Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyebab efektivitas organisasi antara lain adalah struktur dan proses organisasi. Hasil penelitian terdahulu membuktikan terdapat korelasi positif antara struktur organisasi dan efektititas organisasi. Beberapa komponen struktur yang dapat mempengaruhi efektivitas organisasi adalah sentrailsasi-desentralisasi kewenangan dan kekuasaan. Efektivitas organisasi juga dapat diukur dari kapabilitas dan kepemilikan; efektivitas operasional; sirategi dan kepemimpinan; serta kepercayaan dan motivasi.Penelitian bertujuan untuk mengetahui perbedaan hubungan proses organisasi dengan efektivitas organisasi dalam pelayanan keperawatan pada struktur organisasi dengan pendekatan sentralisasi dan desentralisasi di RSUD Dr. Soedarso Pontianak.Disain penelitian adalah deskriptif komparatif yaitu mencari hubungan antara proses organisasi (komunikasi; pengambilan keputusan; sosialisasi karir dan jenjang karir) dengan efektivitas organisasi pada pendekatan sentralisasi dan desentralisasi, kemudian hasilnya dibandingkan. Kuesioner disebarkan kepada 104 responden yang merupakan total sampel, yaitu perawat pelaksana yang diplih berdasarkan kriteria inklusi yang telah ditetapkan. Uji hubungan antara variabel independen dan dependen serta uji beda untuk setiap variabel pada pendekatan sentralisasi dan desentralisasi menggunakan analisis Chi-square. Analisis multivariat dilakukan dengan uji regresi logistik prediksi. Hasil analisis dengan a = 0.05 menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara proses organisasi dengan efektivitas organisasi, baik pada pendekatan sentralisasi maupun desentralisasi.Hasil penelitian juga menunjukkan efektivitas organisasi pada pendekatan sentralisasi sebesar 31,7 %, sedangkan pada pendekatan desentralisasi sebesar 42,3 %. Hasil uji beda menunjukkan ada perbedaan proporsi antara pengambilan keputusan dan sosialisasi karir dan jenjang karir, namun tidak ada perbedaan proporsi pada komunikasi dan efektivitas organisasi pada pendekatan sentralisasi dan desentralisasi. Hal ini dapat terjadi karena kurang efektifnya proses organisasi dan kurangnya sumber daya manusia manajerial. Untuk ini pihak manajemen RSUD Dr. Socdarso Pontianak perlu melakukan evalusi struktur organisasi pelayanan keperawatan, mengembangkan instrumen pengambilan keputusan dan memrumuskan sosialisasi karir dan jenjang karir yang jelas dan objektif demi peningkatan efektivitas rumah sakit sebagai sebuah organisasi pelayanan publik."

"Local government autonomy in Indonesia"

"This article describes the conflicting ideas on centralized anddecentralized system of police. The author traces the developmentof both the Continental and the Anglo-Saxon models of policeback from the ancient history. He argues that there are no moreoriginal model of both, but have been modified. Those Statesimplementing decentralized system, such as USA and England,have actually adopted centralization scheme, while thoseimplemeting centralized system, such as Japan ad Sweden, haveembraced decentralization scheme. The author then offers arecommendation on how to design a proper model for theIndonesian police system, so it will not be contrary to the culturalcharacteristics of the country and the Decree of the PeopleConsultative Assembly (Tap MPR) Number TLU' year 2000, whichhas recently declared the implementation of national system ofthe Indonesian Police."

"Skripsi ini merupakan suatu tinjauan tentang keadaan perpustakaan Perguruan Tinggi, yakni Perpustakaan Universitas Trisakti (Usakti) di Jakarta. Titik Pandang ditujukan kepada usaha Usakti dalam menuju sentralisasi perpustakaan, organisasi dan pengorganisasian perpustakaan, khususnya status perpustakaan selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT). Hal ini dilakukan mengingat sudah ada Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1980, yang mengatur organisasi Perguruan Tinggi. Khusus pasal 30 dan 42 dari peraturan ini mengatur status Perpustakaan Perguruan Tinggi. Mengenai hal ini sudah ada Surat Keputusan Rektor Usakti No.001/ USAKTI/S.K.R./I/1987, tentang restrukturisasi organisasi seluruh fakultas di lingkungan Usakti. Surat Keputusan (S.K.) ini merupakan realisasi dari S.K. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0192/0/1985 tertanggal 20 April 1987, yakni tentang kewajiban sepenuhnya melaksanakan PP. No.5 Tahun 1980 bagi Universitas Swasta. Penulisan dimulai dari latar belakang masalah, kondisi perpustakaan yang saling terpisah-pisah, sesuai dengan historis berdirinya masing-masing fakultas. Lalu struktur organisasi dan pengorganisasiannya, status perpustakaan selaku UPT Universitas maupun UPT Fakultas. Sebelumnya dituliskan pula hasil penelitian literatur tentang sistem sentralisasi maupun desentralisasi, untung ruginya masing-masing sistem, yang semuanya dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dalam pembahasan. Pembahasan disesuaikan pula dengan kondisi perpustakaan yang ada, baik langkah yang sudah maupun yang akan dilakukan kemudian diakhiri dengan kesimpulan dan saran-saran."

"Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan dalam penerapan sistem sentralisasi pengelolaan keuangan di Universitas Indonesia, dengan studi kasus di Fakultas Ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan wawancara mendalam. Hasil analisis menyimpulkan bahwa terdapat empat faktor penyebab permasalahan dalam penerapan sistem sentralisasi pengelolaan keuangan di UI, yakni: aspek ketepatan konsep sentralisasi, aspek proses desain sistem, aspek metode implementasi sistem, dan aspek dokumentasi prosedur pelaksanaan. Adapun faktor penyebab permasalahan dalam penerapan sistem sentralisasi pengelolaan keuangan di FE ada tiga, yakni: aspek dasar hukum pelaksanaan sentralisasi, aspek proses desain sistem, dan aspek dokumentasi prosedur pelaksanaan. Sistem sentralisasi pengelolaan keuangan di UI sebaiknya dilanjutkan dengan penyempurnaan-penyempurnaan sehingga tetap mampu menjamin efektivitas sistem dan menjaga kelancaran dana.

---

The purpose of the study is to describe factors which caused problems in implementation of financial centralization in Universitas Indonesia, and the case study in Faculty of Economics. This research uses qualitative analysis and indepth interview to collect the data. The conclusion is there are four factors that caused problems in implementation of financial centralization in UI, such as: rightness of centralization concept, aspect of system design process, aspect of system implementation method, and aspect of procedures documentation. There are also three factors caused problems in implementation of financial centralization in FE, such as: legal aspect of the system, aspect of system design process, and aspect of procedures documentation. Financial centralization system in UI should be continued with some evaluation and improvement."

"Penelitian ini membahas tentang perkembangan oligarki di Provinsi Banten. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang, penyebab, tahap-tahap, dan bentuk oligarki di Provinsi Banten. Penelitian ini berupaya memaparkan kaitan antara kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Banten dengan kemunculan oligarki di Banten. Lebih dalam lagi, penelitian ini akan memaparkan bentuk, struktur, dan sifat oligarki di Provinsi Banten. Pertanyaan pokok dalam penelitian ini adalah, bagaimana proses terbentuknya oligarki di provinsi Banten? Dengan sub-sub pertanyaan, pertama, apa latar belakang dan penyebab terbentuknya oligarki di Provinsi Banten? Kedua, bagaimana fase-fase atau tahapan terbentuknya oligarki di Provinsi Banten? Ketiga, bagaimana bentuk oligarki di Provinsi Banten? Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori "Oligarki", dengan teori pendukung yaitu teori "Modal Sosial", teori "Elite Tradisional-Patrimonial", teori "Hubungan Negara dan Masyarakat", dan teori "Rent Seeking Economy". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk menganalisis data-data yang diperoleh. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara mendalam dengan 19 informan; aktifis, pelaku usaha, tokoh jawara, dan akademisi. Temuan penelitian ini adalah semakin kuatnya oligarki sultanistik di Provinsi Banten dengan Tb. Chasan Sochib (kemudian digantikan putranya, Tb. Chaeri Wardana) sebagai oligark tertinggi. Beberapa oligark baru yang kuat telah muncul namun masih dalam kendali Tb. Chaeri Wardana. Implikasi teoritis dari penelitian ini mendukung dan menguatkan teori oligarki yang dikemukakan oleh Jeffrey Winters, terutama mengenai bentuk dan sifat-sifat oligarki sultanistik. Faktor utama penyebab terbentuknya oligarki di Banten menguatkan teori hubungan negara dan masyarakat. Dinamika internal oligarki mendukung teori-teori modal sosial dan elite tradisionalpatrimonial. Sedangkan aktivitas utama oligarki di Banten menguatkan teori rent-seeking. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa demokrasi elektoral pasca Orde Baru di Banten telah didominasi oleh oligark. Oligark terkuat di Banten adalah Tb. Chasan Sochib yang dominasi oligarkisnya berkembang dalam 3 fase, yaitu, pertama, Fase Jawara-Kontraktor (1967- 2001), kedua, Fase Konsolidasi Oligarki (2001-2006), ketiga, Fase Keluarga (2006 hingga sekarang). Bentuk oligarki di Banten saat ini adalah oligarki sultanistik dimana Tb. Chaeri Wardana menjadi figur utama. Oligark-oligark lain tunduk dan dilindungi oleh Tb. Chaeri Wardana. Pertahanan kekayaan dikelola oleh Tb. Chaeri Wardana untuk para oligark. Aktivitas utama oligarki sultanistik di Banten adalah rent seeking terhadap proyek-proyek APBD. ......The research focuses on the development of oligarchy in the Province of Banten. The objectives of the research are identifying background, cause, steps and forms of oligarchy in the Province of Banten. The research attempts to expose the relations between social, economical, and cultural aspects of the Province of Banten and the emergence of oligarchy. Furthermore, it exposes form, structure, and characteristic of oligarchy in the Province of Banten. The fundamental question of this research is: how was the oligarchy in the Province of Banten established? The fundamental question can be divided into three sub questions: first, what was the background and causes for the establishment of the oligarchy? Second, what was the step of the establishment of the oligarchy? Third, what is the form of the oligarchy? The research uses theory of oligarchy as its main theory, supported by 4 other theories i.e. the theory of social capital, the theory on patrimonial-traditional elite, the theory of state-society relationship, and the theory on rent-seeking economy. The research uses qualitative approach with analytical descriptive method. Data were collected through literature, observations, and in depth interview with 19 informants; activists, businessmen, jawaras, and academicians. The findings of this research is the more powerful of Sultanistic Oligarchy in Banten Province with Tb. Chasan Sochib (later replaced by his son, Tb. Chaeri Wardana) as the supreme oligarch. Some powerful new oligarch have emerged but still under Tb. Chaeri Wardana's control. Theoretical implications of this research have supported and strengthened the theory of oligarchy proposed by Jeffrey Winters, especially on the forms and characteristics of Sultanistic Oligarchy. The main factors causing formation of oligarchy in Banten have strengthened the theory of statesociety relationship. Internal dynamics of the oligarchy have supported the theories of social capital and patrimonial-traditional elite. While the main activity of oligarchy in Banten has strengthened the theory on rent-seeking economy. The Result shows that the post-New Order's electoral democracy in the Province of Banten has been dominated by oligarchs. Tb. Chasan Sochib is the strongest oligarch dominating oligarchs in three phase of development: first, jawara-contractor phase (1967-2001), second, oligarchy consolidation phase (2001-2006), and third, family phase (2006 until present).The present form of oligarchy in Banten is Sultanistic Oligarchy where Tb. Chaeri Wardana becomes the main figure. Other oligarchs follow to and are protected by Tb. Chaeri Wardana. Wealth defense is managed by Tb. Chaeri Wardana for other oligarchs. The main activities of sultanistic oligarchy in the Province of Banten is rent-seeking of state budgeted projects."

"Pada saat ini banyak perusahaan pembiayaan yang melakukan otomasi tehadap proses pembuatan dan pendaftaran akta jaminan fidusia, termasuk diantaranya adalah perusahaan pembiayaan X (“Perusahaan”). Otomasi ini dilakukan karena Perusahaan perlu untuk mempercepat dan mempemudah proses pembuatan dan pendaftaran akta jaminan fidusia dengan mengembangkan sistem yang dinamakan sentralisasi fidusia. Tujuan dari adanya sentralisasi fidusia adalah agar Perusahaan tidak melanggar peraturan sehubungan dengan pengajuan pendaftaran fidusia yang hanya dapat dilakukan maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanagan perjanjian pembiayaan. Namun dengan adanya percepatan proses tersebut berakibat terhadap keabsahan akta jaminan fidusia yang dibuat melalui sistem sentralisasi fidusia di Perusahaan dan menyebabkan notaris dalam menjalankan tugasnya melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris). Dengan demikian, Perusahaan dan notaris harus sama-sama memahami bagaimana penerapan konsep sentralisasi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya hal tersebut, maka tesis ini akan membahas mengenai penerapan dan akibat dari adanya konsep sentralisasi fidusia terhadap pembuatan akta jaminan fidusia serta penerapan sistem ini agar dapat tetap berjalan tanpa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal, dimana penelitian ini membahas obyek penelitian dari sudut pandang hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan apabila dilihat dari sifatnya menggunakan tipologi deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa sertifikat jaminan fidusia terbit sebelum minuta akta ditandatangani oleh Perusahaan baik selaku Penerima Fidusia maupun sebagai Pemberi Fidusia berdasarkan kuasa dari debitur, selain itu minuta akta ditandatangani tanpa dihadiri dan dibacakan oleh notaris. Hal tersebut berdampak pada keabsahan akta jaminan fidusia yang menjadi batal demi hukum, sehingga menyebabkan sertifikat jaminan fidusia yang telah terbit dianggap tidak pernah ada. Hal ini sangat mempengaruhi kedudukan Perusahaan sebagai kreditur preferen yang mempunyai hak didahulukan diantara kreditur lainnya apabila debitur mengalami cidera janji terhadap perjanjian pembiayaan.......At present, many finance companies are automating the process of making and registering fiduciary guarantee deeds, including among others, financing company X (the “Company”). This automation is carried out because the Company needs to speed up and simplify the process of making and registering fiduciary guarantee deeds by developing a system called fiduciary centralization. The purpose of having fiduciary centralization is so that the Company does not violate regulations in connection with fiduciary registration applications which can only be made a maximum of 30 (thirty) days after signing the financing agreement. However, the acceleration of this process resulted in the validity of the fiduciary deed made through a fiduciary centralized system in the Company and caused the Notary in carrying out his duties to violate the provisions of Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary which has been renewed by Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary (Notary Position Law). Thus, the Company and the Notary must both understand how to apply the concept of centralization so that it does not conflict with laws and regulations. With this in mind, this thesis will discuss the application and consequences of the concept of fiduciary centralization in the making of fiduciary guarantee deeds and how this system can continue to operate without violating the provisions of the applicable laws and regulations. This research is a doctrinal law research, where this research discusses the object of research from the point of view of law and applicable statutory provisions, whereas when viewed from its nature it uses descriptive typology. The results of this study are that the fiduciary guarantee certificate is issued before the minutes of the deed are signed by the Company either as a Fiduciary Recipient or as a Fiduciary Giver based on the power of the debtor, besides that the minutes of the deed are signed without being attended and read out by a notary. This has an impact on the validity of the fiduciary guarantee deed which becomes null and void, causing the fiduciary guarantee certificate that has been issued to be considered as never existing. This greatly affects the Company's position as a preferred creditor who has the right to take precedence over other creditors if the debtor has defaulted on a financing agreement."

"Penelitian mengenai sentralisasi pengolahan bahan pustaka telah dilakukan di Perpustakaan Pusat Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, dari bulan April sampai dengan bulan September 1986. Tujuannya ialah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan sentralisasi pengolahan bahan pustaka yang telah dikerjakan selama ini di Perpustakaan Pusat UNPAD, apakah ada hambatannya dan bagaimana cara mengatasinya. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara dengan semua pimpinan perpustakaan fakultas yang ada di lingkungan UNPAD. Hasilnya adalah Perpustakaan Pusat UNPAD sudah menyelenggarakan sentralisasi sebagian bagi tiga perpustakaan fakultas. Hambatan yang dihadapi ada dua perpustakaan fakultas yang tidak setuju dengan sentralisasi. Pedoman pengolahan bahan pustaka yang banyak dipakai : AACR1 untuk deskripsi bibliografis; DDC untuk klasifikasi; Sears List untuk tajuk subjek."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses agenda setting dalam kajian sentralisasi pengadaan. Untuk mengetahui proses agenda setting dalam kajian sentralisasi pengadaan, peneliti menganalisis dengan mengadopsi teori agenda setting milik Kingdon dan menggunakan tiga dimensi, yaitu aliran masalah, aliran politik, dan aliran kebijakan. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist dan hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait dan menggunakan data- data sekunder. Kajian sentralisasi pengadaan merupakan solusi kebijakan yang ditawarkan Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah pengadaan dan mendorong pengadaan ke arah yang lebih baik. Dari penelitian ini dapat dilihat dalam proses agenda setting kajian sentralisasi pengadaan, masalah-masalah pengadaan telah menjadi masalah publik yang dirasakan oleh beragam actor pengadaan, namun sentralisasi pengadaan tidak menjadi solusi tunggal untuk menyelesaikan masalah- masalah pengadaan. Hal tersebut dipengaruhi oleh tidak adanya dorongan oleh aktor-aktor politik untuk memasukan isu pengadaan ke dalam agenda resmi pemerintah. Selain tidak adanya dorongan politik, terdapat ketidaksesuaian masalah pengadaan dengan solusi yang ditawarkan Pemerintah Indonesia, sehingga terdapat resistensi dalam memasukan sentralisasi pengadaan ke dalam agenda resmi pemerintah. Maka Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu mengkaji ulang sentralisasi pengadaan agar kebijakan yang dihasilkan mampu mendorong pengadaan yang lebih baik.......The research aims to analyze the agenda setting process in the procurement centralization study. To figure out the agenda setting process in the procurement centralization study, researcher using Kingdon's agenda setting theory and using three dimensions, namely the problem streams, political stream, and policy streams. The results of this research were obtained through in-depth interviews with relevant informants and using secondary data. The procurement centralization study is a policy solution offered by the Government of Indonesia to solve procurement problems and to make a slightly improved on provurement system. From this research, researcher found that agenda setting process of the procurement centralization study, procurement problems have become a public issue felt by various procurement actors, but centralization of procurement is not a single solution to resolve procurement problems. The lack of encouragement by political actorsmakes procurement issues more difficult to be included on the governments official agenda. In addition to the lack of political impetus, there is a mismatch between the procurement problems and the centralization of procurement which was initiated by the Government of Indonesia which makes it increasingly difficult to centralize procurement into the official government agenda. Accordingly, National Public Procurement Office needs to review the centralization of procurement so that the resulting policy is able to encourage procurement into a better system."

"Perubahan paradigma pengelolaan manajemen ASN berbasis sistem merit perlu didukung Sistem Informasi Manajemen ASN. Beban kerja yang berkurang, tumpang tindih pekerjaan, tidak tercapainya output yang telah ditetapkan, pekerjaan yang membutuhkan koordinasi lintas direktorat membutuhkan waktu yang lama. Hal ini menggambarkan permasalahan struktur dan proses transformasi input menjadi output teknologi yang belum optimal di Kedeputian SINKA BKN. Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian post postivist dengan pendekatan penelitian mix method untuk menganalisis karakteristik teknologi unit pada masing-masing direktorat dan menganalisis kesesuaian dimensi struktur formalisasi, sentralisasi, kualifikasi pegawai, dan koordinasi dengan karakteristik teknologi unit tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik teknologi unit pada Dit AK I dan Dit AK II rutin sedangkan Dit Lahta non rutin kemudian Dit PSIK engineering. Sentralisasi Dit AK I dan II sedang. Kualifikasi pegawai Dit AK I dan AK II memiliki tingkat pengalaman tinggi dan pelatihan rendah. Formalisasi dan Sentralisasi Dit Lahta sedang karena pegawai diberikan kebebasan dalam menentukan kebijakan internal di unit walaupun jarang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Pegawai Dit Lahta memiliki tingkat kepatuhan pada peraturan tinggi meskipun sikap atasan fleksibel. Kemudian kondisi struktur di Dit PSIK memiliki formalisasi tinggi, kualifikasi pegawai dalam hal pelatihan masih sedikit dan tidak tersedia bagian/alat/orang yang digunakan untuk mekanisme koordinasi.

---

The change of ASN management paradigm based on merit system needs to be supported by ASN Management Information System. Decreased workload, overlapping work, not achieving predetermined output, jobs that require coordination across the directorate take a long time. This illustrates the problem of structures and processes of transforming inputs into outputs technology that have not been optimal in the SINKA BKN Deputy. This research uses postpostivist research paradigm with mix method research approach to analyze technological characteristics of unit in each directorate and analyze suitability of structure dimension formalization, centralization, qualification of employee, and coordination with technology characteristic of the unit. The results showed that the characteristics of unit technology on Dit AK I and Dit AK II routine while Dit Lahta non routine then Dit PSIK engineering. The centralization of Dit AK I and II is moderate. The qualifications of the employees of Dit AK I and AK II have high level of experience and low training. The formalization and centralization of the Lahta territory is due to the fact that employees are given the freedom to determine internal policies in the unit although they are seldom involved in decision making. Employees of Dit Lahta have high regulatory compliance level although supervisor atittudes tend to be flexible. Then the structural conditions in Dit PSIK have high formalization, the qualification of employees in the case of training is still few and there is no part tool person used for coordination mechanism."