Ditemukan 144 dokumen yang sesuai dengan query
Henry, author
Sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat, tetapi bukan mutlak. Hal tersebut menimbulkan banyak masalah karena tidak adanya kepastian hukum bagi para pemegang hak. Oleh karena itu penulis berusaha meneliti mengenai pembatalan sertipikat karena kesalahan proses perubahan nama pada Putusan Mahkamah Agung No. 1809K/PDT/2008. Dalam kasus ini terjadi perubahan nama yang...
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T31173
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Sirait, Tomi, author
ABSTRAK
Dalam pemanfaatan teknologi informasi yang kritikal seperti e-commerce dan e-government, dibutuhkan sistem transaksi elektronik yang aman dan handal. Aman dan handal berarti memberikan jaminan terhadap keontentikan dari data atau transaksi elektronik, integritas data atau transaksi elektronik, dan nir-sangkal kepemilikan data atau transaksi elektronik.
Untuk mengatur hal itu maka pemerintah mengeluarkan Undang...
2016
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Diah Ayu Sartika, author
Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Namun dalam kenyataanya sekarang tidak jarang terjadi terbitnya dua atau lebih sertipikat diatas sebidang tanah yang sama, lazim dikenal dengan overlapping, seperti kasus dalam Putusan MA No 2651 K/Pdt/2014. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat...
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T45855
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Thio Lutfi Habibi, author
Kegagalan revokasi sertifikat pada insiden kebocoran sertifikat pada Otoritas Sertifikat (CA), disebabkan oleh kurang efektifnya metode dan performa sistem revokasi yang diimplementasikan oleh CA. Hal ini mendasari pengembangan Short-Lived Certificate, dimana sertifikat memiliki masa validitas yang lebih singkat untuk meningkatkan aspek Computationally Secure. Inisiasi ini tidak disambut dengan begitu baik,...
Jakarta: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Areta, author
Skripsi ini membahas analisis mengenai penggunaan sertifikat hak atas tanah fiktif (palsu) yang merupakan dasar dari diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan metode analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa hakim harus cermat dalam menentukan terlebih dahulu obyek gugatan suatu perkara khususnya perbuatan...
Universitas Indonesia, 2014
S53459
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Meidiana, author
Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang: 65/PDT.G/2002/PN.PDG tanggal 12 Mei 2003 pemilikan Hak Milik atas tanah dibatalkan, karena dalam proses pendaftaran dan peralihan haknya cacat hukum. Asal muasal tanah tersebut adalah Tanah kaum, yang pada mulanya digadaikan. oleh penerima gadai tanah tersebut didaftarkan dan selanjutnya oleh para ahli waris penerima gadai...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16335
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Dian Lestari, author
Eksekusi jaminan adalah tindakan hukum untuk melaksanakan putusan pengadilan. Hal ini guna dilakukan guna memenuhi suatu prestasi yang merupakan hak dari penggugat yang merupakan pihak yang dimenangkan sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan tersebut. Eksekusi jaminan harus dinyatakan dalam sebuah putusan pengadilan karena hal tersebut merupakan syarat formilnya hukum acara perdata....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35385
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Bulan Purnama Dewi Legini, author
Pada beberapa perseroan terbatas yang terdapat pemegang saham dari pihak asing, umumnya mereka membuat risalah rapat umum pemegang saham (Rapat) di bawah tangan dalam bahasa Inggris. Akan tetapi untuk keputusan-keputusan yang membutuhkan tindak lanjut ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, risalah Rapat tersebut harus dinyatakan dalam suatu...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
T19579
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Lismana, author
Salah satu tugas pemerintah di bidang pertanahan melaksanakan fungsi pelayanan umum. Fungsi ini diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang sebagian tugas pokoknya adalah pemberian pelayanan berupa pemberian hak atas tanah bagi masyarakat dengan menerbitkan sertipikat hak atas tanah.sistem publikasi yang dianut dalam pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
T19556
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Lia Amalia, author
Sertipikat ganda adalah sertipikat-sertipikat yang menguraikan satu bidang tanah yang sama. Permasalahan sertipikat ganda dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu belum tersedianya peta pendaftaran tanah, itikad tidak baik dari pemohon hak atas tanah maupun adanya Surat bukti atau pengakuan hak yang tidak benar, palsu atau sudah tidak berlaku lagi. Faktor-faktor...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
T19856
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
