Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai ibukota dan kota terbesar di Indonesia, Jakarta mengalami masalah dalam pemenuhan kebutuhan tempat tinggal penduduknya. Kepemilikan tempat tinggal di Jakarta terendah se-Indonesia. Selain itu, harga tempat tinggal di Jakarta relatif tinggi. Oleh karena itu, skripsi ini ingin membahas bagaimana keterjangkauan tempat tinggal di Jakarta untuk dimiliki selama ini. Pemenuhan kebutuhan tempat tinggal menjadi penting karena tempat tinggal merupakan tempat berlangsungnya berbagai aktivitas, khususnya aktivitas privat. Kepemilikan tempat tinggal memiliki tujuan yang berbeda dibandingkan dengan sewa, yaitu berfokus pada keamanan kepemilikan serta pemenuhan kebutuhan jangka panjang. Kota Jakarta sendiri sudah menjadi daya tarik bagi pendatang sejak zaman Hindia Belanda. Tren tersebut berlanjut hingga tahun 1990-an di mana perpindahan penduduk Jakarta lebih banyak keluar daripada datang. Karena skripsi ini berfokus pada kepemilikan tempat tinggal, metode yang akan dipakai adalah perbandingan antara harga tempat tinggal dengan pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat menggunakan UMP DKI Jakarta karena UMP ditetapkan berdasarkan angka kebutuhan hidup layak (KHL). Selain itu, perbandingan kenaikan harga tempat tinggal dengan pendapatan juga akan dilakukan untuk mengetahui perbandingan keterjangkauan kepemilikan tempat tinggal di Jakarta. Berdasarkan analisis, tempat tinggal di Jakarta masih jauh dari terjangkau. Kenaikan UMP DKI Jakarta belum berhasil mencapai kepemilikan tempat tinggal yang terjangkau.

---

As the capital and the largest city, Jakarta faces problems in fulfilling housing ownership needs. Jakarta’s housing ownership rate is the lowest in Indonesia. Besides that, housing costs in Jakarta are relatively high. So, this thesis is written to discuss housing ownership affordability trends in Jakarta. Housing ownership needs fulfillment is important because living place is a place where some activities occur, especially private activities. Housing ownership has different goals compared to rent, to secure housing needs and to fulfill long term needs. Jakarta has become attractive to newcomers since Dutch East Indies era. The trend continued until 1990s, where more people left Jakarta than came to the city. Because this thesis focuses at housing ownership, the method that will be used is ratio between housing prices and income. The income will refer to Jakarta’s minimum wage because Jakarta’s minimum wage is based on decent living rate. Then, the income growth and housing price growth will be compared to find out how is Jakarta’s housing ownership affordability changed during years. According to this thesis, Jakarta’s housing is still far from affordable to be owned. Jakarta’s minimum wage growth hasn’t reached affordable housing ownership."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh Urbanisasi dalam Keterjangkauan harga rumah pada negara di Global South antara tahun 2009 sampai 2019. Dengan menggunakan panel data fixed effect, hasil makalah ini menunjukan bahwa urbanisasi berpengaruh terhadap keterjangkauan harga rumah. Hasil penelitian ini juga menunjukan pertumbuhan GDP per capita berpengaruh untuk membuat harga rumah menjadi lebih terjangkau. Selain itu terdapat perbedaan keterjangkauan harga rumah antara daerah Asia, Africa, dan Amerika Selatan. Negara-negara di Africa mengalami urbanisasi yang cukup tinggi tetapi tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang bisa disebut dengan kondisi “Urbanization without growth”.

---

This research analyze effect of urbanization on housing affordability in Global South Countries from 2009 to 2019. Using panel data fixed effect, this research result show that urbanization have effect on the housing affordability. This result also shows us that GDP per capita growth also help housing to become more affordable. On the other side, there are differences on housing affordability among Asian, African, and South American countries. African countries experiencing rapid urbanization without economic growth and economic development consequently, this condition called “Urbanization without growth”."

"Penetapan tarif Puskesmas selama ini belum mengacu pada suatu hasil analisis tingkat kernampuan & kemauan masyarakat dan biaya satuan pelayanan. Apakah dengan tarif yang sekarang berlaku sudah mendekati dengan biaya satuan pelayanan dan tingkat kemampuan & kemauan masyarakat membayar, maka dilakukanlah suatu penelitian/analisis tentang tarif ini di wilayah kerja Puskesmas Pesisir Kotamadya DT II Cirebon yang secara pusposif dipilih mewakili daerah yang kumuh dan miskin dengan tingkat penghasilan masyarakat yang rendah. Penelitian ini merupakan analisis diskriptif dengan rancangan cross sectional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dihitung dari total biaya Puskesmas biaya satuan untuk BP adalah Rp.7.488,77, KIA/KB adalah Rp.18.666,86, Imunisasi adalah Rp.1.789,98 dan Laboratorium adalah Rp.2.654,94. Sedangkan kalau dihitung dari biaya operasional & pemeliharaan (tanpa Annualized Fixed Cost + gaji) biaya satuan untuk BP Rp.6.251,40, KIA/KB Rp.15.038,71, Imunisasi Rp.836,21 dan Laboratorium Rp.943,14. Mengenai kemampuan masyarakat, pengeluaran bukan makan sebesar Rp.123.959,83, pengeluaran bukan makanan tanpa pasta sebesar Rp.120.326,00, dan pengeluaran non esensial sebesar Rp.31.648,93. Dilihat dari 5% pengeluaran bukan makanan, kemampuan masyarakat adalah Rp.6.197.99. Kemauan masyarakat pada pengandaian sakit rata-rata adalah Rp.995,83 dan pengandaian periksa KIA rata-rata sebesar Rp.813,21. Titik temu dengan kemampuan berdasarkan pengeluaran non esensial pada nilai Rp.800,00 dengan menyingkirkan 28% masyarakat. Sedangkan kemauan masyarakat dilihat dari pengandaian peningkatan kualitas pelayanan Puskesmas rata-rata sebesar Rp.1844,00, titik temu dengan kemampuan masyarakat berdasarkan pengeluaran non esensial pada nilai Rp.1000,00 dengan menyingkirkan 28% masyarakat. Tarif Rp.800,00 ini ternyata merupakan tarif maksimal di Puskesmas Pesisir. Tarif dapat ditingkatkan menjadi Rp.1000,00 asakkan kualitas pelayanan ditingkatkan tetapi dengan tetap menyingkirkan sebagian masyarakat. Masyarakat yang tersingkir perlu didukung dengan program Kartu Sehat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan oleh Pemenntah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dalam menetapkan tarif pelayanan di Puskesmas.

---

The Analysis of Health Care Fee Viewed from the Level of Peoples Affordability in The Job Area of Puskesmas Pesisir Kotamadya DT II CirebonThe determining of health care fee has not so far been referred to the result of analyzing the level of affordability/ability and people's willingness to pay and the unit cost of service. To find are wether the current fee has approached the unit cost of health service and the affordability and willingness of the people, the research on the health care fee is conducted in the area of Puskesmas Pesisir Kotamadya DT II Cirebon, which is purposively selected to represent the vile and poor people with their very low income.

This research is a descriptive analysis using cross sectional design. The research points out that the unit cost of BP, KIAIKB, Immunization and laboratory are respectively Rp.7.488,77, Rp.18.666,86, Rp.1.789,98, Rp.2.654,94 counted from the total cost of the Puskesmas. On the other hand, if it is counted from the operational cost and maintenance (without Annualized Fixed Cost t salaries), the unit cost of BP, KIAIKB, Immunization and laboratory are Rp.6.251,40, Rp.15.038,71, Rp.836,21, Rp. 943,14 respectively. Concerning to the people's affordability, they spend Rp.123.959,83 for their non food need, Rp.120.326,00 for non food excluding their need for entertainment, and Rp.31,648,93 for the essential need. Viewed from 5% of the non food budget, the affordability is Rp.6.197,99.

The people's willingness to pay for health care service in ill condition is Rp.995,83 at the average and Rp.813,21 for KIA examination, The meeting point with the affordability based upon the non essential budget is at the value Rp.800,00 by rejecting 28% of the people. Mean while, the people's willingness viewed from the condition that the quality of health services is improved is Rp.1.844,00 at the average. The meeting point with the affordability based upon the non essential budget is at the value of Rp.1000,00 by rejecting 28% of the people. The health care fee as much as Rp.800,00 proved to be maximum in Puskesmas Pesisir. This fee can be amounted to Rp.1000,00 provided that the quality of health service is improved. Nevertheless, a number of the people are kept to be rejected. The rejected people are necessarily supported with the program of Health card (Kartu Sehat). The result of the research can be a consideration for the local goverment in determining the health care fee in Puskesmas."

"Penentuan tarif jalan tol yang berlaku di Indonesia sampai saat ini dilakukan berdasarkan formulasi Biaya Operasi Kendaraan (BOK) oleh PT. Jasa Marga selaku operator jalan tol. Tarif maksimum yang diijinkan tidak boleh melebihi 70% dari nilai BKBOK (Besar Keuntungan Biaya Operasi Kendaraan). BKBOK tersebut didefinisikan sebagai nilai penghematan BOK bila menggunakan jalan tol dibandingkan dengan bila tidak menggunakan jalan tol. Pada saat ini, djiakukan studi tentang analisa perhitungan tarif tol dengan pendekatan yang berbeda, yaitu studi tentang nilai waktu (Time Value) dan studi tentang kemampuan membayar (Affordable To Pay) dari suatu komunitas pengguna jasa jalan tol tertentu. Studi ini baru pertama kali dilakukan di Indonesia. Dan hasil studi ini diharapkan menjadi pertimbangan yang kuat dalam penentuan tarif tol di masa mendatang. Penelitian pada skripsi ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kemampuan untuk membayar (ATP) berdasarkan kemampuan ekonomi pengguna jasa jalan tol, khusus untuk ruas jalan tol Serpong-Bintaro-Ulujami. Ini dilakukan dengan mengacu bahwa nilai ATP adalah turunan dari besarnya pengeluaran seseorang. Perolehan data dilakukan dengan me+ode Stated Preference yang dilakukan dengan teknik wawancara kepada responden yang merupakan colon pengguna jasa jalan tol Serpong-Ulujami. Kemudian analisa perhitungan nilai ATP dilakukan dengan metode statistik, dengan menjadikan besarnya tingkat pengeluaran sebagai variabel bebas. Hubungan antara nilai ATP terhadap jumlah populasi responden dinyatakan dengan pendekatan regresi eksponensial. Selain itu, hubungan antara rata-rata nilai ATP dengan Tingkat pengeluaran juga diamati. untuk melihat bagaimana keduanya berkaitan. Dari analisa yang telah dilakukan, didapatkan bahwa besarnya nilai ATP terhadap jalan tol tersebut tidak selalu dipengaruhi oleh tingginya tingkat pengeluaran seseorang. Akan tetapi lebih dipengaruhi oleh situasi jenis perjalanan yang akan dilakukan."

"ABSTRAKTujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah rumah tangga di indonesia mengalami kemiskinan energi, juga unrtuk menentukan apakah aksesibilitas terhadap sejumah energi modern LPG dan Listrik dapat meningkatkan beban biaya energi yang harus ditanggung. Penelitian ini menggunakan metode cross-section OLS dengan data SUSENAS 2011 dan 2014. Penelitian ini menemukan bahwa tidak ada satupun provinsi di indonesia yang mengalami kemiskinan energi. Juga kami menemukan bahwa walaupun beban biaya enegi akan naik seiring kenaikan aksesibilitas enegi modern, namun biaya keseluruhannya tetap rendah. Penelitian selanjutnya dengan menggunakan data yang memiliki jarak waktu lebih panjang diperlukan untuk menguatkan hubungan secara lebih baik

---

ABSTRACTMain Objective of this study is to check whether Indonesian household suffering energy poverty or not, as well as determining how Accessibility to certain modern energy access LPG and Electricity could increase energy cost burden that Indonesian household must bear. This research is conducted by utilizing Cross Section OLS by using data from SUSENAS 2011 and SUSENAS 2014. We find there is no single province in Indonesia suffer from energy cost burden. We also find that despite energy cost burden will increase due to better accessibility of Modern Energy, the total cost still low. However, further research using longer period are required to confirm the relationship better."

"Hunian berimbang merupakan salah satu langkah pemerintah dalam menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Filosofi utama dari adanya hunian berimbang ini adalah untuk menjaga keserasian sosial dalam masyarakat, melalui hidup berdampingan diantara beragam strata sosial dalam satu lingkungan. Filosofi ini sejalan dengan prinsip inklusivitas. Selama ini, parameter inklusivitas hanya terfokus pada keterjangkauan (affordability). Penulis mempertimbangkan bahwa aksesibilitas (accessibility) merupakan aspek spasial yang juga sangat berpengaruh untuk memenuhi prinsip inklusivitas. Sehingga dapat disimpulkan, parameter inklusivitas terdiri dari keterjangkauan (affordability) dan aksesibilitas (accessibility). Namun, apakah perumahan dengan aturan hunian berimbang sudah memenuhi prinsip inklusivitas? Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana prisip inklusivitas diterapkan pada perumahan yang dibangun dengan aturan hunian berimbang, khususnya secara aksesibilitas (accessibility). Penulis menggunakan metode penelitian campuran dengan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan. Melalui proses penelitian, penulis menemukan bahwa secara finansial tidak semua MBR dapat menjangkau harga rumah di perumahan dengan hunian berimbang. Secara fisik, perumahan hunian berimbang aksesibilitasnya tidak mudah. Maka dari itu, perumahan dengan aturan hunian berimbang memenuhi prinsip inklusivitas dari segi keterjangkauan (affordability) tetapi belum memenuhi prinsip inklusivitas dari segi aksesibilitas (accessibility).

---

Balanced housing is one of the government's steps in providing housing for low-income people. The main philosophy of the existence of balanced housing is to maintain social harmony in society, through coexistence among various social strata in one environment. This philosophy is suitable with the principle of inclusivity. So far, inclusivity parameter focuses on affordability. Author consider that accessibility is a spatial aspect that is also very influential to fulfill the principle of inclusivity. So it can be concluded, inclusivity parameters consist of affordability and accessibility. However, does housing with balanced housing regulations already meet the principle of inclusivity?

This study aims to identify the extent to which inclusivityis applied to housing constructed with a balanced housing regulation, especially in accessibility. This research uses mixed methods research with data obtained through interviews and observations.

Through the research process, the author found that financially not all low-income people can reach housing prices in housing with balanced housing. Therefore, housing with balanced housing regulations meets the principle of inclusivity in terms of affordability but has not yet fulfilled the principle of inclusivity in terms of accessibility."

"Analisis tarif Puskesmas ditinjau dari tingkat kemampuan masyarakat bertujuan untuk mendapatkan gambaran berapa tarif puskesmas yang realistis untuk suatu wilayah kerja tertentu dengan mempertimbangkan biaya satuan dan kemampuan serta kemauan masyarakat di wilayah kerja tersebut. Tarif' yang berlaku sekarang untuk suatu daerah tingkat II diberlakukan sama. Satu tahun sebalumnya berlaku sama untuk suatu daerah tingkat I. Penelitian dilakukan secara purposive di wilayah kerja Puskesmas Kalitanjung, Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon, yang merupakan salah satu wilayah kerja lapisan masyarakat perkotaan golongan menengah. Analisis Biaya Puskesma menggunakan data tahun anggaran:1995/1996, sedangkan kemampuan dan kemauan masyarakat dilakukan dengan cara survei. Sampel adalah rumah tangga yang berada dalam radius satu kilometer dari Puskesmas. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner, yang pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara. Hasil penelitian analisis biaya dideskripsikan dalam biaya operasional dan pemeliharaan serta biaya satuan 5 program yaitu BP, KIAIKB, Kesehatan Gigi, imunisasi dan Laboratorium. Hasil survei kemampuan dan kemauan masyarakat dideskripsikan melalui analisis persentase masyarakat yang "tersingkir" pada tarif tertentu. Hasil temuan dalam penelitian antara lain: Tarif Puskesmas BP/KIA - KB sebesar Rp. 800,- yang baru diberlakukan bulan Oktober 1996 berada di bawah biaya satuan dan di bawah kemampuan masyarakat Kemauan membayar masyarakat meningkat, kalau kualitas pelayanan di tingkatkan. Dengan hasil terscebut kiranya tarif Puskesmas yang realistis harus disesuaikan dengan kemampuan dan kemauan masyarakat setempat, sehingga pemerataan pelayanan kesehatan dasar dapat dicapai. Peraturan Daerah Tingkat II mengenai tarif Puskesmas yang akan datang sebaiknya berlaku secara regional sesuai dengan kelompok lapisan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas, dengan mengacu pada kemampuan dan kemauan masyarakatnya. Dengan demikian dapat terjadi lebih dari satu pola tarif Puskesmas dalam satu Daerah Tingkat II.

---

The objective of analyzing Puskesmas health care fee viewed from the level of people's affordability is to obtain the description on realistic fee in certain area with regard to the unit cost and the affordability and willingness of the people to pay for the fees in that area. The current fee of all Puskesmas throughout Dati II is applied the same. In the previous year, the fee was applied the same too for the Puskesmas in Dati I. The research is conducted purposively in the area of Puskesmas Kalitanjung, Kotamdya Dati II Cirebon, which is one of the municipals' areas of the middle class. The analysis of Puskesmas cost used in the research is taken from the fiscal year of 19951 1996, while the affordability and willingness of the people is obtained by doing a survey. The sample of the research are the households live approximately one kilometer from the Puskesmas. The tool of the research is in the form of questionnaires, the data gathering of which is carried out through interviews. The results of the cost analysis is described in the operational cost and maintenance and the unit cost at 5 programs i.e. BP, KIA/KB, Tooth care, Immunization, and Laboratory.

The result of surveying the affordability and willingness of the people is described by means of the analysis of percentage of individuals "rejected" at a certain fee. One of the findings of the research is as the following. The health care fee at Puskesmas BP/KIA-KB as much as Rp 800.-, which was set in October 1996, is below the unit cost and is also below the people's affordability. The people's willingness to pay for the fees increases when the quality of health service is improved. Based upon the finding, the realistic Puskesmas health care fee should be adjusted to the affordability and willingness of local people so that the even distribution of health service can be achieved. The regulation of the local government on the Puskesmas health care fee in the future time had better be applied regionally in accordance with the classification of people in the area of the Puskesmas considering the affordability and willingness of the to pay for the fees. Thus, there can be more than one structure of Puskesmas health care fees in a Dati II."

"Peningkatan angka kasus COVID-19 yang tidak terkendali mengakibatkan fasilitas kesehatan di Indonesia kurang mampu untuk menampung seluruh pasien yang terinfeksi COVID-19. Sementara itu, pasien COVID-19 harus mendapatkan pengobatan dan perawatan. Salah satu upaya untuk yang dilakukan adalah isolasi mandiri bagi pasien tanpa gejala dan bergejala ringan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengeksplorasi akses pasien COVID-19 untuk memperoleh obat saat isolasi mandiri di rumah serta kendala yang dialami saat isolasi. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh peneliti berdasarkan studi literatur dan telah divalidasi dua tahap. Kuesioner disebarkan secara online dan mendapatkan 115 responden sebagai subjek penelitian. Butir pertanyaan kuesioner memuat tentang data sosiodemografi, gambaran keadaan subjek saat melakukan isolasi mandiri, dan aspek – aspek akses obat (aksesibilitas, ketersediaan, keterjangkauan). Sebagian besar responden melakukan isolasi mandiri pada periode Januari – Maret (53,2%). Persebaran responden paling banyak melakukan isolasi mandiri di Jakarta (45,22%). Ditinjau dari persentase tertinggi setiap aspek, 71,3% mengatakan sangat mudah dalam aspek aksesibilitas, 48,7% mengatakan ketersediaan obat cukup baik, dan 41,7% mengatakan harga obat cukup terjangkau. Adapun kendala yang terjadi selama isolasi mandiri, seperti kemacetan lalu lintas sehingga membutuhkan waktu lebih untuk ke fasilitas kesehatan, informasi obat tidak valid, serta harga antivirus mahal dengan ketersediaan yang minim. Uji komparatif dilakukan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi akses obat dan terdapat perbedaan bermakna pada variabel periode COVID-19 (p=0,003). Dari hasil analisis skor akses obat, disimpulkan bahwa akses obat saat isolasi mandiri mudah (89,6%) bagi pasien COVID-19 di Jabodetabek.

---

The number of COVID-19 cases that increased uncontrollably cause the health facilities in Indonesia being unable to accommodate all patients infected with COVID-19. Meanwhile, patients must receive treatment and care. One of the efforts to do is self- isolation for asymptomatic patients and mild symptoms. This study was conducted with the aim of exploring the accessibility of COVID-19 patients to obtain medication during self-isolation at home and the obstacles experienced during isolation. The research instrument used a questionnaire developed by the researcher based on a literature study and was validated in two stages. The questionnaire was distributed online and got 115 respondents as research subjects. Questionnaire items contain sociodemographic data, a description of the subject's condition when doing self-isolation, and aspects of drug access (accessibility, availability, affordability). Most of the respondents self-isolated in the January – March period (53.2%). The distribution of respondents who mostly self- isolated in Jakarta (45.22%). Judging from the highest percentage of each aspect, 71.3% said it was very easy in terms of accessibility, 48.7% said the drug availability was quite good, and 41.7% said the price of the medicine was quite affordable. The Obstacles that occur during self-isolation, such as traffic jams that require more time to go to health facilities, invalid drug information, and expensive antivirus prices with minimal availability. A comparative test was conducted to determine the factors that influence drug access and there was a significant difference in the COVID-19 period variable (p=0.003). From the results of the analysis of drug access scores, it was concluded that access to drugs during self-isolation is easy (89.6%) for COVID-19 patients in Jabodetabek."

"Tesis ini menyelidiki dampak instrumen perencanaan tata ruang, khususnya Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), terhadap harga properti di Jakarta. Dengan menggunakan model regresi logaritmik, studi ini mengevaluasi bagaimana kebijakan regulasi tersebut mempengaruhi nilai properti di berbagai wilayah dan jenis properti, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kedekatan dengan fasilitas umum dan infrastruktur. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya heterogenitas yang signifikan dalam efek KLB dan KDB terhadap harga properti, yang menekankan pentingnya konteks lokal dan aksesibilitas. Studi ini menekankan perlunya kebijakan perencanaan kota yang berbasis data dan spesifik konteks untuk meningkatkan keterjangkauan perumahan dan pengembangan urban di Jakarta.

---

This thesis investigates the impact of spatial planning instruments, specifically Floor Area Ratio (FAR) and Building Coverage Ratio (BCR), on property prices in Jakarta. Using a logarithmic regression model, the study evaluates how these regulatory measures influence property values across different regions and property types, considering factors such as proximity to public amenities and infrastructure. The findings reveal significant heterogeneity in the effects of FAR and BCR on property prices, highlighting the importance of local context and accessibility. The study emphasizes the need for data-driven and context-specific urban planning policies to enhance housing affordability and urban development in Jakarta."