Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPOKOK PERMASALAHAN SKRIPSIManusia dalam kehidupannya memerlukan berbagai kebutuhan, antara lain kebutuhan akan kebendaan yang pemenuhannya diusahakan dalam lapangan ekonomi.Keadaan ini telah menimbulkan jalinan hubungan serta saling ketergantungan antara sesama manusia, sehingga diperlukan adanya norma-norma atau hukum sebagai patokan untuk bertingkah laku dalam rangka usaha pemenuhan kebutuhan tadi.Seperti halnya di Indonesia dikenal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang antara lain mengatur tentang 'Perikatan'. Hukum Perikatan ini di dalamnya terkandung suatu asas kebebasan berkontrak, yang berarti kepada setiap orang diberi kebebasan untuk mengatur sendiri isi perjanjiannya dan perjanjian ituakan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang undang asal saja tidak bertentangan dengan hukum ( undang undang ), norma, kesusilaan, maupun ketertiban umum.Namun dengan perkembangan teknologi yang amat pesat tidak jarang undang-undang menjadi tertinggal tidak dapat mengikuti perkembangan yang ada,Demikian pula halnya dengan sewa-beli yang lahir sebagai akibat praktek kebiasaan sehari-hari, di mana bagi lembaga ini belum ada suatu bentuk peraturan tertulis yang mengaturnya.METHODE PENELITIANDalam raengumpulkan data mempergunakan Library Research atas sebanyak mungkin buku-buku maupun tulisan-tulisan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah sewa-beli. Sedangkan data praktis diperoleh dengan cara pengamatan langsung terhadap para pihak yang terlibat dalam sewa-beli ini, khususnya sewa-beli mesin photo copy merk Minolta pada PT. Perdana Nirwana Abadi GO di Jakarta.SISTIMATIKA SKRIPSIPenjabaran materi skripsi ini mengikuti sistimatika sebagai berikut :BAB I : PendahuluanBAB II : Perihal Perjanjian Pada UmumnyaBAB III : Tinjauan Umum Atas Lembaga Sewa-BeliBAB IV : Sewa-Beli Mesin Photo Copy Pada PT. Perdana Nirwana Abadi COBAB V : Penyelesaian PerselisihanBAB VI : Penutup.HAL-HAL YANG DITEMUKANKenyataan menonjukkan bahwa lembaga sewa-beli ini telah bertnmbuh dan berkembang dengan pesat, seperti yang dilakukan oleh PT. Perdana Nirwana Abadi CO dalam rangka memasarkan mesin photo copy merk Minolta ke dalam masyarakat luas.Dalam prakteknya ternyata Surat Perjanjian untuk sewa-beli ini tidak diberi judul dengan Perjanjian Sewa-Beli, melainkan dipakai judul 'Perjanjian Jual-Beli', sebagaimana halnya pada PT. Perdana Nirwana Abadi CO.Selain itu hak-hak serta kewajiban para pihak sebenarnya telah ditentukan dari semula oleh pihak penjual, sehingga pihak pembeli (penyewa-beli) cenderung selalu berada pada posisi yang lemah. Pihak penjual dalam hal pembeli (penyewa-beli) wanprestasi, berhak untuk melakukan pembatalan perjanjian dan sekaligus menarik kembali barang bersangkutan dari tangannya si pembeli. Namun hal ini hampir tidak pernah dilakukan, aebab biasanya setiap permasalahan atau sengketa yang ada selalu dapat diselesaikan melalui musyawarah.Beralihnya hak milik dalam sewa-beli ini adalah pada saat angsuran terakhir dilunasi pembeli, sebelum itu dilakukan maka pembeli (penyewa-beli) dianggap sebagai penyewa dari barang bersangkutan,KESIMPULAN DAN SARANBelum ada suatu peraturan tertulis bagi sewa-beli ini, sehingga demi tercapainya kepastian hukura perlu kiranya dibentuk peraturan itu atau sekurang-kurangnya dibentuk suatu instansi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sewa-beli tersebut.Sewa-beli ini erat hubungannya dengan perjanjian jual - beli dan perjanjian sewa-menyewa, tapi hendaknya sewa - beli itu dapat disejajarkan dengan kedua bentuk perjanjian tadi, atau dengan perjanjian-perjanjian bertimbal-balik lainnya."

"ABSTRAK1. Masalah pokok.Mesin komputer dewasa ini telah banyak digunakan baik di Instansi Pemerintah maupun swasta sebagai fasilitas untuk menunjang administrasinya. Begitu juga halnya dengan Departemen Keuangan untuk melaksanakan tugasnya penggunaan komputer merupakan pilihan, karena pelaksanaan secara manual sudah tidak memungkinkan lagi. Sewa beli komputer oleh Departemen Keuangan merupakan salah satu diantara beberapa alternatif untuk memiliki komputer secara ringan, karena pembayarannyadapat dilakukan dengan angsuran. 2. Methode penelitian yang digunakana. Methode perpustakaanb. Methode penelitian lapangan. 3. Hal hal yang ditemukan.Lembaga sewa beli merupakan lembaga yang timbul dalam masyarakat akibat praktek dalam dunia perdagangan, dan sering digunakan oleh produsen untuk memasarkan produksinya. Perjanjian sewa beli erat hubungannya dengan perjanjian jual beli dan sewa nenyewa, sehingga para pihak membuat perjanjian dengan rmenurut ketentuan ketentuan jual beli atau sewa menyewa.Perjanjian sewa beli ini beralihir setelah semua angsuran terlunasi.Dalam praktek penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah, apabila hal ini tidak tercapai, maka para pihak menyelesaikannya melalui arbitrase.KesimpulanSewa beli seperti yang dilakukan di Departemen Keuangan ini, rnerupakan lembaga yang tirnbul karena praktek dan kebiasaan dalam dunia perdagangan. Lembaga sewa beli perlu ada pengaturannya secara khusus dan tertulis, sehingga apabila terjadi suatu perselisihan para, pihak telah mempunyai pegangan."

"ABSTRAKAkhir-akhir ini pemberian kuasa semakin popular dalam lalu lintas hukum, baik dalam persengketaan di muka pengadilan, maupun untuk perbuatan-parbuatan hukum lainnya, separti jual beli, sawa-manyawa dan sabagainya. Panulis malihat bahwa pamberian kuasa ini merupakan suatu parbuatan hukum yang paling banyakdijumpai dalam masyarakat.Sehubungan dengan pamilihan judul skripsi ini, maka pambarian kuasa yang marupakan matari pokok skripsi ini, adalah pemberian kuasa terhadap seorang pengacara dan belum ada Undang-Undarig yang mengaturnya secara khusus, kecuali beberapa peraturan peninggalan pemarintah kolonial. Dalam hal ini, kedudukan seorang pengacara (seorang kuasa) sangat lemah di pengadilan,sedangkan dia mempunyai tanggung jawab terhadap kliennya.Berdasarkan hal itu, maka penulis berusaha untuk meinbahasnya, memperbandingkannya, antara teori dan kenyataan dalam praktek sehari-hari.Metode penelitian yang digunakan adalah dengan mengadakan wawancara dan study kepustakaan.Dalam perkembangannya, pemberian kuasa telah berkembang sedemikian rupa seperti yang dikenal dengan nama bantuan hukum, namun ada pula yang akhirnya dihapuskan seperti pemberian kuasa mutlak dalam hal jual beli tanah.Dewasa ini, hampir untuk setiap perbuatan hukum, orang memerlukan jasa orang lain untuk melaksanakannya, terutama untuk beracara di pengadilan, maka untukmenghindarkan kesulitan-kesulitan sebaiknya diperhatikan mengenai persyaratan pemberian kuasa tersebut, serta subyek hukum yang dapat menjadi kuasa, kemudian mengenai jangka waktu dan berlakunya surat kuasa ter sebut."

"ABSTRAKDalam perjanjian jual beli, kita mengenal perjanjian jual beli secara tunai dan secara angsuran. Khusus di dalam perjanjian jual beli komputer ini, lebih banyak dilakukan secara angsuran walaupun tidak disebutkan secara tegas di dalam kontrak.Sebagai dasar hukum pelaksanaan perjanjian jual beli dipergunakan Kitab Undang-undang Hukum perdata, pasal 1457 dan mengenai cara pembayarannya dipakai perjanjian tersendiri berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dengan demikian timbul persoalan mengenai 'kapan hak milik atas komputer tersebut berpindah kepada pembeli'Dalam perjanjian jual beli komputer Cii Honeywell Bull ini disebutkan bahwa pembeli akan menjadi pemilik apabila telah mengangsur pembayaran sebesar 70% - 90% dari harga pembelian komputer tersebut, dan pembayarannya dapat dilakukan sebanyak tiga kali.Apablla pembeli tidak dapat memenuhi pembayaran tersebut di atas, maka penjual masih memegang hak milik atas komputer tersebut. Kalau kita perhatikan hal ini maka, bentuk perjanjian yang demikian lebih tepat dikatakan sebagai perjanjian 'sewa beli' karena hak milik belum berpindah kepada pembeli. Hal ini berbeda dengan prinsip dalam perjanjian jual beli dimana hak milik langsung berpindah kepada pembeli walaupun harganya belum dibayar dan barang belum diserahkan.Pengaturan perjanjian sewa beli ini tidak terdapat di dalam Kitab undang-undang Hukum Perdata, oleh karena itu prinsip-prinsip dalam perjanjian jual beli dipakai dalam perjanjian sewa beli ini karena perjanjian sewa beli merupakan perjanjian jual beli yang mempunyai ciri-ciri knusus dalam cara pembayarannya."

"Tesis ini membahas tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang diikuti dengan sewa menyewa dengan causa pengakuan utang. Putusan yan menjadi fokus penelitian adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 51PK/PID/2022. Dalam kasus ini Notaris melakukan tipu muslihat dengan menyiasati utang tersebut untuk dijadikan  perjanjian pengikatan jual beli yang diikuti sewa menyewa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah keabsahan perjanjian pengikatan jual beli yang diikuti sewa menyewa dengan causa pengakuan utang dan  delik penipuan yang terdapat pada Perjanjian Jual Beli diikuti sewa menyewa dengan causa  pengakuan utang dalam Putusan Mahkamah Agung 51PK/PID/2022. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan tipologi penelitian Eksplanatoris-analisis. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode analisis kualitatif di mana bertujuan. Untuk mendeskripsikan suatu peristiwa secara mendalam. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa keabsahan dari PPJB mengalami perubahan dari pengadilan negeri yang dinyatakan sah sedang pada putusan Mahkamah Agung menyatakan tidak sah. Bahwa PPJB adalah sah karena sejatinya para pihak sudah mengaku bahwa objek sudah beralih dengan adanya PPJB dan sewa menyewa. Delik penipuan yang didakwakan oleh hakim Mahkamah Agung karena berdasarkan putusan perkara perdata PPJB dianggap sah. Dari perjalanan sidang dapat diketahui bahwa hakim mengesampingkan semua alat bukti yang ada.

---

This thesis discusses the sale and purchase binding agreement (PPJB) followed by leasing with causa acknowledgment of debt. The decision that is the focus of the research is the Supreme Court Decision Number 51PK/PID/2022. In this case the TAH Notary committed a trick by tricking the debt into a binding sale and purchase agreement followed by a lease. The formulation of the problem in this study is the validity of the binding sale and purchase agreement followed by leasing with the causa of acknowledgment of debt and fraudulent offenses and fraudulent offenses stated by the Judge. The research method used is doctrinal with an explanatory-analytic research typology. This study uses secondary data. The results of this study reveal that the validity of the PPJB has changed from the district court which is valid while the high court is considered invalid and the supreme court declares it to be invalid. The author states that the PPJB is valid because actually the parties have acknowledged that the object has changed with the existence of the PPJB. The delict of fraud charged by the Supreme Court judge because based on the decision on the PPJB civil case was deemed valid. From the course of the trial it can be seen that the judge overruled all available evidence."

"Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang dinamis setiap tahunnya menuntut pemerintah untuk melakukan penambahan di bidang pengadaan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum, di dalam pemenuhannya pemerintah memerlukan dana yang tidak hanya dapat di tanggung oleh APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau pun APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah melakukan insiatif terbaru dalam menjalankan pemenuhan pembangunan nasional yaitu dengan menjalin kerja sama dengan pihak swasta dengan bentuk kerjasama yang sering dilakukan pemerintahyaitu dengan sistem Build Operate and Transfer BOT. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlakuan perpajakan terhadap kerjasama sewa beli pembangkit listrik antara PT XYZ dengan PT PLN Persero. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan transaksi kerjasama dikondisi factual yang terjadi terdapat perbedaan-perbedaan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan baik publik maupun pajak dan tidak sesuai dengan konsep yang ada. Akibatnya terjadi sengketa pajak atas kerjasama ini. Sengketa ini muncul karena ada perbedaan pendapat mengenai nature transaksinya apakah masuk ke dalam sewa menyewa atau masuk ke dalam penjualan.

---

Every year the growth of population in Indonesia push the government to make improvements in the field of procurement of public facilities and infrastructure,which fulfillment of the government requires funds that can not only be provided by the State Budget of Revenue and Expenditure APBN or the Budget of Regional Revenue and Expenditure APBD. The Government has initiated to fulfill the national development by cooperating with the private sector in the form of cooperation which is Build Operate and Transfer BOT system.

The purpose of this study is to analyze the tax treatment on the purchase of power plants between PT XYZ and PT PLN Persero. This study used a qualitative approach with the aim of descriptive research and data collection techniques of literature study and field study in the form of in depth interviews.

The result of the research shows that the factual transaction in factual condition happened there are differences in the implementation of a policy both public and tax and not in accordance with the existing concept. As a result there is a tax dispute over this cooperation. This dispute occurs because of differences of opinion regarding the nature of the transaction whether entering into a lease or into the sale."