Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Akta wasiat (testament acte) merupakan suatu pernyataan kehendak seseorang agar dilaksanakan sesudah ia meninggal dunia dan menentukan apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Pewarisan hanya dapat terjadi dalam hubungan darah dan perkawinan. Apabila dalam suatu perkawinan terdapat anak angkat, maka anak angkat tersebut tidak berhak mendapat harta peninggalan pewasiat kecuali diberikan kepadanya hibah wasiat. Hibah wasiat (legaat) adalah meninggalkan warisan dalam wasiat dengan menunjuk orang tertentu untuk mewarisi barang tertentu. Namun dalam pemberian hibah wasiat, harus memperhatikan kepemilikan objek hibah wasiat tersebut dan hibah wasiat kepada anak angkat dipastikan tidak melebihi bagian mutlak ahli waris (legitieme portie) sebagaimana yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengangkatan anak baru sah apabila telah memenuhi prosedur menurut peraturan perundang-undangan dan harus dengan pengesahan dari Ketua Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama. Notaris mempunyai peran yang sangat penting dalam pembuatan akta wasiat agar mempunyai kekuatan hukum yang sah dan sempurna yaitu dengan mentaati peraturan perundang-undangan terkait terutama pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris dan melaksanakan prinsip kehati-hatian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan studi kasus putusan Pengadilan Negeri Nomor 80/Pdt.G/2013/PN.Bdg. Akibat hukum dari kelalaian notaris dalam membuat akta wasiat, akta wasiat tersebut batal demi hukum. Sedangkan pengangkatan anak yang tidak dilakukan dengan putusan pengadilan, adalah tidak sah.

---

Testamentary is a declaration of one's will to be done after he died and determine what is happening with their wealth after death. Inheritance can only occur in the blood relationship and marriage. If in a marriage there is an adopted child, the adopted child is not entitled to inheritance except with grant probate. Grant probate is to leave a legacy in the will to appoint a specific person to inherit a particular item. But it should pay attention to the ownership of the grants object and certainly a testament to the adopted child does not exceed an absolute part of the heir (legitieme portie) as in the Civil Code. Adoption of child is valid if they have complied the legislation and must be approved of the Chairman of the Court or the Religious Court.

Notary has a very important role in making a will deed by complying with the relevant legislation, especially article 16 of Law office of Notary. This study uses normative legal research with case studies District Court No. 80 /Pdt.G/2013/PN.Bdg. The legal consequences of the negligence of the notary deed in making a will, the deed will be null and void. While adoption is not done by the court decision, was invalid."

"Norma mengenai pengangkatan anak yang diatur baik dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 yang memuat bahwa proses pengangkatan anak harus melalui proses penetapan pengadilan, maupun dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1413K/Pdt/1988 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa untuk menentukan status anak angkat bukan dilihat hanya dari formalitas pengangkatan anak, tetapi juga dilihat dari bagaimana realita pemeliharaan anak angkat tersebut oleh orang tua angkatnya, tampak saling bertentangan dan tidak sejalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan yurisprudensi dalam konteks Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 324/Pdt/2020/PT MDN Tahun 2020. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, yaitu setelah dilakukan pengumpulan data sekunder. Selanjutnya penelitian ini ditulis dalam bentuk deskriptif analitis. SEMA memiliki daya ikat yang berlaku hanya kepada institusi internal sebagai pedoman dalam memutus perkara. Sedangkan yurisprudensi apabila diterapkan dalam putusan hakim dalam kasus yang serupa, menjadi suatu hukum yang harus dipatuhi dan memiliki daya ikat dan memaksa untuk dilaksanakan bagi masyarakat, kekuatan mengikat yurisprudensi lebih kuat apabila dibandingkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan JP sebagai anak angkat jika berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983 adalah tidak sah sedangkan jika berdasarkan yurisprudensi Nomor 1413K/Pdt/1988 adalah sah. Sedangkan kekuatan hukum Surat Pernyataan Penyerahan dan Pengakuan Anak hanya dapat dimaknai sebagai alat bukti yang masuk ke dalam Akta Autentik yang terdapat dalam Buku Ke 4 KUHPerdata.

---

The norms concerning adoption process are regulated both in the Supreme Court Letter (SEMA) No.6 of 1983, which states the adoption process must go through a court decision process, and in the Supreme Court Jurisprudence No. 1413K/Pdt/1988 which states that to determine the status of an adopted child is not seen only from the formalities of adoption of the child, but also from the reality how the adopted parents take care of the child, appears to be contradictory and inconsistent. The research will analyze the position of the jurisprudence in the context of the High Court of the Field Decision Number 324/Pdt/2020/PT MDN 2020. This research was carried out using doctrinal law research methods. The data analysis method used in this research is qualitative and uses secondary data collection. Furthermore, this research is written in a descriptive form. SEMA has a binding power that only applies to internal institutions as a guideline in settling matters. Whereas jurisprudence, when applied in judgments for similar cases, becomes a law to be obeyed and has binding power and force to be enforced for the public, the binding force of jurisdiction is stronger when compared to SEMA. In this research it can be concluded that the position of JP as an adopted child if based on SEMA No. 6 of 1983 is invalid while based on jurisprudence Number 1413K/Pdt/1988 is valid. Whereas the legal force of the Declaration of Surrender and Confession of Child can only be interpreted as evidence which is included in the authentic deed based on the Fourth Book of the Indonesian Civil Code. "

"Fakta yang sering terjadi dalam masyarakat adalah akibat hukum karena tidakdidaftarkannya jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan, serta sering terjadi penarikan paksa dari lembaga pembiayaan terhadap barang jaminan fidusia yang ada pada konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum jaminan fidusia yang tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia dan upaya perlindungan hukum konsumen ketika PT.ASF sebagai Lembaga jaminan fidusia menggunakan pihak ketiga (debt collector) dan menarik paksa barang jaminan fidusia terhadap Tuan H. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang ditinjau dari sudut penerapannya yang berfokus masalah (problem focused research), jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder dengan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan kajian ini, disimpulkan bahwa pembebanan jaminan fidusia yang dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia adalah sama kuatnya dengan putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan eksekutorial. Terhadap penarikan paksa barang jaminan fidusia yang menggunakan pihak ketiga adalah perbuatan melawanhukum dan bertentangan dengan PMK No.130/PMK.010/2012 Pasal 4 yang menyatakan bahwa Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor. Apabila terjad pengambilan paksa barang yang menjadi objek jaminan ditengah jalan, konsumen harus menolak dan dapat melaporkan ke pihak kepolisian.

---

Facts that often occur in society are legal consequences due to the absence of fiduciary collateral by financial institutions, also frequent forced withdrawals from financing institutions of fiduciary collateral goods which is belong to the consumers. This study

aims to determine the legal consequences of fiduciary collateral that are not registered at

the Fiduciary Registration Office and consumer legal protection efforts when PT. ASF as

a fiduciary collateral institution uses a third party (debt collector) and forcibly withdraws

fiduciary collateral against Mr. H. This study uses normative juridical method with the

typology studied in terms of its application which focuses on problems (problem focused

research), the type of data used is secondary data with qualitative data analysis methods.

Based on this research, the key is that the imposition of fiduciary collateral made with a

notary deed and at the fiduciary registration office is as strong as the court decision and

has executive power. Forcing parties to guarantee a fiduciary using a third party is an act

against the law and contrary to PMK No. 130/PMK.010/2012 Article 4 which states that

the withdrawal of objects guaranteeing a fiduciary in the form of a motor vehicle by a

finance company must fulfill the provisions and requirements as stipulated in the law

regarding fiduciary collateral and has been agreed upon by the parties in the motor vehicle

financing agreement. If forcibly taking goods that are the object of collateral in the middle

of the road, the consumer must refuse and can report it to the police."

"Keberadaan anak bagi masyarakat dianggap sebagai anugerah. Dengan berbagai alasan dan motif, banyak pihak yang memilih melakukan pengangkatan anak. Skripsi ini menganalisis dua penetapan pengangkatan anak yang ditetapkan sebelum dan setelah diberlakukannya PP No. 54 Tahun 2007. Melalui analisis tersebut diketahui bahwa peraturan tentang pengangkatan anak di Indonesia belum diaplikasikan secara ideal. Hakim dalam pertimbangannya perlu lebih banyak merujuk kepada peraturan lain terkait pengangkatan anak. Selain itu, skripsi ini juga akan membandingkan praktek pengadilan terkait ketentuan pengangkatan anak sebelum dan setelah diberlakukannya PP No. 54 Tahun 2007 berdasarkan penetapan yang dianalisis.

---

The existence of children is considered as a gift for the community. With various reasons and motives, many people choose to adopt children. This thesis analyzes two verdicts on the adoption of children which are established before and after the enactment of PP No. 54 of 2007. Through this analysis, it is known that regulations regarding adoption of children in Indonesia have not been applied ideally. The Judges in their legal consideration need to refer more to other regulations related to the adoption of children. In addition, this thesis will also compare court practice related to the regulations of adoption of children before and after the enactment of PP No. 54 of 2007 based on the verdicts which will be analyzed."

"Dalam Hukum Islam wasiat dibawah tangan harus memenuhi syarat dan rukun wasiat, sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata wasiat dibawah tangan selain wasiat kodisil harus dilakukan penyimpanan kepada Notaris, namun terdapat perbedaan pada praktiknya sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1318 K/Pdt/2018 yang memberi keabsahan atas wasiat dibawah tangan tanpa disaksikan oleh dua orang saksi dan tidak dilakukan penyimpanan kepada Notaris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan wasiat dibawah tangan sebagai dasar pembagian harta kepada anak angkat dan kedudukan anak angkat sebagai ahli waris yang didasarkan atas wasiat dibawah tangan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1318 K/Pdt/2018 yang masing-masing dianalisis menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif yang mencakup penelitian perbandingan hukum dengan tipologi eksplanatoris dan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah menurut hukum Islam, wasiat dibawah tangan sebagai dasar pembagian harta kepada anak angkat sebagaimana dalam Putusan tersebut diatas adalah sah, namun harus disesuaikan dengan batas maksimum yang dapat diterima yaitu sepertiga bagian dari harta peninggalan. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah tidak sah karena perkara dalam Putusan tersebut diatas tidak dilakukan penyimpanan kepada Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 932 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian menurut Hukum Islam anak angkat tidak dapat tampil sebagai ahli waris namun berhak mendapatkan wasiat wajibah. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dilengkapi Staatsblad nomor 129 tahun 1917 bahwa anak angkat dapat menjadi ahli waris.

---

Unwritten will is a testament made in front of a notary. According to Islamic law, an Indonesian unwritten will must be carried out by fulfilling the requirements of a will, while according to the civil code, an unwritten will must be saved by a notary. However, there are differences in practice as in the Decision of the Supreme Court Number 1318 K/Pdt/2018 which give the validity of an unwritten will without being witnessed by two person and not saved by a notary. The purpose of this research is to analyze the validity of the unwritten will as a basis for distribution of assets to the adopted child and the position of adopted child as a heir based on the unwritten will, both of them is analyzed according to Islamic law and Indonesian civil code in the decision of the supreme court number 1318 K/Pdt/2018. This research use a normative juridical research which includes comparative law research with an explanatory typology and use secondary data. The results of this research are according to Islamic law, the unwritten will as the basis for distribution of assets to adopted child is valid but must be adjusted to the maximum acceptable limit, which is one third of the inheritance. Meanwhile, according to the Civil Code, it is invalid because the case in the Decision above is not saved by notary as regulated in Article 932 of the Civil Code. Then according to Islamic law, adopted child cannot appear as a heir but entitled to a mandatory will. Meanwhile according to the civil code which is equipped with staatsblad number 129 of 1917 that adopted child can appear as a heir."

"Salah satu tujuan dari dilakukannya suatu perkawinan adalah untuk memiliki keturunan. Namun, tidak semua pasangan dikaruniai keturunan. Maka dari itu terdapat suatu alternatif yaitu melakukan pengangkatan anak atau adopsi. Saat menjalani pelaksanaan pengangkatan anak, tidak selamanya berjalan sesuai harapan dan tujuan dilakukannya pengangkatan anak. Pihak yang merasa dirugikan atas pengangkatan anak tersebut dapat melakukan pembatalan pengangkatan anak dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Namun, di Indonesia belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pembatalan pengangkatan anak, sehingga mengenai alasan, syarat-syarat, dan prosedurnya belum memiliki kepastian. Meskipun belum terdapat kepastian hukum, nyatanya pembatalan pengangkatan anak ini sudah terjadi di Indonesia. Sehingga, penelitian ini membahas mengenai dasar-dasar yang digunakan oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan dan memutus suatu gugatan pembatalan pengangkatan anak di Indonesia.

---

Main purpose of a marriage is to have children. However, not all couples are blessed with children. Therefore, there is an alternative, which is to adopt a child. When undergoing the implementation of child adoption, it’s not always going as the expectations and objectives of child adoption. Parties who feel aggrieved by the child's adoptions can cancel the child's adoption by filing a lawsuit to the court. However, in Indonesia there are no provisions governing the annulment of child adoption, so the reasons, conditions, and procedures are not certain. Although there is no legal certainty, in fact, the annulment of child adoption has occurred in Indonesia. Thus, this research discusses the bases used by the panel of judges in considering and deciding a lawsuit to annul a child's appointment in Indonesia."

"Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya kehidupan masyarakat, hukum tentang pengangkatan anak juga mengalami pembaharuan. Berawal dari Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 hingga Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Hal ini mencakup tata cara, syarat, hak dan kewajiban, serta peraturan tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Akan tetapi hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur atau menyinggung mengenai pembatalan penetapan pengangkatan anak. Sehingga terjadi kekosongan hukum yang menyebabkan konsekuensi lain yang timbul dikarenakan tidak sesuainya penerapan atau penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan. Tentang bagaimana alur pembatalannya, siapa saja yang dapat membatalkannya, serta alasan yang dapat digunakan dalam pembatalan juga belum diatur. Oleh karena itu, dalam skripsi ini, Penulis akan memfokuskan pada digunakannya perubahan perilaku anak angkat sebagai alasan diajukannya pembatalan penetapan pengangkatan anak, dengan menganalisis putusan-putusan terkait.

---

As time goes by and society develops, the law on child adoption has also undergone reforms. Starting from Staatsblad Number 129 of 1917 to Child Protection Law Number 35 of 2014. This includes procedures, requirements, rights and obligations, and regulations on the implementation of child adoption. However, until now there is no legislation that regulates or mentions the annulment of child adoption decisions. Therefore, there is a legal vacuum that causes other consequences that arise due to the incompatibility of the application or enforcement of laws and regulations. The flow of the cancellation, who can cancel it, and the reasons that can be used in the cancellation have not been regulated. Therefore, in this thesis, the author will focus on the use of changes in the behavior of adopted children as a reason for the annulment of the determination of child adoption, by analyzing related decisions."

"Skripsi ini membahas tentang pendampingan yang dilakukan pekerja sosial dalam proses adaptasi Calon Orang Tua Angkat (COTA) dan Calon Anak Angkat (CAA). Penelitian ini penting untuk dikaji karena pekerja sosial anak yang bernaung di bawah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) mendampingi keluarga angkat untuk memperkuat hubungan antara COTA dan CAA. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan pendampingan pekerja sosial dalam proses adaptasi Calon Orang Tua Angkat (COTA) dan Calon Anak Angkat (CAA). Skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif yang dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara daring semi terstuktur dengan 6 (enam) orang informan yaitu ketua pelaksana, 2 (dua) pekerja sosial, dan 3 (tiga) Orang Tua Angkat. Seluruh proses penelitian dilakukan sejak Oktober 2020 sampai dengan September 2021 selama pandemi COVID-19. Lokasi pengambilan data dilakukan di Yayasan Sayap Ibu Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja sosial memiliki tugas memberikan pendampingan dalam proses adopsi yaitu home visit 2 untuk mengetahui perkembangan anak angkat dan kendala COTA maupun CAA selama masa asuhan dengan menuliskan laporan sosial untuk menilai kelayakan COTA dan CAA dalam melanjutkan proses adopsi. Pekerja sosial melakukan pendampingan psikososial terhadap COTA untuk menghadapi perubahan dan penyesuaian yang terjadi pada anak. Selama kunjungan rumah pekerja sosial mengajarkan keterampilan mengasuh anak kepada COTA dan membantu berinteraksi dengan CAA. Dapat disimpulkan bahwa pendampingan yang dilakukan pekerja sosial terhadap proses adaptasi yaitu home visit 2 dan pendampingan psikososial.

---

This thesis discusses the assistance provided by social workers in the adaptation process of Prospective Adoptive Parents (COTA) and Prospective Adopted Children (CAA). This research is important to study because child social workers under the Child Welfare Institution (LKSA) assist the adoptive families to strengthen the relationship between COTA and CAA. The purpose of this study is to describe the assistance of social workers in the adaptation process of Prospective Adoptive Parents (COTA) and Prospective Adopted Children (CAA). This thesis is a qualitative research with a descriptive design which was carried out using data collection techniques through semi-structured online interviews with 6 (six) informants, namely the chief executive, 2 (two) social workers, and 3 (three) adoptive parents. The entire research process was carried out from October 2020 to September 2021 during the COVID-19 pandemic. The location of data collection was carried out at Yayasan Sayap Ibu Jakarta. The results of this study indicate that social workers have the task of providing assistance in the adoption process, namely home visit 2 to find out the development of adopted children and the constraints of COTA and CAA during the care period by writing social reports to assess the feasibility of COTA and CAA in continuing the adoption process. Social workers provide psychosocial assistance to COTA to deal with changes and adjustments that occur in children. During home visits social workers teach COTA parenting skills and help interact with CAA. It can be concluded that the assistance provided by social workers to the adaptation process is home visit 2 and psychosocial assistance."