Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query
Tokyo: Charles E. Tuttle, 1954
343.095 2 CRI
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Ajeng Kamaratih, author
ABSTRAK
Selepas putusan mengenai permohonan perluasan makna perzinaan sempat marak dibahas oleh masyarakat, Pasal 284 KUHP masih menjadi pasal yang menarik untuk ditinjau, masyarakat Indonesia yang beragam mendorong agar sejumlah peraturan yang berlaku harus bias menjadi paying hukum yang seadil-adilnya bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk dalam hal kejahatan kesusilaan. Pemahanan yang...
Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2008
170 JPMP 58 (2008)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Ajeng Kamaratih, author
170 JPMP 58 (2008)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Ajeng Kamaratih, author
170 JPMP 58 (2008)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Laili Nur Anisah, author
ABSTRAK
Tanggal 14 Februari 2018 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) ditunda pengesahannya hingga waktu yang belum ditentukan , beberapa pasal dianggap masih bermasalah. Salah satu pasal tersebut mengenai perluasan tidak pidana perzinaan. Pasal baru yakni dapat dipidananya laki-laki yang bersetubuh dengan perempuandengan menjanjanjikan perkawinan kemudian diingkar, dimasukan kedalam...
Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2008
170 JPMP 58 (2008)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Muhammad Savindraputra Muksan, author
Makalah ini menganalisis fungsi dan aktivitas petisi online. Fungsi dan aktivitas ini dianalisis berdasarkan dua petisi Change.org yang sukses di Indonesia, yaitu `# TolakRUUPermusikan` sebagai Studi Kasus 1 dan `Presiden Jokowi, Jangan Setuju RKUHP di Sesi Paripurna DPR` sebagai Studi Kasus 2. Kedua studi kasus dijelaskan terlebih dahulu, dan ini...
2019
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja Universitas Indonesia Library
Lady Arianita, author
Perintah Jabatan merupakan salah satu bentuk dari dasar penghapus pidana. Hal ini termuat dalam Pasal 51 KUHP. Unsur yang menarik dalam Pasal 51 KUHP adalah mengenai ambtenaar pejabat/pegawai negeri yang hal ini tidak terdapat penjelasannya, dalam KUHP hanya terdapat perluasan maknanya saja. Hubungan Atasan dan Bawahan yang tercantum dalam Pasal...
2017
S66362
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Mariana Amiruddin, author
ABSTRAK
Tulisan ini menjelaskan bagaimana tindak pidana zina dapat mengkrinalkan perempusn korban kekerasan seksual. Data-data Catatan Tahunan Komnas Perempuan dan pengaduan korban yang dating langsung dapat menggambarkan bahwa relasi-relasi pribadi perempuan sangat rentan kekerasan. Teori-teori feminisme digunakan sebagai alat analisis tentang kehidupan perempuan dan persoalannya di wilayah privat, termasuk dalam hubungan...
Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2008
170 JPMP 58 (2008)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Avisena Ilma Rachmasari, author
ABSTRAK
Sejak Reformasi 1998 hingga tahun 2017, jumlah kasus penodaan agama yang terjadi di Indonesia meningkattajam dari 9 kasus menjadi lebih dari 88 kasus. Dalam kasus-kasus tersebut Pasal 156a KUHP menjadi pasalyang sering digunakan baik dalam amar putusan hakim. Skripsi ini membahas sejarah dan perkembangan delikpenodaan agama dalam hukum pidana di...
2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Sri Wiyanti Eddyono, author
Tulisan ini menganalisis sejauh mana RUU KUHP berorientasi terhadap kepentingan dan perlindungan hak-hak korban, khususnya perempuan korban kekerasan berbasis gender. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis atau normative, yang secara langsung menganalisis pasal-pasal yang ada di RUU KUHP. Kerangka analisis yang digunakan adalah pendekatan hokum berpersentatif feminis yang meletakan...
Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2008
305 JP 23:2 (2018)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
