Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"AbstrakPerkembangan perdagangan elektronik (e-commerce) berdampak pada potensi peningkatan ekonomi melalui distribusi pengiriman barang bagi penyelenggara pos dan logistik. Untuk menunjang percepatan e-commerce pada sektor pos dan logistik, maka diperlukan gambaran kondisi peran TI dalam perusahaan. Gambaran tersebut dapat memberi informasi awal bagaimana implementasi TI yang dilakukan di perusahaan penyelenggara pos memberikan dampak terdahap daya saing dan keunggulan perusahaan di era e-commerce. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara kepada responden perwakilan high manajerial pada 19 perusahaan yang memiliki ijin penyelenggaraan pos di 4 kota besar di Indonesia yaitu Kota Batam, Jakarta, Semarang dan Makasar. Berdasarkan hasil pemetaan dalam IT Strategic Impact Grid dari perusahaan yang menjadi responden, diketahui bahwa mayoritas perusahaan di luar kota Jakarta berada di mode Support, di mana penggunaan TI hanya dilakukan untuk kegiatan pendukung bisnis. Sedangkan perusahaan yang berlokasi di Jakarta umumnya berada di mode Factory yang mengimplementasikan sistem handal karena sebagian besar proses bisnis utama sudah online. Kurangnya e-leadership dan keterbatasan investasi TI merupakan hambatan utama bagi perusahaan pos dan logistik untuk dapat menginplementasikan TI bagi perusahaan. Strategi yang diusulkan terkait peningkatan kapasitas TI perusahaan pos dan logistik untuk dapat berkontribusi pada potensi pasar e-commerce di Indonesia yaitu dengan membangun e-leadership, pemanfaatkan plaform sistem operasi virtual bersama untuk mengatasi hambatan investasi teknologi, serta peningkatan kapasitas SDM TIK."

"Upaya pengembangan SDM merupakan kebutuhan strategis P.T. Pos Indonesia (Persero) untuk menghadapi tantangan globalisasi dan era ekonomi pasar yang semakin kompetitif dan berorientasi kepada kepuasan konsumen.Penelitian ini mencoba memusatkan kajian kepada kemampuan manajemen pendidikan dan pelatihan Pusdiklat P.T. Pos Indonesia (Persero), dengan menganalisis sejumlah faktor yang diduga amat dominan mempengaruhinya, yaitu kemampuan penyelenggara, widyaiswara, peserta, perencanaan kebutuhan diktat, kurikulum, sarana dan prasarana, dan pembiayaan diktat.Melalui metode penelitian naturalistik kualitatif, dengan peneliti sebagai human instrument ditemukan beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut.Pertama, manajemen pendidikan dan pelatihan pada Pusdiklat P.T. Pos Indonesia (Persero) temyata belum menunjukkan keberhasilan baik dari segi efektivitas maupun dari segi efisiensi penyelenggaraan diktat. Kedua, kelemahan itu terlihat pada mutu layanan administratif dan layanan proses belajar mengajar yang masih belum optimal. Ketiga, faktor-faktor utama yang mempengaruhi lemahnya manajemen diktat tersebut adalah kemampuan profesional penyelenggara dalam merencanakan, mengarahkan, dan mengendalikan mutu diktat; kemampuan metodologis widyaiswara dalam menyiapkan, menyajikan dan mengevaluasi hasil diktat; kondisi awal kemampuan peserta yang kurang sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan karena kelemahan dalam proses seleksi; kurang dilakukan analisis kualitatif terhadap training needs; kurang jelasnya penjabaran identifikasi training needs dalam kurikulum diktat; pengelolaan sarana dan prasarana yang kurang optimal; dan pengelolaan biaya yang semata-mata berorientasi kepada pemenuhan prosedur.Dari kesimpulan di atas, dikemukakan beberapa rekomendasi penting sebagai berikut. Pertama, perlu dilakukan reorientasi terhadap program Pusdiklat P.T. Pos Indonesia dengan tuntutan barunya sebagai persyaraan perseroan yang menuntut kemampuan sumber daya secara lebih kompetitif. Kedua, perlu peningkatan kemampuan manajemen diktat di jajaran penyelenggara khususnya dalam perencanaan, pengarahan dan pengendalian mutu diktat. Ketiga, di fihak widyaiswara perlu pengembangan kompetensi profesional kependidikan khusus persiapan bahan, sistem penyajian, evaluasi, dan penggunaan media/sumber belajar. Keempat, di pihak peserta, perlu dikembangkan alat tes masuk yang baku dan proses penentuan secara transparan dan obyektif. Kelima perlu sesegera mungkin dikembangkan program diktat bagi peserta dengan biaya sendiri sesuai Keppres 38/1991. Keenam, seyogyanya dikembangkan sistem informasi manajemen pengembangan SDM di lingkungan P.T. Pos Indonesia sebagai basis dalam analisis kebutuhan dan perencanaan diktat. Ketujuh, perlu kerjasama dengan Badan Diktat Swasta yang berorientasi entrepreneurial."

"

Teknologi finansial sedang berkembang beberapa tahun belakangan, termasuk di Indonesia, yang juga telah meregulasi sektor jasa keuangan ini. Salah satu jenis teknologi finansial tersebut adalah layanan ­peer-to-peer lending, yakni skema pemberian pinjaman yang  menggantikan peran bank konvensional sebagai lembaga perantara. Kendati demikian, jasa keuangan ini memiliki risiko seperti gagal bayar dan berhentinya kegiatan usaha penyelenggara. Meskipun angka non-performing loan peer-to-peer lending di Indonesia masih terbilang kecil, namun tetap menunjukkan peningkatan. Skripsi ini merupakan penelitian untuk meninjau dan memperbandingkan pengaturan tanggung jawab penyelenggara peer-to-peer lending di Indonesia dengan Inggris dan India dalam hal penerima pinjaman wanprestasi, dan dalam hal penyelenggara berhenti melakukan kegiatan usaha. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif studi perbandingan hukum, dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan didukung hasil wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan ketiga negara tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dalam mengatur tanggung jawab penyelenggara. Terdapat perbedaan, yakni dalam mengatur dasar tindakan penagihan utang, keterbukaan informasi, jaminan, tanggung jawab dalam hal penerima pinjaman wanprestasi, dan prosedur dalam hal kegiatan usaha berhenti. Setelah melakukan perbandingan, ditemukan bahwa pemerintah Indonesia harus mengadakan perubahan terhadap peraturan yang ada saat ini untuk memberikan ketentuan yang lebih spesifik mengenai tanggung jawab penyelenggara dalam hal penerima pinjaman wanprestasi maupun dalam hal penyelenggara berhenti beroperasi.

---

Financial Technology is emerging in the past several years, including in Indonesia, which also has regulated this financial service sector. One of the financial technology is peer-to-peer lending, a lending scheme which replace the role of coventional bank as an intermediary. However, this financial service has potential risk such as default or the closure of business operation. Although the number of non-performing loan is relatively small, it increases. This thesis is a study to review and compare peer-to-peer lending’s platform liability in Indonesia against those in UK and India in case of borrowers’ default and in case of platfom ceases to do its business activity. The method used in this thesis is juridical normatif comparative analysis, by conducting research to library materials or secondary data, and supported by interview with informants. The research result indicates the three countries have similarities and differences in regulating platform’s liability. There are differences in the provisions regarding debt collection, information disclosure, mortgage, platform’s liability India in case of borrowers’ default, and procedure in case of platfom ceases to do its business activity. After makung the relevant comparison, it is found that Indonesian government needs to ammend current regulation to provide provision on platform’s liability, both ex-ante and ex-post, in case of borrowers’ default and in case of platform ceases to operate.

"

"ABSTRAKStudi ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari kasus korupsi yang diukurberdasarkan jumlah pengelenggara pemerintahan daerah terpidana terhadapperekonomian kabupaten/kota di Indonesia. Studi terdahulu mengenai korupsicukup beragam, namun sebagian besar studi-studi ini menggunakan indeks yangdidasarkan pada persepsi, sehingga hasilnya kemungkinan kurang akurat. Dengandigunakannya pendekatan yang berbeda dan diestimasi dengan analisis data panel,ditemukan bahwa terdapat hubungan non-linear antara korupsi dan perekonomian.Saat jumlah korupsi masih sedikit, praktek korupsi dapat meningkatkanperekonomian. Namun, apabila jumlah praktek korupsi melebihi jumlah yangoptimal, keberadaan korupsi akan memperburuk perekonomian.

---

ABSTRACTThis study is aimed to observe the impact of number of convicted governmentofficials involved in corruption on economic performance of municipalities inIndonesia. Studies of corruption and its impact on the economy has been quitenumerous, although some criticized that studies using perception-based indexesmight have an inaccurate result. As this study measures corruption using a differentapproach and estimated by panel data analysis, it is found that there is a non-linearrelationship between corruption and economic performance. When corruption islow, the practice of corruption improves economic performance, but up to a certainoptimum level of corruption, the practice of corruption worsens economicperformance instead.;"