Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"United Nations, as the biggest international organization, is in the middle of doing internal reformation regarding the structure enlargement of the Security Council. Indonesia, as the biggest moderate Moslem country in the world is proposed itself to be seated as one of the permanent member of the Security Council. It is expected that this movement will influence the development of international law either directly or indirectly. This article, contains a discussion about the writer's experiences during his appointments as the representatif of Indonesian government in several international conferences concerning human rights and use of the rule of law to keep world peace and security. The discussion has given a better picture of the strong background of the Indonesian role and participation in peace keeping and in guarding the world law order."

"Skripsi ini membahas mengenai penetapan upah minimum melalui studi banding antara Indonesia, Australia dan Filipina. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penetapan upah minimum diatur di Indonesia, Australia dan Filipina melalui berbagai peraturan perundang-undangan upah minimum dan membandingkannya berdasarkan beberapa aspek. Penelitian ini adalah yuridis-normatif dimana data sekunder akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan mengenai upah minimum di Indonesia cukup komprehensif, meskipun melalui perbandingan dengan Australia dan Filipina menunjukkan peraturan upah minimum di Indonesia dapat ditingkatkan berdasarkan aspek subjek, jenis, prosedur, dasar hukum, pengecualian dan pihak yang terlibat.

---

The focus of this undergraduate thesis to discuss regarding minimum wage fixing through a comparative study between Indonesia, Australia and Philippines. The objective of this research is to identify how minimum wage fixing is regulated in Indonesia, Australia and Philippines through various minimum wage legislations and compare it based on several aspects. This research is a qualitative research in a form of juridical normative. The result of this research shows that minimum wage in Indonesia is quite comprehensively regulated, although through the comparison with Australia and Philippines it shows minimum wage regulations can be improved based on the aspects of subjects, types, procedure, legal basis, exceptions and parties."

"ABSTRAKEkolabel perikanan tumbuh dan berkembang sebagai instrumen pasar bagi makanan laut yang berkelanjutan dengan sertifikat yang paling populer adalah Marine Stewardship Council MSC . Perkembangan sertifikasi MSC yang agresif menyisakan sejumlah persoalan khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia antara lain tingginya biaya sertifikasi dan persyaratan yang sangat berat. MSC dianggap tidak mempertimbangkan dukungan dan opini dari pemangku kepentingan di Indonesia khususnya nelayan skala kecil. Beberapa pihak melihat bahwa MSC tidak bisa dilaksanakan di Indonesia karena MSC tidak mematuhi salah satu prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu secar sosial dapat diterima dan mulai mengusulkan alternatif lain seperti ekolabel nasional. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana tingkat penerimaan para pemangku kepentingan di Indonesia terhadap sertifikat MSC serta pilihan skema ekolabel perikanan yang terbaik bagi Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method. Metode Analytical Hierarchy Process AHP digunakan untuk menentukan prioritas model ekolabel perikanan yang dipilih oleh responden pakar. Hasil dari metode AHP ini kemudian dikonfirmasi melalui panel responden dengan menggunakan metode Delphi. Variabel yang digunakan adalah: kesiapan regulasi, dukungan pemerintah, dukungan swasta, dukungan lembaga swadaya masyarakat LSM dan dukungan dari nelayan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa aspek sosial dipilih oleh responden sebagai aspek terpenting dan skema ekolabel nasional dipilih sebagai pilihan responden untuk kasus Indonesia.

---

ABSTRACTSeafood Ecolabels have grown and developed as a market measurement for sustainable seafood with the most popular one is Marine Stewardship Council MSC . Nevertheless, MSC faces immense challenges in developing countries such as Indonesia because of some issues such as high costs and high requirement. MSC also did not consider the support from stakeholders in Indonesia particularly small scale fishermen. Some parties view that MSC could not being implemented in Indonesia because MSC are disobey one principle of sustainable development which is socially acceptable. They start to propose for national ecolabels. This research aims to find how the level of acceptance of the MSC in Indonesia including the most acceptable certificates from the stakeholder rsquo s perspective. This study uses a mixed method approach. Analytical Hierarchy Process AHP is used to determine the priority of seafood ecolabels chosen by the expert respondents. The results of AHP confirmed by a panel of respondents using the Delphi method. The variables employed include support from government, private sector, fishermen and national NGO. The result shows that MSC could not be implemented in Indonesia. The result also provides that national seafood ecolabels is the best option for Indonesia from the stakeholders rsquo perspective "

"Laporan ini berisi analisis kritis singkat dan berbasis bukti terhadap kebijakan perdangan Singapura sehubungan dengan perjanjian perdagangan bebas. Setelah bertahun-tahun negosiasi, dua perjanjian perdagangan bebas baru mulai berlaku pada 2013: salah satunya adalah antara Singapura dan Kosta Rika, dan lainnya antara Singapura dan Dewan Kerjasama Teluk (GCC) Di bawah ini, kebijakan perdagangan bebas Singapura dievaluasisecara kritis sehubungan dengan kedua perjanjian ini. Diskusi ini berusaha menyeimbangkan luasnya dengan kedalaman dan teoridengan praktik: diskusi ini mempertimbangkan dampak ekonomi yang diharapkan dari perjanjian di tingkat domestik dan global, mengkaji beberapa hambatan praktis yang perlu diatasi untuk mengimplementasikannya dengan sukses, dan mengontekstualisasikannya. Pertimbangan sehubungan dengan situasi geopolitik Singapura yang unik. Berdasarkan analisis ini, beberapa rekomendasi umum tetapi didasarkan pada teori disarankan.

---

This report offers a brief, evidence-based criticalanalysis of Singapores recent trade policy with respect to free trade agreements. After years of negotiations, two new free trade agreements both came into force in 20L3: one between Singapore and Costa Rica, and the other between Singapore and the Gulf Cooperation Council (GCC). Below, Singapores free trade policy is critically evaluated with respect to these two agreements. The discussion seeks to balance breadth with depth and theory with practice: it considers the expected economic impacts of the agreements at the domestic and global levels, reviews some of the practicalbarriersthat needed to be overcome in orderto implementthem successfully, and contextualizes these considerations with respect to Singapores unique geopolitical situation. Based on this analysis, several general but theoretically-grounded recommendations are suggested."

"ABSTRAKJabatan notaris adalah jabatan publik namun lingkup kerjanya berada dalam konstruksi hukum privat. Dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik, Notaris diawasi oleh 3 tiga lembaga penegak, yaitu Dewan Kehormatan, Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris sebagai pihak yang melakukan pengawasan tidak hanya ditujukan dalam pentaatan terhadap kode etik tetapi juga bertujuan yang lebih luas yaitu agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan demi perlindungan atas kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Penegakan yang dilakukan terhadap Notaris sangat beralasan karena notaris merupakan pejabat yang memberikan jasanya kepada masyarakat dan memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian dilakukan secara yuridis normatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data pendukung dan data sekunder. Data pendukung yang dimaksud di sini adalah data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan nara sumber yang berasal dari pengurus Dewan Kehormatan Pusat, Majelis Pengawas Pusat Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris Pusat. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data terhadap data pendukung dan data sekunder dilakukan secara kualitatif. Dari hasil penelitian, penegakan yang dilakukan oleh ketiga lembaga penegak tersebut tidak saling tumpang tindih, akan tetapi justru saling bersinergi satu sama lain, dimana Dewan Kehormatan dikaitkan dengan Notaris sebagai profesi, Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris dikaitkan dengan Notaris sebagai pejabat umum. Kata kunci: Penegakan, Dewan Kehormatan, Majelis Pengawas, Majelis Kehormatan Notaris.

---

ABSTRACTThe position obtained as a notary is a public position, however, the extent of the area or subject matter in which they work in, is all constructed under private law. In order to create an authentic certificate to become a notary deed, a Notary must be supervised under 3 three institution upholders the Honorary Council, the Supervisory Council and the Honorary Council of Notary. As a party who is performing the duty of inspecting and supervising is not only shown in terms of the regulations of the code of ethics but with a much diverse and broader aim, by doing so, the notary is ensured that once they are in their position, they will perform the tasks and uphold the responsibilities of doing their jobs proficiently, fulfilling the requirements that is enforced by the law in order to protect the people that the notary is taking care of. The foundation of the establishment that is enforced towards the Notary is very reasonable due to the fact that a Notary serves as an attendant for the public, giving their service for the people and giving clarifications associated with the laws that are valid. The method of completing my thesis is done under the process of juridical normative. The data is obtained through collecting supporting data and secondary data. The supporting data means that the data is gathered through the process of conducting an interview with the source that comes from the Board of Center Honorary Council, Center Supervisory Council and Center Honorary Council of Notary. The gathering of data is conducted under a process of a study by using the knowledge gathered from books and the skill of conducting an interview. Both supporting and secondary data are then analyzed through the means of qualitative analysis. Then, from the result of the analysis, the establishment that is conducted by all three institutions of establishment are not overlap within one another but instead, they are cooperate with one another, where the Honorary Council rsquo s involvement and interaction with the Notary as a profession, the Supervising Council and the Honorary Council of Notary shall be involved with the Notary as a public attendant. Key words Establishment Enforcement, Honorary Council, Supervisory Council, Honorary Council of Notary "

"Dari penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif diperoleh kesimpulan bahwa terhadap putusan yang dikeluarkan oleh majelis Pengawas Pusat Notaris mengenai adanya pelanggaran kode etik dan penjatuhan sanksi didalamnya. Apabila putusan dalam tingka Majelis Pengawas Wilayah, hal itu dapat di banding ke Majelis Pengawas Pusat berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris. Apabila putusan dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Pusat, Undang Undang Jabatan Notaris tidak mengatur upaya hukum yang dapat dilakukan. Namun dalam kajian yang dilakukan terhadap 2 (dua) putusan Pengadilan Tata Usaha Negara serta wawancara yang dilakukan kepada anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris, maka yang seharusnya diajukan gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara adalah putusan penjatuhan sanksi yang bersifat final, yaitu putusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana rekomendasi dari putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris. Hal ini karena telah terpenuhi unsur final di dalamnya sehingga masuk kedalam objek Tata Usaha Negara

---

This research, conducted in normative juridical way, concludes that the verdict issued by the Central Notary Supervisory Council regarding the violation of code of ethics and the application of sanctions in it. If the verdict is conducted in the level of Region Notary Supervisory Council, it can appeal to the Central Notary Supervisory Council as contained in Notary Law. If the verdict issued by the Central Notary Supervisory Council, then basically the Notary Law does not regulate what legal effort option that can be done. But in a study conducted on two (2) the decision of the State Administrative Court as well as interviews to member of the Central Notary Supervisory Council1.In this case the decision of the Minister law and Human Rights as well as the recommendations of the verdict by Central Notary Supervisory Council. This is because it has fulfilled the final element in it that goes into object of State Administration."