Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Likuidasi bank di Indonesia yang terjadi pada tahun 1997 dan 1999 telah mengguncang dunia perbankan di Indonesia. yang juga berdampak kepada Iesunya sektor rill di tanah air. Kebijakan pemerintah terhadap likuidasi bank sangat tidak jelas, karena tidak adanya konsistensi oleh pemerintah mengenai penjeIasan tentang faktor-faktor yang yang mengakibatkan pemerintah melikuidasi bank. Oleh karena itu penulis berusaha dan manganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi likuidasi batik di Indonesia. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya hanyak dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel rasio keuangan seperti CAMEL, LDR, ROE dan sebagainya. Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menambah variabel non keuangan yaltu campur tangan pemegang saham dalam kepengurusan (CTPS) disamping rasio-rasio keuangan seperti ;(i) Rasio likuiditas (Loan to Deposit Ratio :LDR), (ii) Rasio Permodalan (Modal terhadap aktiva produktif :MA), (iii) Rasio Profitabiliias (Return On Equity :ROE), (iv) Rasio Pertumbuhan ( Pertumbuhan Aktiva :Pr_Ak), (y) Rasio Etsiensi Manajemen (Rasio jumlah kantor terhadap Pendapatan Operasional :KPO), (vi) Size (Ln Asset). Penelitian dilakukan dengan menggunakan metoda linear logistic terhadap 80 bank di Indonesia secara cross section dan datapooled, berdasarkan laporan keuangan dalam Direktori Perbankan Indonesia untuk kurun waktu tahun 1992-1997. Penelitian dilakukan dengan dua model, yaitu tanpa memasukan variabel Size (Model I), dan dengan memasukkan variabel Size sebagai controlling variabel (Model 2), Peneliti berasumsi bahwa Size suatu bank sangat berpengaruh terhadap kebijakan Pernerintah untuk melikuidasi bank. Hasil penelitian yang didapat ternyata, pada model 1 variabel yang signifikan secara berurut-urut adalah CTPS, LDR, dan ROE. Sedangkan pada model 11, ketika unsur size dimasukkan sebagai variabel, maka variabel yang signifikan secara berurut uruut adalah Size, MA. ROE dan LDR. Size merupakan ukuran penting yang membuktikan bahwa bank-bank besar cenderung untuk tidak dilikuidasi oleh pemerintah dengan alasan nilai strategis bank tersebut yaitu sebagai bank pemerintah ataupun memiliki personnel yang besar, sehingga apabila dilikuidasi akan tímbul social cost yang tidak diinginkan. Campur tangan pemegang saham terhadap manajemen ternyata belum mempengaruhi performa bank, yang dapat mempengaruhi bank dilikuidasi. Hal ini berarti bahwa Principal Agency relationship problem tidak terjadi di Indonesia. Untuk penelitian secara cross section belum dapat memprediksi Ilkuidasi bank di Indonesia karena dari tahun-ke tahun tidak ada vaniabel yang secara konsisten dan dominan yang mempengaruhi likuidasi bank."

"Untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan niaga dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Gugatan pembatalan ini dikenal dengan nama gugatan actio pauliana. Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan harus terbukti beritikad tidak baik sehingga merugikan kreditor. Tesis ini akan membahas terkait tinjauan umum hukum kepailitan di Indonesia, hukum actio pauliana dalam hukum kepailitan di Indonesia, dan analisis terkait putusan actio pauliana dalam kasus kepailitan PT Metro Batavia (Putusan Nomor 61 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 Jo. Nomor 389 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 Jo. Nomor 02/Pdt. Sus. ActioPauliana/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst). Tesis ini memakai penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, hukum kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ('UU Kepailitan'). Ketentuan actio pauliana diatur dalam Pasal 41 sampai Pasal 49 UU Kepailitan. Putusan pengadilan niaga dan kasasi yang menolak gugatan actio pauliana dari tim kurator PT Metro Batavia (dalam pailit) telah tepat karena aset yang menjadi obyek sengketa bukan milik PT Metro Batavia (dalam pailit). Putusan Peninjauan Kembali (PK) yang mengabulkan gugatan actio pauliana tidak tepat karena novum yang menjadi pertimbangan majelis hakim Peninjauan Kembali (PK) tidak membuktikan kepemilikan suatu aset.

---

In the interest of the bankruptcy assets, annulment may be requested to the commercial court for all legal acts of the debtor who has been declared bankrupt which prejudice the interests of the creditors, which were conducted before the declaration of bankruptcy was rendered. The annulment is known as the actio pauliana lawsuit. The debtor and the party with whom the legal acts was carried out must be proven to have a bad faith that prejudice the creditors. This thesis will discuss about general review of bankruptcy law in Indonesia, actio pauliana in Indonesia’s bankruptcy law, and analysis related to actio pauliana decision in Metro Batavia’s company (in bankruptcy). This thesis use normative legal research with statute approach and case approach.

Based on research results, bankruptcy law in Indonesia is regulated in Law Number 37 of 2004 on bankruptcy and suspension of obligation for payment of debts ('Bankruptcy Law'). The actio pauliana is regulated in article 41 to article 49 of Bankruptcy Law. The decision of the commercial court and cassation which rejected the actio pauliana lawsuit from the curator team of Metro Batavia’s company (in bankruptcy) was appropriate because the assets of the dispute did not belong to Metro Batavia’s company (in bankruptcy). The judicial review decision that grants the actio pauliana lawsuit is faulty because the new evidences (novum) that are used for consideration by the panel of judges do not prove the ownership of an asset."

"Ketika seorang Debitor dinyatakan Pailit, maka ia akan kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Pengurusan terhadap harta Debitor Pailit tersebut akan dilakukan oleh Kurator. Kepailitan ini mempunyai sifat serta merta, sehingga walaupun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Debitor Pailit, upaya hukum tersebut tidak akan menghentikan pelaksanaan dari Kepailitan tersebut. Penulisan tesis ini akan membahas mengenai apakah pembuktian secara sederhana telah memberikan perlindungan kepada Debitor dalam proses kepailitan, bagaimana pengurusan dan atau pemberesan harta Debitor yang telah dipailitkan dan bagaimana perlindungan terhadap harta Debitor (boedel pailit) yang digunakan untuk membayar biaya kepailitan oleh Kurator sedangkan pernyataan pailit tersebut dibatalkan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder, sedangkan dalam metode analisis data mempergunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini memberikan hasil sifat deskriptif analitis yang memberikan gambaran secara luas terhadap fakta yang melatarbelakangi permasalahan kemudian dengan cara menganalisis fakta dengan data yang diperoleh untuk dapat memberikan alternatif pemecahan masalah melalui analisis yang telah dilakukan.

---

When a debtor is declared bankrupt, then he will lose the right to control and manage their wealth. Handling of property Bankrupt Debtor will be conducted by the Curator. Bankruptcy has a nature of “uit voorbaar bij voorrad”, so despite legal efforts made by Debtor, legal efforts will not stop the implementation of the Bankruptcy.

This thesis will discuss about whether the summary proof already provide protection to the Debtor in the bankruptcy process, how is the management and/or settlement of the Debtor property that has been declared bankrupt, and how is the protection of the Debtor Assets (boedel bankruptcy) that are used to pay the cost of bankruptcy by Curator while the bankruptcy was lifted on appeal in the Supreme Court.

Methods used in this thesis is a normative legal research methods using secondary data, whereas the methods of data analysis using a qualitative approach.

This study provides descriptive nature of the analytical results provide a broad overview of the facts underlying the issue then by analyzing the data obtained facts to provide alternative solutions to problems through the analysis has been done."

"Skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskripstif dan prespektif analisis. Bapepam-LK merupakan lembaga tertinggi yang memiliki peran untuk mengawasi, membina dan mengatur segala kegiatan dalam Pasar Modal, serta melindungi kepentingan investor dan masyarakat. Sehubungan dengan itu, Bapepam merupakan pihak yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Manajer Investasi. Dalam kasus PT. Eurocapital Peregrine Securities dan PT. Pertamina Dana Ventura, Bapepam tidak mau mengajukan permohonan pernyataan pailit, dimana kepentingan PT. Pertamina Dana Ventura sebagai investor tidak terlindungi.

---

This mini thesis is a legal research with normative, juridical approach that is descriptive and analytical perspective. Bapepam-LK is the highest legal institution that adopts the role of supervising, fostering, and regulating the entire activities inside the capital market, including protecting the interests of the investor and citizens. In correlation to it’s role, Bapepam-LK correspondingly appeal petition on declaration of bankruptcy against Fund Manager. In the case of PT. Eurocapital Peregrine Securities and PT. Pertamina Dana Ventura, Bapepam-LK refuses to appeal a petition on declaration of bankruptcy, which results in PT. Pertamina Dana Ventura’s interset as investor uncovered."

"Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur tata cara untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, tetapi di dalam praktik masih ditemui berbagai permasalahan yang menyebabkan hak kreditor tidak terpenuhi. Actio Pauliana adalah hak yang diberikan undang-undang kepada kurator untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk pembatalan segala perbuatan yang tidak diwajibkan untuk dilakukan oleh debitor terhadap harta kekayaan yang diketahui oleh debitor perbuatan tersebut akan merugikan kreditor. Skripsi ini membahas tentang putusan Actio Pauliana dalam suatu perkara kepailitan. Putusan Actio Pauliana tersebut dilakukan atas perbuatan direksi yang menyebabkan berkurangnya harta perseroan dan harta pailit yang merugikan para kreditor. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan secara deskriptif melalui bahan-bahan kepustakaan dan analisis terhadap putusan pengadilan. Hasil menunjukkan Actio Pauliana adalah perkara yang berkaitan dengan pemberesan harta pailit, sehingga Pengadilan Niaga berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan tersebut.

---

Law of The Republic of Indonesia Number 37 year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts has arranged management procedures to facilitate the business community in their efforts to settle their debt obligations in a fair, speedy, open and effective manner, but still in practice will be met various problems which causing rights of the creditors not fulfilled. Actio Pauliana is a right by law for a receiver on nullifying any non obligatory acts of debtor towards the asset which known by debtor would cause such loss to the creditor.

This thesis research contains analysis of court decisions about Actio Pauliana in bankruptcy case. This research represent descriptive analytical research which using normative juridical. Method which used to analyze and to process data are qualitatif. Research result showed that in Actio Pauliana is related to finishing bankruptcy property, so that commercial court have the jurisdiction to examine and adjudicate Actio Pauliana case."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai hak-hak pekerja/buruh akibat pemutusan hubungan kerja dan perlindungan terhadap hak pekerja/buruh dalam putusan pailit. Penulisan ini bersifat deskriptif analitis, karena menggambarkan hak-hak pekerja/buruh akibat perusahaan paillit dan menganalisis hak-hak pekerja/buruh dikaitkan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode analsis kualitatif yaitu menganalisis aturan yang jelas berdasarkan keterangan ahli dan perlindungan terhadap hak pekerja/buruh akibat putusan pailit. Penelitian ini menganalisis putusan yaitu tanggapan kurator dan pertimbangan hakim dikaitkan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai ketentuan hak pekerja/buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja dan mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja/buruh dalam putusan no. 31/Pdt.Sus/Pailit/2014. Perlindungan terhadap hak pekerja/buruh akibat pemutusan hubungan kerja yang ketentuannya terdapat dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah cukup melindungi hak pekerja/buruh. Akan tetapi, perlindungan terhadap pekerja/buruh dalam putusan no. 31/Pdt.Sus/Pailit/2014 belum sepenuhnya melindungi hak pekerja/buruh karena hak-hak upah para pekerja/buruh tidak terpenuhi.

---

ABSTRACTThis thesis about the protection of labour rights the concequence termination of employment and the protection of labour rights on cases of bankcrupt. This research is analytis description, because describe about labour rights based on laws. This research uses qualitative methods is analyzed based on rules, testimony of experts and the protection of labour rights. This research analyzing case bankcrupt and response from curator and panel of judges based on Act No. 13 of 2003 on Manpower Indonesia and Act No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts with the Blessings of God Almighthy. The Purpose of this research is to give explanation about the termination of employment and labour rights in cases bankrupt No. 31/Pdt.Sus/Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. Labour right in article 95 paragraph 4 on Act No. 13 of 2003 is enaugh to protect. But, the protecting labour right in cases bankrupt No. 31/Pdt.Sus/Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst is not fulfilled. "

"Putusan pernyataan pailit terhadap debitor membawa dampak besar bagi para kreditor. Hal mana, yang menjadi persoalan berikutnya adalah bagaimana mereka mendapatkan hak-haknya atas harta pailit. Pada saat ini salah satu sarana yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung peran aktif dari kreditor dalam proses kepailitan adalah melalui suatu format yang disebut sebagai rapat kreditor. Dasar hukum dari penyelenggaraan rapat kreditor ini adalah pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Rapat kreditor terdiri atas hakim pengawas sebagai ketua, dan kurator serta para kreditor sebagai anggota rapat dimana pelaksanaan rapat di tujukan antara lain untuk memberhentikan atau mengangkut kurator, mengganti panitia kreditor sernentara, membentuk panitia kreditor tetap, mengambil keputusan tentang perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor pailit, menunda pembicaraan usulan perdamaian sampai adanya rapat verifikasi, memutuskan verifikasi piutang-piutang dengan syarat menangguhkan nilai /harga pada saat dinyatakan pailit. Kreditor yang diakui dan mempunyai hak suara dalam penyelenggaraan rapat kreditor adalah kreditor yang diakui, kreditor yang diterima dengan syarat, dan pembawa suatu piutang atas tunjuk yang telah dicocokkan. Perihal tentang waktu penyelenggaraan rapat kreditor ditentukan oleh hakim pengawas sebagai pimpinan rapat."