Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Dwi Purwanto
Komitmen Argumentatif dalam Debat Pilpres 2019 = Argumentative Commitments in 2019 Presidential Electoral Debates
Abstrak :
Komitmen merupakan sebuah keyakinan diri untuk bertanggung jawab melakukan suatu tindakan di masa mendatang karena dianggap saling menguntungkan. Pada wacana politik, seperti debat Pilpres, komitmen kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk meyakinkan mitra tutur. Komitmen yang digunakan dalam wacana politik tersebut diistilahkan sebagai komitmen argumentatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan berbagai karakteristik komitmen argumentatif. Sumber data pada penelitian ini adalah tuturan calon presiden dan wakil presiden yang berpartisipasi dalam debat Pilpres 2019 putaran pertama sampai dengan ketiga. Data berupa komitmen argumentatif didapat dengan menggunakan indikator yang diadaptasi dari 9 kriteria komitmen tak-cacat Searle. Analisis dilakukan dengan cara menguraikan komitmen argumentatif menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian dilakukan pengamatan terhadap relasi antara bagian satu dan lainnya. Analisis juga dilakukan dengan cara menguraikan fungsi berbagai pengungkap modalitas yang ada pada komitmen argumentatif. Hasil penelitian ini menunjukkan setidaknya 12 pola yang menggambarkan 2 karakteristik komitmen argumentatif.
Commitment is a self-belief to be responsible for taking action in the future because it is considered mutually beneficial. In political discourse, such as the presidential election debates, commitment is often used as a way to convince speech partners. Commitment used in political discourse is termed as argumentative commitment. This study aims to explain the various characteristics of argumentative commitments. Data was taken from speeches of the presidential and vice presidential candidates who participated in the first to third rounds of the 2019 presidential election debates. The Data, which are in the form of argumentative commitment, were obtained using indicators adapted from Searle's 9 criteria of non-defective promise. The analysis was carried out by breaking down argumentative commitments into smaller parts. Then, an observation was made to identify relationships between parts of each argumentative commitment. Analysis was also carried out by describing the functions of various modalities in argumentative commitments. The results of this study indicate at least 12 patterns that describe 2 characteristics of argumentative commitments
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Destyana Suseno
Analisis Pengaruh Faktor Spesifik Bank Terhadap Pinjaman Pada Bank Umum Di Indonesia Tahun 2011-2016 = Impact Analysis of Bank Specific Factors On Commercial's Bank Loans In Indonesia Period 2011-2016
Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor spesifik bank terhadap penyaluran pinjaman pada bank umum di Indonesia. Dengan menggunakan LOAN dan CREDIT sebagai proksi pinjaman yang diberikan bank serta modal minimum, likuiditas, ukuran bank, struktur pendanaan pasar, kualitas kredit sebagai variabel independen serta komitmen tidak terpakai, ROA, dan suku bunga sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini ditemukan bahwa struktur pendanaan pasar dan  komitmen tidak terpakai berpengaruh positif dan signifikan terhadap pinjaman, sedangkan ukuran bank dan NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pinjaman bank di Indonesia. ...... This study aims to analyze the effect of specific bank on the growht of credit supply for Indonesia’s commercial bank. By using LOAN and CREDIT as proxy of bank loans and minimum capital, liquidity, bank size, funding structure, credit quality as independent variable and then unused commitment, ROA, and interest rate as control variable in this research found that funding structure and unused commitment have influence positive and significant to the loan, while the size of banks and NPLs have a negative and significant effect on bank loans in Indonesia.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wulan Astari
Analisis Manajemen Risiko Likuiditas dan Credit Supply pada Bank Umum di Indonesia untuk Periode 2005-2010 = Analysis of Liquidity Risk Management and Credit Supply on Commercial Banks in Indonesia 2005-2010
Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan tingkat risiko likuiditas terhadap pertumbuhan asset likuid, pertumbuhan pinjaman serta kemampuan pemberian kredit baru pada bank umum komersial di Indonesia. Data yang digunakan pada penelitian ini didapatkan dari laporan tahunan bank dalam kurun waktu 2004 sampai dengan 2010. Dengan menggunakan model efek tetap (Fixed Effect Model-FEM) data panel, ditemukan bahwa bank-bank umum di Indonesia yang memiliki banyak portofolio aset tidak likuid ketika terjadi krisis likuiditas mengalami kesulitan dalam menggalang capital inflow. Selain itu, karena tingginya biaya dana (cost of fund) saat krisis likuiditas, bank tidak ada pilihan selain memotong laba usaha mereka yang kemudian berdampak pada berkurangnya kas dan aset likuid yang mereka pegang sehingga bank tidak bisa melakukan penimbunan likuiditas (liquidity hoarding). Selanjutnya, ditemukan juga bahwa krisis likuiditas mendorong bank untuk meningkatkan pembentukan pinjaman baru dengan suku bunga lebih tinggi walau bank memiliki banyak komitmen belum ditarik. Terakhir, ditemukan bahwa dana pihak ketiga memegang peranan penting dalam keputusan bank untuk menimbun aset likuid dan memberikan pinjaman. Semakin banyak dana pihak ketiga yang dimiliki bank, semakin kecil keterbatasan yang dihadapi bank saat terjadi krisis likuiditas. ...... This study aims to analyze the effect of liquidity risk exposure on the growth of liquid assets, loan, and credit origination for Indonesia’s commercial banks. Furthermore, by using Fixed Effect Model for data panel from 2004 to 2010 the result shows that Indonesia’s commercial banks with high illiquid asset portofolios when exposed to liquidity risk will face difficulties in raising capital. Moreover, the high cost of fund during liquidity crisis will give banks no choice but to cut profit which will lead to the reduction of cash and liquid assets, making it unable for banks to hoard liquidity. Findings also show that liquidity crisis encourages banks to increase new lending with higher interest rates even when they have high undrawn commitments. Finally, the results indicate that core deposits played an important role in banks’ decision to hoard liquidity and distribute loans. The more core deposits, the fewer drawbacks on banks during a liquidity crisis.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
S53942
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Febita Shafira
Penanganan Kasus Penyalahgunaan Posisi Dominan dengan Alasan Meningkatkan Privasi Pengguna (Studi Kasus: Privacy Sandbox oleh Google di Inggris menurut Hukum Persaingan Usaha di Indonesia) = Addressing Cases on Abuse of Dominant Position with Justification of Increasing User's Privacy (Case Study: Google's Privacy Sandbox in the United Kingdom According to Indonesian Competition Law)
Abstrak :

Tugas akhir ini akan membahas tindakan Google untuk memblokir cookies pihak ketiga dari browser Chrome melalui kebijakan yang dinamakan Privacy Sandbox. Pokok pembahasan pada penulisan adalah menganalisis apabila terdapat laporan atas implementasi Privacy Sandbox di Indonesia apakah akan melanggar Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan bagaimana Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat mengantisipasi penanganan permohonan perubahan perilaku jika diajukan oleh Google Indonesia atas penerapan Privacy Sandbox yang dilaporkan. Bentuk penelitian yang gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kebijakan Privacy Sandbox oleh Google sangat mungkin untuk melanggar Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena memiliki dampak membatasi pasar dan pengembangan tekonologi, serta menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing pada pasar bersangkutan yaitu jasa penyedia teknologi periklanan digital di Indonesia. Berangkat dari pengalaman Competition and Markets Authority dalam menangani perubahan perilaku yang diajukan oleh Google di Inggris mengenai program Privacy Sandbox, bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam kewenangannya untuk menerima suatu permohonan pernyataan perubahan perilaku yang berkaitan dengan privasi individu dapat bekerja sama dengan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi yang sudah diamanatkan dalam UU Perlindungan Data Pribadi agar dapat memastikan bahwa perubahan perilaku yang dimohonkan tidak mengurangi privasi individu dan mampu mengatasi dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ......This final assignment will discuss Google's actions to block third party cookies from the Chrome browser through a policy called Privacy Sandbox. The main discussion in the writing is to analyze if whether a report against the implementation of the Privacy Sandbox in Indonesia it will result in a violation Article 25 of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and how the Business Competition Supervisory Commission can anticipate handling request for changes in behavior if submitted by Google Indonesia regarding the reported implementation of the Privacy Sandbox. This research is conducted through a normative juridical study. Based on the research conducted, Google's Privacy Sandbox policy is very likely to violate Article 25 of Law Number 5 of 1999 because it has the impact of limiting market and technological development, as well as inhibiting potential business actors to become competitors in the relevant market namely providing digital advertising technology in Indonesia. Based on the experience of the Competition and Markets Authority in handling commitments of changes in behavior proposed by Google in the UK regarding the Privacy Sandbox, the KPPU in its authority to accept a request for change in behavior related to individual privacy, can cooperate with the Personal Data Protection Supervisory Agency which has been mandated in the Personal Data Protection Law in order to ensure that the changes in behavior will not reduce an individual privacy and are able to address the alleged violations concerns of Law Number 5 of 1999.

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Haryo Ahmad Viditaris Sasongko
Analisis yuridis mengenai kepemilikan asing bank umum berdasarkan perspektif komitmen Indonesia dalam world trade organization. = Juridical analysis on the foreign ownership of Indonesian commercial banks from the perspective of indonesia s commitment to the world trade organization
Abstrak :
ABSTRAK
Kepemilikan asing bank dalam Industri Perbankan Indonesia diperbolehkan mencapai 99 dari seluruh saham yang diterbitkan oleh bank, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut didasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum. Namun, hal tersebut telah menjadi subyek diskusi oleh pemerintah, dikarenakan persentase tersebut akan diturunkan dan pemerintah akan menentukan jumlah persentase yang baru yang akan menyesuaikan dengan kepentingan para pemegan kepetingan. Metode penelitian yang digunakan demi menulis skripsi ini adalah penilitian normative dengan menggunakan data sekunder seperti penilitian peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, buku, dan interview. Pada akhirnya kepemilikan asing bank diatur oleh hukum internasional dan juga hukum domestik. Dari segi international, asing diperbolehkan memiliki sampai dengan 49 saham bank umum, hal ini didasarkan Indonesia Schedule of Specific Commitments, namun berdasarkan peraturan perundang-undang Indonesia, diperbolehkan hingga 99 . Dengan adanya perbedaan, maka dari itu Indonesia memiliki keluangan untuk mengatur persentase yang sesuai. Dengan hal tersebut, di waktu yang akan mendatang, pemerintah harus melakukan grandfathering investor asing yang sudah ada sebelum adanya revisi dan pemerintah harus menyatakan kembali bahwa regime baru tidak berlaku surut.
ABSTRACT The current situation under the Indonesian Banking Industry with regards to foreign ownership is that under Government Regulation No. 29 Year 1999 concerning the Purchase of Indonesian Commercial Bank Shares, a foreign can own either directly or through a stock exchange 99 of an Indonesian Commercial Bank. However this has been brought up for a discussion given that the government would like to reduce such percentage, and finding a suitable yet arbitrary number to accommodate the relevant stakeholders will be the crux of this paper. This method of research will be done through a normative research utilizing the uses of secondary data such as the study of prevailing laws, books, and interviews. The paper will end stipulating that the governance of foreign ownership has been governed both internationally and domestically. Internationally, the foreigners are allowed to own 49 based on the Indonesia Schedule Specific of Commitments, but in domestically Indonesia allows 99 . It is within that Indonesia, in its future, has a regulatory flexibility to set the percentage. Thus it is recommended that the government grandfather rsquo s the existing investors and reiterate that any future revisions shall not apply retroactively.
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S66652
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yofi Satriya Wijaya
Tinjauan Yuridis Peran PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Sebagai Central Counter Party untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar Over-The-Counter di Pasar Uang = Legal Analysis of PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia`s Role as a Central Counter Party for Interest Rate and Exchange Rate Derivative Transaction Over The Counter In Money Market
Abstrak :
Peranan Central Counter Party (CCP) dalam transaksi keuangan terutama di pasar derivatif menjadi perhatian dan komitmen negara anggota G20 termasuk Indonesia untuk diimplementasikan karena terjadinya krisis global pada tahun 2008-2010. Derivatif memiliki peran penting sebagai alternatif investasi dan pendanaan serta sebagai sarana lindung nilai (hedging) bagi investor terhadap risiko perubahan harga aset keuangan yang tidak dapat diprediksi sehingga menempatkan investor dalam posisi rugi (loss). Namun, derivatif juga bisa berdampak negatif dalam hal pelaksanaannya dilakukan secara tidak wajar sehingga bisa berdampak pada stabilitas keuangan dan kerugian investor. Implementasi komitmen pendirian CCP derivatif direalisasikan Bank Indonesia dengan menerbitkan regulasi pada tahun 2019 yang mengatur CCP untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar (CCP SBNT). Pendirian CCP SBNT yang berada dalam lingkup pasar uang memiliki tantangan tersendiri, baik dari sisi pendanaan maupun penyediaan sumber daya manusia yang memadai, sehingga salah satu pilihan yang mungkin dijajaki dalam pendirian CCP SBNT adalah menggunakan infrastruktur pasar keuangan yang telah tersedia saat ini, seperti infrastruktur PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dimana tugas dan fungsi KPEI berdasarkan undang-undang pasar modal adalah sebagai CCP di pasar modal. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prinsip KPEI memiliki dasar hukum yang jelas berdasarkan ketentuan di bidang pasar uang dan pasar modal serta KPEI dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank Indonesia untuk berperan sebagai CCP SBNT. Namun demikian, tentunya peran KPEI sebagai CCP SBNT yang akan diatur dan diawasi Bank Indonesia akan memiliki cross cutting issues dengan sektor pasar modal mengingat secara kelembagaan dasarnya KPEI merupakan CCP pasar modal yang tunduk pada beberapa aspek pengaturan di pasar modal. Oleh karena itu, hasil penelitian ini juga menyarankan perlunya Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan agar setiap pengaturan dan pengawasan yang dilakukan dapat berjalan secara harmonis serta tidak terjadi tumpang tindih dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. ......The role of the Central Counter Party (CCP) in financial transactions, especially in the derivatives market, is the concern and commitment of G20 member countries including Indonesia to be implemented due to the global crisis in 2008-2010. Derivatives have an important role as an alternative investment and funding as well as hedging for investors against the risk of changes in the price of financial assets that can’t be predicted so that puts investors in a loss position. However, derivatives can also have a negative impact if the implementation is done improperly so that it has an impact on financial stability and investor losses. The establishment of a derivative CCP was implemented by Bank Indonesia by issuing a regulation in 2019 governing the CCP for Interest and Exchange Rate Derivative Transactions (CCP SBNT). The establishment of the CCP SBNT within the scope of the financial market has its own challenges, both in terms of funding and the provision of adequate human resources, so that one of the options that might be explored in establishing the CCP SBNT is to use financial market infrastructure that is currently available, such as PT Kliring Penjaminan Efek Indoensia (KPEI) where the duties and functions of KPEI based on capital market law are as CCP in the capital market. This research is conducted using legal normative method. The result from this research shows that in principal, KPEI has a clear legal standing based on the capital market and money market provisions, and is able to fulfill the requirements set by Bank Indonesia to act as CCP SBNT. Nevertheless, the role of KPEI as CCP SBNT which will be regulated and supervised by Bank Indonesia will have cross cutting issues with sectors in capital market because KPEI is mainly a capital market CCP, which is regulated in many aspects by capital market law. Therefore, this research suggests that Bank Indonesia to coordinate with Otoritas Jasa Keuangan so that all regulating and supervising activities by Bank Indonesia and Otoritas Jasa Keuangan could be carried out in harmony and do not contradict each other.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library