Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Salah satu upaya pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara adalah dengan melakukan industrialisasi. Perkembangan industri pada masa Orde Baru mengalami berbagai proses perubahan. Tergantung tokoh yang muncul dan keadaan ekonomi saat itu. Salah satu tokoh yang muncul dalam sejarah industrialisasi Orde Baru adalah Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie atau biasa dipanggil Habibie. Tesis ini berupaya mendeskripsikan pemikiran Habibie di bidang ekonomi khususnya industri yang diiringi dengan realitas perkembangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah. Dalam penelitian Habibienomics, terjadi perubahan orientasi industri Indonesia menuju industri berteknologi tinggi, khususnya pembuatan pesawat terbang pada era 90-an. Pro dan kontra terjadi sebagai tanggapan atas Habibienomics. Hingga puncaknya, Habibienomics mengalami stagnasi akibat krisis moneter 1997. Negara yang selama ini mendukung penuh proyek ambisius Habibie berbalik arah untuk menghentikan proyek tersebut. ......One of the economic development efforts undertaken by a country is industrialization. Industrial development during the New Order era underwent various processes of change. It depends on the figures that appear and the economic situation at that time. One of the figures who appeared in the history of New Order industrialization was Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie or usually called Habibie. This thesis seeks to describe Habibie's thoughts in the field of economy, especially industry, accompanied by the reality of his development. The research method used is the historical method. In Habibienomics' research, there was a change in the orientation of Indonesian industry towards a high-tech industry, especially the manufacture of aircraft in the 90s. The pros and cons came about in response to Habibienomics. Until its peak, Habibienomics experienced stagnation due to the 1997 monetary crisis. The country which had so far fully supported Habibie's ambitious project turned its direction to stop the project.

Abstrak :
Implementasi Kebijakan UU PPN melalui Faktur Pajak berdampak pada Kejahatan PPN berupa pengkreditan Faktur Pajak Bermasalah dalam mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan, sehingga pengawasan multak diperlukan agar tujuan pembuatan kebijakan dapat tercapai. Pengawasan faktur pajak dapat dilakukan, baik secara administratif yakni pengawasan yang tercipta dalam suatu sistem, secara otomatis (build in control), maupun secara represif berupa penjatuhan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. bentuk-bentuk pengawasan represif berupa pemeriksaan ataupun penyidikan pajak. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah studi atas pendapat stakeholder's (Aparat Pajak dan Wajib Pajak) tentang : pertama Implementasi UU PPN melalui Faktur Pajak, kedua imptementasi pengawasan administratif Faktur Pajak, dan ketiga implementasi pengawasan represif sebagai upaya pencegahan kejahatan PPN. Sedangkan kerangka teori yang penulis ajukan adalah teori tentang pembuatan suatu kebijakan, dan implementasi dari kebijakan, serta pemahaman akan konsep Nilai Tambah ( Value Added) yang menjadi dasar pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai serta pengertian akan Faktur Pajak yang merupakan implementasi kebijakan UU PPN. Metodologi penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kuantitatif dengan frekuensi prosentase. Responden Wajib Pajak yang diteliti adalah yang pernah di periksa di Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bogor, dan dipilih secara purposive, serta semua Aparat Pajak yang bekerja di Seksi PPN Kantor Pelayanan Pajak Bogor, Sukabumi, Cibinong, Depok Berta Pemeriksa di Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bogor. Hasil penelitian menunjukkan Sistem Informasi Perpajakan sebagai implementasi pengawasan administratif masih memiliki kelemahan-kelemahan yang mendasar. Pemeriksaan sebagai implementasi pengawasan represif diyakini tidak mampu mendeteksi adanya Faktur Pajak Bermasalah yang coba dikreditkan oleh para pelaku. Penyidikan pajak sebagai implementasi pengawasan represif merupakan upaya terakhir yang harus dilakukan bila sanksi administratif tidak mampu menghalangi terjadinya kejahatan PPN. Namun, sanksi administratif yang ada saat ini tidak mampu untuk menghalangi terjadinya kejahatan PPN. Untuk lebih mengoptimalkan Sistem Infornasi Perpajakan sebagai implementasi pengawasan administratif disarankan agar dilakukan protek terhadap system untuk tidak dapat dicopy dan di print out diluar piranti keras yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Pengawasan represif pemeriksaan disarankan agar dilakukan melalui pemeriksaan lengkap untuk marrpu mendeteksi adanya Faktur Pajak Bermasalah yang ikut dikreditkan. Sanksi administratif yang diberikan sebagai hasil bentuk pengawasan represif pemeriksaan agar dibuat khusus dan diperberat kepada pelaku yang mencoba mengkreditkan Faktur Pajak Bermasalah, berupa Sanksi Kenaikan sebesar 100% dari Nilai Faktur Pajak Bermasalah. Penyidikan sebagai bentuk pengawasan represif membutuhkan dukungan kebijakan yang kuat, oleh karena itu disarankan agar unsur kerugian negara dapat ditempatkan sebagai unsur yang memberatkan, bukan sebagai unsur yang harus dibuktikan. Selain itu, disarankan Pula agar dilakukan penghapusan pasal-pasal yang menghambat proses penyidikan dan menambahkan pasal-pasal yang mempermudah pelaksanaan penyidikan sebagai upaya pencegahan kejahatan PPN.

Abstrak :
Merek yang kuat memang bisa menjadi perekat perusahaan dengan pelanggan. Merek yang memiliki identitas yang kuat biasanya memiliki hubungan emosional bahkan spiritual dengan para pelanggannya. Menyadari pentingnya merek, sekarang ini banyak perusahaan yang menggunakan hal-hal yang berhubungan dengan emosi atau perasaan pelanggan di dalam mengembangkan merek produknya. Strategi ini biasa disebut dengan "emotional branding", yang terutama berakar pada pemikiran bahwa proses pengambilan keputusan untuk membeli atau tidak membeli, menggunakan atau tidak menggunakan, atau bahkan terus membeli dan menggunakan suatu produk atau suatu perusahaan adalah karena adanya suatu perasaan dari pelanggan kepada produk tersebut. Sebagai salah satu perusahaan penerbangan yang baru berdiri di Indonesia, Adam Air menyadari bahwa harga murah serta kualitas pelayanan sesuai standar yang berlaku tidak lagi menjadi pilihan utama saat konsumen mencari jasa penerbangan. Sekedar bisa terbang, bukan lagi menjadi satusatunya alasan bagi konsumen di dalam mencari jasa penerbangan. Tetapi konsumen saat ini lebih memilih perusahaan penerbangan yang dapat memberikan pelayanan lebih, apalagi bila ditambah dengan pengalaman terbang yang berbeda dari biasanya. Dijelaskan lebih lanjut bahwa Adam Air adalah "Value Added Airlines" atau "Boutique Airlines" yang terutama memfokuskan dirt pada pelayanan yang prima dengan pengalaman terbang yang berbeda dan menyenangkan melalui harga yang terjangkau. Penekanan strategi pemasaran dari perusahaan ini adalah "pengalaman terbang yang menyenangkan" yang akan didapat oleh para konsumen jika menggunakan pelayanan Adam Air. Salah satunya adalah melalui program "Fun in The Air", yaltu program yang menampilkan sejumlah permainan interaktif (interactive games) bagi para konsumen selama mereka terbang bersama Adam Air. Acara ini dipimpin oleh para awak pesawat, dan bagi konsumen yang beruntung, mereka akan mendapatkan hadiah, berupa barang atau souvenir khas perusahaan. Karena itu penelitian ini diadakan terutama untuk mengetahui bagaimana pendekatan "emotional branding" yang dilakukan oleh Adam Air akan meningkatkan kepuasan pelanggan, bahkan memelihara tingkat kepuaan pelanggan tersebut menjadi loyalitas pelanggan. Penelitian dilakukan di Jakarta dengan menyebarkan angket secara purposif kepada 159 orang responden penelitian yang saat diberikan angket sedang berada di Bandara Soekarno Matta dan sudah atau sedang akan menggunakan jasa penerbangan Adam Air. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peniiaian responden terhadap pelayanan jasa penerbangan Adam Air adalah masih berada pada kategori Kurang Positif. Artinya, para responden masih menganggap bahwa pelayanan yang diberikan oleh Adam Air masih dianggap belum maksimal oleh responden, sehingga belum mampu memuaskan pengguna, apalagi membuatnya menjadi pengalaman yang dapat terus diingat di benak konsumen. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden sudah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Adam Air. Artinya, pengalaman terbang dengan Adam Air sudah memberikan kesan yang balk bagi mereka, walaupun masih ada sejumiah kekurangan yang dicatat oleh responden, tetapi dengan harga, bersaing yang ditawarkan ditambah pelayanan yang memuaskan, temyata jumlah responden yang merasa puas sudah cukup tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan "emotional branding" berperan di dalam memelihara kepuasan pelanggan. Untuk tingkat keeratan hubungan, merujuk pada Tabel Guilford, maka hubungan antara kedua variabel adalah Hubungan Tinggi, Kuat artinya pendekatan 'emotional branding" sangat berperan di dalam memelihara kepuasan pelanggan. Hasil uji stastistik dengan menggunakan rumus Pearson menunjukkan bahwa penelitian ini signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terutama adalah (1) faktor pelayanan yang baik, (2) faktor demografi, dan (3) faktor psikografi. Kepuasan pelanggan juga dipengaruhi oleh hal-hal lain yang tidak tercakup dalam ketiga faktor di atas.

Abstrak :
The event communication has for objective to give another dimension to the company or to the brand, by bringing it out of its daily life and by developing relations with its target public, around their centers of interests. It may be by sharing the same passions, by making live feelings to a group, by federating and by creating links; because today we need a more emotional and more real component. Since a few years, the event communication seems to be "revisited" by companies and appears to stand out as an alternative to media or other more traditional tools. For the upholders of the relationship marketing, this communication delivers “a social message which affects the spectator or the auditor in its inhalation to be a part of a social, sports or artistic community” (Perlstein and Picket, 1985). Therefore, we are going to expose our researches and would try to answer the following problem: "what is the impact of the event communication on the Moroccan large company, independently of any different parasite variable? ". The objective of our research is to try to make notions understand around the event communication, and especially the evaluation of its added value on the efficiency of the Moroccan large company. To try to answer these questions derived of our problem, our research will concentrate on: a first theoretical part around a set of concepts, a second part will be the object of an empirical study.

Abstrak :
ABSTRAK Tujuan utama studi ini adalah untuk melihat dampak penurunan harga minyak bumi terhadap nilai tambah dan tingkat harga pada industri manufaktur di Indonesia selama periode 1974-1993. Studi ini diawali dengan deskripsi mengenai perkembangan industri manufaktur dengan melihat beberapa indikator yang berkaitan langsung dengan pentingnya industri manufaktur dalam perekonomian. Dalam bab selanjutnya akan dipaparkan mengenai teori yang digunakan untuk mendukung hipotesa serta hasil penelitian terdahulu yang secara tidak langsung dapat mendukung hipotesa yang ditetapkan. Dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Cihan Bilginsoy (1992), yakni model persamaan simultan tingkat output dan tingkat harga yang diturunkan dari keseimbangan sisi permintaan dan sisi penawaran dan dengan menggunakan data-data nilai tambah, tingkat upah, tingkat harga impor, tingkat harga dan jumlah uang beredar pada industri manufaktur selama periode 1974-1993 maka model tersebut digunakan untuk melihat prilaku variabel-variabel yang mempengaruhi nilai tambah dan tingkat harga dan untuk mengetahui besarnya perbedaan elastisitas nilai tambah dan tingkat harga industri manufaktur pada periode penurunan tingkat harga minyak. Seperti diketahui, kondisi perekonomian di Indonesia yang terikat pada naik dan jatuhnya harga minyak bumi sudah dibuktikan oleh beberapa peneliti di mana kenaikkan dan penurunan yang cepat dalam harga minyak telah menimbulkan sejumlah masalah penyesuaian yang berkaitan dengan harga minyak tersebut. Selanjutnya hasil studi menunjukkan ada perbedaan antara periode kenaikan harga minyak bumi dan periode harga minyak bumi rendah. Dalam hal ini, dampak penurunan harga minyak bumi meningkatkan industri manufaktur di Indonesia. Sejak pelita I tahun 1969 hingga saat ini (Repelita VI) proses industrialisasi di Indonesia menunjukkan adanya kemajuan. Industrialisasi yang dimaksudkan disini tidak hanya mencakup perkembangan dan pertumbuhan output disektor industri pengolahan tetapi khususnya industri pengolahan non migas (industri manufaktur). Indikator umum yang digunakan untuk mengukur tingkat industrialisasi suatu negara adalah rasio nilai tambah dari sektor manufaktur terhadap PDB dan persentase ekspor manufaktur dari jumlah ekspor non migas. Dari hasil estimasi untuk persamaan nilai tambah industri manufaktur diperoleh hasil bahwa penurunan harga minyak bumi mempengaruhi tingkat upah yang berpengaruh secara positif terhadap nilai tambah, hal ini tidak sesuai dengan hipotesa yang ditetapkan. Akan tetapi jika peningkatan upah dapat meningkatkan produktivitas pekerja maka secara tidak langsung dapat meningkatkan nilai tambah disektor industri tersebut. Pengaruh tingkat harga impor terhadap nilai tambah pada periode harga minyak bumi tinggi adalah negatif, tetapi pada periode sebelumnya (t-1) berpengaruh positif. Berarti perlu satu lagi waktu untuk menyesuaikan terhadap perubahan tingkat harga impor yang mana dampak dari tingkat harga impor pada tahun lalu akan mempengaruhi nilai tambah pada tahun ini. Selanjutnya, penurunan harga minyak telah menyebabkan tingkat industri manufaktur menjadi dominan dalam hal penerimaan devisa walaupun hasil yang diraih belum banyak menunjukkan. Ini karena sebagian besar dari bahan baku yang digunakan oleh industri manufaktur negara kita masih berasal dari impor. Pengaruh jumlah uang beredar terhadap nilai tambah pada periode harga minyak bumi tinggi adalah positif , berarti sesuai dengan hipotesa. Sedangkan pada periode harga minyak bumi rendah, jumlah uang beredar tidak mempunyai pengaruh terhadap nilai tambah, berarti tidak ada perbedaan antara periode harga minyak bumi tinggi dan minyak bumi rendah pengaruh jumlah uang beredar terhadap nilai tambah. Pengaruh tingkat harga pada periode tahun sebelumnya berpengaruh negatif terhadap nilai tambah hal ini karena dengan tingginya tingkat harga menyebabkan permintaan akan hasil produksi akan turun sehingga produsen akan mengurangi produksinya sehingga nilai tambah yang akan diterima produsen akan berkurang. Sedangkan hasil estimasi untuk tingkat harga industri manufaktur diperoleh kesimpulan bahwa pengaruh tingkat upah pada periode minyak bumi rendah lebih besar dari pada periode minyak bumi tinggi dengan arah hubungan yang positif. Ini berarti sesuai dengan hipotesa yang ditetapkan. Pengaruh tingkat harga impor terhadap tingkat harga hanya signifikan pada periode harga minyak bumi rendah, sesuai dengan hipotesa yang ditetapkan, ini berarti tingkat harga impor dapat meningkatkan tingkat harga industri manufaktur hal ini dikarenakan masih banyaknya komponen bahan baku industri yang di impor. Pengaruh jumlah uang beredar adaiah negatif terhadap tingkat harga yang mana pengaruh pada periode harga minyak bumi rendah lebih besar dari pada periode harga minyak bumi tinggi berarti jumlah uang beredar tidak mempengaruhi tingkat harga, secara teori jika terjadi peningkatan jumlah uang beredar maka akan meningkatkan tingkat harga. Hubungan yang negatif ini diduga karena jumlah uang beredar hanya sebagai variabel antara yang pengaruhnya tidak langsung mempengaruhi tingkat harga. Penelitian yang dilakukan oleh Bilginsoy menghasilkan bahwa jumlah uang beredar akan meningkatkan inflasi jika adanya krisis devisa (foreign exchange bottleneck) dan akan meningkatkan tingkat output jika tidak ada krisis devisa (no foreign exchange bottleneck) . Dari besaran elastisitasnya, pengaruh tingkat upah, tingkat harga impor jumlah uang beredar dan tingkat harga industri manufaktur adalah elastis terhadap nilai tambah, yang berearti kenaikan satu persen variabel yang mempengaruhi akan meningkatkan nilai tambah. Sedangkan elastisitas variabel yang mempengaruhi tingkat harga menunjukkan besaran yang inelastic. Secara umum, model persamaan simultan yang dikemukakan oleh Bilginsoy belum dapat menangkap beberapa dampak penurunan harga minyak terhadap industri manufaktur secara sektoral karena tidak bisa melihat beberapa variasi dari penurunan harga minyak. Selanjutnya ketergantungan industri manufaktur yang tinggi terhadap bahan baku impor menghasilkan industri yang tidak berbasis kuat. Hal ini karena produksi industri manufaktur Indonesia yang berorientasi ekspor mempunyai kandungan impor yang tetap tinggi (padat impor). Oleh karena itu secara makro, perkembangan industri manufaktur dinilai sangat baik tetapi masih banyak masalah yang harus dibenahi terutama pada industri yang berkaitan untuk orientasi ekspor.

Abstrak :
Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN/PPnBM) memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan pajak. Kontribusi ini juga selalu meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan naiknya target penerimaan pajak secara keseluruhan. Mengingat pentingnya kontribusi PPN/PPnBM terhadap keseluruhan penerimaan negara, maka perlu dikaji perkembangan PPN/PPnBM. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian dengan judul : "Kinerja Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN/PPnBM) Periode Tahun 1984 sampai dengan tahun 2003". Dalam membahas permasalahan akan dilakukan analisis peneriman PPN/PPnBM dengan menggunakan indikator-indikator kinerja penerimaan perpajakan antara lain : Tax ratio , Tax elasticity, penerimaan dalam angka nominal dan ril dan Index of Tax Effort serta dengan membandingkan dengan Negara-negara ASEAN. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja penerimaan Indonesia Pajak Pertambahan Nilai termasuk dalam kategori baik, ini terlihat bahwa dalam periode yang diperbandingkan (1994-2003) , tax ratio PPN terhadap PDB Indonesia tertinggi setelah Thailand. Index of Tax effort Indonesia bahkan berada di urutan paling tinggi Negara-negara yang diperbadingkan. Elastisitas penerimaan PPN terhadap PDB juga menunjukkan tingkat yang tinggi, bahkan pada tahun 2003 elastisitas penerimaan pajak menunjukkan tertinggi dalam periode yang di analisis (1984-2003), ini merupakan keberhasilan Reformasi perpajakan yang merupakan rangkaian dari tahap I pada tahun 1984 sampai dengan Reformasi perpajakan tahun 2000. Laju perkembangan nominal dan rill juga menunjukkan penerimaan yang terus meningkiat secara signifikan dari tahun ke tahun. Indikator-indikator kinerja tersebut telah cukup untuk menyimpulkan bahwa kinerja penerimaan Pajak Pertambahan Nilai masuk dalam kategori baik bahkan dari hasil perbandingan dengan Negara-negara ASEAN. Di balik keberhasilan kinerja penerimaan PPN dan PPnBM Indonesia, sejumlah masalah masih sarat menghadang. Optimalisasi penerimaan pajak secara keseluruhan masih jauh di bawah Negara-negara yang yang tingkat pemajakannya sudah baik seperti Malaysia dan Singapura yang telah mencapai kisaran 18%-20%, bahkan tax ratio secara keseluruhan jenis pajak masih di bawah Thailand. Dari kajian yang penulis lakukan dapat.disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia harus mengkonsentrasikan kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi di bidang Pajak Penghasilan untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Kebijakan perpajakan di bidang PPN yang terlalu ketat dapat berkibat tidak baik bagi dunia usaha yang pada gilirannya akan merugikan perekonomian secara keseluruhan.

Abstrak :
PT Yodya Karya (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa konsultan engineering dan manajemen, secara garis besar mempunyai 2 (dua) misi yaitu: mencari keuntungan (profit oriented) dan misi sosial sebagai agen pembangunan (agent of development). Dalam penyusunan laporan keuangannya, PT Yodya Karya (Persero) menerapkan konsep ekuitas entity concept dan proprietary concept. Penerapan konsep ini hanya menggambarkan misi perusahaan untuk mencari keuntungan semata (profit oriented). Penerapan konsep ekuitas tersebut kurang tepat dan lengkap karena belum menggambarkan misi sebagai agen pembangunan. Untuk mengetahui konsep ekuitas mana yang tepat dengan misi sebagai agen pembangunan, maka dilakukan penelitian mengenai konsep-konsep ekuitas dan bentuk laporan keuangannya serta pengukuran kinerjanya. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian studi kasus. Dan hasil penelitian, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. Laporan keuangan PT Yodya Karya (Persero) seharusnya disusun juga dengan mengambil sudut pandang masyarakat/lembaga social ekonomi (enterprise concept) yaitu suatu sudut pandang akuntansi yang memandang perusahaan sebagai suatu lembaga social ekonomi. 2. Apabila PT Yodya Karya (Persero) menggunakan entity concept dan proprietary concept, walaupun pada tahun 2001 dan 2000 Perusahaan tetap dalam kategori "Sehat AA", namun secara skor total mengalami penurunan, yaitu dari skor 93 turun menjadi 92. Dapat disimpulkan bahwa kinerja PT Yodya Karya (Persero) pada tahun 2001 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan kinerja Perusahaan pada tahun 2000. 3. Tetapi, apabila PT Yodya Karya (Persero) menggunakan enterprise concept, maka pada tahun 2001 berdasarkan laporan nilai tambah dan analisa rasio nilai tambah, kinerja PT Yodya Karya (Persero) mengalami peningkatan dibandingkan dengan kinerja Perusahaan pada tahun 2000. Selain itu juga, semua rasio nilai tambah yang dihitung mengalami peningkatan.

Abstrak :
Dalam penjelasan Pasal 16C Undang-undang PPN 1984 dijelaskan mengenai latar belakang dan tujuan diberlakukannya kebijakan tersebut, bahwa kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan, dikenakan PPN dengan pertimbangan : sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penghindaran pengenaan PPN; dan yang kedua untuk memberikan perlakuan yang sama dan untuk memenuhi rasa keadilan antara pihak yang membeli bangunan dari Pengusaha Real Estat atau yang menyerahkan pembangunan gedung kepada pemborong dengan pihak yang membangun sendiri. Dari penjelasan tersebut, jelas diketahui bahwa rasa 'keadilan' dan 'perlakuan yang sama' menjadi salah satu alasan untuk memberlakukan pasal tersebut. Pengertian keadilan dalam penjelasan tersebut perlu dikaji lebih lanjut, apakah keadilan yang dimaksud dalam penjelasan tersebut sudah sesuai dengan prinsip keadilan (the equality principle) seperti yang di kemukakan oleh Adam Smith atau hanya sebatas keadilan (fairness) saja. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dengan pokok permasalahan yang pertama, apakah pengenaan PPN terhadap kegiatan membangun sendiri dengan menggunakan nilai lain sebagai tax base sudah memenuhi azas keadilan pajak bagi orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan tersebut? Yang kedua adalah Apakah ada alternatif lain mengenai cara penghitungan untuk menetapkan dasar pengenaan pajak yang lebih memenuhi kriteria keadilan dengan tetap menjaga kesederhanaan administrasinya? Mengacu kepada teori kebijakan publik khususnya dalam mendesain suatu kebijakan perpajakan, kebijakan yang diberlakukan seharusnya memenuhi kriteria struktur pajak yang baik, memenuli unsur keadilan pajak, distribusi beban pajak yang adil, penentuan base pajak yang tepat, kemudahan dalam administrasinya, dan biaya pemungutan yang efisien. Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini antara lain yang pertama adalah, bahwa untuk menjangkau kegiatan tersebut dari pengenaan PPN, maka dapat saja diupayakan untuk membuat suatu ketentuan yang bersifat pengecualian dari sistem pengenaan pajaknya, mengingat bahwa memajaki pengeluaran konsumsi adalah tujuan dari pengenaan pajak tersebut, sedangkan sistem PPN itu sendiri semata hanyalah sebagai alai atau teknik untuk memajaki pengeluaran konsumsi. Kemudian dari definisi kegiatan membangun sendiri, masih terdapat kelemahan-kelemahan pada pendefinisian kegiatan membangun sendiri dalam peraturan pelaksanaan PPN Pasal 16C Undang-undang PPN 1984. Dihubungkan dengan maksud pemberlakuan Pasal 16C Undang-undang PPN 1984 salah satunya untuk menghindari adanya hole yang tercipta, yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari pengenaan PPN, dari analisis yang dilakukan ternyata masih ada kegiatan membangun yang masih belum ter-cover oleh Pasal 16C tersebut. Untuk memenuhi kriteria perlu dibuat definisi kegiatan membangun sendiri yang lebih sesuai dengan kaidah bahasa dan mampu mengcover hole yang masih terdapat pada definisi lama. Selanjutnya mengenai pengenaan PPN Pasal 16 C yang berlaku, schedutar rate yang diterapkan pada PPN atas kegiatan membangun sendiri mengakibatkan adanya titik yang tidak dapat lagi dikendalikan oleh mekanisme PPN. Sehingga potensi terjadinya cascading effect sangat dimungkinkan terjadi. Akibat dari scheduIar rate tersebut akan dapat menimbulkan ketidakadilan terhadap pihak wajib pajak yaitu membayar lebih dari yang seharusnya (utang pajak yang seharusnya terjadi) sementara pihak lain justru terutang PPN lebih kecil (dari yang seharusnya ) dari nilai tambah yang sebenarnya tercipta. Sesuai dengan karakteristik kegiatannya, untuk menghitung nilai tambah dalam kegiatan membangun sendiri lebih cocok untuk digunakan addition method. Untuk menguji atau menentukan nilai bangunan, Direktorat PBB dan BPHTB telah mengembangkan Sistem Daftar Biaya Komponen Bangunan (Sistem DBKB), metode ini dapat dipakai untuk membantu pemeriksa pajak dalam menentukan nilai bangunan yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak atas PPN Pasal 16C Undang-undang PPN 1984, mengingat belum adanya standar dan cara pemeriksaan untuk jenis pajak PPN Pasal 16C ini. Hasil simulasi terhadap 40 data objek pajak di KP PBB Jakarta Barat Dua, khususnya untuk bangunan perumahan dengan luas bangunan 200 m2 ke atas, dan dibangun setelah tahun 2002, disimpulkan bahwa pengenaan PPN dengan dasar pengenaan pajak nilai lain yaitu 40% x jumlah biaya yang dikeluarkan untuk membangun, menghasilkan penerimaan PPN Pasal 16C yang lebih sedikit dibandingkan dengan apabila dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah nilai tambah yang tercipta, atau apabila PPN dihitung dengan menggunakan addition method.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan bagi hasil Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam mengoreksi ketimpangan fiskal antar pemerintah daerah (APBD provinsi) di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu rnelalui analisis dokumen yang dieksplorasi dari data sekunder yang berasal dari Departemen Keuangan dan Biro Pusat Statistik. Metode bagi hasil PPN menggunakan metode ESNA (Equity and Specific Need Approach) pendekatan pemeratan dan kebutuhan khusus, yaitu pertumbuhan ekonorni), ENA (Equity and Need Approach) pendekatan pemerataan dan kebutuhan umum, yaitu jumlah penduduk dan luas wilayah, dan ERA (Equity and Revenue Approach) pendekatan pemerataan dan penerimaan, yaitu konsumsi) masing masing dengan porsi bagi hasil 20%, 25%, dan 30%. Kemudian, untuk mengukur dampak masing-masing metode dan porsi bagi hasil terhadap pemerataan fiskal (penerimaan APBD provinsi, konsolidasi provinsi, dan perkapita provinsi) menggunakan Koevisien Variasi (KV) dan Indeks Williamson (IW) serta Indeks Theil (IT). Dengan ketiga metode ini semakin besar/kecil porsi bagi hasil maka akan semakin besar/kecil dampak pemerataannya kecuali pada penerimaan kosolidasi provinsi sebaliknya, makin besar porsi bagi hasil makin tidak merata penerimaan antar provinsi. Dan ketiga metode bagi hasil tersebut yang mampu mengoreksi KV, IW, dan IT terbesar dari sebelum bagi hasil PPN adalah metode ESNA. Metode ini mampu mengoreksi (menurunkan) 33% ketimpangan rata-rata (dari KV, IW, dan IT dengan porsi 30%) pada penerimaan provinsi dan menurunkan 5,8% ketimpangan pada konsolidasi provinsi serta menurunkan 3,9% pada ketimpangan penerimaan perkapita provinsi. Dengan demikian bagi hasil PPN dapat diaplikasikan untuk mengoreksi ketimpangan fiskal antar provinsi di Indonesia. Bila akan dibagihasilkan Pajak Pertambahan Nilai sebaiknya menggunakan metode ESNA dan diukur berdasarkan penerimaan perkapita provinsi sehingga pemerataan fiskal atar provinsi lebih baik. Adapun besarnya porsi untuk bagi hasil PPN tergantung kemampuan pemerintah pusat (misalnya berdasarkan tingkat pertumbuhan PPN), semakin tinggi pertumbuhan PPN; semakin besar porsi PPN yang dapat dibagihasilkan serta semakin merata penerimaan APBD antar provinsi di Indonesia.