Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"LPPD gives the top executives, both in regency/municipality and province level, obligation to report their government annually. This report has to be received by Department of Home Affairs maximum 3 months after the end of budgetary year. Government Act No. 3/2007 issued on January 2007 has change the substance and reporting process of LPPD. The research is aimed to describe the reporting process of LPPD DKI Jakarta Government year 2007 and to analyze the factors influencing the implementation. The research is using a positivism approach. Descriptive analysis done based on primary data collected through in-dept interview with the officials from Government of DKI Jakarta and Department of Home Affairs. These interviews using guided questions were collected from November to December 2006. The Analysis also done based on the Government Act, literatures, and institution documents.Based on the result of this research, in the substance aspect, The DKI Jakarta?s 2007 LPPD is still combining the systematic by Government Act No. 56/2001 and Government Act No. 3/2007, due the transition in Jakarta?s Governor in October 2007. But, the document has followed the procedures ruled by Government Act No. 3/2007. The factors influencing the implementation are divided into two major aspects: policy and policy executor. The policy aspects indicated by policy formulator, goals and measurements, substances, and policy resources. The formulation of this regulation held by central government with the contributions from local government. This regulation has two main origins. For the central government, it is use to control the local government. On the other side, the local government takes this as a part of accountability to the higher-level government. In resources side, the policy executor has to deal with the limitation of the budget to socialize policy. The policy executor aspects indicated by characteristic of organization, communication inter organization and intra organization, and characteristic of street-level bureaucrats. Due the peculiarity of DKI Jakarta on their structure, the LPPD from it regency/municipality are inseparable with the province LPPD. There are problems in the communication process between DKI Jakarta government and Department of Home Affairs. On the other side, the researcher found that communication within the DKI Jakarta government and its agencies run well. Problems also occur in the frontline executors, where the officers have limits on their competence and integrity."

"Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 seolah mereduksi kewenangan pemerintah daerah. Sebanyak 19 pasal yang telah direvisi yang bertalian dengan kewenangan pemerintah daerah hampir seluruh kewenangan pemerintah daerah ditarik menjadi kewenangan pusat, di dalam penelitian ini akan menyajikan persoalan mengenai ketengan pemerintah daerah pada urusan mineral batubara kepada pemerintah pusat. kewenangan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota pada urusan pertambangan, merupakan urusan yang bersifat concurrent yang dalam penanganannya melibatkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menarik sebagian besar kewenangan dan tidak melibatkan pemerintah daerah tentu berpotensi berimplikasi negatif dalam hal penyelenggaraan urusan pertambangan mineral dan batubara, misalnya, mencakup dana bagi hasil, tanggung jawab sosial perusahaan, resistensi masyarakat setempat akibat kurang jelasnya mekanisme keberatan atau penolakan mereka terhadap kehadiran penambangan di daerahnya, lemahnya isu pengawasan dan pembinaan dalam mengurangi tingkat risiko sosial dan lingkungan, dan lebih penting memangkas jarak antara pemerintah dan masyarakat. .....The revision of Law Number 4 of 2009 to Law Number 3 of 2020 revised 135 articles from the 217 articles contained in Law Number. 4 of 2009, in detail there are 73 articles that have been added, 51 articles have been amended, and 11 articles have been deleted. As many as 19 revised articles relating to the authority of local governments, almost all local government authorities have been withdrawn to the central authority, leaving room for delegation of part of the authority of the Central Government to provincial local governments for the issuance of IPR and SIPB, in this study will present the implications of regional city district governments. no longer have space of authority in coal mineral mining affairs. the authority of the provincial and district / city governments in mining affairs, is a concurrent affair which in its handling involves the central government and regional governments, withdrawing most of the authority and does not involve local governments, of course, has the potential to have negative implications in terms of carrying out mineral and coal mining affairs. for example, it includes profit-sharing funds, corporate social responsibility, local community resistance due to unclear mechanisms for their objection or resistance to the presence of mining in their area, weak issues of supervision and guidance in reducing the level of social and environmental risk, and more importantly reducing the distance between the government and Public. 

"

"Salah satu faktor penting untuk mencapai tingkat produktivitas kerja yang tinggi adalah pembinaan sumber daya manusia. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai, pembinaan motivasi dan menciptakan rasa aman dalam bekerja.Pembinaan sumber daya manusia ini ditujukan pada individu/kelumpok dalam suatu organisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Salah satu bidang tugas yang mempunyai peranan besar dalam pembangunan termasuk pembangunan bidang sumber daya manusia adalah profesi pustakawan. Disadari bahwa perpustakaan merupakan sarana untuk mencerdaskan bangsa, maka profesi pustakawan perlu mendapat pembinaan. Melalui SK Menpan No. 18 Eakin 1988 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Pustakawan, pustakawan dikategorikan sebagai pejabat fungsional dengan link dan kewajibannya antara lain mendapatkan kenaikan pangkat melalui pengumpulan angka kredit. Pemda DKI Jakarta sudah melaksanakan penilaian angka kredit bagi pustakawannya. Berdasarkan pengamatan di lapangan pembinaan kepangkatan melalui penetapan angka kredit belum berjalan lancar. Atas dasar pengamatan tersebut di atas, maka perlu diteliti mengenai pelaksanaan penetapan angka kredit dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam rangka pengembangan dan pembinaan karier pustakawan dengan pemacuan prestasi.Penelitian merupakan penelitian eksplanatif dengan rancangan cross sectional yang menggunakan cara-cara observasi, kuesioner, wawancara mendalam, dan pengkajian dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan pada kelompok pustakawan di Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum Pemda DKI dan perpustakaan Unit-unit di lingkungan Pemda DKI Jakarta, dengan jumlah responden 100 orang.Dari hasil penelitian ini terlihat adanya perbedaan yang bermakna secara statistik antara pustakawan Perpustakaan Nasional dengan pustakawan di lingkungan Pemda DKI Jakarta dalam beberapa hal yaitu : latar belakang pendidikan perpustakaan, motivasi menjadi pustakawan, lama jarak waktu kenaikan pangkat. Ditemukan pula bahwa sebanyak 37 % pustakawan belum pernah naik pangkat dan 45 % pustakawan berniat meninggalkan jabatan pustakawan, yang menggambarkan bahwa pembinaan karier melalui penilaian perolehan angka kredit di lingkungan Perpustakaan belum berhasil.Atas dasar temuan di atas perlu dilakukan upaya pendidikan dan latihan, menjalankan mekanisme umpan - balik terhadap penilaian usulan penetapan angka kredit pustakawan, oleh Tim Penilai Angka Kredit, dan konversi angka kredit pada nilai yang lebih besar serta menyetarakan besarnya tunjangan jabatan dengan jabatan fungsional yang lain."

"ABSTRAKMaraknya pembangunan perumahan (real-estate) di DKI sejak awal tahun 1980-an yang dilakukan oleh kalangan pengusaha swasta, menyusul dikeluarkannya Keputusan Gubernur DKI Nomor : Da. 11/23149/1972 sangat menarik perhatian. Terutama ketika media massa ramai mempublikasikan adanya tunggakan para developer perumahan dalam jumlah yang cukup banyak terhadap kewajiban penyediaan fasilitas umum dan sosial (fasos-fasum) di kawasan perumahan yang mereka bangun. Persoalan tersebut menjadi menarik, karena jika ternyata tunggakan para developer itu disebabkan oleh persoalan intern dari organisasi publik, seperti ketidakjelasan aturan, institusional, mekanisme kerja, kelemahan sumber daya manusia dan sebagainya, maka hal ini dapat dijadikan bahan pertimbangan yang berharga bagi pemerintah (Daerah maupun Pusat), sebelum melakukan privativasi - (penyerahan tugas-tugas publik kepada swasta) - dalam hal ini penyediaan rumah untuk rakyat dan pembangunan prasarana kota.Penelitian ini di lakukan dengan menganalisis Keputusan Gubernur nomor: Da.11/23149/1972 dilihat dari tiga proses penetapannya; formulasi, implementasi dan evaluasi, dengan mengambil sampel kasus pembangunan perumahan di dua kawasan ; Kelapa Gading dan Citra Garden 1 dan 2. Hasil penelitian ternyata membenarkan perkiraan tersebut di atas. Bahwa benar Keputusan Gubernur tersebut mengalami hambatan terutama dalam proses implementasinya, yang mengkibatkan adanya tunggakkan dari para developer untuk membangun fasum-fasos. Untuk itu pula diberikan beberapa catatan di bagian akhir tulisan ini sebagai saran atau rekomendasi untuk Pemerintah Daerah DKJ Jakarta.Teori yang digunakan untuk mendekati masalah tersebut ialah teori-teori umum kebijakan publik ( Theory of Public Policy ). Sedangkan metodologi yang digunakan antara lain analisis data sekunder, penyebaran kuesioner (angket), wawancara dan observasi yang semuanya kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif, dengan dilengkapi teknik frekwensi secara kuantitatif."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan peran pengawasan kepala daerah, DPRD, dan auditor internal terhadap kinerja pemerintah daerah, dan juga menganalisis tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terhadap kinerja pemerintah daerah dengan peran pengawasan kepala daerah, DPRD, dan auditor internal sebagai pemoderasi. Penelitian ini menggunakan analisis data panel terhadap laporan keuangan pemerintah daerah periode tahun 2009 hingga tahun 2013 dengan metode kuantitatif dan total observasi sebanyak 1.808.Berdasarkan hasil empiris ditemukan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan, peran pengawasan kepala daerah, pengawasan DPRD, dan peran pengawasan auditor internal pemerintah daerah berpengaruh positif dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Ditemukan juga bahwa peran pengawasan kepala daerah dengan masa jabatan lebih dari satu periode memperkuat pengaruh positif tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan kinerja pemerintah daerah, namun peran pengawasan kepala daerah dengan latar belakang birokrat, peran pengawasan DPRD, dan peran auditor internal memperlemah pengaruh positif tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa peran pengawasan kepala daerah dengan masa jabatan lebih dari satu periode dapat meningkatkan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang akan memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.......The purpose of this study is to analyze the effect of the follow-up of audit recommendations from the Audit Board of Republic of Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan or BPK) by the local government and monitoring role of district head, legislative, and internal auditor on local governments? performance. More specifically, this study also examines the effect of the moderating effect of the monitoring role of district head, legislative, and internal auditor in the relationship between the local government?s follow-up from the BPK?s audit recommendations and the local governments? performance. This study is conducted under a panel quantitative method using 1.808 observations from the local government?s financial statements covering the period of 2009-2013.The empirical test results show that the local government?s responses on the audit recommendations as well as the monitoring role of district head, legislative, and internal auditor provided positive effects on the local government?s performance. As for the moderating effect, except for the incumbent head of districts?s monitoring role; the finding show that monitoring role weaken the effort of the local government in following-up the BPK?s audit recommendations towards increasing the local government?s performance. The results of the study emphasized that a strong monitoring effort on the incumbent head district?s leads to a significant increase on the local government?s performance with proper responses on the BPK?s audit recommendations."

"Penelitian ini mengevaluasi secara empiris pengaruh karakteristik tata kelola dan e-government terhadap probabilitas korupsi di Indonesia pada 172 sampel pemerintah daerah tahun 2011 hingga 2013. Karakteristik tata kelola dalam penelitian yaitu akuntabilitas, fairness, desentralisasi, transparansi, profesionalisme dan responsiveness. Variabel e-government diukur dengan Peringkat e-Government Indonesia. Metode penelitian menggunakan model logistik dengan program Stata12. Hasil penelitian menunjukkan penerapan akuntabilitas, profesionalisme dan e-government berpengaruh menurunkan probabilitas korupsi. Sedangkan desentralisasi justru meningkatkan probabilitas korupsi, sehingga sistem pengawasan pemda harus ditingkatkan. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan pemerintah perlu menerapkan tata kelola secara komprehensif, karena terbukti secara empiris berpengaruh menurunkan probabilitas korupsi.

---

This study evaluated the effect of governance characteristics and e government on corruption probability in Indonesia, empirically. The study used 172 samples of local government rsquo s data on three years, i.e. 2011, 2012, and 2013. The governance characteristics consisted of accountability, fairness, decentralization, transparency, professionalism, and responsiveness. The e Government variables were measured by the e Government Rating PeGI. The data was processed using logistic method with Stata12.

Results showed that accountability, professionalism, governance index and e government reduced the corruption probability, while the decentralization increased it. It was indicated that monitoring system should be improve and government should increase the implementation of comprehensive governance."

"ABSTRAKPada masa revolusi tahun 1945-1950, pemerintahan daerah di Surakarta mengalami proses pencarian jati diri bentuk pemerintahan daerah, apakah berbentuk suatu daerah istimewa atau berbentuk suatu karesidenan biasa. Proses ini dipengaruhi oleh persaingan antar organisasi-organisasi politik yang memperebutkan hegemoni politik di Surakarta, ditambah lagi oleh suasana revolusi yang mengharuskan adanya perubahan bentuk pemerintahan daerah.Posisi kota Surakarta dianggap mempunyai kedudukan penting untuk menusuk ke jantung pemerintahan RI di kota Yogyakarta. Oleh karena itu, selama revolusi gerakan oposisi marak terjadi di sana. Gerakan oposisi berupa aksi-aksi pendaulatan terhadap pejabat-pejabat di daerah, dan penentangan terhadap kebijaksanaan pemerintah. Hal ini berlanjut dengan adanya aksi-aksi pemogokan, pertempuran, dan aksi_-aksi teror lainnya, yang menganggu stabilitas keamanan di daerah. Keadaan ini mempengaruhi jalannya pemerintahan daerah karena dampaknya dapat menurunkan kredibilitas pemerintah daerah di mata rakyat.Hal ini menjadikan Revolusi di Surakarta tidak hanya sekedar revolusi yang berusaha melenyapkan pemerintahan swapraja, tetapi juga revolusi yang menunjukkan persaingan politik tingkat lokal dan nasional. Untuk mengatasi keadaan ini menjadi tugas berat bagi pemerintah pusat RI dan pemerintah daerah serta aparat keamanannya (TNI) di Sura_karta.Krisis pemerintahan daerah di Surakarta pada akhirnya dapat diselesaikan setelah pemerintah pusat mengambil suatu keputusan yang tegas tentang status pemerintahan daerah di Surakarta, dan disertai oleh adanya proses pendemokrasian sistem pemerintahan daerah. Di samping itu keadaan ini juga disokong oleh keadaan politik nasional yang mulai stabil setelah pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda. setelah mengalami proses selama revolusi maka dipilihlah status pemerintahan sebagai karesidenan biasa, dan mengubur sistem swapraja, yang berarti lenyaplah kekuasaan politik kerajaan."

"Salah satu faktor yang menentukan mutu dari pendidikan keperawatan adalah faktor tenaga pengajar/dosen yang mengelola mata ajaran atau proses pendidikan secara keseluruhan. Jika dosen dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang ada, maka diyakini kualitas pendidikan ditempat tersebut dapat meningkat. Kurang/tidak berjalannya fungsi dosen dapat disebabkan oleh beberapa faktor pula, diantaranya ketidakpuasan terhadap pekerjaannya atau terhadap lingkungan dari pekerjaan itu sendiri. Oleh karena itu masalah kepuasan kerja perlu mendapat perhatian dari pengelola/pemilik institusi pendidikan keperawatan.Penelitian bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat kepuasan kerja dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kepuasan kerja staf pengajar tetap akper swasta dan pemda di Propinsi Jambi. Desain yang digunakan adalah desain Cross Sectional dengan metoda survey dan analisa kuantitatif. Beberapa variabel yang diduga berhubungan dengan kepuasan kerja dibatasi pada faktor karakteristik demografi yaitu umur, jenis kelamin, dan status perkawinan, serta faktor pekerjaan yang terdiri dari status kepegawaian, masa kerja, sumber penghasilan dan beban kerja. Pengumpulan data mempergunakan alat ukur berupa kuesioner dengan pertanyaan tertutup baik terhadap variabel independen maupun variabel dependen, dengan terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Populasi penelitian ini adalah semua dosen tetap pada ketiga akademi keperawatan, karena jumlah populasi hanya 55 orang maka sampel yang diambil adalah semua dosen tersebut (total populasi).Analisa bivariat mempergunakan analisa statistik berupa uji regresi linear sederhana dan uji-t independen, sedangkan analisa multivariat dengan uji regresi linear ganda. Dan analisa univariat ditemukan responden yang paling muda berusia 23 tahun dan paling tua 52 tahun, 41,8 % laki-laki dan perempuan 58,2% serta yang sudah kawin 61,8%. Sedangkan yang berstatus PNS 52,7% dan bersumber penghasilan banyak 54,5% serta beban kerja berat 63,6% Dari analisa bivariat terdapat hubungan antara umur, masa kerja, sumber penghasilan dan beban kerja dengan kepuasan kerja. Tetapi secara analisa multivariat hanya umur dan masa kerja yang berhubungan dengan kepuasan kerja. Dari kedua variabel tersebut yang paling besar pengaruhnya terhadap kepuasan kerja staf akper swasta dan pemda Propinsi Jambi adalah variabel masa kerja, karena memiliki nilai koefisen regresi (b) atau nilai beta yang lebih tinggi.Disarankan kepada pengelola/pemilik akper swasta dan pemda di Propinsi Jambi agar menjadi bahan pertimbangan dan pemikiran dalam rangka pemenuhan kebutuhan staf, sehingga tercipta tingkat kepuasan kerja yang tinggi dari staf yang bersangkutan.

---

One of the factors that determines the quality of nursing education is teaching staffllecturers who organize the courses in particular or educational process in general. If lecturers can do their tasks in compliance with the existing stipulation, it is believed that the quality of education in the concerned place will be improved. The fact that the function of lecturers does not work is also due to a number of factors, one of which is the dissatisfaction of the lecturers to their job and work environment. The concern of this work satisfaction, therefore, need to be paid strong attention by the organizerslowners of the nursing educational institutions.The objective of this research is to figure out the level of work satisfaction and to identify factors related to work satisfaction of permanent teaching staff of private and regional government-owned nursing academies in Jambi province. The design applied is cross sectional design through survey and quantitative analysis. Some variables that were hypothesized to have correlation with work satisfaction were limited to those of demographic characteristics, that is: age, sex, and marital status as well as work factors consisting of employment status, working years, source of income and work burden. Data were collected through questionaire with closed questions both to independent variables and dependent variables. Prior to this, validity and realibility test was carried out. The population of this research is all permanent lecturers at the three nursing test was carried out. The population of this research is all permanent lecturers at the three nursing academies. Because the population number is only 55 lecturers, so all of them were taken as samples. Statistical analysis applied in bivariat analysis are simple linear regression test and independent T-test while multivariat analysis applies double linear regresion test.From univariat analysis, it is identified that the youngest respondent is 23 years old and the oldest is 52 years old. 41,8% of respondent are male and 58,2% are female and 61,8% are married, 52,7% are government employees, 54,5% have many sources of income and 63,6% of respondent have heavy work burden. Bivariat analysis shows that there is significant correlation between age, working years, source of income and work burden and work satisfaction, while multivariate analysis shows that only age and working years have correlation with work satisfaction. And from the two variables, working years has the bigger influence on work satisfaction of teaching staff of private and regional government-owned nursing academies in Iambi province, because it has higher regresion co-efficient as and Beta values.It is suggested that organizer/owner of private and government - owned academy make use of the result of this research as means of consideration and thought in the framework of fulfilling staff needs so as to realize the establishment of high level of work satisfaction of the concerned staff."

"ABSTRAKUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 48 memuat ketentuan yang mengatur prosedur upaya administratif. Sebagai suatu lembaga yang mengupayakan penyelesaiaan sengketa di luar lembaga peradilan, tampaknya sangat layak untuk diperhatikan keberadaaannya dalam rangka perlindungan hukum baik bagi warga masyarakat yang merasa dirugikan akibat terbitnya suatu Surat Keputusan, ataupun Pejabat Tata Usaha Negara yang telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan berpijak pada perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun dalam praktiknya muncul berbagai kendala yang dihadapi, demikian cukup banyak faktor yang menopang (budaya musyawarah, kekeluargaan, dan gotong royong) bagi pemberdayaan lembaga upaya administratif pada masa mendatang, selain itu patut pula disimak perkembangan lembaga sejenis di beberapa negara (Belanda, Australia, Jepang) yang juga mengembangkannya sebagai salah satu model alternative dispute resolution. "