Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Peningkatan keunggulan kualitas pendidikan tinggi, sangat tergantung dari pada pengajarnya. Salah satu strategi pokok pembangunan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam GBHN 1993 adalah peningkatan keunggulan kualitas pendidikan tinggi, sesuai dengan UU Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 1961, yaitu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur dari 12 sampel PTS yang diambil secara purporsive dan 74 staf pengajar sampel diambil dari stratifikasi random sampling. Dan temuan hasil penelitian dihitung dengan Cara statistik model regresi linier berganda.

Kesimpulan dari hasil pengujian secara statistik adalah sebagai berikut :

1. Bahwa komponen-komponen : Kemampuan staf pengajar Upaya professional Kesesuaian waktu dengan tugas Kesesuaian keahlian dengan tugas Masa kerja dan kepangkatan Upah dan insentif serta Kebijaksanaan pemerintah Berpengaruh terhadap produktivitas Tenaga Pengajar PNS pada PTS di Lingkungan Kopertis Wilayah III Jakarta.

2. Bahwa sebesar 30,68 % produktivitas tenaga pengajar PNS pada PTS di Lingkungan Kopertis Wilayah III DKI Jakarta dipengaruhi oleh kemampuan staf pengajar (kinerja), upaya profesional (motivasi), kesesuaian waktu dengan tugas, kesesuaian keahlian dengan beban tugas, masa kerja dan kepangkatan, upah dan insentif serta kebijaksanaan pemerintah.

Perlunya mengadakan langkah-langkah penyesuaian kebijaksanaan pemerintah tentang kewenangan menguji Ujian Negara bagi PNS pada PTS di Lingkungan Wilayah III DKI Jakarta.

Abstrak :
Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak mengenal istilah pegawai honorer, pegawai tidak tetap, tenaga kerja sukarela, ataupun sejenisnya. Undang-Undang tersebut hanya menyebutkan pegawai aparatur sipil negara hanya terdiri atas pegawai negri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sehingga status hukum dari pegawai pemerintah bukan APARATUR SIPIL NEGARA yang sebelumnya dikenal didalam peraturan sebelumnya menjadi hilang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalis dari peraturan perundangundangan khusunya di bidang kepegawaian. Di dalam peraturan perundang-undangan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai selain dari pegawai negeri sipil sepanjang dibutuhkan oleh instansi pada pemerintahan tersebut baik di instansi pemerintah pusat maupun di daerah. Sehingga dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pegawai pemerintah bukan aparatur sipil negara menjadi tidak diatur keberadaannya. Seharusnya ada kebijakan dari pemerintah untuk mengakomodasi dari polemik yang ada pada pegawai pemerintah bukan aparatur sipil negara tersebut ......In Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipi Negara, the term honorary employees, non-permanent employees, voluntary workers, or the like is not recognized. The law only states that state civil servants only consist of civil servants and government employees with work agreements. So that the legal status of non-APARATUR SIPIL NEGARA government employees previously known in the previous regulations was lost. The research method used is normative juridical by analyzing the laws and regulations, especially in the field of personnel. In the laws and regulations prior to the enactment of the APARATUR SIPIL NEGARA Law, authorized officials can appoint employees other than civil servants as long as required by the agency in the government, both in central and regional government agencies. So with the enactment of Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara government employees not state civil servants are not regulated. There should be a policy from the government to accommodate the polemics that occur in government employees, not the state civil apparatus.

Abstrak :
Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi yang disepakati oleh founding fathers yang berdasarkan perasaan yang sama dari para pendahulu, senasib seperjuangan. Menjadi Indonesia merupakan pilihan dan telah dirasakan menyatu dan tidak ada rasa berbeda dan melihat perbedaan sebagai suatu yang menjadi bagian dari kehidupan. Perbedaan tersebut harus dapat dikelola dengan melibatkan seluruh bangsa tanpa memandang latar belakang, suku, agama, dan partai politik maupun dukungan terhadap kelompok maupun individu. Dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila bagi seluruh warga melalui pendekatan yang bukan indoktrinasi langsung kepada masyarakat tetapi memberikan teladan sebagai pelayan masyarakat melalui mobilisasi media sosial dan digunakan untuk interaksi sosial, kenyamanan interaksi dan diskusi sosial bukannya pertentangan.

Abstrak :
One factor that offects the development of society is industrialization where industrialization is needed to transform an agreicultural community towards an advanced and modern industrial community. Based on those thought. the focus of this research is. What kind of social changes would occur to an agrarian society transformed to an industtial society in term of its community development in the District of Tamalate Makasar. What are the the factors affecting the social changes that occur in agrarian society which tranformed to and industrial society in its community development in the district.Tamalate Makasar? The research design is a aqualitative descriptive study and the locus of research is in the district tamalate makassar. This research resulted in the description of the procces of change that may be resulted to improvement that can be beneficial to the societ and inscrease the social welfare however change can also be a setback which may harm the social life of the people. All these changes might cause different effects to people's lives

Abstrak :
ABSTRAK
Keberlanjutan dan oenguatan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. salah satu aspek terpenting dari proses reformasi birokrasi tersebut adalah upaya untuk terus mengembangkan profil sumber daya manusia aparatur yang berkinerja tinggi, berintegrasi, profesional, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, serta memiliki jiwa hospitaly melalui penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, yang salah satu program nya adalah pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. Badan pendidikan dan pelatihan Kementerian Pertahanan(Badiklat Kemhan) Sebagai unsur pendukung dibidang Diklat Aparatur melalui empat Pusdiklatnya yaitu Pusdiklat manajemen pertahanan, pusdiklat bahasa, pusdiklat teknis fungsional pertahanan, dan pusdiklat Bela Negara menyelenggarakan diklat-diklat pengembangan sumber daya manusia pertahanan dengan terus berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat guna meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur kementerian Pertahanan sesuai kebutuhan organisasi. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa tata kelola penyelenggara pendidikan dan peatihan aparatur dilingkungan badan pendidikan dan pelatihan kementerian pertahanan masih perlu dioptimal sebagai upaya pengembangan kemampuan sebagai lembaga diklat maupun sebagai lembaga diklat maupun sebagai salah satu upaya pengembangan sumber daya manusia aparatur. Optimalisasi tata kelola penyelenggaraan diklat meliputi optimalisasi kelembagaan, peningkatan kualitas program dan kurikulum, penataan sarana dan prasarana dan pemanfaatan teknologi informasi, mewujudkan evaluasi diklat yang berkualitas, meningkatkan kompetensi tenaga kediklatan, dan hal-hal lain perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggara diklat pada Badann Pendidikan dan Pelatihan kementerian Pertahanan.

Abstrak :
Latar Belakang Masalah
Sejak terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin bangsa telah memandang demokrasi sebagai suatu sistem politik yang ideal. Kata "ideal" tersebut berarti bahwa bangsa kita mempunyai keinginan yang besar untuk melaksanakan mekanisme pembuatan keputusan sesuai dengan yang dituntut oleh sistem demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Yang dikehendaki oleh sistem demokrasi itu adalah suatu keseimbangan yang wajar antara hak dan kewajiban politik warganegaranya dalam proses kehidupan politik. Hak politik berhubungan dengan tuntutan-tuntutan terhadap sistem politiknya seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, petisi-petisi kepada lembaga-lembaga ataupun pejabat-pejabat pemerintah, menghimpun perkumpulan-perkumpulan politik dan lain sebagainya. Sedangkan kewajiban politik berkaitan dengan dukungan-dukungan yang harus diberikan kepada sistem politik bersangkutan, misalnya masuk menjadi anggota suatu organisasi politik, mendukung kebijaksanaan yang ada dan berkomunikasi dalam masalah-masalah politik.

Namun demikian, dalam kehidupan politik sering tampak bahwa tuntutan-tuntutan yang berbeda-beda cenderung menimbulkan pertentangan-pertentangan yang sangat berbahayn. Pertentangan atau konflik-konflik tersebut, akan berakhir jika pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, baik menggunakan cara musyawarah maupun voting telah mencapai suatu kesepakatan.

Di negara-negara berkembang yang sebagian besar tuntutannya banyak dlpengaruhi oleh hal-hal yang bersifat primordial, suasana konflik cenderung menjurus ke arah situasi yang berbahaya. Demikian halnya yang pernah terjadi di Indonesia, khususnya masa Demokrasi Parlementer (1945-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Pada periode I, partisipasi politik anggota masyarakat ditandai oleh mengalirnya tuntutan-tuntutan yang sangat banyak jumlahnya, sedangkan kapasitas sistem politik belum mampu untuk menampungnya. Misalnya pemerintah belum mampu menggali kekayaan-kekayaan alam yang ada untuk melaksanakan pembangunan.

Di samping itu struktur-struktur politik ataupun pejabat-pejabat pemerintah belum mampu untuk memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut. Konsekwensinya, maka muncullah situasi dan kondisi yang tidak mendukung sistem politik yang ada. Terlebih-lebih lagi dengan lahirnya pemherontakan-pemberontakan di daerah yang menentang ataupun tidak puas kepada kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah pusat, misalnya pemberontakan PRRI (15 Pebruari 1959).

Di lain pihak partai-partai politik yang beroposisi sering melancarkan mosi tidak percaya kepada partai politik yang berkuasa, sehingga tidak mengherankan jika banyak terjadi pergantian pemerintahan dalam beberapa bulan atau satu tahun saja. Adanya mosi tersebut, pada dasarnya merupakan indikator bahwa dukungan yang diberikan kepada jalannya pemerintahan cukup lemah.

Abstrak :
Berawal dari dikeluarkannya Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa ASN dibagi menjadi 2 yaitu PNS dan PPPK. Amanat Undang-undang Aparatur Sipil Negara tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, pengaturan terkait manajeman PPPK baru dibentuk di akhir tahun 2018. Namun dalam rentan waktu tahun 2014 sampai dengan 2018, berbagai instansi pemerintahan baik kementerian, lembaga negara dan pemerintah daerah melakukan rekrutmen pegawai honorer melalui vendor ataupun hubungan personal pejabat ybs dengan calon pelamar/pegawai. Di lingkungan kementerian perhubungan hal ini tetap diterapkan, padahal jauh sebelum Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 ditetapkan, kementerian perhubungan sendiri sudah mempunya aturan internal terkait PPPK. Dimana dalam Peraturan Menteri No. 80 Tahun 2018 mengatur bahwa PPPK hanya untuk jabatan pelaksana. Tentu tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran administratif dalam Undang-undang. Karena tidak dijalankan sesuai dengan amanat padahal telah ada regulasi yang sah dari instansi. Kedudukan PPPK dalam sistem kepegawaian di Indonesia menjadi permasalahan, dikarenakan tidak adanya jaminan mereka yang mengabdi akan diangkat menjadi PNS. Sehingga dalam hal ini asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan dalam AAUPB dan prinsip Good Governance digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada. Perlu ada penyesuaian peraturan yang jelas terkait kedudukan PPPK sendiri dimana mengutamakan sistem merit dalam birokrasi pemerintahan namun tidak menghilangkan nilai-nilai keadilan, perlindungan hukum dan kemanfaatan bagi PPPK. Karena PPPK sendiri memiliki nilai positif dan negatif dalam birokrasi pemerintahan. ......Starting from the issuance of Law No.5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus which states that ASN is divided into 2 namely PNS and PPPK. The mandate of the State Civil Apparatus Act was not carried out properly, arrangements relating to first-aid management were only established at the end of 2018. However in the vulnerable period of 2014 to 2018, various government agencies, including ministries, state agencies and regional governments recruited temporary employees through vendor or personal relations of the official with prospective applicants / employees. In the ministry of transportation this matter is still applied, even though it was long before Government Regulation No. 49 of 2018 is stipulated, the ministry of transportation itself has internal rules regarding first aid. Where in Ministerial Regulation No. 80 of 2018 stipulates that first aid is only for executive positions. Of course this action is a form of administrative violation in the Law. Because it is not carried out in accordance with the mandate even though there are legal regulations from the agency. The position of PPPK in the personnel system in Indonesia is a problem, because there is no guarantee that those who serve will be appointed as civil servants. So in this case the principle of legal certainty and the principle of benefit in the AAUPB and the principle of Good Governance are used to analyze existing problems. There needs to be a clear adjustment of regulations regarding the position of the PPPK itself where prioritizing the merit system in the government bureaucracy does not eliminate the values of justice, legal protection and benefits for first aid. Because PPPK itself has positive and negative values in the government bureaucracy.