Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk terutama menganalisis bagaimana tanggung jawabpenyelenggara Online Marketplace atas peredaran barang fashion palsu yang dijual dalamsitusnya. Selain itu tesis ini meneliti juga mengenai bagaimana sistem transaksi yang terjadidalam situs online marketplace dan penyelesaian sengketa yang dapat diambil terkait denganpenjualan barang fashion palsu yang dilakukan oleh anggota penjual dari sistem onlinemarketplace berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yangdigunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif yang mencakup penelitian terhadapperaturan perundangan yang terkait dengan e-commerce dan penyelenggara jaringan elektronik.Bahwa sistem transaksi online marketplace yang terdapat di Indonesia tergambar secaragaris besar dalam Angka 1 huruf d Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce. Selain itu bahwa modelbisnis online marketplace tersebut tidak sesuai untuk dikategorikan sebagai agen, distributorataupun sistem titip jual dan walaupun hanya menjadi pihak enabler, penyelenggara onlinemarketplace pun memiliki peranan yang cukup besar dalam kegiatan jual beli melalui situsnyadiantaranya adalah melakukan approval atas informasi yang diunggah oleh merchant dalamsitusnya.Atas peranan yang cukup besar tersebut, dapat dikatakan bahwa penyelenggara onlinemarketplace turut bertanggung jawab atas peredaran barang fashion palsu yang terjadi melaluisitusnya. Sehubungan dengan transaksi yang sangat besar jumlahnya yang terjadi dalam situsonline marketplace, maka dibutuhkan peran serta dari masyarakat selaku konsumen danpenyelenggara online marketplace yang bersinergi untuk mencegah kerugian yang dapat timbulatas peredaran barang fashion palsu melalui situs online marketplace

---

ABSTRACTThis thesis aims to analyze the liability of Online Marketplace providers regarding thedistribution of counterfeit fashion goods that sold on their websites. Moreover, this thesis alsoexamines the system of transactions that occur in the online marketplace site and disputesettlements that can be done regarding the selling of counterfeit fashion goods (thataccomplished by the online marketplace merchants) based on laws and regulations in Indonesia.The method used in this thesis is a normative juridical method that includes a study of laws andregulations related to consumer protection law, e-commerce and electronic system provider.The transaction system run by Indonesian online marketplaces is depicted the Circular ofthe Director General of Taxation Number Se-62 / PJ / 2013 About Affirmation of TaxationProvisions Over E-Commerce Transactions. Although only an enabler, online marketplaceproviders also have a significant role in trading activities through their website including givingapprovals on the information uploaded by merchants on website.Therefore, it can be said that the online marketplace providers responsible for thedistribution of counterfeit fashion goods that occur through their websites. Regarding thenumerous amount of transactions that occur in the online marketplace sites, participation of thepublic as consumers and providers of online marketplaces is needed to work together to preventlosses that may arise on the distribution of counterfeit fashion goods through online marketplacesites."

"ABSTRACTName Ghaliva Nadira SjarifMajor LawTitle Legal Analysis on the Notion of Trademark Protection as a Public Interest in Correlation with the Proliferation of Counterfeit Veblen Goods in Indonesia In today rsquo s Indonesian society, among which, places such as lsquo Mangga Dua rsquo and lsquo Taman Puring rsquo are no longer uncommon to the ear. When one hears the aforementioned places, one would habitually associate it with the imageries of counterfeit luxury goods knockoffs imitations or what is more commonly referred to as ldquo Barang KW rdquo by the locals. The kinds of counterfeit that can be found being sold in those establishments are luxury goods that falls under the category of Veblen goods which are goods that have a higher demand when they are priced higher due to the added element of luxury to the good. With the current ubiquity of counterfeit Veblen goods still available to the public, it could be deduced that the holder or owners of Veblen goods trademark does not uphold the their trademark protection pursuant to Article 83 of the Trademark Law. This means that trademark holders of Veblen goods do not file lawsuits against infringements of their trademark by producers of counterfeit goods in Indonesia. Consequently, trademark infringing counterfeit Veblen goods remain in circulation in the market where consumers are susceptible to purchasing them. This thesis will hence explore upon whether upholding trademark protection of Veblen goods should be considered as a public interest in correlation with upholding consumer protection.Key words Trademark protection, Consumer Protection, Veblen goods, Counterfeiting.

---

ABSTRACTNama : Ghaliva Nadira SjarifProgram Studi : HukumJudul : Analisis Hukum Terhadap Pengartian Perlindungan Merek Sebagai Kepentingan Umum Sehubungan Dengan Penyebaran Barang Veblen Palsu di Indonesia Dalam masyarakat Indonesia hari ini, diantaranya, tempat-tempat seperti lsquo;Mangga Dua rsquo; atau lsquo;Taman Puring rsquo; sudah tidak lagi jarang didengar. Ketika seseorang mendengar sebutan tempat-tempat tersebut, maka lazimnya orang tersebut akan mengasosiasikannya dengan gambaran-gambaran barang-barang mewah palsu atau yang lebih dikenal sebagai ldquo;Barang KW rdquo; oleh para lokal. Macam barang palsu yang dapat ditemukan dijual di tempat-tempat tersebut merupakan barang mewah yang dapat masuk dalam kategori barang Veblen yaitu barang yang memiliki permintaan yang lebih tinggi ketika diberi harga yang lebih tinggi dikarenakan adanya tambahan elemen mewah kepada barang tersebut. Dengan maraknya barang palsu Veblen yang masih tersedia kepada publik, dapat disimpulkan bahwa pemilik atau pemegang merek barang Veblen tersebut tidak menegakkan perlindungan merek mereka sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang Merek. Hal ini berarti pemilik dan pemegang merek barang Veblen tidak mengajukan gugatan terhadap pelanggaran merek yang dilakukan oleh produsen barang palsu di Indonesia. Akibatnya, barang Veblen palsu yang melanggar merek tetap berada dalam sirkulasi pasar dimana konsumen rentan untuk membelinya. Maka skripsi ini akan menyelidiki apakah penegakkan perlindungan merek barang Veblen perlu dianggap sebagai kepentingan umum sehubungan dengan penegakkan perlindungan konsumen.Kata Kunci: Perlindungan Merek, Perlindungan Konsumen, Barang Veblen, Pemalsuan. "

"Undang-Undang Merek No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan definisi merek yang menyatakan bahwa Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 {tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa. Merek dijadikan sebagai unsur pembeda pada sebuah produk dan jasa. Perekonomian dan pengaruh globaliasi yang berkembang menyebabkan kemajuan terhadap berbagai sektor. Penulisan ini mengambil 3 (tiga) pokok permasalahan yaitu bagaimana pengaturan hukum merek terkait dengan pelanggaran merek berupa penjualan produk palsu, bagaimana kebijakan dalam penyedia sarana perdagangan di Indonesia terkait tindakan notice and takedown serta kasus yang terkait dengan tindakan notice and takedown di China dan Filipina, dan bagaimana batasan serta implementasi dari tindakan notice and takedown pada penyedia sarana perdagangan melalui sistem elektronik bila terjadi pelanggaran merek berupa penjualan produk palsu pada penyedia sarana perdagangan melalui sistem elektronik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif yang menitikberatkan pada penggunaan norma hukum secara tertulis dan didukung dengan dengan hasil penelitian atas penggunaan norma yang berlaku. Kesimpulan yang didapatkan adalah tindakan notice and takedown yang dilakukan oleh penyedia sarana perdagangan melalui sistem elektronik tidakah cukup untuk mengatasi pelanggaran merek secara online karena akan menimbulkan adanya potensi terjadinya pelanggaran merek berupa penjualan barang palsu. Serta dimungkinkan pula adanya potensi permintaan ganti rugi yang akan diajukan oleh pemilik merek kepada penyedia sarana perdagangan melalui sistem elektronik.

---

Law of the Republic of Indonesia number 20 of 2016 on Marks and Geographical Indications has gi en the definition which states that Mark means any sign capable of being represented graphically in the form of drawings, logos, names, words, letters, numerals, colors arrangement, in 2 (two) and/or 3 (three) dimensional shape, sounds, holograms, or combination of 2 (two) or more of those elements to distinguish goods and/or services produced by a person or legal entity in trading goods and/or services. Trademark is used as a distinguishing element in a product and service. The economy and the growth of globalization have led to advances in various sectors. This paper takes 3 (three) main issues, first is how the legal provisions for trademarks are related to trademark infringement in the form of selling counterfeit goods. Second is how are the policies in trading facilities providers in Indonesia are related to notice and takedown actions, and cases related to notice and takedown actions in China and the Philippines. Lastly, how to limit and implement the notice and takedown actions for providers of trading facilities through electronic systems in the event of a trademark infringement in the form of selling counterfeit goods to providers of trading facilities through electronic systems in Indonesia. The research method used is juridical-normative which focuses on the use of legal norms in writing and is supported by research results on the use of applicable norms. The conclusion is that notice and takedown actions carried out by providers of trading facilities via electronic systems are not sufficient to overcome online trademark infringement because they will cause a potential for trademark infringement in the form of selling counterfeit goods. It is also possible for the potential compensation request to be submitted by the trademark owner to the trading facility provider through an electronic system."