Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak akhir PELITA V semakin banyak muncul sorotan terhadap peranan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalarn setiap perekonomian nasional dan peranan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam sistem perekonomian daerah, baik dari kalangan ekonom maupun masyarakat. Munculnya sorotan tersebut karena apa yang secara normatif diharapkan dari BUMN dan BUMD dalam menjalankan misi sebagai sumber pendapatan Negara atau Daerah (profit making) dan sebagai penyedia pelayanan umum (public services) belum menunjukkan kinerja yang me in ua ska n (Rachbini, 1994:46-48)."

"ABSTRAKDalam upaya untuk mencari sumber-sumber pembiayaanpembangunan, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menjadi penting sebagai salah satualternatif untuk sumber pemasukan pendapatan daerah. Namunkenyataannya, dalam proses pendiriannya tetap harusmengikuti prosedur perundang-undangan yang berlaku.Beberapa permasalahan pendirian BUMD ini antara lain adalahbagaimanakah persyaratan-persyaratan, tata cara, prosedurdan mekanisme pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalambentuk Perseroan Terbatas ditinjau dari perundang-undanganyang berlaku, dan apakah persyaratan-persyaratan, tatacara, prosedur, dan mekanisme pendirian PT. Lampung TimurCemerlang telah sesuai dengan perundang-undangan yangberlaku. Penelitian ini menganalisa proses pendirian PT.Lampung Timur Cemerlang, sekaligus meneliti dan mengkajiapakah terdapat kesalahan prosedur dan pelanggaran dalampendiriannya. Dengan penelitian yang menggunakan metodepenelitian kepustakaan dan pengamatan di lapangan diperolehkesimpulan bahwa pendirian PT. Lampung Timur Cemerlangtelah sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam UndangundangNomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas,selain itu dalam pendiriannya sudah melalui kesepakatanpolitis di level pemerintahan daerah, yaitu pemisahanmodalnya ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan PeraturanDaerah (Perda), yang diikuti dengan keluarnya KeputusanKepala Daerah sebagai pelaksanaan pemberlakuan PeraturanDaerah. Walaupun pada tataran teknis ditemukan juga‘pelanggaran-pelanggaran’ lain yang tidak berkaitan denganprosedur pendiriannya, seperti adanya anggota Direksi yangmerangkap jabatan, adanya anggota Direksi yang memilikihubungan keluarga dengan Kepala Daerah, adanya Direksi danKomisaris yang masih bersatus Pegawai Negeri Sipil, danadanya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki saham dalam PT.Lampung Timur Cemerlang."

"Skripsi ini membahas mengenai participating interest dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi ditinjau dari otonomi daerah. Participating interest ditinjau dari otonomi daerah dimaksudkan untuk membahas participating interest yang wajib ditawarkan Kontraktor kepada BUMD sehingga daerah dapat turut serta mengelola hulu migas sebagaimana yang diamanatkan otonomi daerah. Participating interest merupakan keikutsertaan badan usaha termasuk BUMD dan bentuk usaha tetap dalam pengelolaan hulu migas melalui pengalihan participating interest. Untuk memperdalam pembahasan, skripsi ini juga akan membahas mengenai keikutsertaan empat BUMD dalam participating interest Blok Cepu. Hasil dari penelitian ini menyarankan untuk adanya pengaturan yang tegas dan jelas mengenai pengertian participating interest, perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai mekanisme pengalihan participating interest khususnya kepada BUMD, dan perlunya suatu kebijakan mengenai fasilitas pembiyaan khusus bagi BUMD yang mengambil participating interest.

---

The focus of this study is Participating Interest (PI) in upstream oil and gas industry from Regional Autonomy. PI from regional autonomy is meant to focus on the participation of BUMD in upstream oil and gas industry by getting PI. Participating Interest is the proportion of exploration and production costs each party will bear and the proportion of production each party will receive, as set out in an operating agreement. This study also analyze about PI implementation in Cepu Block, where Contractors transferred 10% PI to four BUMD. Results from this study suggest that the government shall clarify definition of participating interest, make regulation about the mechanism of participating interest transfer, and make policy for refinancing facilities, especially for BUMD which take participating interest."

"Seiring dengan tidak terselesaikannya permasalahan hutang luar negeri serta sudah tidak bisanya sektor minyak dan gas bumi diandalkan sebagai pendapatan utama negara, beban APBN menjadi semakin meningkat. Fenomena ini mengharuskan Pemerintah (baik Pusat maupun Daerah) harus mencari alternatif lain. Salah satu pilihan yang diperkirakan masih memadai untuk memenuhi perolehan sumber keuangan Pemerintah Daerah adalah dari keberhasilan menjual/memprivatisasi BUMD.Atas kondisi itu dan dalam rangka mengantisipasi pasar bebas dan otonomi daerah maka Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dituntut untuk selalu berorientasi pada pemikiran dan perilaku bisnis kewirausahaan; dituntut untuk selalu berlaku efisien, efektif, produktif dan antisipatif; serta mampu bersaing untuk memenangkan persaingan yang semakin ketat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah "bagaimanakah sebenarnya kondisi kinerja BUMD di DKI Jakarta, apakah sudah sesuai dengan amanat yang ditanggungnya" ? Jika memang belum, apakah pembentukan Holding Company dan penerbitan Municipal Bond dapat menyelesaikannya ?Dengan mengikuti alur pikir dari Soft System Methodology (SSM), model dari peta permasalahan dalam studi menemukan empat kelompok aktor yang saling mempengaruhi. (1) manajemen perusahaan BUMD sendiri, (2) pemilik/pemegang saham BUMD (owner). (3) lembaga-lembaga negara yaitu lembaga eksekutif (Pemerintah Pusat dan Pemda) serta lembaga legislatif (DPR dan DPRD). (3) klien dari BUMD bersangkutan secara luas.Temuan dari tesis: (1) Kinerja BUMD di DKl Jakarta secara umum dapat dikatakan masih lemah. (2) Disebabkan oleh : (a) Manajemen BUMD yang tidak profesional (tidak ada keterbukaan, rendahnya akuntabilitas dan tidak berkembangnya merit system), (b) Owner (komisaris) BUMD memiliki hubungan personal dengan pimpinan dari BUMD (c) Lembaga Negara (Pemda dan DPRD) yang belum profesional (d) Klien dari BUMD tidak memiliki sikap kritis terhadap kinerja BUMD. (3) Kebijakan-kebijakan Pemda selama ini dapat dijadikan dasar untuk menelurkan landasan hukum bagi privatisasi dan restrukturisasi BUMD. (4) Pemda masih ragu untuk mendirikan Holding Company. (5) Pendirian Holding Company memerlukan proses persiapan (conditioning). Selain infrastruktur, persyaratan untuk mendirikan Holding Company adalah Landasan Hukum yang kuat, perusahan struktur dan sistem pertanggungjawaban BUMD, serta penyesuaian kualifikasi SDM di tubuh BUMD agar memiliki visi, sikap dan perilaku profesionnal. (6) Upaya yang telah dilakukan oleh PEMDA agar dapat menerbitkan Municipal Bond masih belum optimal."

"Perkembangan perkonomian global memaksa BUMD DKI Jakarta, untuk mengelola bidang usahanya secara efisien, produktif, dan kompetitif, agar dapat memenangkan persaingan secara berkelanjutan (sustainable competitive advantage). Untuk itu, langkah yang ditempuh adalah pengembangan bisnis melalui penajaman visi dan strategi, dengan acuan kontrol melalui Rencana Jangka Panjang Perusahaan (Corporate Plan). Dalam rangka menciptakan keunggulan bersaing di atas, permasalahan utama yang mendesak untuk dibenahi adalah revitalisasi SDM BUMD. Upaya restrukturisasi yang selama ini telah dilakukan Pemerintah DKI Jakarta melalui program Reinventing Government Management (REGOM) akan sia-sia jika tidak segera ditindak-lanjuti dengan pembenahan strategi agar tetap cocok (strategy fit) dengan perubahan lingkungan usaha. Dalam studi ini, revitalisasi SDM difokuskan kepada tingkat pimpinan, karena kinerja BUMD sangat dipengaruhi oleh kemampuan pimpinan dalam merumuskan visi, misi, dan strategi dengan jelas, serta kemampuannya dalam mempersiapkan sistem dan sumberdaya secara tepat. Tujuan studi ini untuk merumuskan rekomendasi strategi revitalisasi SDM. Analisis dilakukan untuk memperoleh deskripsi kemampuan SDM di dalam memahami perubahan lingkungan eksternal, serta kemampuannya dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi secara cepat dan tepat. Faktor yang dianalisis adalah kemampuan menentukan bisnis inti, kemampuan memanfaatkan peluang dan potensi bisnis dan kemampuan mengintegrasikan proses bisnis. Dengan menggunakan analisis AHP, diperoleh hasil penelitian bahwa prioritas utama yang harus segera dibenahi adalah kemampuan SDM dalam melakukan terobosan. Dengan ciri birokrasi yang kuat, pengelolaan bisnis cenderung dilihat sebagai penugasan dari atas. Deskripsi ini cukup kontroversial, mengingat menurut pandangan pembina masalahnya justru terletak pada kemampuan pengelola yang dianggap kurang dalam menajamkan bisnis inti, khususnya di antara BUMD sejenis, sehingga secara teoritis sebaiknya di-merger saja. Rekomendasi dari peneliti adalah bahwa arah revitalisasi sebaiknya dimulai dari pengembangan kemampuan SDM untuk membuat terobosan sehingga lebih leluasa merumuskan pelayanan. Rekomendasi ini sangat mungkin untuk meningkatkan "peran bisnis" BUMD DKI Jakarta menghadapi situasi perdagangan bebas."

"RSUD Pasar Rebo secara resmi menjadi RS Swadana daerah dengan PERDA DKI No.2 tahun 1996, dengan terlebih dahulu melakukan uji coba swadana selama 3 (tiga) tahun sejak 1992. Adanya dukungan dari pemilik (stake holder), yakni PEMDA DKI, ditambah pengalaman sebagai RS swadana, juga cost recovery rate (CRR) yang telah mencapai 85%, adalah hal yang mendorong rumah sakit menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).Untuk menuju ke arah itu perlu dilakukan penilaian terhadap kinerja rumah sakit. Departemen Kesehatan menetapkan bahwa terdapat 3 (tiga) indikator untuk menilai kinerja rumah sakit, yakni : kinerja operasional (40%), kinerja keuangan (20%) dan kinerja administrasi (40%).Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran tentang kinerja keuangan rumah sakit yang berasal dari laporan keuangan terdiri atas, neraca, rugi laba, dan arus kas (cash flows), rasio finansial, analisis Du Pont, dan Diskriminan Altman dalam 2 (dua) tahun (2001-2002) terakhir persiapan RSUD Pasar Rebo menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).Hasil analisis kinerja keuangan RSUD Pasar Rebo didapatkan hasil sebagai berikut : pada neraca total aktia Iancar tahun 2002 turun lebih dan 30% nilai total aktiva lancar tahun 2001. Aktiva tetap tahun 2002 turun sebesar 18 % dibanding tahun 2001. Sedangkan kewajiban total tahun 2002 meningkat 4,5 kali dari total kewajiban tahun 2001. Modal RSUD tahun 2002 turun 30% dari tahun 2001. Pendapatan operasional tahun 2002 hanya naik 10% diikuti dengan beban operasional yang naik sampai 30%.Rasio likuiditas tahun 2001 besar lebih disebabkan oleh adanya dana pemerintah Rasio profitabilitas sama sekali tidak menunjukkan hasil yang baik. Solvabilitas RSUD tidak menunjukkan hasil yang baik. Diskriminan Altman menunjukkan tendensi bangkrut.Berdasarkan hasil penelitian ini dikertahui bahwa neraca menunjukkan tendensi menurunnya jumlah aktiva dan jumlah modal. Laporan rugi laba memperlihatkan defisit yang sangat besar, adapun rasio menampakkan kinerja yang tidak bagus sehingga karenanya ditinjau dari kinerja keuangan RSUD Pasar Rebo belum siap menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

---

The Analysis of Preparation Regional Hospital Pasar Rebo (RSUD Pasar Rebo) to be a Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) in 2003 through Financial PerspectiveWith Provincial Regulation (PERDA) DKI No.2 1996 RSUD Pasar Rebo formally named as swadana hospital, preparation for swadana begun since 1992. Based on experienced twelve years since 1992 and also support from stake holders PENIDA DKI, cost recovery 85 % RSUD Pasar Rebo prepared to be Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

The process for evaluating Pasar Rebo hospital, which was Indonesian Ministry of Health stated three indicators for evaluating hospital performances : operational indicator (40%), financial indicator (20%), and administration indicator (40%). The indicators evaluating system is one of instruments which is used to control hospital activities continuously, for knowing the progress in one period.

Du Pont analysis, Altman Dyscriminan in the last two years (2001-2002) along with the preparation to be BUMD.

The study result shows : balance sheet 2002, total current activa have decreased more than 30% compared with 2001. Fixed activa in 2002 have decreased 18% compared with 2001. Liabilities in 2002 increased 4,5 times than the year before. In 2002 assets decreased 30% than 2001. Operational income in 2002 increased 10%, in the other part, operational expenses in 2002 increased 30% than before.

In 2001 liquidity ratios evaluation showed unclear result because of government funds. Profitabilities and solvabilities in 2001 and 2002 showed not good results. Altman discriminate showed bankrupt tendency three years forward. Return on investment (ROI) in Du Pont analysis showed lower return for both of years.

Based on this study, it was known that balance sheet was not good and declined of activa and equity. Income statement shows deficit, ratios was still poor. Finally according financial perspective as one of the financial indicators, RSUD Pasar Rebo has not ready to be BUMD.

References : 24 (1994-2003)"

"Penelitian ini berfokus kepada Intervensi Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah atau disebut (BP BUMD) DKI Jakarta dalam membina PD Dharma Jaya yang dilatarbelakangi oleh masih banyak BUMD DKI Jakarta yang mengalami kerugian. PD Dharma Jaya merupakan salah satu BUMD yang bergerak dibidang pangan, namun PD Dharma Jaya merupakakan BUMD DKI Jakarta yang paling merugi, disamping kerugian yang dialami, DKI Jakarta memiliki sebuah Badan Pembinaan yang memiliki kewajiban untuk membina BUMD yang ada di DKI Jakarta sehingga menjadi berkembang dan stabil. Peran yang dilakukan oleh BP BUMD dalam melakukan pembinaan terhadap PD Dharma Jaya sangatlah penting. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Intervensi apa yang dilakukan BP BUMD pada PD Dharma Jaya dalam rangka melakukan tugas pembinaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist.Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa intervensi yang dilakukan BP BUMD dalam rangka melakukan tugas pembinaan terhadap PD Dharma Jaya sudah dilakukan namun belum maksimal serta intervensi tersebut belum dirasakan oleh PD Dharma Jaya. Hasil ini diketahui melalui proses analisis empat dimensi, yaitu dimensi Strategis, Tekno-struktural, Proses, dan MSDM. Dari keadaan tersebut diperlukaannya penguatan pembinaan yang dilakukan oleh BP BUMD serta menetapkan orang yang tepat untuk melakukan pembinaan dari BP BUMD untuk PD Dharma Jaya.

---

This research is focusing on Development Board (DB) intervention on Local State Owned Enterprises (L-SOE) of DKI Jakarta in developing PD Dharma Jaya which is motivated by losses that are still experienced by many DKI Jakarta L-SOEs, including PD Dharma Jaya. PD Dharma Jaya is one of the L-SOEs engaged in the food sector, yet it is the DKI Jakarta L-SOEs that suffers greatest loss. In addition to the losses suffered, DKI Jakarta has a BP BUMD that has an interest in fostering BUMD in DKI Jakarta so that it becomes developed and stable so that the role carried out by BP BUMD in guiding PD Dharma Jaya is very important.This research aims to analyze whether L-SOE Development Board has made any intervention to carry out its fostering tasks on PD Dharma Jaya, and if it has, what kind of intervention was made. This research is conducted using post-positivist approach. The data needed in this study comes from in-depth interviews and literature studies. The result of this research shows that L-SOE Development Board has made some interventions in carrying out its fostering tasks on PD Dharma Jaya, but those intervention had not been perceived by PD Dharma Jaya. These results are obtained through a 4-dimensional analysis process, that is Strategic dimension, Techno-structural, Process, and HR dimensions. From these processes, it is found that there is necessity to strengthen the fostering process and determining the right person to provide guidance from L-SOE Development Board to PD Dharma Jaya"

"Pada PT Pertamina EP tidak dilekatkan pada kewajiban kontraktor untuk melakukan penawaran participating interest kepada BUMD berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa dasar-dasar tidak dilekatkannya kewajiban dimaksud berdasarkan kekhususan yang ada pada PT Pertamina EP. Adapun dasar-dasar tersebut yaitu, Wilayah Kerja PT Pertamina EP yang dicakup dalam Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina berbeda dengan pengaturan wilayah kerja di PSC lain. Kemudian, dalam Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina tidak diatur mengenai kewajiban untuk menawarkan participating interest tersebut kepada BUMD. Selanjutnya komersialitas atas wilayah kerja PT Pertamina EP sudah didapatkan sebelum Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina ditandatangani.

---

PT Pertamina EP is not vested on the contractor?s obligation to make a participating interest offer to the Local Government Owned Company (BUMD) based on the Article 34 Government Regulation of Year 2004 on the Oil and Gas Upstream Activity.Based on the research conducted, the results obtained showed that the ground for not vested PT Pertamina EP to the aforementioned contractor?s obligation is relying on its particular characteristic. The said grounds are PT Pertamina EP?s Working Area comprised on the Pertamina Oil and Gas Contract different to the provision of working area in other PSC. Furthermore, the obligation to offer participating interest to Local Government Owned Company (BUMD) is not regulated in Pertamina Oil and Gas Contract. In addition to that, PT Pertamina EP?s working area commerciality has already obtained long before Pertamina Oil and Gas Contract signed."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan di PT. AIR yang memiliki izin konsesi pengelolaandengan salah satu BUMD di Indonesia. Dengan dua aset utama PT. AIR yaitukaryawan dan pengetahuan, maka pengelolaan knowledge menjadi penting. PTAIR telah menyadari pentingnya pengelolaan knowledge perusahaan. Oleh karenaitu, PT. AIR telah memiliki program AInn yaitu suatu program perbaikan terusmenerus sebagai salah satu wadah untuk knowledge sharing karyawan.Permasalahan muncul ketika partisipasi karyawan pelaksana pada program initermasuk rendah (11%) apabila dibandingan dengan golongan karyawan lainnya(rata-rata 47%). Hal ini dapat berati knowledge sharing karyawan pelaksanarendah. Padahal karyawan pelaksanalah yang memiliki pengetahuan mengenaipermasalahan di lapangan yang harus segera diselesaikan. Dengan analisis regresididapatkan bahwa Perceived Behavior Control Perceived ReputationEnhancement, dan Instrumental Social Network Ties secara bersama-samamenjadi faktor yang signifikan dalam mempengaruhi knowledge sharing. Olehkarena itu, peneliti menyarankan intervensi dengan memberikan social reward,menyediakan fasilitas mini lounge, dan pelatihan QCC untuk meningkatkanknowledge sharing karyawan pelaksana di PT. AIR.

---

ABSTRACTThis research is conducted in PT AIR, which holds a management concessionwith one of state-owned companies in Indonesia. With employees and knowledgeas the two main assets of the company, knowledge management becomes crucialfor the organization. Being aware of this, PT AIR has implemented AInnProgram, a continuous improvement program as a medium for employeeknowledge sharing. When participation of operational employees in this programis relatively low (11%) compared to employees of other categories (average 47%).It’s mean knowledge sharing in operational employee is low. This becomes andissue as the operational employees are the ones with knowledge on problems to beaddressed in the field. In addition, operational employees also have knowledge oncompany opportunities that need to be followed up. Using regression, it is foundthat Perceived Behavior Control, Perceived Reputation Enhancement, andInstrumental Social Network Ties jointly are the significant factors affectingknowledge sharing. The researcher recommends interventions in the form ofprovision of social reward, establishment of a mini lounge facility, andimplementation of a QCC training to improve knowledge sharing behavior amongoperational employees of di PT. AIR."