Hasil Pencarian

Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query

State administrative officials classified by function : 1981-82 / The Council of State Governments

Lexington, Ky. : The Council of State Government, 1982

353.9 COU s

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Fiqi Fatichadiasty, author

Urgensi contempt of court sebagai upaya eksekutorial putusan peradilan tata usaha negara = Urgency of contempt of court as an executorial effort on state administrative court judgment / Fiqi Fatichadiasty

ABSTRAK
Hadirnya Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) sebagai lembaga penegak hukum administrasi bagi para pencari keadilan, seringkali menemui hambatan atas pelaksanaan/eksekusi putusan. Putusan yang dimaksud ialah dalam konteks putusan tersebut sudah in kracht, terhadap putusan yang sudah in kracht tersebut Pejabat TUN selaku pihak yang kalah seringkali tidak mau mematuhi isi putusan dari para hakim PTUN....

2020

T54430

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Erdin Tahir, author

Analisis Pemberhentian Tidak dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil dalam Perspektif Pengadilan Tata Usaha Negara = Analysis of Dishonourable Dismissal to Civil Servant from The Perspective of State Administrative Court.

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang penerapan pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil dalam perspektif pengadilan tata usaha negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara dalam pengumpulan data, kemudian data-data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pemberhentian tidak dengan hormat diatur dalam Pasal 87...

2020

T54824

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Abdul Ravy Rasyid, author

Implementasi "UU No. 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara" dan beberapa permasalahanya

ABSTRAK
Keberadaan Peradilan Administrasi dalam negara Republik Indonesia adalah suatu "conditio sine qua non" dari Negara Hukum Pancasila. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1986, Peradilan Administrasi atau yang dapat juga disebut sebagai Peradilan Tata Usaha Negara, secara resmi berdiri. Namun, penerapan dari undang-undang ini...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muhamad Indra R., author

Penundaan pelaksanaan keputusan tender dalam sengketa tata usaha negara di PTUN Jakarta (studi kasus: putusan No.167/G/200/PTUN.JKT)

Konsep welfare state mengakibatkan perluasan peran pemerintah dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang bertujuan memajukan kesejahteraan seluruh warga negara, akibatnya setiap aktivitas masyarakat akan selalu bersinggungan dengan pelaksanaan tugas dari badan atau pejabat tata usaha negara. Maka selalu terdapat berbagai bentuk variasi tindakan pemerintah baik faktual maupun berupa keputusan yuridis...

Depok: Universitas Indonesia, 2009

S22586

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Amira Budi Athira, author

Peran Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Berkaitan Dengan Pelanggaran Aspek Formal Substansial Dalam Peradilan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 569 K/TUN/2019 Juncto. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 13/G/2018/PTUN-TPI) = The Role of the Regional Notary Honorary Council Related to Violations of Formal Substantial Aspects in State Administrative Courts (Study of Supreme Court Verdict No. 569 K/TUN/2019 Juncto. State Administrative Court Verdict No. 13/G/2018/PTUN-TPI)

Surat Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dengan inkonsistensi jawaban akan dasar obyek, subyek, dan permohonan yang sama dari Penyidik tentunya memiliki akibat hukum yang fatal bagi notaris maupun pihak-pihak lainnya yang terkait. Hal ini disebabkan Surat Keputusannya harus senantiasa memiliki jawaban yang konsisten demi tercapainya suatu kepastian hukum. Permasalahan yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hatigoran, Rikson, author

Penerapan hukum administrasi negara dan penegakan sanksi atas pelanggaran norma pemenuhan hak pilih dalam pemilihan kepala daerah serentak = Implementation of state administration law and law enforcement infringement of voting rights norm fulfilment in simultaneous the election of the head of local government

Pemenuhan hak pilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, sering memunculkan permasalahan yang selalu berulang. Mulai dari tindakan sewenang-wenang penyelenggara pemilu dalam mengupayakan pemenuhan hak pilih, sampai dengan berkurangnya kemurnian hak pilih. Bahkan di beberapa tempat, tak jarang wajib pilih yang kehilangan hak pilihnya. Melalui tesis berjenis yuridis normatif,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52390

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sianipar, Febri, author

Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintahan Yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara = Examination of Elements of Abuse of Authority of Government Officials Causing State Financial Losses in the State Administrative Court

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang di dalam keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menentukan hasil pengawasan aparat intern pemerintah salah satunya adalah terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara karena dalam keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintahan mengandung ada...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Adia Misqa Imtiyaz Rohman, author

Perlindungan Hukum Pemilik Bangunan yang Dinyatakan Sebagai Bangunan Cagar Budaya Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan PTUN Bandung Nomor 121/G/2019/PTUN.Bdg) = Legal Protection Of Owners Of Building Announced As Cultural Heritage Without Ownersâ Permit (Case Study Of Verdict Of PTUN Bandung Number 121/g/2019/PTUN.Bdg)

Terdapat konsekuensi hukum terkait pengalihan dan pengubahan bentuk bangunan cagar budaya yang dikuasai secara pribadi, yang tidak bisa dilakukan tanpa izin pemerintah yang berwenang. Sengketa TUN berkaitan dengan penetapan status bangunan cagar budaya tanpa izin ditemukan di Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung Nomor 121/G/2019/PTUN.Bdg dengan pihak penggugat para...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rinaldi, author

Analisis status kelembagaan majelis pengawas notaris terhadap produk hukum yang dapat digugat pada pengadilan tata usaha negara, studi kasus putusan Nomor 43/G/2011/PTUN-JKT tanggal 28 April 2011 dan putusan nomor: 25/g/2009/ptun.sby tanggal 3 September 2009 = Analysis of the notary supervisory council decision as decision can be sued by state administrative court case studies decision No 43/G/2011/PTUN/JKT and decision No 25/G/PTUN/SBY

Dari penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif diperoleh kesimpulan bahwa terhadap putusan yang dikeluarkan oleh majelis Pengawas Pusat Notaris mengenai adanya pelanggaran kode etik dan penjatuhan sanksi didalamnya. Apabila putusan dalam tingka Majelis Pengawas Wilayah, hal itu dapat di banding ke Majelis Pengawas Pusat berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris. Apabila...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T46110

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian