Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berfokus pada Strategi Pengelolaan Anggaran pada Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Pengelolaan Anggaran yang terdiri clan tahap perencanaan anggaran, tahap pelaksanaan anggaran, tahap pertanggungjawaban anggaran dan tahap pengawasan anggaran, serta teori. Perencanaan Strategi dan pengembangan strategi proses lima bagian (Bryson). Informan dalam penelitian ini terdiri dari 3 orang pejabat struktural Biro Keuangan, 1 orang pejabat struktural Biro Perencanaan, 2 orang staf Biro Keuangan, 1 orang pemeriksa (auditor) serta 10 orang pejabat struktural yang menangani kegiatan pengelolaan anggaran pada Kanwil-Kanwil Departemen Hukum dan HAM. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan kajian dokumentasi, sedangkan analisis dilakukan dengan mengacu pada teori dan konsep yang digunakan. Dan analisis terhadap hasil wawancara, disimpulkan bahwa : 1) pelaksanaan pengelolaan anggaran (tahap penyusunan anggaran, tahap pelaksanaan anggaran, tahap pertanggungjawaban/pelaporan anggaran dan tahap pengawasan anggaran) pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM belum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2) Hambatan utarna dalam pengelolaan anggaran yang terdapat dalam pengelolaan anggaran di Depkumham adalah masalah kebijakan, mekanisme, SDM dan sarana; 3) Strategi dalam pengelolaan anggaran menggunakan proses lima bagian secara spesifik Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM dapat melakukan langkah-langkah dengan melakukan koordinasi, konsultasi dan juga meminta masukan dari pihak-pihak yang kompeten dalam kebijakan pengelolaan anggaran; merevisi aturan lama yang tidak berhasil dengan aturan baru yang lebih dapat mencapai target pengelolaan anggaran; melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk administrasi, pengadaan secara spesifik dapat dilakukan dengan inventarisasi aset, cars penentuan pengadaan aset untuk kegiatan pengelolaan anggaran. Hasil penelitian menyarankan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM supaya lebih meningkatkan proses pengelolaan anggaran dengan mengatasi hambatan pada setiap tahap dan perlu menerapkan pendekatan proses lima bagian untuk mengembangkan strategi pengelolaan anggaran agar diperoleh langkah-langkah spesifik untuk mencapai tujuan dan mengatasi hambatan. ......This research focuses on Budget Management Strategy at Secretariat General of Department of Law and Human Rights. This research uses qualitative method. This research uses Budget Management theories which consist of budget planning, budget implementation, budget accountability, and budget control stages, also theories of strategic planning and five process strategy development by Bryson. The informant of this research are 3 officials at Bureau of Finance, 1 official at Bureau of Planning, 2 staffs at Bureau of Finance, 1 auditor, and 10 officials who handle budget management activities at Provincial Offices of Department of Law and Human Rights. Data is collected by interview, observation, and documentation studies. While analyses is implemented by referring to theories and concepts used. Amer analyzing the interview result, it can be concluded that: 1) the budget management (budget planning, implementation, accountability and control) at Bureau of Finance of Secretariat General of Department of Law and Human Rights has not implemented as regulations applied.; 2) The main constraints in budget management of Department of Law and Human Rights are problems of policies, mechanisms, human resources and facilities.; 3) Strategy in budget management uses five process strategy development suggests that Bureau of Finance should coordinate, consult and ask for feedbacks from competent authorities in budget management policies; revised old regulations that fail with new regulations that can achieve budget management target; run administration trainings, specific procurement to asset inventarisation, and asset procurement method for budget management activities. These result suggest that Bureau of Finance of Secretariat General of Department of Law and Human Rights should improve the budget management process by overcoming main constraints in each stages and implement five part process to develop budget management strategies to identify specific steps to achieve goals and overcome constraints."

"Anggaran Pertahanan bagi suatu negara adalah merupakan masalah yang penting untuk tegaknya kedaulatan negara tersebut serta pengaruhnya dalam percaturan politik dunia Kebijakan anggaran pertahanan suatu negara adalah gambaran kemampuan dan kebijakan negara tersebut dalam mensikapi sistem pertahanan yang digunakan.Penelitian ini bertujuan menganalisis anggaran pertahanan tahun 2000-2004. Penelitian ini penting dilakukan dalam rangka mengetahui sistem pengelolaan anggaran pertahanan, faktor-faktor yang mempenganihi kebutuhan anggaran pertahanan dan pengaruh pengelolaan Anggaran Pertahanan terhadap ketahanan dibidang HANKAM dan Ketahanan Nasional serta membuat perkiraan anggaran pertahanan yang tepat untuk menghadapi situasi dan kondisi yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dan masa yang akan datang.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode Deskriptif Analitis yaitu dengan mendiskripsikan berdasarkan data sekunder dan informasi yang diperoleh dari tiara sumber, kajian pustaka dan dokumen resmi pemerintah serta observasi Iangsung ke obyek penelitian dalam hal ini adalah Departemen Pertahanan dan Komisi I DPR R.I. Dari data tersebut kemudian peneliti menganalisisnya sehingga mendapatkan satu kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tahun 2001 sampai 2005 persentase anggaran pertahanan jika dibandingkan dengan APBN masih dibawah 10 %, bahkan rata-rata pertahun hanya 5,97 %. Persentase yang terendah terjadi pads tahun 2001 dimana besarnya anggaran pertahanan hanya 3,53 % dari APBN, dan yang tertinggi selama tahun 2001-2005 terjadi pada tahun 2004 yaitu 8,39 % dad total APBN atau sekitar Rp. 21,422.21 Milyar. Dengan total anggaran tahun 2004 raja tetap masih belum memenuhi kebutuhan minimal anggaran pertahanan. Bila dibandingkan dengan PDB rata-rata persentase anggaran pertahanan selama 5 tahun (2001-2005) sebesar 1,2 %. Ini masih jauh dibawah standard minimal yang biasa digunakan oleh negara lainnya. Hal ini berpengaruh terhadap profesionalitas TNI sebagai garda terdepan dalam sistem pertahanan negara.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam sistem pengelolaan anggaran Departemen Pertahanan diselenggarakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Dengan prinsip-prinsip sebagai dari "bawah ke atas" (bottom up) yaitu setiap satuan bawah mengajukan rencana kebutuhannya kepada salmi atas . Dan dari "atas ke bawah" (top down) yaitu penentuan kegiatan satuan bawah oleh satuan atas, berdasarkan prioritas, kebijaksanaan dan kemampuan dukungan/keterbatasan sumber daya dan anggaran. Serta Azas "Satu Pintu" (one gate policy), setiap penyelenggaraan fungsi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dilaksanakan secara terpisah oleh satu pintu. Dan hasil penelitian diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penganggaran anggaran pertahanan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dengan penentuan kebijakan dan analisis yang tepat dapat ditentukan perkiraan anggaran pertahanan dimasa datang sehingga pertahanan dan keamanan nasional terwujud dalam kerangka ketahanan nasional.

---

Budget of Defense for a country is an important matter in order to uphold such country sovereignty and its impact in the world political constellation. Policy of defense budget of a country is a description of capability and policy of such country to respond the defense system applied.

This research aims to analyze the budget of defense year 2001-2005. this research is important in the frame to understand the management system of defense budget, factors influencing the needs of defense budget and impact of Defense Budget management to endurance in the sector Defense and Security (HANKAM) and National Endurance and to make proper estimation of defense budget to face the situation and condition faced by Indonesian nation at this time and in the future.

This research uses Analytic Descriptive methods that is to describe based on secondary data and information gained from the resource person, library research and official document of the government and direct observation to the research object, in this case the Department of Defense and Commission I DPR RL The researcher analyzes such data in order to find a conclusion.

The research concludes that during year 2001 up to 2005 percentage of defense budget comparing with the State Budget is under 10%, moreover the average per year is only 5,97%. The lowest percentage is in 2001 which the mount of defense budget is 3,53% from State Budget, and the highest one is in 2004 about 8,39% from the total State Budget or about Rp. 21.422,21 Billion. The total budget in 2004 has not fulfilled national needs of defense budget: Comparing PDB in average percentage of defense budget within 5 year (2001-2005) is amounting to 1,2%. It is far under the minimal standard usually applied in other countries. It influences to professionalism of Indonesian Armed Forces as the front guard of the state defense system.

The research concludes that in the defense budget management system of the Department of Defense by using management approaches namely planning, organizing, implementing and controlling. By the principles "bottom up" namely each lower unit proposes planning on its needs to upper unit. From "top down" is stipulation of unit activity of bottom by upper unit, based on priority, policy and capability, support/limit of resources and budget and "one door policy" principle, every implementation, supervision and control carried out separately by one policy. From the result on research, the factors influencing in budgeting is internal and external factors. Determination of proper policy and analysis is able to determine an estimation of defense budget in future, there fore national defense and security are able to realize in the frame of national endurance."

"Penelitian ini mengenai analisis aspek perencanaan dan pengendalian pada kegiatan pengelolaan anggaran di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten.Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah: teori fungsi manajemen khususnya aspek perencanaan dan pengendalian; teori anggaran yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; serta teori mengenai strategi pengendalian.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analistis dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah pejabat struktural di Bagian Penyusunan Program dan Laporan, pejabat struktural di Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, staf pelaksana pada Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, dan pejabat dan pegawai pada unit pelaksana teknis yang bertugas menangani kegiatan pengelolaan anggaran. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan kajian pustaka, sedangkan analisis yang dilakukan mengacu pada teori dan konsep yang digunakan.Dari analisis atas hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa: (1) aspek perencanaan dan pengendalian manajemen untuk kegiatan pengelolaan anggaran pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten secara umum belum berjalan optimal; (2) beberapa hambatan yang dihadapi antara lain masalah kebijakan, kurangnya sosialisasi, mekanisme pencairan dana, kurangnya koordinasi dan hubungan kerja; (3) masih ditemuinya pengelolaan anggaran yang tidak transparan.Hasil penelitian ini menyarankan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten agar meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran dengan mengatasi hambatan dengan mengacu pada perencanaan dan pengendalian yang lebih matang.......This research analyzes the planning and controlling aspecls in budget management activities on Banten Regional Office of The Ministry of Law and Human Rights.Theories used in this research are: the theory of management funetions in particular aspects of planning and controlling; the theory of the budget stages wliich includes planning, implementation, and reporting; as well as theory about control strategies.This research uses analytical deseriptive method wilh qualitative approaches. Informants in this research are: officer of program and report preparalion seetion, officer of finance and supplies sub seetion, staffs of finance and supplies sub seetion, officers and employees on technical and operational units - who are in charge of budget management activities. The data was collectcd Ihrough interviews and literature review, while the analysis performed refers to the theories and concepts that are used.From the analysis of interview results, it can be concluded that: (1) planning and controlling in terms of budget management activities on Banten Regional Office of The Ministry of Law and Human Rights, in general has not run optimally; (2) several obstacles that faced including policy issues, lack of socialization, disbursement mechanisms, lack of coordination and working relationships; (3) there’s still no transpareney on budget management.The results of this research suggest Banten Regional Office of The Ministry of Law and Human Rights to improve budget management performance by overcoming obstacles with reference to the planning and control more mature."

"ABSTRACTLaporan keuangan pemerintah merupakan wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah dengan menggunakan variabel kualitas pengelolaan anggaran dan pengendalian internal pemerintah. Penelitian ini mengobservasi 52 data yang meliputi periode tahun 2015-2017 menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan anggaran dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pusat.

---

ABSTRACTThe governments financial statement represents the states financial management accountability. This research aims to analyze the factors that influence the quality of the states financial statement using the variables of the states budget management quality and internal audit. This research observed 52 data that covered the period of 2015-2017 using the multiple linear regression analysis. Results of the research suggest that the quality of budget management quality and internal audit has a positive effect on the central governments financial statement quality."

"Terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan keinginan sebagian besar masyarakat seiring dengan lahirnya era reformasl. Good governance hanya dapat dicapai melalui tiga pilar utama yaitu adanya transparansi dan pemerintah, partisipasi dari masyarakat mulai dari pembuatan keputusan sampal dengan evaluasi, dan adanya pertanggungjawaban (akuntabllitas) penyelenggara pemerintahan atas pelaksanaan keglatan dan pogram dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Dengan tiga pilar tersebut diharapkan akan adanya balance governance, yaitu kepemerintahan yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Untuk mewujudkan good governance tersebut telah banyak peraturan perundangan yang diterbitkan. Peraturan tersebut antara lain Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerntah dan beberapa peraturan tentang penganggaran, yaitu PP Nomor 105 tahun 2002, KepMendagri Nomor 29 tahun 2002 dan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keharusan untuk menyusun APED dengan pendekatan kinerja.Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap konsep dan penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja dalam pen yusunan APBD Pemerintah Daerah dan memberikan masukan kepada pihak berwenang dalam perumusan kebijakan guna mendorong terwujudnya penerapan sistem penganggaran pendekatan kinerja dalam penyusunan APBD secara memadai . Penelitian bersifat verifikasl hipotesis dengan menggunakan metode penelitian analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis kualitatif yang digunakan adalah dengan membandingkan konsep anggaran kinerja menurut KepMendagri Nomor 29 Tahun 2002 dengan penerapannya di Pemerintah Kota Bogor dan konsep teori anggaran berbasis kinerja."