Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sesuai ketentuan pasal 1 PJN notaris adalah pejabat umum yang diberi tugas dan kepercayan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik. Dalam menjalankan tugasnya untuk membuat akta otentik tersebut notaris bertanggung jawab agar akta yang dibuatnya memenuhi syarat-syarat sebagai akta otentik yang ditentukan dalam pasal 1868 KUHPerdata, sehingga akta yang dibuatnya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sempurna, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 KUHPerdata, agar dapat dipakai para pihak untuk membuktikan haknya yang timbul berdasarkan perjanjian yang dibuatnya yang dituangkan dalam akta otentik tersebut. Dalam pembuatan akta otentik disamping harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, notaris juga harus memperhatikan kaedah-kaedah hukum yang tertuang dalam suatu yurisprudensi, khususnya yurisprudensi yang berkaitan dengan pembatalan perjanjian yang dituangkan dalam suatu akta notaris maupun yurisprudensi yang di dalamnya memuat kaedah-kaedah hukum yang diciptakan oleh hakim sesuai nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, guna mengisi kekosongan hukum dalam menyelesaikan suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada serta yurisprudensi yang berkaitan dengan pembatalan akta-akta notaris. Berdasarkan penelitian penulis, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan wawancara, ternyata bahwa yurisprudensi mempunyai pengaruh terhadap pembuatan akta notaris dan karenanya yurisprudensi perlu diperhatikan oleh notaris dalam pembuatan akta, agar akta yang dibuatnya atau perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang dituangkan dalam akta notaris tersebut terhindar dari pembatalan oleh hakim. Berdasarkan data yang diperoleh terdapat beberapa yurisprudensi yang membatalkan perjanjian yang dibuktikan dengan akta notaris maupun yurisprudensi yang membatalkan akta notaris.

Abstrak :
Dalam perkembangannya hampir semua lapisan masyarakat telah menuangkan wasiat dalam bentuk akta autentik. Pemberian wasiat adalah hak seseorang sebelum meninggal dunia untuk memberikan hak miliknya kepada orang lain dan pelaksanaannya setelah yang berwasiat meninggal dunia. Namum pelaksanaan wasiat autentik tidak selalu berjalan dengan baik, pada kenyataannya sering terjadi silang sengketa antara pihak ahii waris karena ada pihak yang merasa dirugikan atas pemberian wasiat pewaris hanya kepada seorang atau sebagian ahli waris atas sebagian atau seluruh harta peninggalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hak opsi dapat diterapkan pewaris dalam pemberian wasiat autentik dan memahami akibat hukum yang timbul dari pemberian wasiat autentik kepada sebagian ahli waris atas sebagian atau seluruh harta warisan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan bersifat yuridis normatif dengan tinjauan terhadap hukum kewarisan Islam di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder dan analisa dilakukan secara kualitatif dengan menganalisis al-Qur'an dan al-Hadist serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akibat pemberian wasiat autentik kepada sebagian ahli waris atas sebagian besar atau seluruh harta peninggalan pewaris guna mengetahui kesesuaian peraturan dengan kenyataan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa hak opsi tidak dapat diterapkan atau dilaksanakan oleh pewaris yang beragama Islam. Namun bukan berarti pewaris yang tunduk pada hukum Islam tidak dapat membuat wasiat dalam bentuk akta autentik dihadapan Notaris. Hukum Islam khususnya dalam aturan hukum kewarisan pada dasarnya tidak melarang wasiat dibuat dalam bentuk lisan atau tertulis baik dalam akta dibawah tangan atau akta autentik. Sedangkan dalam pemberian wasiat kepada sebagian ahli waris atas sebagian atau seluruh harta warisan diharuskan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari ahli waris lainnya. Oleh karena itu seseorang yang ingin memberikan suatu wasiat hendaknya mengetahui kaidah-¬kaidah yang berlaku dalam berwasiat, sehingga dalam pelaksanaannya tidak merugikan pihak ahli waris yang berhak mendapatkan warisan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia.

---

n this modern age, almost every society has transferred their inheritance will in the form of authentic will of testament. An inheritance will can be defined as passing on wealth upon the death of an individual to a legal heir. However, the practice of the authentic will of testament does not always accordingly work. In reality, there have been several cases of disputes between the legal heirs because one feel hampered that the other receive bigger portion or all of the inheritance. The purpose of this research is to discover whether or not the inheritance recipient has any option rights in the authentic will of testament and to understand the legal impacts caused by the authentic will of testament that given to the parties involved. This thesis is juridical normative literature research based on the inheritance laws of Islam in Indonesia. The data that were used are secondary data with a qualitative analysis on al-Qur'an, al-Hadist and regulations related to the practice of authentic will of testament. The end result of this research was that option rights cannot be applied by Islamic heirs, but it does not mean that Islamic heirs cannot make a legal will of testament by creating an authentic or non authentic legal document in front of a notary, as the Islamic law does not prohibits an inheritance will to be documented literally or verbally non authentic or authentically. Thus, the passing on wealth inheritance to a legal heir should be approved by all of its legal heirs beforehand, therefore the heir-giver must know all the rules and regulations concerning inheritance will in order to create a well environment between heirs based the inheritance laws of Islam in Indonesia.

Abstrak :
Permasalahan administrasi yang dilakukan Notaris karena tidak tertib secara administratif terhadap pencatatan dan penyimpanan Protokol Notaris merupakan bagian dari pertanggungjawaban Notaris terhadap kewajibannya membuat minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Tipe penelitian ini menggunakan deskriptif analitis untuk memperoleh gambaran akibat hukum dari minuta akta yang tidak disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Notaris harus lebih memperhatikan mengenai kewajibannya dalam menyimpan minuta akta sebagai bagian dari Protokol Notaris. Tujuannya agar Protokol Notaris tetap terjaga dan terpelihara sehingga juga akta autentik yang merupakan alat bukti tersebut agar tetap aman apabila suatu saat nanti dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan. Kata kunci: protokol notaris, minuta akta, reportorium.

---

The problem conducted the notary due to undisciplined administratively against recording and storage Protocols Notary against liability obligations make minuta deed and save them as part of the Notary Protocols. This research method using normative juridical. This type of research uses analytical descriptive to obtain an overview of legal consequences of Minuta Deed which is not stored as part of the Notary Protocol. Next after the legal materials collected then analyzed the legal materials to get the conclusion of analysis techniques with the verdict. The purpose of this research is to know the legal consequences of Certificate not stored Minuta as part of the Protocol of the notary and notary 39 s responsibility towards the deed made and sanctions against the notary. The results of this research show that a notary public should pay more attention to regarding their obligations in the save minuta deed as part of the Notary Protocols. The purpose is to make Notary Protocols maintained and preserved so that also the authentic deed is evidence that remain secure when one day needed by interested parties.Keywords Notary protokol, authentic deeds, reportorium.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang Jaminan Hak Tanggungan atas Tanah Milik Pihak Ketiga terhadap Pengajuan Kredit Tambahan Tanpa Persetujuan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 529/Pdt.G/2017/PN.MDN). Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai implikasi hukum terhadap akta autentik yang dibuat oleh Notaris dengan pihak yang sama, nomor yang sama dan tanggal yang sama tetapi memiliki isi yang berbeda, selain itu dalam penelitian ini juga akan membahas mengenai jaminan hak tanggungan atas tanah milik pihak ketiga terhadap pengajuan kredit tambahan tanpa persetujuan berdasarkan studi putusan, serta mengetahui tanggung jawab Notaris terhadap akta autentik yang dibuatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, tipologi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis, metode analisis data yang digunakan ialah metode kualitatif dan alat pengumpulan data yaitu dengan studi dokumen dan wawancara. Hasil dari penelitian ini berdasarkan Putusan Nomor: 529/Pdt.G/2017/PN.MDN yaitu implikasi adanya pembatalan dan tidak berkekuatan hukum 2 (dua) akta autentik yang dibuat oleh Notaris Faisal yang merupakan akta kuasa yang dibuat tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan pihak ketiga selaku pemilik sertifikat hak milik yang tanahnya dijadikan objek jaminan, kredit yang diajukan dibatalkan, para tergugat yang terlibat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, dan sertifikat hak milik yang dijadikan agunan harus dikembalikan. Selain itu, mengenai jaminan hak tanggungan yang dijadikan objek jaminan ternyata tidak pernah didaftarkan pada Kantor Pertanahan karena hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian sebagai bentuk tanggung jawab Notaris atas perbuatannya, Notaris mendapat teguran tertulis serta harus turut menanggung ganti rugi dengan tanggung renteng atas kerugian Hj. Ellydawati selaku pihak ketiga yang dirugikan.

---

ABSTRACT
This research discusses about The Guarantees of Mortgage Land Rights on Third Parties Asset of the Submission Towards Additional Credit without Approval (Study of Decision of the Medan District Court Number: 529/Pdt.G/2017/PN.MDN). The problem in this study is about the legal implications of the authentic deed made by a Notary with the same party, the same number and the same date but has different contents, besides that in this study also will discuss the guarantee of mortgage rights to third parties land towards additional credit applications without approval based on the study of decisions, and knowing the notary's responsibility for the authentic deed he made. This study uses juridical-normative research methods, the typology of research used is descriptive analytical, data analysis methods used are qualitative methods and data collection tools, namely by studying documents and interviews. The results of this study are based on Decision Number: 529/Pdt.G/2017/PN.MDN, namely the implications is vid ab initio and non-legal enforceable of 2 (two) authentic deeds made by Notary Faisal which is a deed made without knowing and without the approval of the third party as the owner of the certificate of ownership, the land is used as the object of guarantee, the proposed loan is canceled, the defendants involved are declared to have committed an unlawful act, and the certificate of ownership used as collateral must be returned. In addition, the guarantee of the security rights used as the object of the guarantee has never been registered with the Land Office because it is not in accordance with the applicable provisions. Then as a form of responsibility of the Notary for his mistakes, the Notary receives written reprimand and must also bear compensation with joint responsibility for the loss of Hj. Ellydawati as the third party who was aggrieved.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai tindak lanjut yang harus dilakukan oleh notaris atas akta autentik yang dibuatnya yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan. Tesis ini mengambil studi kasus dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1751 K/Pdt/2018 terkait kebatalan akta autentik yang dinyatakan oleh pengadilan akibat munculnya Undang-undang baru. Perjanjian dalam bentuk akta autentik memiliki sifat yang mengikat dan sempurna. Sekalipun sifat tersebut melekat, namun apabila pembuatan akta tersebut tidak sejalan dengan undang-undang sekalipun yang baru terbit maka akta batal demi hukum. Akta yang sudah dibuat masih tersimpan dalam protokol Notaris dan Notaris masih terikat kewajiban untuk mengeluarkan salinan serta memindahkan protokol Notaris dalam kondisi tertentu, kondisi tersebut rawan bagi akta notaris. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diambil adalah terkait akibat hukum terhadap akta yang telah dibuat dimana didalamnya terdapat ketentuan baru yang mengatur adanya suatu larangan yang menjadikan kerjasama tersebut tidak sah serta tindak lanjut yang harus dilakukan notaris bilamana pengadilan menyatakan akta autentik yang dibuatnya batal demi hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian adalah sejak ada peraturan yang melarang kerjasama antara pemegang IUP dengan perusahaan afiliasi maka dalam kasus ini isi perjanjian harus menyesuaikan dengan ketentuan yang baru, apabila tidak maka akta batal demi hukum. Selanjutnya tindak lanjut notaris dalam hal ini berbeda-beda, namun tetap diperlukan peran notaris untuk mencatatkan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan para pihak, pihak ketiga, maupun notaris. Sebaiknya dibuat peraturan sehingga terdapat kepastian hukum bagi notaris untuk mensikapi kasus-kasus seperti ini.

---

This thesis discusses the follow-up actions that must be taken by the notary on the authentic deeds he made which were declared null and void by the court. This thesis takes a case study from the Decision of the Supreme Court Number 1751 K / Pdt / 2018 related to the nullification of authentic deeds stated by the court due to the emergence of a new Law. The agreement in the form of an authentic act has a binding and perfect nature. Even if the nature is inherent, but if the making of the act is incompatible with the newly enacted law then the act is null and void. The deed that has been made is still stored in the Notary protocol and the Notary is still bound by the obligation to issue a copy and move the Notary protocol under certain conditions, the condition is vulnerable to the notary deed. Based on that background, the problem statement is related to the legal consequences of the deed which has been created where there is a new provision governing a prohibition that makes the cooperation unlawful and follow-up to be done by a notary when the court declares the original deed made null law. The research method used in this writing is normative juridical with descriptive analytical research typology. The results of the study are that since there are regulations that prohibit cooperation between IUP holders and affiliated companies, in this case the contents of the agreement must adjust to the new provisions, otherwise the deed is null and void. Furthermore the follow-up of the notary in this case varies, but the role of the notary is still needed to register with the aim of protecting the interests of the parties, third parties, and notaries. Regulations should be made so that there is legal certainty for the notary to address cases like this.

Abstrak :
Skripsi ini berisi bagaimana tokoh Anna Sergeevna Odintsova dalam novel Antara Ayah dan Anak karya Ivan Sergeyevich Turgenev mampu mendekonstruksi makna cinta romantik yang selama ini cenderung merugikan perempuan. Untuk menganalisis permasalahan ini, digunakan teori feminis eksistensialis Simone de Beauvoir mengenai perempuan dalam cinta. Gagasan transendensi dari de Beauvoir penting digunakan sebagai pisau analisa terhadap cinta dalam relasinya dengan eksistensi perempuan. Transendensi menjadi penting dalam upaya mencapai cinta yang setara. Melalui pendekatan eksistensialisme de Beauvoir terlihat bahwa Anna Seergevna Odintsova selaku tokoh perempuan dalam novel Antar Ayah dan Anak telah bertransendensi sehingga dia mampu mendapatkan cinta otentik yang sifatnya membangun bagi dirinya sendiri dan orang lain. ......This mini thesis is about how the main character in Ivan Sergeyevichs, Anna Sergeevna, deconstructs the meaning of romantic love, which tends to bring harm towards women. The existentialism theory by Simone de Beauvoir about lsquo woman in love is used to analyze this conflict. De Beauvoir idea of transcendence is important to analyze love in relation to the existence of women. Transcendence becomes important in achieving reciprocal love. Through De Beauvoir 39 s existentialism approach, it appears that Anna Sergeevna Odintsova as a female character in the novel has transcended, so she can gain authentic love with constructive attribute that is useful for others and her as well.

Abstrak :
English teaching material is one of the components that plays crucial role in English teaching and learning process. By the implementation of competency based curriculum, teachers, ideally, should provide the needs for this material according to the contex of their teaching and learning palce.....

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari authentic leadership dan corporate culture terhadap employee engagement di PT. BRL. Penelitian ini melakukan studi pengaruh dimensi authentic leadership sesuai dengan Authentic Leadership Inventory yang terdiri dari 4 dimensi, yaitu: self awareness, relational transparency, internalized moral perspective, dan balance processing serta dimensi corporate culture sesuai dengan Denison Organizational Culture Model yang terdiri dari 4 dimensi, yaitu: adaptability, mission, consistency, dan involvement terhadap dimensi Saks Employee Engagement yang terdiri dari 2 dimensi yaitu: job engagement dan organization engagement. Periode observasi yang digunakan pada penelitian ini mulai September 2013 hingga Mei 2014. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang diberikan kepada Karyawan PT. BRL. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua dimensi authentic leadership dan corporate culture (self awareness, relational transparency, internalized moral perspective, balanced processing, involvement, consistency, adaptability, mission) secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan positif terhadap dimensi job engagement dan organization engagement. ...... This study aims to analyze the influence of authentic leadership and corporate culture on employee engagement in PT. BRL. This research is to study the influence of the dimensions of authentic leadership, in accordance with the Authentic Leadership Inventory consisting of four dimensions, namely: selfawareness, relational transparency, internalized moral perspective, and balance processing as well as the dimensions of corporate culture according to The Denison Organizational Culture Models consisting of four dimensions, namely: adaptability, mission, consistency, and involvement on the dimensions of employee engagement by Saks consisting of two dimensions: job engagement and organization engagement. Observation period used in this study are from September 2013 to May 2014. The data was collected using questionnaires given to employees of PT. BRL. The results of this study indicate that all dimensions of authentic leadership and corporate culture (self-awareness, relational transparency, internalized moral perspective, balanced processing, involvement, consistency, adaptability, mission) have a significant positive influence on the dimensions of job engagement and organization engagement.

Abstrak :
ABSTRAK
Grosse akta pendaftaran kapal merupakan bukti pendaftaran hak milik atas kapal yang diberikan kepada pemilik kapal yang merupakan salinan dari minuta (asli akta) pendaftaran kapal yang dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang. Apabila terjadi kehilangan atas grosse akta ini maka dapat dilakukan penggantian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kesimpulan dari penelitian tesis ini untuk melakukan proses penggantian Grosse Akta tersebut memerlukan suatu penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan terlebih dahulu,dimana juga terdapat beberapa akibat hukum yang dapat ditimbulkan oleh hilangnya grosse akta tersebut

---

ABSTRACT
Ship Registration Authentic Instrument Deed is a proof of registration which given to the owner of the registered ship. This document is a copy of minuta (original deed) registration of the ship issued by General Authorized Officer . In the event of losses of this Authentic instrument, the replacement can be performed in accordance with the legislation by the court.The Summary of this thesis conclude The Process of Recovery of requires a determination issued by the court in advance, where there are also some problems that can arise by the loss of this authentic instrument deed

Abstrak :
Sehubungan dengan berlakunya UUPA, terhitung sejak tahun 1961 tidak ada lagi tanah yang dapat dikenakan Verponding Eropa, Verponding Indonesia dan Landrente/Pajak Bumi. Namun hingga saat ini, bentuk produk hukum atas pembayaran pajak tanah bekas hak barat seperti Eigendom Verponding masih digunakan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan jual-beli tanah melalui pembuatan akta otentik, sehingga menimbulkan masalah mengenai kepemilikan atas tanah itu sendiri di kemudian hari. Berdasarkan dengan apa yang telah dirumuskan diatas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian hukum dengan perumusan masalah mengenai kedudukan Eigendom Verponding sebagai bukti kepemilikan tanah dalam pembuatan suatu akta otentik pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 82/PK/PID/2017 dan posisi Notaris dalam pembuatan akta otentik mengenai peralihan hak atas tanah bekas hak barat. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan jenis data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan pada putusan tersebut, kedudukan Eigendom Verponding dalam pembuatan suatu akta otentik adalah merupakan suatu bukti yang menguatkan seseorang sebagai pemilik tanah asalkan riwayatnya jelas dan pemilik Eigendom Verponding tersebut memang benar adalah pemilik tanah yang bersangkutan sedangkan dalam menangani pembuatan akta otentik mengenai tanah bekas hak barat, posisi Notaris terbatas pada pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli, Akta Kuasa Menjual dan Akta Pelepasan Hak.

---

With respect to the entry into force of Basic Agrarian Law, starting from 1961, there is no land which can be charged with Verponding of Europe, Verponding of Indonesia, and Landrente Land Tax. However, until now, the form of a legal product on the payment of land tax from the former Western rights, such as Eigendom Verponding, is still used as the basis for buying and selling land through the issuance of authentic deed, so it causes a problem about the land ownership itself in the future. Based on what is formulated above, the researcher intends to conduct a legal research with a problem formulation about the position of Eigendom Verponding as the proof of land ownership in issuing an authentic deed in Supreme Court Decision No. 82 PK PID 2017 and the position of notary in issuing an authentic deed concerning the transition of land rights from former Western rights. This research used the normative juridical method with secondary data which were obtained from the literature study which consists of primary, secondary, and tertiary legal materials. Based on the verdict, the position of Eigendom Verponding in issuing an authentic deed is a proof for a person as the landowner as long as the history is obvious and the owner of Eigendom Verponding is truly the owner of the related land, while the position of notary, in handling the transition of land rights from the former Western rights, is only limited to issuing Deed of Sale and Purchase, Deed of Authority to Sell, and the Deed of Release of Right.