Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menentukan suatu model bisnis yang dapat digunakan untuk menjalankan bisnis PLTSa pembangkit listrik tenaga sampah dengan memperhatikan faktor donasi dari masyarakat khususnya bagi masyarakat Kota Depok yang merupakan wilayah proyek PLTSa dalam penelitian ini. Sistem pengolahan sampah yang dilakukan pada tesis ini menggunakan sistem Landfill Gas yang menggunakan membran bioreaktor yang dapat mengolah sampah organik untuk menghasilkan gas metana CH4 . Gas metana yang dihasilkan tersebut dapat digunakan sebagai penggerak turbin PLN untuk menghasilkan listrik. Oleh karena itu, pemanfaatan sampah sebagai energi waste to energy merupakan suatu pengolahan sampah yang sangat menguntungkan. Model pembiayaan dan operasional PLTSa tersebut menggunakan skema pendanaan dari masyarakat. Selanjutnya, bentuk organisasi atau bisnis entitas yang akan dibangun untuk menjalankan proyek ini yang akan dinilai dari sumber pendanaan, metode pengumpulan donasi, regulasi dan perundang-undangan mengenai TPA PLTSa, regulasi dan perundang-undangan mengenai badan organisasi bisnis entitas .

---

ABSTRACTThis research is intended to determine an business model that can be used to run the PLTSa business by taking into account the donation factor from the Public of Depok City which is the PLTSa project area in this research. Waste processing system conducted in this thesis using Landfill Gas system that uses Membrane Bioreactor which can be organic waste to produce methane gas CH4 . This produced methane gas can be used as a driving turbine for electricity. Therefore, the utilization of waste as energy waste to energy is a very profitable waste treatment. The PLTSa operational and operational cost model uses the scheme from public participation. Then, the form of organization or business of the entity to be built to undertake this project which is part of business activities, regulations and legislation on TPA PLTSa, regulations and legislation concerning to the organizational body."

"Kerja sama pemasaran produk asuransi merupakan kerja sama yang dapat dilakukan oleh perusahahaan asuransi dengan badan usaha selain bank (BUSB), dimana pengaturan mengenai penyelenggaraan pemasaran produk asuransi melalui e-commerce dapat ditemukan pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2020 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi. Dalam melakukan kegiatan usaha pemasaran produk asuransi antara perusahaan asuransi dengan BUSB, terdapat batasan-batasan yang wajib dipatuhi oleh para pihak agar kegiatan yang dijalankan menjadi sah di hadapan hukum. Namun, praktiknya terdapat e-commerce yang diduga melakukan kegiatan pemasaran produk asuransi berbeda dari ketentuan dalam peraturan tersebut, yakni terdapat e-commerce yang memberikan penjelasan mengenai syarat serta ketentuan dari produk asuransi yang dipasarkannya, padahal peraturan mengamanatkan bahwa badan usaha selain bank tidak dapat memberikan penjelasan maupun ketentuan produk asuransi dalam melaksanakan pemasaran produk asuransi melalui e-commerce. Skripsi ini akan membahas mengenai bagaimana konsep pengikatan perjanjian asuransi dalam penyelenggaraan asuransi melalui e-commerce dan bagaimana skema pemasaran produk asuransi melalui e-commerce serta perlindungan hukumnya bagi konsumen. Metode penelitian pada skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, serta menggunakan bahan kepustakan seperti bahan hukum primer dan sekunder. Pada akhirnya, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa pemerintah perlu membentuk peraturan khusus terkait pemasaran produk asuransi melalui saluran pemasaran BUSB penyelenggara e-commerce, agar seluruh praktik pemasaran produk asuransi yang dilakukan oleh BUSB dapat diatur dalam satu peraturan khusus yang memberikan pengaturan secara komprehensif, mengingat saat ini penggunaan internet khususnya e-commerce sebagai sarana pemasaran dan jual beli sangat meningkat.

---

Insurance product marketing cooperation is a collaboration that can be carried out by insurance companies with non-bank business entities (BUSB), where arrangements regarding the implementation of marketing insurance products through e-commerce can be found in the Circular Letter of the Financial Services Authority Number 19/SEOJK.05/2020 concerning Insurance Product Marketing Channels. In conducting business activities of marketing insurance products between insurance companies and BUSB, there are limitations that must be obeyed by the parties so that the activities executed become legal. However, in practice, there are e-commerce that are suspected of carrying out marketing activities for insurance products that differ from the provisions in the regulation, namely there is e-commerce that provides an explanation of the terms and conditions of the insurance products it markets, even though the regulations mandate that BUSB cannot provide explanation and provisions of insurance products in carrying out marketing of insurance products through e-commerce. This thesis will discuss the concept of binding insurance agreements in the implementation of insurance through e-commerce and the marketing scheme of insurance products through e-commerce and its legal protection for consumer. The research method in this thesis is juridical-normative with a qualitative approach and uses library materials such as primary and secondary legal materials. In the end, the researcher concluded that the government needs to form special regulations regarding the marketing of insurance products through the marketing channel of BUSB for e-commerce providers, so that all marketing practices of insurance products accomplished by BUSB can be regulated in a special regulation that provides comprehensive arrangements, considering that currently the use of the internet, especially e-commerce, as a means of marketing and buying and selling is increasing.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi dan menjelaskan tentang implementasi prinsip-prinsip good governance, pertumbuhan usaha, keberlanjutan usaha, implementasi good governance pada tingkat strategis, implementasi good governance pada tingkat manajerial, terhadap kinerja entitas bisnis kecil. Penelitian dilakukan dengan pendekatan metode survey dengan menjadikan 320 pengusaha entitas bisnis kecil sebagai responden. Instrument yang digunakan adalah instrument kuesioner.Secara umum dapat disimpulkan bahwa prinsip good governance berdampak positif terhadap kinerja entitas bisnis kecil, terutama untuk prinsip disiplin, prinsip transparansi, dan prinsip keadilan. Penelitian ini memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan dalam tiga aspek, yaitu secara kontektual, substansi, dan metodologi. Secara kontekstual, hasil penelitian ini telah berhasil mengisi riset yang berkaitan dengan good governance pada entitas bisnis kecil di Indonesia. Secara substansi terdapat hubungan positif antara implementasi prinsip good governance dan kinerja entitas bisnis kecil, prinsip transparansi adalah prinsip yang secara konsisten selalu ada dalam implementasi prinsip good governance. Hasil penelitian ini juga berhasil menambah satu prinsip good governance bagi entitas bisnis kecil yaitu prinsip keadilan yang merupakan prinsip dominan dalam tata kelola entitas bisnis kecil. Hasil penelitian ini berhasil mengisi gap tentang pengaruh prinsip good governance yang lebih luas (7 aspek) terhadap kinerja dalam konteks Indonesia. Secara metodologi hasil penelitian ini berhasil menciptakan instrument riset berdasarkan konteks Indonesia.Pengembangan penelitian lebih lanjut dapat dimulai dengan mengembangkan kembali instrument prinsip-prinsip good governance, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Fenomena lainnya yang menarik untuk ditindaklanjuti dalam penelitian berikutnya adalah menemukan variabel-variabel dependen dan variabel moderasi lainnya yang memperkuat hubungan implementasi prinsip-prinsip good governance dengan kinerja entitas bisnis kecil. Variabel-variabel tersebut semisal variabel strategis, pilihan akuntansi (accounting choice), faktor-faktor internal individu, entreupreneurship (kewirausahaan), dan variabel lainnya. Secara khusus, saran yang dapat direkomendasikan kepada peneliti berikutnya yang tertarik melakukan penelitian dengan topik entitas bisnis kecil adalah (a) memperluas ruang lingkup penelitian dengan membagi wilayah berdasarkan pertumbuhan dan keberlanjutan usaha entitas bisnis kecil di Indonesia; (b) menggunakan secara konsisten instrument kuesioner untuk meningkatkan validitas internal dan eksternal pada entitas bisnis kecil yang memiliki sebaran yang merata; (c) mengkombinasikan pengolahan data dengan menggunakan data primer dan sekunder, dimana analisa data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif; (d) penelitian lebih lanjut sangat perlu memasukan unsur sumber daya manusia yang dimiliki oleh entitas bisnis kecil yang berdampak pada pelaksanaan tata kelola yang baik dalam berusaha.

---

This study aims to predict and explain the implementation of the principles of good governance, business growth, business sustainability, implementation of good governance at the strategic level, the implementation of good governance at the managerial level, and the performance of small business entities. The study was conducted by survey method approach by making 320 entrepreneurs small business entities as respondents. The instrument used was a questionnaire instrument.

In general it can be concluded that the principle of good governance have a positive impact on the performance of small business entities, especially to the principles of discipline, the principle of transparency, and the principle of fairness. This study contributes to knowledge in three aspects, namely contextually, substance, and methodologies. Contextually, the results of this research have been successful in filling research relating to good governance in small business entities in Indonesia. Substantially, there is a positive correlation between the implementation of the principles of good governance and the performance of small business entities, the principle of transparency is a principle that is consistently present in the implementation of good governance principles. The results also managed to increase the principles of good governance for small business entities, namely the principle of justice which is the dominant principle in the governance of small business entities. Results of this study managed to fill the gap on the effect of the principle of good governance is broader (7 aspects) on the performance in the context of Indonesia. In this research methodology succeeded in creating a research instrument based on the context of Indonesia.

The development of further research can be started with the instrument redevelop the principles of good governance, both qualitatively and quantitatively. Another interesting phenomenon to be followed in subsequent research is to find the dependent variables and other variables that strengthen relationships moderation implementation of the principles of good governance to the performance of small business entities. These variables such as strategic variables, the choice of accounting (accounting choice), internal factors of individual, entreupreneurship (entrepreneurship), and other variables. In particular, suggestions that can be recommended for future researchers who are interested in doing research on the topic of small business entities are (a) broaden the scope of research by dividing the territory based on the entity's growth and sustainability of small businesses in Indonesia; (b) using a questionnaire consistently instrument to improve the internal and external validity on small business entities that have a uniform distribution; (c) combine data processing using primary and secondary data, where data analysis is done with quantitative and qualitative approaches; (d) further research is necessary incorporate elements of human resources owned by small business entities that have an impact on the implementation of good governance in the attempt."