Hasil Pencarian

Ditemukan 37 dokumen yang sesuai dengan query

Sheila Namira Marchellia, author

Tanggung jawab notaris atas penyesuaian anggaran dasar yayasan yang tidak didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam putusan nomor 555K/TUN/2017 = The responsibiliy of a notary on adjustment of foundation's unregistered articles of association to The Ministry Of Law and Human Rights of Republic Indonesia based On court decision number 555K/TUN/2017.

Penelitian ini membahas mengenai masalah yang dapat ditimbulkan apabila Notaris tidak mendaftarkan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Kepada Kementerian Hukum dan HAM. Yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diundangkan, harus menyesuaikan anggaran dasarnya dan melakukan permohonan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Notaris. Permasalahan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sheila Namira Marchellia, author

Tanggung jawab notarisa Penyesuaian anggaran Dasar yayasan yang tidak didaftarkan Kepada”Kementerian”Hukum dan”Hak”Asasi”Manusia”Republik”Indonesia dalam Putusan Nomor 555K/TUN/2017 = The responsibiliy of A notary On Adjustment of foundation's Unregistered articles of association To The Ministry Of Law And human rights of Republic Indonesia based On court decision Number 555K/TUN/2017

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Emmanuella, author

Penyesuaian anggaran dasar kensekensi hukum atas perseroan terbatas yang tidak menyesuaiakan anggaran dasarnya menurut undang-undang N0.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas

Tesis ini membahas mengenai anggaran dasar perseroan, dimana dalam setiap perseroan terdapat anggaran dasar yang merupakan seperangkat aturan yang menjadi dasar berdirinya organisasi dan bekerjanya perseroan menurut hukum. Perseroan yang ada di Indonesia sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dibentuk berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27473

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Fitri Endah Kania, author

Proses perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dalam rangka penyesuaian dengan undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas / Fitri Endah Kania

ABSTRAK
Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas (PT) yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 1 tahun harus menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang tersebut Yang menjadi permasalahan adalah apakah pelaksanaan penyesuaian anggaran dasar dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, telah sesuai dengan...

2008

T37386

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Patulloh, author

Analisis terhadap status yayasan yang anggaran dasarnya telah melampaui batas waktu penyesuaian menurut UU No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan dikaitkan dengan PP No. 65 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan

Banyaknya yayasan yang telah melampaui batas waktu penyesuaian anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan nomor 16 tahun 2001 Juncto Undangundang nomor 28 Tahun 2004 serta dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan menjadi latar belakang penulisan tesis ini. Pokok permasalahan adalah mengenai status yayasan, akibat...

Depok: Universitas Indonesia, 2009

T37399

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Samsurizal, author

Keabsahan pengangkatan pengurus cabang sebuah yayasan ditinjau dari anggaran dasarnya dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia: studi sengketa perdata di Pengadilan Negeri Tegal nomor 06/Pdt.G/2007/PN.tgl dan Pengadilan Tinggi Semarang nomor 95/Pdt/2008/PT.Smg = Legality of branch management appointment of a foundation observed by its article of association and the prevailing Indonesian laws: study of civil law conflict at Tegal?s district court number 06/Pdt.G/2007/PN.tgl and Semarang?s high court number 95/Pdt/2008/PT.Smg

Tesis ini membahas sengketa pengangkatan pengurus cabang yayasan yang disebabkan karena adanya ketentuan Anggaran Dasar yang dilalaikan oleh para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian deskritif analitis yang bersumber pada studi dokumen. Hasil dari penelitian menemukan bahwa banyak ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang...

2009

T26221

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Amalia, author

Peran Notaris dalam proses perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas / Amalia

ABSTRAK
Undang-Undang Perseroan Terbatas menempatkan profesi notaris dalam kedudukan yang sangat penting untuk lahir dan eksistensinya suatu Perseroan Terbatas. Setiap perubahan anggaran dasar harus ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang wajib dituangkan dalam bentuk akta notaris. Dalam undang-undang tersebut telah diatur mengenai jangka waktu proses pelaksanaan perubahan anggaran dasar perseroan. Dalam tesis...

2009

T37562

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Masalah seputar penyesuaian anggaran dasar PT menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 2007

Article 157 section 4 of the limited corporation act stated that company which does not reform its statuta within a periode of time RRnged by article 157 section3, the company can be dissolved by Court's decision based upon attorney's petition or authorized party......

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Amalia, author

Peran notaris dalam proses peruabahan anggaran dasar perseroan terbatas = The role of notary in the amendment process to the articles of association of limited liability company

Undang-Undang Perseroan Terbatas menempatkan profesi notaris dalam kedudukan yang sangat penting untuk lahir dan eksistensinya suatu Perseroan Terbatas. Setiap perubahan anggaran dasar harus ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang wajib dituangkan dalam bentuk akta notaris. Dalam undang-undang tersebut telah diatur mengenai jangka waktu proses pelaksanaan perubahan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T25955

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Kurnia Oetama Noviansyah, author

Implementasi Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Pasca Berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi (Studi Kasus pada Koperasi Di Kabupaten Bogor) = Implementation of Ratification of the Deed of Amendment to the Articles of Association of Cooperatives After the Entry into force of Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 14 of 2019 Concerning Legalization

Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi telah mengatur bahwa setiap perubahan anggaran dasar koperasi yang memuat perubahan bidang usaha harus mendapat pengesahan Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Pada prakteknya ketidaktahuan pihak koperasi dan ketidakcermatan Notaris mengenai ketentuan tersebut...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian