Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fahmi Rahmatullah, author
Penelitian ini membahas mengenai salah satu sarana hubungan industrial di Provinsi DKI Jakarta yaitu Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit. Faktanya pembentukan lembaga ini masih rendah, terutama pada perusahaan besar sebagaimana telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan. Kondisi jumlah LKS Bipartit yang rendah menjadi salah satu penyebab masih terjadinya perselisihan hubungan...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Pandjaitan, Dinar L., author
ABSTRAK
Lembaga kerja sama Bipartit merupakan salah satu sarana dari hubungan industrial yang cukup penting dalam operasional perusahaan, demikian pula hubungan industrial merupakan sistem hubungan kerja para pelaku proses produksi yaitu pekerja, pengusaha,dan pemerintah. Tesis ini mengulas mengenai peranan lembaga kerja sama bipartit dalam pelaksanaan hubungan industrial di PT.Ricky putra globalindo,Tbk...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2007
T 22738
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Bartho Nahot Banjarnahor, author
ABSTRAK
Nama:Bartho Nahot BanjarnahorNPM:15067800001Program Studi:Magister HukumJudul:Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Pelanggaran Berat Pasca Putusan MK No. 12/PUU-I/2003Sebelum lahirnya putusan MK No. 12/PUU-I/2003, pelanggaran berat atau tindak pidana yang dilakukan pekerja dalam hubungan industrial dapat langung dilakukan pemutusan hubungan kerja setelah pengusaha memiliki bukti-bukti yang cukup, akan tetapi Putusan MK...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T48468
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Maya Gita Diantie, author
ABSTRAK
Lembaga kerja sama LKS bipartit merupakan sarana hubungan industrial yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan hubungan industrial. Faktanya lembaga ini masih minim pembentukkannya di perusahaan, salah satunya Provinsi DKI Jakarta. Kurang berperannya lembaga kerja sama menjadi penyebab terjadinya perselisihan hubungan industrial. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pemerintah melakukan upaya meningkatkan peran...
[;, ]: 2017
S68104
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Fery Firmansah, author
Misalkan adalah suatu graf berarah yang acyclic dengan ( ) * +. Matriks adjacency dari graf berarah adalah matriks [ ] yang berukuran yang didefinisikan dengan, untuk jika terdapat busur berarah dari ke dan untuk selainnya. Matriks disebut sebagai matriks antiadjacency dari graf berarah dengan adalah matriks yang berukuran dengan...
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2014
T41607
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Fitri Alyani, author
Suatu graf G dapat dibedakan menjadi graf berarah dan graf tidak berarah. Suatu graf berarah D memuat himpunan berhingga V dari simpul dan kumpulan pasangan terurut dari simpul yang berbeda. Pasangan (u,v) dengan u,v elemen V, disebut arc atau busur berarah dan biasanya dinotasikan uv. Graf tidak...
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2014
T41713
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Matthew Haskel Anggiat, author
Skripsi ini membahas mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial mengacu kepada ketentuan hukum Indonesia yang diimplementasikan dalam keberlakukan Lembaga Kerja Sama Bipartit untuk mengatasi mogok kerja yang timbul dari kasus PT. Adhimix Precast Indonesia dengan para pekerjanya mengacu pada putusan nomor register 167/PDT.SUS-PHI/2020/PN.JKT.PST. Skripsi ini ditinjau melalui metode penelitian yuridis normatif...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Gita Rachma, author
Pemutusan hubungan kerja merupakan hal yang sangat dihindari baik oleh pekerja maupun pengusaha. Hal ini dikarenakan terdapat banyak potensi konflik yang terjadi karena pemutusan hubungan kerja. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengamanatkan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial haruslah mengutamakan musyawarah dan mufakat. Untuk mewujudkan hal...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library