Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perkembangan dunia usaha mengakibatkan adanya perkembangan pula dalam pembuatan perjanjian yang mengandung klausulaklausula yang dianggap memenuhi keinginan para pihak dalam berkontrak. Di dalam perjanjian untuk mengantisipasi halhal yang mungkin timbul di kemudian hari, maka para pihak di dalam suatu perjanjian mencantumkan Klausula Keadaan Darurat. Keadaan Darurat yang biasa dikenal dengan istilah Force Majeure diartikan sebagai suatu kejadian yang terjadi di luar kekuasaan para pihak, dimana pihak tersebut tidak dapat menduga kejadian tersebut pada waktu perjanjian dibuat atau tidak dapat menghindari atau mengatasi akibatnya. Penulis menyoroti permasalahan mengenai perumusan klausula Keadaan Darurat di dalam suatu perjanjian serta risiko yang harus ditanggung oleh para pihak dalam hal terjadi peristiwa Keadaan Darurat, sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dan metide penelitian deskriptif analisis. Dalam penelitian ini, penulis akan memperbandingkan Klausula Keadaan Darurat antara Perjanjian Graha Sucofindo dengan Perjanjian Direct Contract. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan dilatarbelakangi oleh Kedua perjanjian yang mencantumkan Klausula Keadaan Darurat, maka Perjanjian Graha Sucofindo dan Perjanjian Direct Contract memiliki perbedaan dan persamaan dari segi definisi, teori, risiko, dan bentuk Keadaan Darurat dalam hal pencantuman Klausula Keadaan Darurat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Force Majeure diatur di dalam Pasal 1244 KUHPerdata dan 1245 KUHPerdata. Kedua pasal ini terdapat di dalam bagian yang mengatur tentang ganti rugi. Pasal 1244 KUHPerdata dan pasal 1245 KUHPerdata mengatur suatu hal yang sama, yaitu dibebaskannya si debitur dari kewajiban mengganti kerugian, karena suatu kejadian yang dinamakan Keadaan Darurat dalam perjanjian. Klausula tentang overmacht atau force majeure atau biasa disebut Keadaan Memaksa merupakan suatu klausula yang penting. Oleh karena itu, sebaiknya klausula Keadaan Darurat selalu dicantumkan dalam perjanjian untuk melakukan antisipasi yang mungkin timbul di kemudian hari dan berakibat langsung terhadap pelaksanaan perjanjian.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang pelaksanaan penegakan hukum di pasar modal Indonesia, penegakan hukum atas laporan keuangan emiten yang berisi informasi yang menyesatkan dalam kasus kesalahan pencatatan laporan keuangan PT. Bakrie & Brothers, Tbk. dengan PT. Bank Capital Indonesia, Tbk. dan upaya perlindungan hukum terhadap investor dalam kasus kesalahan pencatatan laporan keuangan PT. Bakrie & Brothers, Tbk. dengan PT. Bank Capital Indonesia, Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum di pasar modal Indonesia oleh BAPEPAM, dalam hal ini sebagai otoritas pasar modal yang berperan dalam penegakan hukum di pasar modal, masih rendah serta banyak kelemahan dan kekurangan di berbagai aspek. Penegakan hukum oleh BAPEPAM menunjukkan bahwa pengenaan sanksi administratif lebih dominan daripada pengenaan sanksi pidana dan sanksi perdata. Kemudian, adanya kasus pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan penyajian laporan keuangan di pasar modal. Kasus ini disebabkan adanya kesalahan penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh PT. Bakrie & Brothers, Tbk.. Oleh sebab itu, perlu adanya penegakan hukum atas laporan keuangan emiten yang berisi informasi yang menyesatkan dan upaya perlindungan hukum terhadap investor dalam kasus kesalahan pencatatan laporan keuangan PT. Bakrie & Brothers, Tbk. dengan PT. Bank Capital Indonesia, Tbk. ...... This thesis discusses the implementation of law enforcement in Indonesia's capital markets, law enforcement of the issuer's financial statements containing misleading information in case of a misstatement the financial statements PT. Bakrie & Brothers, Tbk. with PT. Bank Capital Indonesia, Tbk. and legal protection for investor in case of a misstatement the financial statements PT. Bakrie & Brothers, Tbk. with PT. Bank Capital Indonesia, Tbk.. The research method used is a normative legal research method. Results of this research showed that the implementation of law enforcement in Indonesia's capital markets by the Indonesia?s Securities and Exchange Commission (BAPEPAM), in this case as a capital markets authority role in law enforcement in the capital markets, is still low and many weaknesses and shortcomings in various aspects. Law enforcement by the Indonesia?s Securities and Exchange Commission (BAPEPAM) show that the imposition of administrative sanctions is more dominant than the imposition of criminal sanctions and civil sanctions. Then, the case of violations relating to the misstatement of financial statements in the capital market. This case due to the misstatement of financial statements conducted by PT. Bakrie & Brothers, Tbk.. Therefore, the need for law enforcement of the issuer's financial statements containing misleading information and legal protection for investor in case of a misstatement the financial statements PT. Bakrie & Brothers, Tbk. with PT. Bank Capital Indonesia, Tbk.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas praktik pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan komersial dan kesesuaiannya dengan prinsip serta hakikat perwakafan tanah dan pengaturan mengenai perwakafan tanah berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia, termasuk pengecualian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang membuka peluang terhadap perubahan status tanah wakaf dan mekanisme-mekanisme yang dapat dilakukan dalam melakukan pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan komersial. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan mengenai pengecualian terkait dengan pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan komersial tidak secara tegas dan nyata diatur dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang dapat ditempuh dalam rangka melakukan pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan komersial adalah dengan cara pertukaran/perubahan status tanah wakaf atau dengan cara pendayagunaan tanah wakaf baik melalui sewa maupun melalui kerjasama pemanfaatan tanah wakaf. Penelitian ini menyarankan agar Pemerintah dapat menyusun suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas dan rinci mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan komersial sebagai pedoman yang memberikan batasan bagi setiap pendayagunaan tanah wakaf untuk kepentingan komersial yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengaturan mengenai mekanisme pertukaran/perubahan status tanah wakaf serta mekanisme pendayagunaan tanah wakaf secara rinci yang mengakomodir kepentingan pengusaha dan kepentingan Pemerintah dalam pengawasannya (singkat namun tetap ketat dalam pengawasannya).

---

ABSTRACT
The focus of this study is a congruence between utilization of waqf land practices for commercial purposes and its compliance with the principles of the waqf nature and with the prevailing laws and regulations in Indonesia, including the exception to the exchange/change status of the waqf land as set forth in the prevailing regulations and mechanisms in order to the utilization of waqf land for commercial purposes. This research is juridical normative with the descriptive analytic. This study shows that the arrangements regarding the exception to the utilization of the waqf land for commercial purposes not expressly provided in a specific regulation. In addition, this study also shows the mechanisms that can be conducted in order to the utilization of waqf land for commercial purposes are the exchange/change of status or the utilization of waqf land either through the lease mechanism or through the cooperation utilization mechanism of waqf land. The researcher suggests that the Government may compile a regulation that specifically regulates clearly and detail on procurement of waqf land for commercial purposes as the guideline that provides limit for any utilization of the waqf land for commercial purposes practices which followed up by the arrangements in detail on the exchange/change status mechanism of waqf land and on the waqf land utilization mechanism that accommodate the interest of the entrepreneurs and Government (short mechanism but still tight in Government’s control).

Abstrak :
Tanah adalah tempat pemukiman dari sebagian besar umat masyarakat disamping sebagai sumber kehidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha tani dan perkebunan dan pada akhirnya tanah juga dijadikan tempat persemayaman terakhir bagi seseorang yang meninggal dunia. Jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah banyak akan tetapi jumlah luas tanah yang tetap ada tidak bertambah. Luas tanah yang tersedia akhirnya tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah. Adapun cara manusia memperoleh kebutuhannya akan tanah yaitu dengan jual-beli, penukaran, hibah ataupun pemberian dengan wasiat. Yang akan dibicarakan dalam tesis ini ialah mengenai keabsahan akta hibah yang dibuat oleh notaris terhadap sertipkat Hak Guna Bangunan yang telah berakhir jangka waktunya dan apakah tindakan membuat akta hibah itu dikatakan lalai apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris? Menurut penulis, akta hibah bangunan dan pemindahan hak yang dibuat notaris sehubungan dengan berakhirnya sertipikat Hak Guna Bangunan adalah sah dan tetap berlaku karena tanah sudah menjadi tanah negara dan bagi penerima hibah nantinya akan mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut. Terhadap tanah yang haknya telah habis maka yang berwenang membuat aktanya ialah seorang notaris. Tidak ada kelalaian dalam pembuatan akta hibah tersebut karena semua tindakan dan perbuatannya masih dalam kewenangannya sebagai seorang notaris. ......Land is where most people settle as a community as well as the source of life for those who make a living through agriculture and plantation and eventually also used as a last reside for a person who died. The population of Indonesia grew excessively, but the amount of available land that remains is not increased. The available land area eventually is not balance with the population growth. As for how people acquire their need for land is by sale, exchange, grant or gift by testament. Case which will be discussed in this thesis is about the analysis of law against the validity of grant deed issued by notary on the right to claim expired period of availability property and whether the act of issuing a grant certificate is considered to be an omission when reviewed by Law Number 30 Year 2004 on the Notary Position? According to the writer, the grant deed of the property and transfer of rights made in relevance of the right to claim expired property is valid and remains valid since the land has become State Property and for the grant recipients, applying for rights over the land is necessity. Against land which claiming rights have been expired, the competent authorities who have the right to issue a deed is a notary. There is no omission in issuing the grant deed since all acts and deeds are still in an authority as a notary.

Abstrak :
Skripsi ini mengkaji bagaimana suatu dukungan kelayakan diatur dalam Perjanjian Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan keseluruhannya dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menjelaskan kembali apa itu dan bagaimana suatu dukungan kelayakan atau dikenal juga Viability Gap Fund diatur dalam Perjanjian KPBU dibidang infrastruktur dan mengapa diperlukannya suatu dukungan kelayakan dalam proyek KPBU dibidang Infrastruktur. Hasil peneliti2an ini memberikan suatu kesimpulan bahwa aplikasi dukungan kelayakan indonesia masih memiliki kelemahan namun memang diperlukan melihat keadaan suatu proyek yang tidak layak bahkan tidak hanya di Indonesia, namun di negara lain seperti pakistan. ......This thesis examines how a Viability Gap Fund is regulated in the Coorporation Agreement between the Government and Business Entities. The type of research used is normative judicial and all of it is carried out using qualitatives research methodes. This research explains again what it is how Viability Gap Fund is regulated in agreement between Government and Business Entities in the field of infrastructure and why a Viability Gap Fund in Indonesia still has it weakness, but this is indeed necessary considering the condition of a project that is not feasible, not only in Indonesia, but in other countries such as Pakistan.

Abstrak :
ABSTRAK Perjanjian merupakan bentuk dari kesepakatan antara dua pihak, dimana menganut asas konsensualisme yang berarti sepakat. Dalam melakukan perjanjian memang tidak sulit namun perlu diperhatikan mengenai syarat ketentuan yang berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian, karena jika tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka konsekuensinya adalah dapat dibatalkan apabila yang dilanggar adalah syarat subyektif, dan batal demi hukum apabila yang dilanggar adalah syarat obyektif. Topik yang diangkat dalam penulisan tesis ini berupa akibat dari pelaksanaan perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan yang berlaku, perjanjian tersebut di buat di bawah tangan atau tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang sehingga banyak terdapat kelemahan dalam isi perjanjian tersebut dan mengakibatkan pelaksanaan perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kaitannya dengan bangunan yang dibangun berdasarkan perjanjian tersebut, di mana bangunan tersebut dibangun di atas tanah pemerintah yang memerlukan izin terlebih dulu dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Keuangan. Namun izin tersebut belum diperoleh tetapi isi perjanjian tetap dilaksanakan dan sudah dioperasikan. Bahkan IPB tidak memberikan pelimpahan kekuasaan secara tertulis kepada PT. BLST bahwa tanah tempat sarana tambahan tersebut dibangun boleh dipergunakan. Kemudian permasalahan yang diangkat berupa apakah akibat hukum dari pelaksanaan perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan yang berlaku, apakah akibat hukum dari bangunan yang dibangun berdasarkan perjanjian tersebut dan upaya hukum apa yang dapat ditempuh sebagai pemenuhan perjanjian tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan metode analisis data secara kualitatif dan hasil penelitian berbentuk evaluatif¬analitis. Kesimpulan dari hasil pembahasan berupa, pelaksanaan perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan adalah dapat dimintakan pembatalannya, karena tidak sesuai dengan syarat subyektif di mana IPB sebagai pemegang hak pakai tidak memberikan kuasa pemanfaatan tanah, maka selain melanggar syarat subyektif PT. BLST juga melakukan wanprestasi terhadap isi perjanjian, maka perjanjian dapat diakhiri secara sepihak. Kemudian akibat hukum terhadap bangunan berupa penghentian pemanfaatan hingga penyegelan gedung, maka upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu dengan melakukan amandemen terhadap perjanjian, karena perjanjian tersebut dibuat sebelum izin keluar, yang mengakibatkan perjanjian tidak dapat dilaksanakan.

---

ABSTRACT An agreement is a form of state of consensus between two parties. Despite the easiness in engaging such a thing, there are important matters need to be considered on making an agreement, particularly the requirements determined by the law, regarding the consequences in case it's not filled in accordance with the Articled 1320 of the Book of Civil Law (that it can be canceled if the requirement violated is the subjective one, and canceled for the sake of the law if the one violated is the objective requirement). The topic to be addressed in this thesis is the consequence of an agreement which doesn't fill the requirement determined by the law, since it was made unofficially or not before the presence of an authorized official, which causes legal weakness in the content, and the risk that the implementation of the agreement doesn't match with the applicable law. More specifically in this case, in the agreement to be scrutinized, there is a building established on a land belongs to the government, the reason of which the party built the structure should possess first an official permit for the government before the construction process initiated. However, in reality the permit was not issued, and yet the building construction has been started. The party that is supposed to give the permit, IPB (Bogor Institute of Agriculture) hasn't even given a written statement of permission to PT BLST to use the land. Thus, this thesis will identify the things as follow: what is the legal consequence of the implementation of an agreement which doesn't fill the legal requirements as determined by the law? What is the status of the building constructed on the land based on the agreement, and what kind of legal effort can be conducted as the fulfillment of the agreement? The research method applied in this thesis is the juridical normative library research, while using the qualitative data analysis method which leads to an evaluative-analytical result. The conclusion to be drawn is that the implementation of an agreement that doesn't fill the requirement is allowed to be cancelled, since it doesn't fit with the subjective requirement of which IPB as the holder of the concessions right doesn't give the concessions right to PT. BLST, which make the deed conducted by the company as a subjective violation to the law, and at the same time is a misachievement to the agreement.

Abstrak :
Sektor industri atau disebut pengolahan non migas merupakan kontributor terbesar pendapatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 250 juta mengindikasikan besarnya potensi pasar domestik sekaligus jaminan sektor industri Indonesia terus bertumbuh. Namun demikian, komitmen liberalisasi perdagangan antar negara yang semakin tinggi sejak berdirinya World Trade Organization (WTO), memaksa sektor industri Indonesia bersaing dengan Industri negara-negara berteknologi maju. Dalam persaingan itu, industri Indonesia terus mengalami pelemahan daya saing baik di pasar domestik maupun ekspor. Hal ini sangat terlihat nyata terjadi pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT). Menghadapi situasi yang dinilai banyak pihak sebagai de-industrialisasi tersebut, Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis menggunakan bantuan finansial (financial contribution) sebagai salah satu instrumen kebijakan peningkatan daya saing industri. Pada praktiknya, komitmen Indonesia sebagai anggota WTO tidak bisa dikesampingkan. Beberapa perjanjian yang dicakup (covered agreement) dalam pembentukan WTO, seperti General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT) dan Agreement on Subsidies and Countervailing Measures mengatur batasan bantuan finansial yang dapat atau dilarang untuk diberikan pemerintah. Perspektif pengaturan subsidi dalam WTO adalah pemberian subsidi lazim dilakukan pemerintah suatu negara untuk peningkatan kemakmuran dan perlindungan kepentingan domestik, namun juga berpotensi mendistorsi perdagangan internasional apabila menimbulkan keuntungan kompetitif bagi sektor swasta secara tidak adil. Dengan menggunakan perspektif itu, dilakukan studi hukum pelaksanaan program restrukturisasi mesin/peralatan ITPT yang memuat kebijakan pembiayaan pemerintah untuk peningkatan daya saing ITPT. Diharapkan ditemukan pemahaman kritis akan desain kebijakan penggunaan instrumen subsidi oleh pemerintah dengan tetap mengindahkan komitmen Indonesia dalam WTO. Momentum penulisan tesis diperkuat dengan Pasal 45 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mengatur bahwa pemerintah dapat memberikan pembiayaan kepada perusahaan industri swasta dalam rangka peningkatan daya saing industri dalam negeri atau pembangunan industri pionir. Bentuk pembiayaan dimaksud dapat berupa keringanan bunga pinjaman, potongan harga pembelian mesin dan peralatan, serta bantuan mesin dan peralatan. ......The industry sector, or called with non oil and gas manufacturing sector, is the largest contributor to economic income and employment in Indonesia. Indonesia's population of over 250 million indicates the potential of the domestic market as well as the guarantee of Indonesia's industrial sector continues to grow. Nevertheless, the increasing commitment of trade liberalization between countries since the establishment of the World Trade Organization (WTO) has forced the Indonesian industrial sector to compete with industries from countries with advanced technology. In that competition, Indonesia's industrial competitiveness continues to weaken both in domestic and export markets. Significant impacts occurred in the Textile and Textile Products Industry (ITPT). Faced with the situation that many considered as de-industrialization, the Government of Indonesia took a strategic step to use financial assistance as one of the policy instruments to increase the competitiveness of industry. In practice, Indonesia's commitment to WTO membership can not be ruled out. Some covered agreements in the establishment of the WTO, such as the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT) and Agreement on Subsidies and Countervailing Measures provide provisions for financial assistance that can be granted or prohibited by the government. The perspective of the subsidy provisions in the WTO is that subsidies are commonly applied by a country's government to increase prosperity and protection of domestic interests, but also potentially distort international trade if it causes unfairly competitive advantage for the private sector. By using that perspective, the authors conducted a legal study on the implementation of the ITPT machine / equipment restructuring program which contains a government financing policy to improve the competitiveness of ITPT. It is expected to find a critical understanding of the policy design of the use of subsidized instruments by the government by taking into account Indonesia's commitment to the WTO. The momentum of thesis writing is reinforced by Article 45 and Article 47 of Law No. 3 of 2014 on Industrial Matters which contains provisions that the government can provide financing to private industrial companies in order to increase the competitiveness of domestic industry or the development of pioneer industries. The financing stated in Article 47 covers three forms of financing, which include: loan interest rate, discounted purchase of machinery and equipment, and machinery and equipment assistance.