Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Laporan Magang ini membahas tentang prosedur audit atas aset biologis pada PT AMC. Prosedur audit dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan keyakinan bahwa aset biologis milik PT AMC sudah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu PSAK 16 (Revisi 2011) dan juga sesuai dengan peraturan yang berlaku di Singapura yaitu amandemen IAS 16 dan amandemen IAS 41. Hasil dari audit yang dilakukan bahwa aset biologis pada PT AMC telah disajikan secara wajar dan bebas dari salah saji yang material. ......This report discusses the auditing procedures on biological assets at PT AMC. Audit procedures have been carried out with the aim of getting the assurance that biological assets owned by PT AMC has been presented and disclosed in accordance with the applicable accounting standards in Indonesia, namely PSAK 16 (revised 2011), and also accordance with the applicable accounting standards in Singapore, namely amendment IAS 16 and amendment IAS 41. The results of the audit conducted that biological assets at PT AMC has been presented fairly and free from material misstatement.

Abstrak :
ABSTRAK
Dengan semakin majunya perekonomian Indonesia, maka semakin meningkat pula taraf hidup masyarakat Indonesia. Hal tersebut mempunyai dampak yang positif yaitu dengan semakin peka pula masyarakat Indonesia akan keinginan untuk meningkatkan kwalitas hidup mereka. Perubahan hidup tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kwalitas akan sandang, pangan, papan dan keamanan. Para pengembang melihat kebutuhan akan papan atau tempat tinggal yang Iayak sebagai peluang dalam industri properti. Sebagai akibatnya dimana-mana bermunculan proyek proyek properti sehingga sampai suatu titik dimana persediaan melebihi akan permintaan (over supply) dan pasar properti pada akhimya menjadi jenuh. Oleh karena selama ini target market properti adalah warga negara Indonesia, pemerintah mencoba untuk membuka peluang pasar baru dengan memberikan kepastian hukum kepada warga negara asing untuk membeli properti di Indonesia. Maka pada tahun 1996 dikeluarkanlah Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempaf Tinggal Atau Hunian OIeh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia. Penelitian kami lakukan untuk melihat apakah peraturan tersebut dapat mempengaruhi peningkatan kepemilikan properti oleh warga negara asing di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan secara signifikan.

Setelah melakukan penelitian Iapangan, ternyata peraturan pemeritah tersebut tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kepemilikan Properti oleh warga negara asing di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu: . kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat, terutama warga negara asing dan departemen-departemen yang terkait;

. warga negara asirig menganggap peraturan-peraturan di Indonesia mempunyai prosedur yang berbelit-belit dan dapat memakan biaya administrasi yang besar, sehingga di kalangan warga negara asing banyak terjadi penyelundupan hukum;

. semenjak tahun 1997 keadaan politik, ekonomi, sosial dan budaya Indonesia mengalami kekacauan sehingga berpengaruh pada keamanan nasional dan mengakibatkan kriminalitas meningkat sangat tajam. Rasa tidak aman ¡ni yang mengakibatkan banyak warga negara asing yang pada akhimya pulang atau diminta untuk pulang oleh pemerintah di negaranya;

. pergolakan politik di Indonesia dianggap oleh warga negara asing dapat menciptakan ketidakpastian hukum;

Saran untuk permasalahan tersebut di atas adalah pemerintah harus berperan aktif dalam mensosialisasikan peraturan dan mencoba untuk menjaga agar keadaan politik, ekonomi, sosial dan budaya Indonesia tetap stabil sehingga tercipta keamanan di Indonesia. Warga negara asing yang berkeinginan untuk membeli properti di Indonesia hendaknya mencari nformasi sejelas-jelanya mengenai kepemilikan properti bagi Warga negara asing. Agen pemasaran properti juga diharapkan dapat membantu melakukan usaha-usaha pemasaran dan memfokuskan target marketnya kepada warga negara asing baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.

---

Abstrak :
Penelitian ini membahas pengakuan dan pengukuran nilai wajar tanaman kelapa sawit antara perlakuan akuntansi berdasarkan International Accounting Standards 41 (IAS 41) yang berbasis harga pasar dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 16 Aset Tetap (PSAK 16) yang memberi pilihan antara pengukuran berbasis biaya perolehan atau basis harga pasar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak perbedaan pengukuran tersebut terhadap nilai wajar tanaman kelapa sawit pada industri perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai wajar tanaman kelapa sawit dengan pengukuran berbasis harga pasar berdasarkan IAS 41 berbeda dengan pengukuran berdasarkan PSAK 16 model biaya berbasis biaya perolehan. Hasil pengukuran berdasarkan IAS 41 dan PSAK 16 model revaluasi dapat menghasilkan nilai wajar yang sama jika menggunakan pendekatan yang sama dalam menentukan harga pasar aset tanamam kelapa sawit. Akan tetapi dampaknya laporan laba rugi menyajikan hasil operasi yang berbeda dan ekuitas mengakui akun surplus revaluasi. Kedua hal ini menjadikan penerapan PSAK 16 model revaluasi tidak bisa menggantikan penerapan IAS 41.

---

This research discusses the fair value of oil palm plantation by comparing the measurement in accordance with International Accounting Standards 41Agriculture (IAS 41) with basis of market price and Indonesian Accounting Standard 16 Fixed Assets (PSAK 16) which allows selection of cost model or market price (revaluation) model. This research is intended to identify impacts of the difference in measurement on the fair value of oil palm plantation of the oil palm plantation industry in Indonesia. The results of this research indicates that the fair value of oil palm plantation measured under basis of market price under IAS 41 is different with the fair value based on PSAK 16 cost model. The measurement under IAS 41 and PSAK 16 market price (revaluation) model will results in similar fair value if applies similar approach in determining the market valye of the oil palm plantation. However, the the income statements reports different operating results and the equity accounts impacted due to recognition of revaluation surplus. These items of difference have made the application of PSAK 16 revaluation model cannot substitute the application of IAS 41.

Abstrak :
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 41 ayat (8) yang dimaksud dengan pengalihan hak atas suatu Merek telah selesai hal ini dimungkinkan untuk dilakukan meskipun tanda tersebut masih ada dalam tahap pendaftaran. Ini menunjukkan bahwa pengalihan dapat terjadi meskipun hak atas merek belum ada, mengingat hak atas merek baru telah muncul setelah Merek yang bersangkutan didaftarkan dan disebut sebagai merek terdaftar. Padahal, menurut Pasal 584 KUHP Hukum perdata untuk mentransfer barang, seseorang harus memilikinya kewenangan atas benda-benda tersebut terlebih dahulu, dan menurut Pasal 1320 salah satunya Keabsahan perjanjian adalah adanya "hal tertentu" atau objek yang jelas yang seharusnya tidak dipenuhi oleh merek yang masih dalam taraf Registrasi. Sekilas transfer seperti ini mirip dengan Preliminary Agreement Jual Beli atau PPJB yang dilakukan untuk jual beli rumah yang belum selesai dibangun dibangun di. Tesis ini membahas latar belakang berlakunya Pasal 41 ayat (8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan menganalisis bagaimana artikel ini dapat digunakan di Indonesia juga memberikan perbandingan antara pasal ini dengan PPJB yang sudah berlaku sejak lama di Indonesia. ......With the enactment of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indication Article 41 paragraph (8), which means that the transfer of rights to a Mark has been completed, is possible to do this even though the sign is still in the registration stage. This indicates that the transfer can occur even though the right to a mark does not yet exist, considering that the right to a new mark has emerged after the Mark concerned has been registered and is called a registered mark. In fact, according to Article 584 of the Criminal Code Civil law to transfer goods, someone must own it authority over the said objects first, and according to Article 1320, one of the validity of the agreement is the existence of "certain things" or clear objects which should not have been fulfilled by a mark which is still in the registration stage. At first glance, a transfer like this is similar to a Preliminary Sale and Purchase Agreement or PPJB which is carried out to buy and sell a house that has not yet been built in. This thesis discusses the background to the enactment of Article 41 paragraph (8) of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications and analyzes how this article can be used in Indonesia and also provides a comparison between this article and the PPJB which has been in effect for a long time in Indonesia.

Abstrak :
Tesis ini menganalisis independensi Standby L/C dengan fokus permasalahan pada sifat independensi Standby L/C terhadap fasilitas kredit sindikasi dan pandangan pengadilan terhadap sifat independensi Standby L/C terhadap fasilitas kredit sindikasi. Bentuk penelitian dalam tulisan ini ialah penelitian normatif. Standby L/C mempunyai sifat yang independen sesuai dengan Pasal 4 dan 5 UCP 600 dan Aturan 1.06 dan 1.07 ISP 98. Sesuai dengan sifat independensi Standby L/C maka dalam pelaksanaannya sebagai kontrak tidak boleh dikaitkan dengan pelaksanaan kontrak-kontrak lainnya yang terkait dengan penerbitan Standby L/C tersebut. Permasalahan yang terjadi pada kontrak-kontrak lain tersebut tidak boleh memengaruhi pelaksanaan Standby L/C. Dalam hal terdapat permasalahan dalam perjanjian kredit sindikasi, Standby L/C yang digunakan untuk menjamin pelaksanaan perjanjian kredit tidak boleh diintervensi dengan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi itu sendiri. Sifat Independensi Standby L/C terlihat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1311 K/Pdt/2011 antara Sino Sandjaja dan PT Sedjati Internusa Overseas melawan Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Jakarta I, Tbk ex PT. Bank Bumi Daya (Persero) Pusat cq. PT. Bank Mandiri Pusat; serta Bumi Daya International Finance Limited (BDIF) dan juga terhadap kasus dalam Putusan Nomor : 41 / Pdt.G / 2012 / PN.Clp. antara Langdale Profits Limited melawan Gold Coin (C.I.) Limited, PT. Gold Coin Indonesia serta Gold Coin Services Singapore PTE., LTD., PT Panganmas Inti Persada. Dimana dalam dua kasus tersebut hakim berpandangan bahwa permasalahan dalam perjanjian kredit sindikasi tidak memengaruhi independensi Standby L/C. ......This thesis analyzed the independence of Standby L/C focussed the problems on the independence principles of Standby L/C against the facility of syndicated loans and the court opinion towards the independence principles on the facility of syndicated loans. Research type in this writing is normative research. Standby L/C owned independence principles according to article 4 and 5 UCP 600 and rules of 1.06 and 1.07 ISP 98. Refer to the independence principles of Standby L/C, their applications as a contract might not be related with others contract applications. Any problems arise with the application of others contracts could not interfere the application of Standby L/C.. Whenever, if the problems comes on the facility of syndicated loans, the utility of Standby L/C for guarantee the application of syndicated loans might not be intervened with the rising problems on the application of syndicated loans itself. The independence principles of Standby L/C shown on the decision of Supreme Court of the Republic of Indonesia No.: 1311/K/Pdt/2011as the case of Sino Sandjaja and PT. Sedjati Internusa Overseas against The Head of State Board Claim and Auction Services (KP2LN) Jakarta I PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (the late of PT Bank Bumi Daya (Persero), serta Bumi Daya International Finance Limited (BDIF) and another decision No.: 41/Pdt.G/2012/PN.Clp as the case of Langdale Profits Limited against Gold Coin (C.I.) Limited, PT. Gold Coin Indonesia, Gold Coin Services Singapore PTE., LTD., PT Panganmas Inti Persada. Whereas on above two cases, the judge decided the problems occurred on syndicated loans, it have no influence on the independence principles of standby L/C.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis perbandingan pelaporan dan pengungkapan aset biologis dan tanaman produktif sebelum dan setelah amendemen IAS 41 Agrikultur tahun 2016 pada 18 perusahaan sektor perkebunan di Singapura, Australia dan Thailand. Analisis dilakukan atas laporan keuangan tahun 2014 sampai 2017 pada Bursa Efek masing-masing negara. Hasil penelitian menunjukkan nilai aset-aset biologis berkurang sangat signifikan karena aset biologis yang tersisa hanyalah buah yang menempel pada tanaman produktif dan tanaman kayu yang dimiliki perusahaan. Nilai tanaman produktif disajikan sebesar nilai reklasifikasi tanaman dari aset biologis. Dari nilai tanaman produktif tersebut terdapat 83% yang disajikan dengan menggunakan metode biaya, tidak lagi menggunakan nilai wajar seperti saat masih menjadi aset biologis.

---

This study analyzes the comparison of reporting and disclosure of biological assets and bearer plants before and after the Amendement IAS 41 in 2016 on 18 plantation companies in Singapore, Australia and Thailand. Analysis is carried out on the 2014 to 2017 financial statements on each countrys Stock Exchange. The results of the study showed that the value of biological assets was reduced significantly because the remaining biological assets were only fruit that attached to the bearer plants and timber plants owned by the company. The value of bearer plants presented at the value of plant reclassification from biological assets. The value of bearer plants that are presented using the cost method are 83%, no longer using fair value as when they were still a biological asset.