the revocation of the Power of Attorney can be justified based on Article 1338 of the Civil Code Act and jurisprudence on the article 1813 of the Civil Code Act which regulate but unbind. Also article 1802 of the Civil Code Act provides the legal ground in a case the authorized of the Power of Attorney does not report or responsible for what it is stated in the Power of Attorney."