Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Industri Reksa Dana relatif baru bagi Industri Indonesia. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1996 oleh PT. BDNI Reksa Dana dengan aset kelolaan Rp 300 miliar. Produk reksa dana yang pertama adalah reksa dana tertutup artinya hanya dapat dimiliki dengan membeli melalui bursa. Dengan kata lain, mekanismenya sama dengan surat berharga yang dijual di pasar seperti saham, yang memiliki permintaan dan penawaran dan dinilai sesuai dengan harga pasar. Pada Juli tahun yang sama, Bapepam (Badan Pemerintah Pengatur Pasar Modal) mengeluarkan izin agar perusahaan yang terdaftar dapat meluncurkan dan mengelola produk reksa dana kepada publik. Dengan adanya pengetahuan tentang reksa dana, masyarakat kini memiliki alternatif investasi selain pasar uang dan instrumen investasi lainnya. Pemerintah juga memberikan insentif bagi industri new born dengan memberikan kupon obligasi bebas pajak yang dialokasikan pada reksa dana yang bertenor di bawah lima tahun. Hasilnya positif. Nilai Aktiva Bersih dari total aset kelolaan dan jumlah produk reksa dana tumbuh signifikan. Pada tahun 2000, dana kelolaan dan total produk reksa dana masing-masing mencapai Rp 5,5 triliun dan 94. Orang-orang tampaknya mempercayakan dananya kepada manajer investasi yang lebih ahli dalam menciptakan portofolio dengan ekspektasi pengembalian yang lebih tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja kemampuan manajer investasi dalam mengelola portofolio. Manajemen portofolio dikategorikan oleh 2 strategi: manajemen portofolio aktif dan manajemen portofolio pasif. Pra-asumsi penulisan ini adalah bahwa semua manajer investasi menggunakan strategi manajemen portofolio aktif strategi pasif diasumsikan hanya mengindeks dana ke pasar, maka kinerjanya akan sama dengan pasar itu sendiri. Di sisi lain, strategi aktif memerlukan penelitian saham yang mendalam dan memprediksi perubahan indikator ekonomi makro, yang dikenal sebagai kemampuan pemilihan saham dan market timing. ...... Mutual Fund industry is relatively new to Indonesian Industry. It was first introduced in 1996 by PT. BDNI Reksa Dana with asset under management of IDR 300 billion. The first mutual fund product was an closed-end fund meaning that it only could be owned by purchasing through bourse. In other words, the mechanism was same as securities sold in market such as stocks, which had demand and supply and valued as market price. In July of the same year, Bapepam (Capital Market Regulatory Government Agency) issued permits that registered companies could launch and manage mutual fund products to public. Given knowledge about mutual fund, public now have alternative for investment besides money market and other investment instrument. The government also gave incentive for the new born industry by giving tax-free coupon bond allocated in mutual fund that has tenor below five year. The result was positive. The Net Asset Value of total asset under management and the number of mutual fund products grew significantly. By year of 2000, the asset under management and total mutual fund product reached IDR 5.5 trillion and 94 respectively. People seemed to trust their fund to investment manager who had more expertise in creating portfolios with higher expected of return. The purpose of this dissertation is to measure the performance of investment manager ability in managing the portfolios. Portfolio management is categorized by 2 strategies: active portfolio management and passive portfolio management. Pre-assumption this writing is that all investment managers are using active portoflio management strategy the passive strategy assumed only indexing the fund to the market, hence the performance would be the same as the market itself. On the other hand, the active strategies require deep research of stocks and predicting the change in marco-economics indicator, known as the ability of stock selection and market timing.

Abstrak :
ABSTRAK
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian memperkenalkan konsep permodalan yang belum pernah ada dalam pengaturan hukum sebelumnya, yakni berupa sertifikat modal koperasi yang mirip dengan konsep saham tanpa hak suara pada perseroan terbatas. Undang-undang tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi salah-satunya karena sertifikat modal koperasi tidak sesuai dengan asas kebersamaan dan kesukarelaan. Untuk itu perlu diteliti bagaimanakah penerapan konsep saham dalam badan usaha koperasi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang bertumpu pada data sekunder dan disajikan secara preskriptif analitis. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan konsep saham dalam badan usaha koperasi dapat saja dilakukan pada koperasi yang jumlah anggotanya (dan ekuitasnya) besar. Sebaliknya konsep saham dalam badan usaha koperasi tidak sesuai diterapkan pada koperasi yang jumlah anggotanya kecil. Akan tetapi, penerapan konsep saham dalam badan usaha koperasi mencederai prinsip one person-one vote yang menjadi karakteristik koperasi sebagai perkumpulan orang. Selain itu, penerapan konsep saham dalam badan usaha koperasi juga bertentangan dengan konsep koperasi sebagai user-owned (dan user-controlled) businesses

---

ABSTRACT
The Law of the Republic of Indonesia Number 17 Year 2012 concerning Cooperation introduced a new capital concept, that is sertifikat modal koperasi that has similar characteristics with the share without voting rights in a limited liability company. Later on, Constitutional Court of Indonesia revoked the Act because among others sertifikat modal koperasi is in conflict with togetherness and voluntary cooperative principles. This thesis will examine whether the share concept can be applied in Indonesian cooperative. This research use juridicalnormative which is supported by the secondary data. This research will also be presented in the form of prescriptive-analytical. This research find out that the share concept can be applied in Indonesian cooperative that have the big members and equity. On the contrary, the concept can not be applied in the cooperative that have little member. But applying the share concept in Indonesian cooperative is in conflict with one person-one vote principle? that is characteristics of Indonesian cooperative as a association of persons. In addition to that, application the share concept in the Indonesian cooperative is in conflict with cooperative concept as user-owned (and user controlled) businesses.

Abstrak :
Rumah merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Untuk itu pemerintah memandang perlu menyediakan fasilitas perumahan tersebut bagi masyarakat. Hal ini telah terwujud dengan berdirinya PERUM PERUMNAS dan Developer-developer penyedia perumahan dengan fasilitas KPR BTN dan KPR PT. PAPAN SEJAHTERA. Dengan semakin menjamurnya bank-bank pemberi KPR akan membawa dampak persaingan yang ketat bagi PT. "X". Untuk itu PT. "X" harus menerapkan strategi bauran pemasarannya untuk mempertahankan Market Share dan posisinya sebagai Market Leader. Adapun metode penelitian yang penulis lakukan adalah dengan melakukan survey langsung ke PT. "X" yang menjadi obyek penelitian. Dengan melakukan interview langsung pada beberapa pejabat PT. "X", penulis mendapatkan informasi-informasi yang dapat membantu penulis untuk menganalisa skripsi ini, selain itu penulis juga data dari Biro -Pusat Statistik, perpustakaan. mengumpulkan dataREI dan ' buku-buku Analisa skripsi ini ialah dengan menggunakan analisa SWOT atau analisa internal - ekternal. Dalam analisa tersebut penulis juga menggunakan data-data atau informasi-informasi yang dimiliki pesaing sebagai bahan ,perbandingan. Hasil analisa dimasukkan ke dalam matrik internal-ekternal untuk menentukan strategi apa yang akan dipilih oleh PT. "X" untuk mempertahankan market-sharenya. D~ri hasil analisa dapat disimpulkan bahwa, sebaiknya PT. "X" menerapkan "growth strategy" sebagai landasan untuk mempertahankan market-sharenya dan posisinya sebagai Market Leader. Namun untuk melaksanakan "growth strategy" tersebut secara efektif PT. "X" harus memperbaiki kelemahan-kelemahan internal yang ada. Akhirnya penulis menyarankan sebaiknya PT. "X" memperbaiki kelemahankelemahan internal tersebut sehingga pelaksanaan "growth strategi" untuk mempertahankan market-share dan posisinya sebagai Market Leader dapat berjalan dengan lebih efektif.

Abstrak :
Untuk memenuhi Rasio Kecukupan Modal sebesar seperti diharuskan Paket kebijaksanaan 28 Februari 1991 Bank X melakukan transaksi yang 'tidak biasa' yaitu dengan melakukan persilangan saham (share suap) dimana Bank X menerbitkan sahamnya yang dibayarkan dengan saham kedua perusahaan afiliasinya. Berdasarkan permasalahan demikian, penulis mencoba untuk menganalisa transaksi tersebut dari sudut pandang akuntansi keuangan, terutama bila dikaitkan dengan tujuan diberlakukannya ketentuan di muka. Penulisan skripsi ini disusun atas dasar penelitian kepustakaan dan studi lapangan, berupa tanya jawab dengan pihak-pihak yang cukup kompeten dengan topik yang ditulis. Dari hasil penelitian didapat kesimpulan bahwa walaupun transaksi penerbitan saham yang dibayarkan dengan surat berharga memang tidak umum terjadi, tetapi bukan berarti tidak dapat dilakukan, sepanjang persyaratan yang mengatur mengenai hal tersebut dipenuhi. pencatatan transaksi tersebut. Bank X mencatatnya pada sisi debit pada perkiraan surat-surat berharga dan bukan pada perkiraan investasi atau penyertaan sebagaimana biasanya dilakukan dalam pembahasan mengenai investasi jangka panj ang. Standar Khusus Akuntansi Perbankan Indonesia juga tidak menyebutkan secara jelas ketentuan yang mengharuskan masuknya dana segar sebagai akibat peningkatan modal, sebagaimana yang diinginkan oleh otoritas moneter. Karakteristik khusus, fungsi yang strategis dalam perekonomian nasional, dan juga fungsi modal itu sendiri dalam industri perbankan merupakan alasan pihak otoritas moneter untuk tidak menyetujui transaksi di atas. Jadi bila dikaitkan dengan peraturan atau ketentuan Bapepam, transaksi tersebut dapat dikatakan tidak menimbulkan masalah, hanya saja bila dikaitkan dengan maksud diberlakukannya ketentuan Rasio Kecukupan Modal, maksud tersebut tidak dapat dicapai. Karena transaksi tersebut merupakan transaksi hubungan istimewa, maka pengungkapan yang memedai harus dilakukan, dan Bank X mengungkapkannya dalam catatan atas laporan keuang dengan cukup memadai. Karena belum adanya peraturan yang memadai, penulis menyarankan agar pihak-pihak yang terkait dapat merumuskan peraturan yang lebih jelas dalam mengatur masalah tersebut sehingga interpretasi yang lebih luas dan lebih bebas dapat dihindarkan.

Abstrak :
Penelitian ditujukan untuk mengetahui keberadaan Day of The Week Effect pada imbal hasil IHSG untuk periode Januari 2003 hingga Desember 2007. Pengujian akan menggunakan data harian dengan uji keseluruhan periode dan uji tiap tahunan untuk melihat konsistensi hasil. Uji menggunakan keseluruhan periode menunjukan adanya fenomena Day of The Week Effect selama periode observasi dengan Senin menunjukan imbal hasil terendah dengan Jumat menunjukan imbal hasil tertinggi. Kesimpulan yang sama diperoleh pada uji tiap tahunan dengan besaran yang berbeda-beda. Pola Day of The Week Effect menunjukan bentuk deterministic sehingga dapat dilakukan prediksi imbal hasil saham di masa yang akan datang. Penelitian lebih lanjut menunjukan tidak terdapatnya hubungan antara resiko dan Day of The Week Effect yang ditemukan selama periode observasi yang mengindikasikan adanya variabel lain yang menyebabkan keberadaan fenomena tersebut.

---

This study tests the presence of the Day of The Week Effect on market return in the case of the Jakarta Stock Exchange and covers the period between January 2003 and Desember 2007. By using the daily basis of Jakarta composite index, the study will use overall five years period and yearly basis also to look for the consistency. By using the overall five years period, the findings show that the Day of The Week Effect is present with the lowest and highest returns are observed on Monday and Friday. Same conclusion achieved by using sub-periods with statistically different volatility. Day of the Week Effect shows the deterministic seasonality that investor can predict the future return by learn the pattern. Further investigation shows that there is no correlation between equity market risk and Day of The Week Effect, means there is another variable that affected that phenomenon.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan dividen pada perusahaan yang terdaftar di BEI pada periode 2011-2015. Faktor-faktor yang dianalisis dalam penelitian ini antara lain earning per share, lagged dividend, debt to equity ratio, dan share turnover. Sampel terdiri dari 75 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, yang aktif membayar dividen selama tahun 2011-2015. Fixed Effect Model diaplikasikan terhadap analisis data panel yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang kuat antara lagged dividend dan earning per share terhadap kebijakan pembayaran dividen, namun variabel debt to equity ratio dayan share turnover tidak memengaruhi variabel DPR secara signifikan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa earning per share dan pola pembayaran dividen di tahun sebelumnya merupakan faktor penting yang memengaruhi kebijakan pembayaran dividen perusahaan.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the factors that influence the dividend payout policy on firms listed in Indonesia Stock Exchange during 2011 ndash 2015 period. The factors analyzed within this research are earning per share, lagged dividend, debt to equity ratio, and share turnover. This research consists of 75 companies listed in Indonesia Stock Exchange, which actively pay dividend from 2011 to 2015. Fixed effect model with generalized least square are applied in this research, showing the result that lagged dividend and earning per share are influenced positively with dividend per share. Meanwhile, debt to equity ratio and share turnover indicate no significant effect to dividend per share. According to the result of the research, it can be concluded that firms rsquo expectation on future earnings and the dividend paid in the previous year affect the dividend payout policy.

Abstrak :
ABSTRAK Zomato merupakan perusahaan start up asal India dengan produk berupa restaurant finder dan hadir di Indonesia pada bulan November 2013. PT. Zomato Media Indonesia hingga saat ini hadir di dua kota besar di Indonesia yakni Jakarta dan Bali. Permasalahan yang dihadapi Zomato Indonesia saat ini adalah kurangnya engagement dari pengguna Zomato terhadap fitur-fitur yang ada dalam aplikasi. Di Indonesia, perusahaan start up dengan produk restaurant finder sudah banyak bermunculan dan mulai mempromosikan keunggulan-keunggulan fitur mereka. Yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan ini adalah user engagement agar konten yang disajikan di dalam restaurant finder mereka semakin beragam dan kredibel. Zomato menjaga relasinya dengan Foodie (member Zomato) dengan memberikan reward berupa voucher restoran dari klien mereka namun sayangnya hal ini tidak terpublikasikan sehingga keinginan masyarakat untuk menjadi user sangat kecil mengingat tanpa harus menjadi Foodie, masyarakat dapat menikmati fitur-fitur yang ada di Zomato. Untuk mengatasi hal ini, Zomato harus melakukan strategi pemasaran dengan positioning yang jelas bahwa Zomato adalah aplikasi yang rewardful. Sehingga, berangkat dari data yang ada berdasarkan analisis pasar, diharapkan akan terbentuk sebuah pertimbangan yang baik untuk membuat perencanaan komunikasi pemasaran terpadu untuk Zomato. Dengan tujuan pemasaran meningkatkan user engagement untuk menarik klien dalam kurun waktu enam bulan, maka terdapat tujuan komunikasi yang harus dicapai: meningkatkan traffic kunjungan ke website dan aplikasi Zomato dengan 50% total pengunjung merupakan member Zomato. Sebuah ide kampanye muncul dengan nama Eat to Share, Share to Eat. Biaya kampanye komunikasi pemasaran terpadu selama enam bulan yang akan dijalankan ini adalah sebesar Rp 604.800.000,00. Di akhir kampanye akan dilakukan program evaluasi dan monitoring untuk melihat keefektifan pelaksanaan kampanye.

---

ABSTRACT Zomato is a start up company head-quartered in India with a restaurant finder as its product and Zomato had expanded its business to Indonesia on November 2013. PT. Zomato Media Indonesia up until now exists in two big cities, Jakarta and Bali. Current problem Zomato faces is the low engagement performed by Zomato user in using features inside the application. In Indonesia, start up companies with restaurant finder as a product have started to emerge with many brands and have their own uniqueness in promoting their product. What these companies need is a user engagement so that their content will be more varied and credible. Zomato keeps its relation with user by giving restaurant vouchers as a reward. Unfortunately this giveaway does not get published causing the unawareness of the people about this privilege. Therefore they have no motivation to sign up as a Foodie (Zomato member) since we can have all access to its features without being a Foodie. To handle this situation, Zomato has to do a marketing strategy with a clear positioning that Zomato is the one and only a rewardful application. By analizing the market data, it is expected that a right consideration is made to do an integrated marketing communication for Zomato. Begin with the marketing objective, to increase the user engagement in order to attract more client within six months, forth the communication objective that have to be achieved: increase the traffic from application and website visitors of Zomato with the result that 50% of them are Foodie. An idea of a campaign has established with the name Eat to Share, Share to Eat. The cost of this integrated marketing communication campaign within six months is Rp 604.800.000,00. At the end of the campaign, evaluation and monitoring programs will be conducted in order to measure the effectiveness of the campaign.

Abstrak :
ABSTRAK
Pembayaran dividen dapat di ibaratkan dengan pisau bermata dua. Selain sebagai sarana untuk membayar balas jasa (return) kepada investor atas dananya yang telah ditanamkannya pada perusahaan, jumlah dividen yang dibayar itu sendiri ternyata membawa suatu informasi kepada publik (investor). Disengaja atau tidak, jumlah dividen yang dibayar akan dijadikan investor sebagai suatu indikator masa depan keuangan perusahaan. Setelah dividen diumumkan investor akan bereaksi sebagai pencerminan hasil pertimbangan mereka terhadap masa depan keuangan perusahaan. Reaksi investor tersebut akan tergambar pada fluktuasi harga saham disekitar pengumuman dividen.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana reaksi investor terhadap pengumuman dividen interim di Bursa Efek Jakarta, serta untuk melihat faktor-faktor apa yang mempengaruhi reaksi investor tersebut. Penelitian ini menggunakan metode dan model yang sama dengan penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti dampak pengumuman dividen terhadap harga saham di New York Stocks Exchange. Penelitian tersebut antara lain dilakukan o]eh Swary (1980), Eades (1982), Brickley (1982), Kane, Lee, and Markus (1984), Eddy and Seifert (1988), Wensely (1991), Impson and Karafiath (1992), Moses and Rapaccioiy (1995).

Dengan menggunakan market model untuk menghitung abnormal return, hasil penelitian ini menemukan bahwa pengumuman dividen di Bursa Efek Jakarta ternyata mengakibatkan perubahan harga saham (yang digambarkan dengan kumulatif abnormal return) yang cukup signifikan. Abnormal return yang signifikan tersebut terjadai bukan hanya pada kasus dividen meningkat dan dividen menurun, tetapi juga terjadi pada kasus dividen tetap. Namun reaksi investor terhadap kasus peningkatan dan penurunan dividen relatif lambat. Reaksi yang signifikan untuk kedua kasus tersebut baru terjadi setelah dua hari sejak pengumuman dividen. Hal ini menunjukkan bahwa koreksi pasar terhadap harga saham di Bursa Efek Jakarta sehubungan dengan informasi baru, masih relatif lambat.

Selanjutnya dengan menggunakan model regresi linear, penelitian ini menemukan bahwa terdapat hubungan semi-linear yang signifikan antara perubahan dividend yield, risiko sistematis (beta), dan ukuran perusahaan (firm size) terhadap dampak pengumuman dividen terhadap harga saham di Bursa Ekek Jakarta.

Abstrak :
Konsep nominee diakui keberadaannya di negara-negara bertradisi hukum Common Law seperti di Singapura, nominee shareholders dan nominee director diperbolehkan berdasarkan undang-undang trustee dan undang-undang perusahaan Singapura. Sementara di negara-negara bertradisi hukum Civil Law seperti di Indonesia tidak mengakui keberadaan nominee. Bahkan di Indonesia, diatur secara tegas larangan nominee shareholders dan akibatnya adalah perjanjian batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Penanaman Modal. Larangan ini tidak terlepas dari tujuan ekonomi nasional yaitu melindungi pengusaha lokal agar sektor-sektor ekonomi tidak dikuasai dan/atau dieksploitasi oleh pihak asing. Adanya pembatasan bidang usaha yang tertutup bagi pihak asing dan bidang usaha yang terbuka dengan batasan kepemilikan saham bagi pihak asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 44 Tahun 2016 dan persyaratan paling sedikit perseroan terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas, menyebabkan pihak-pihak tidak dapat menguasai atau memiliki perusahaan sepenuhnya. Hal tersebut mendorong penggunaan nominee shareholders di Indonesia, baik dengan mengadakan perjanjian nominee secara langsung maupun secara tidak langsung untuk menyiasati larangan nominee shareholders.

---

Nominee concept is recognized in Common Law countries such as Singapore, nominee shareholders and nominee directors are allowed under the Trustee Act and Company Act of Singapore. While, in Civil Law countries such as Indonesia does not recognize nominee concept. In addition, Indonesia prohibit nominee shareholders and consequently the agreement is null and void as stipulated in Article 33 paragraph 1 and paragraph 2 of the Investment Act. This prohibition cannot be separated from the nation?s economic purpose which is protecting local entrepreneurs so that economy sectors are not controlled and / or exploited by foreign investor. The restrictions on business sectors, whether totally closed or limited share ownership for foreign investor as stipulated in Presidential Regulation number 44 Year 2016, as well as the requirement of at least two (2) people in creating a limited liability company as stipulated in Article 7 of Law Limited Liability company, causes a party to not able to fully own the company. It encourages the use of nominee shareholders in Indonesia, either by entering a nominee agreement, directly or indirectly to circumvent the prohibition of nominee shareholders.

Abstrak :
ABSTRACT Tesis ini membahas mengenai transaksi jual beli saham yang diperdagangkan di bursa efek namun dengan perjanjian bahwa saham tersebut akan dibeli kembali pada suatu waktu dengan harga tertentu pula, yang dikenal dengan istilah ?repo? (repurchase). Didalam prakteknya perjanjian jual-beli surat berharga dengan hak membeli kembali sering dipakai untuk menyelubungi suatu perjanjian pinjaman uang dengan pemberian jaminan kebendaan - misalnya saham - yang seharusnya dibuat perjanjian gadai saham. Saat krisis finansial melanda Indonesia, perusahaan yang melakukan transaksi Repo harus menanggung resiko untuk membayar kekurangan dana atau melakukan top up saham karena saham yang menjadi underlying transaksi mengalami penurunan nilai akibat krisis finansial. Hal ini menyebabkan rasio jaminan saham tidak memenuhi rasio jaminan yang disepakati didalam perjanjian Repo saham sebagai akibat harga saham yang mengalami penurunan secara langsung sehingga menurunkan rasio jaminan saham transaksi repo sebagaimana diperjanjikan. Apabila Perusahaan Efek tidak dapat melakukan penambahan jaminan saham maka Perusahaan Efek dapat dikatakan telah wanprestasi. Masalah hukum yang timbul dari permasalahan diatas adalah transaksi jual beli saham menjadi transaksi hutang piutang. Tesis ini juga membahas ketentuan dalam perjanjian repo saham yang diharapkan dapat mencegah sengketa dikemudian hari apabila dikemudian hari transaksi ini menjadi transaksi pinjaman dengan jaminan saham. Selain itu dibahas mengenai upaya-upaya yang dilakukan otoritas bursa dengan upaya preventif atau pencegahan agar tidak terjadi kerugian bagi pihak manapun termasuk investor.

---

ABSTRACT This thesis discusses about sale and purchase transaction of stocks traded in Bursa Efek Indonesia, of which such selling the stocks is tagged with right to repurchase them on a specific time in the future with a predetermined repurchase price ? known as ?repo? (repurchase). On current practices, repo transaction contract agreement is often being used to cover up an agreement of collateralized loan, with securities used as the collateral. This kind of transaction actually require securities-collateral contract agreement (gadai saham) instead. During financial crisis in Indonesia, companies entering shares- repo transactions is burdened with the risk of requirement to provide additional funding or to top up the shares due to decline of share?s market price. Such decline impact on the change of actual share collateral ratio against the contractual collateral ratio, consequently the company should provide additional shares in order to maintain the total value as per agreed collateral ratio. When the company fail to provide the additional shares, it is assumed as contract breach. The legal issue take place on the situation above is that there is a change of view from share trading into loan transaction. This thesis also defines rules and regulations on the shares repo contract agreement to anticipate potential dispute between the related parties should the share trading transaction is transformed into loan transaction with share as collateral. In addition to this, the thesis describe preventive action points which should be performed by stock exchange authority to avoid any financial loss born by any parties, include the investors themselves.