Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pesawat udara secara sifat aslinya adalah moda yang tidak aman. Ia tidak bisa berhenti seketika diudara semaunya, dan bisa jatuh. Namun statistik menunjukkan, bahwa pesawat udara merupakan moda transportasi yang paling aman. Hal ini disebabkan karena adanya regulasi yang ketat dan ditaati. Oleh karena itu, peraturan penerbangan nasional harus ditegakkan secara ketat dalam rangka mewujudkan penerbangan yang aman dan selamat. Sejalan atas kepentingan tersebut, maka hukum dalam konteks implementasi kebijakan kriminal (criminal policy) diperlukan, sebagai alat untuk melindungi manusia agar bisa hidup dengan selamat tanpa ancaman dari tindakan yang membahayakan dan kondisi yang membahayakan. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka muncul permasalahan yang harus diteliti yakni apakah implementasi kebijakan kriminal dalam UU No. 1 Thn. 2009 tentang Penerbangan dapat dilaksanakan, dan bagaimana kebijakan Perundang-Undangan dalam konteks implementasi kebijakan kriminal di bidang Penerbangan di masa yang akan datang. Metode penelitian dalam tesis ini menggunakan Metode Penelitian Sosio-Legal yang merupakan penelitian interdisipliner terhadap hukum, dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah: studi kepustakaan dan wawancara. Berangkat dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan kesimpulan: (1) bahwa kebijakan perundang-undangan yang menerapkan kebijakan kriminal sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, akan sangat sulit untuk diterapkan; (2) Untuk masa yang akan datang, agar kebijakan perundang-undangan yang menerapkan dimensi kebijakan kriminal di bidang penerbangan harus benar-benar selaras, seiring, sejalan, sinkron, dan harmonis dengan ketentuan perundangan lain yang berlaku, mentaati asas-asas hukum pidana, memperhatikan efek keberlakuan dan upaya penegakan hukumnya, serta dapat menunjang sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. Karena dengan demikian, barulah dimensi dan implementasi kebijakan kriminal yang diatur/dianut dalam UU Penerbangan dapat diterapkan penegakan hukumnya, sehingga kemudian pendekatan kebijakan kriminal di bidang penerbangan dapat memberikan kontribusi berguna, dalam kaitan peningkatan faktor keamanan dan keselamatan penerbangan.

---

Aircraft in its original nature represents unsafe mode. It cannot stop instantly in the air at will, and can fall down. But statistic data show that the aircraft is the safest mode of transportation. This is due to strict regulations and adhered to. Therefore, the national aviation regulations must be enforced strictly in order to realize a secure and safe aviation. In line with the interest, the law in the context of the implementation of criminal policy is required, as a means to protect people to live safely without the threat of dangerous actions and conditions.

Based on the background as presented above, it appears that the problems should be investigated whether the implementation of criminal policy in Law No. 1 Year. 2009 on Aviations can be implemented, and how policy legislation in the context of the implementation of criminal policy in the field of aviation in the future will be.

Method of research in this thesis uses the Socio-Legal Research Methods which represents interdisciplinary study of laws, executed by using descriptive qualitative methods, with a normative juridical approach. The employed data collection method is literature study and interviews.

Departing from the results of research that has been done, the study concludes: (1) that the legislation policy that applies criminal policy as stipulated in Law No. 1 Year 2009 on Aviation will be very difficult to implement, (2) In the future, the legislation policies that apply criminal policy dimension in the field of aviation should be in tune, in concomitant with, in line, synchronized to, and harmonized with other prevailing provisions, adhering to the principles of criminal law, considering the applicability effect and law enforcement efforts, and able to support integrated criminal justice system in Indonesia. And hence, the dimensions and implementation of criminal policies which are governed / adopted in the law of Aviation becomes applicable, so that the approach to criminal policies in the field of aviation can provide useful contributions, in terms of improving aviation safety and security factors."

"Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Criminal Policy) terhadap Tindak Pidana Pronografi di Dunia Maya (Cyberporn) melalui Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia Tesis ini membahas permasalahan utama mengenai bentuk kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) yang dapat diterapkan terhadap tindak pidana pornografi di dunia maya (cyberporn), prospek bentuk criminal policy terhadap tindak pidana cyberporn dalam KUHP Nasional di masa mendatang, serta implikasi dari keberadaan KUHP Nasional terhadap undang-undang lainnya dalam pengaturan tindak pidana cyberporn. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis-normatif), maka berdasarkan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen seperti: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, telah dihasilkan suatu kesimpulan bahwa bentuk criminal policy yang dapat dilakukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana cyberporn melalui sarana penal adalah dengan menerapkan ketentuan undang-undang, seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, sementara bentuk kebijakan non-penal yang dapat dilakukan adalah melalui berbagai pendekatan seperti: pendekatan teknologi (techno prevention), pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif, dan pendekatan global (kerjasama internasional). Di dalam RUU-KUHP telah dimuat beberapa ketentuan baru berkaitan dengan tindak pidana cyberporn, antara lain meliputi: pengaturan mengenai ruang lingkup berlakunya peraturan perundang-undangan pidana Indonesia terhadap tindak pidana di bidang teknologi informasi, pengaturan mengenai tindak pidana pornografi anak (child pornography) melalui komputer, serta pengaturan khusus mengenai tindak pidana pornografi. Keberadaan KUHP Nasional di masa mendatang dapat menimbulkan suatu implikasi terhadap udang-undang lainnya dalam pengaturan tindak pidana cyberporn berupa adanya tumpang tindih (overlaping) diantara KUHP Nasional dengan berbagai undang-udang tersebut, namun persoalan ini dapat diatasi dengan melakukan pencabutan sebagian atau seluruh ketentuan dari undang-undang di luar KUHP Nasional atau dengan menerapkan azas ?lex specialis derogat legi generalis? secara kasuistis.

---

This thesis discusses the main problems of the criminal policy that can be applied to combat cyberporn activities, the prospect of the cyberporn criminal policy in the future Indonesian Criminal Code, and the implication regarding to the existence of the new Indonesian Criminal Code with the other regulations relating with cyberporn offences. Using the normative legal research method (normative-juridical) based on the secondary data that consist of primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material wich were gain through documentation study, concludes the cyberporn criminal policy that can be effort with the penal policy is by applying several regulations, such as: The Indonesian Penal Code, The Press Act No. 40/1999, The Broadcasting Act No. 40/1999, The Information and Electronic Transaction Act No. 11/2008, The Pornography Act No. 44/2008, and The Movie Act No. 33/2009, in the other part using the non penal policy can be submit with several approaches, for instance: technological approach, educational approach, cultural approach, and global approach. The new Indonesian Penal Code concept have several new regulations regarding to cyberporn offences, consisting: the regulation of Indonesian jurisdiction involving technology and information crimes, the regulation of child pornography using computers, and the special regulation of pornography offences. The existence of the new Indonesian Penal Code may causes an overlaping condition with the other regulations dealing with cyberporn, but this problem can be solve by eliminating some or the whole guidlines of a regulation, or by applying the ?lex specialis derogat legi generalis? principle based on cases.;This thesis discusses the main problems of the criminal policy that can be applied to combat cyberporn activities, the prospect of the cyberporn criminal policy in the future Indonesian Criminal Code, and the implication regarding to the existence of the new Indonesian Criminal Code with the other regulations relating with cyberporn offences. Using the normative legal research method (normative-juridical) based on the secondary data that consist of primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material wich were gain through documentation study, concludes the cyberporn criminal policy that can be effort with the penal policy is by applying several regulations, such as: The Indonesian Penal Code, The Press Act No. 40/1999, The Broadcasting Act No. 40/1999, The Information and Electronic Transaction Act No. 11/2008, The Pornography Act No. 44/2008, and The Movie Act No. 33/2009, in the other part using the non penal policy can be submit with several approaches, for instance: technological approach, educational approach, cultural approach, and global approach. The new Indonesian Penal Code concept have several new regulations regarding to cyberporn offences, consisting: the regulation of Indonesian jurisdiction involving technology and information crimes, the regulation of child pornography using computers, and the special regulation of pornography offences. The existence of the new Indonesian Penal Code may causes an overlaping condition with the other regulations dealing with cyberporn, but this problem can be solve by eliminating some or the whole guidlines of a regulation, or by applying the ?lex specialis derogat legi generalis? principle based on cases."

"This article aims at discussing 2 main problems: 1) in how far harm done by corporate crime in Indonesia; and 2) how is the criminal policy passed in overcoming corporate crime in Indonesia? The result of this discussion points: First, corporate crime is a kind of crime that makes society restless and that is risks the interests of State. The harm done is in the form of material an immaterial things for citizens, State and other corporations. Second, corporate crime should be included in the Code of Criminal Laws as a criminal act by the offender. In line with this, the subject of offence in the Code of Criminal Laws should be widened to include corporations with a threat of either grave punishment by prison or fine punishment, or both of them. However, said penal efforts should be integrated with the overcoming of non penal ones."

"Perkembangan kejahatan sebagai hasil daya nalar manusia dalam bentuk pola perilaku merupakan konsekwensi logic dari perkembangan kecerdasan manusia itu sendiri. Hal ini nampak semakin nyata bahwa kejahatan yang menonjol pada abad keduapuluh ini tidak lagi merupakan dominasi mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah melainkan juga merupakan dominasi mereka yang memiliki kemampuan dan tingkat kecerdasan tinggi, termasuk dalam status sosialnya. Kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kecerdasan dan status sosial ekonomi tinggi sering dikenal dengan istilah kejahatan kerah putih. Kejahatan kerah putih di Indonesia pada saat ini mulai merebak seperti pencemaran lingkungan, pembajakan hak cipta dan hak milik intelektual, penggelapan pajak, pernalsuan saham, pemutihan uang dan kejahatan perbankan. Dalam kasus tindak pidana lingkungan yang banyak terjadi di Indonesia namun selama ini jarang ada kasus tindak pidana lingkungan yang diselesaikan melalui proses peradilan pidana, kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut terhadap masyarakat sangat besar. Oleh karena itu harus ditanggulangi. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan yang disebut dengan politik kriminal dapat ditempuh dengan menggunakan sarana penal dan sarana nonpenal. Dalam tesis ini yang menjadi permasalahan adalah kebijakan kriminal yang dilakukan dalam menanggulangi kejahatan kerah putih dalam perkara hukum pidana lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan atau pengabaian sebagai tindak pidana lingkungan didasarkan pada garis--garis kebijaksanaan tertentu dan juga didasarkan pada garis-garis kebijaksanaan yang berorientasi pada nilai-nilai masyarakat yang menghendaki perbuatan mencemarkan dan merusak lingkungan dianggap sebagai perbuatan yang tercela. Kebijaksanaan penggunaan sanksi hukum pidana sebagai salah satu sarana politik kriminal, selama ini didalarn proses legislatif dianggap sebagai hal yang wajar. Sedang penanggulangan kejahatan melalui jalur nonpenal sasarannya adalah untuk menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Dalam rangka mengendalikan dampak lingkungan dapat dilakukan berbagai upaya pengendalian pencemaran antara lain dengan penggunaan teknologi proaktif yang akrab lingkungan (teknologi bersih)."

"Tesis ini membahas tahapan formulasi kebijakan kriminal (politik kriminal) pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam upaya memerangi korupsi di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kwalitatif dengan disain diskriptif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa formulasi kebijakan kriminal pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri berupa perundang-undangan dan perangkat hukum yang dibuat sebagai cukup untuk memerangi korupsi, sekaligus menunjukkan keseriusannya. Hasil penelitian menyarankan bahwa produk perundang-undangan dan perangkat turunannya segera diimplementasikan agar dapat diketahui output dan outcome-nya.

---

This thesis to be aimed for discussing phase of a policy formulation (criminal politic) in President Megawati Soekarnoputri era for fighting against corruption in Indonesia. The research used a qualitative approachment with to be completed description desaign.The research shows that policy formulation on criminology in President Megawati Soekarnoputri era consisted of legislation and law sets to be made as something enough and appropriate for fighting against corruption besides of showing its seriousness. The research suggests that production of legislation and its sets have to be implemented as soon as possible to be known output and outcome of it."

"Tugas Karya Akhir ini menganalisis kerjasama Indonesia dan Malaysia yaitu, Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia Malaysia (Patkor Kastima) sebagai sebuah kebijakan kriminal dan kemitraan berbentuk multi-agensi untuk menanggulangi penyelundupan di Selat Malaka yang melibatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia.  Penulisan ini bertujuan untuk menilai implementasi kemitraan Patkor Kastima melalui data sharing and problem solving focus, communication and collocation, structure, experience, dan leadership sebagai faktor-faktor yang mendorong keberhasilan implementasi suatu kemitraan. Tulisan ini menemukan bahwa faktor-faktor tersebut mendorong keberhasilan kemitraan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia dalam menanggulangi kejahatan penyelundupan di Selat Malaka.

---

This thesis analyses the cooperation between Indonesia and Malaysia, namely Patroli Terkoordinasi Kastam Indonesia Malaysia (Patkor Kastima) as a criminal policy and multi-agency partnership to counter smuggling in the Malacca Strait involving Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia.  The purpose of this thesis to assess the implementation of Patkor Kastima  through data sharing and problem solving focus, communication and collocation, structure, experience, and leadership as factors that drive the successful implementation of a partnership. This thesis found that these factors led to the successful partnership of the Direktorat Jenderal Bea dan Cukai and Jabatan Kastam Diraja Malaysia  in dealing with smuggling crimes in the Malacca Strait.

 

"

"Kejahatan perkosaan adalah satu bentuk kejahatan kekerasan yang sangat merugikan korban dan meresahkan masyarakat, apalagi beberapa tahun terakhir ini perkosaan meningkat terus di Indonesia tak terkecuali di Daerah Kotamadya Kupang. Hal seperti itu akan membahayakan perkembangan sosial perempuan, tentu rintangan bagi pembangunan. Oleh sebab itu kejahatan perkosaan harus dicegah. Salah satu upaya pencegahan adalah melalui ketentuan hukum pidana yang memperhatikan kepentingan pelaku, korban, masyarakat, dan negara. Namun hukum pidana yang berlaku sekarang masih kurang memperhatikan kepentingan korban perkosaan, karena itu perlu dibentuk kebijakan kriminal melalui hukum pidana yang bersifat integral. Membentuk kebijakan kriminal yang bersifat integral harus sesuai dengan budaya, hukum yang hidup dalam masyarakat, dan perkembangan hukum Internasional, sehingga perlu dilakukan penelitian. Penelitian ini penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yakni untuk menggambarkan ketentuan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan di Indonesia, implementasinya di Kotamadya Kupang dan kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan di Kotamadya Kupang, serta mencari perspektif kebijakan hukum yang tepat dalam upaya perlindungan hukum korban perkosaan di Indonesia agar niiai keadilan terwujud dalam ketentuan hukum pidana. Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan belum diatur secara layak dan wajar dalam hukum pidana sebagaimana nilai keadilan yang terkandung dalam Pancasila dan UUD' 1945. Pelaksanaan perlindungan hak-hak korban perkosaan sebagaimana ditentukan dalam hukum pidana belum semua diterapkan di Kotamadya Kupang. Faktor belum diterapkannya karena Undang-Undang, aparat penegak hukum, budaya masyarakat dan faktor sarana atau fasilitasnya. Berdasarkan keadaan itu hak-hak korban perkosaan yang harus diatur dan terintegrasi dalam kebijakan kriminal melalui hukum pidana Indonesia adalah hak mendapatkan restitusi dan atau kompensasi, bantuan hukum, psikolog, psikiater, ahli agama atau ahli lain yang mampu mengembalikan kepercayaan korban, mengembalikan nama baik korban, hak memperoleh informasi dan pelayanan yang layak dalam mengikuti perkembangan kasusnya, hak mendapat keamanan dalam melapor dan selama menjadi saksi."

"Sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Peradilan pidana digerakkan oleh rangkaian sub-sub sistem yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, termasuk advokat dan dalam prosesnya dibagi menjadi : tahap sebelum sidang pengadilan (pra-ajudikasi), tahap sidang pengadilan (ajudikasi) dan tahap setelah pengadilan (puma ajudikasi). Layaknya suatu sistem, seharusnya dalam sistem peradilan pidana telah terjalin koordinasi dan integrasi/keterpaduan pada keseluruhan sub-sub sistem, sehingga dapat mencapai efisiensi dan efektifitas. Tahap pra-ajudikasi sebagai tahap awal dari sistem peradilan pidana melaksanakan penanganan proses pidana melalui fungsi penyidikan dan penuntutan. Antara fungsi penyidikan dan penuntutan saling berhubungan erat, dimana tahap yang satu meletakkan dasar-dasar bagi tahap yang lain dan saling mendukung satu sama lain. Keberhasilan penyidikan menjadi keberhasilan penuntutan. Berdasarkan prinsip diferensiasi fungsional yang dianut KUHAP, dilakukan penegasan/pembagian antara fungsi penyidikan dan penuntutan dengan tetap memberikan sarana penghubung untuk menyelaraskan kedua fungsi tersebut melalui lembaga prapenuntutan. Lembaga prapenuntutan dapat dimanfaatkan untuk menyusun suatu kebijakan pidana (criminal policy) dalam bidang penyidikan dan penuntutan yang terpadu dengan mendasarkan pada tujuan hukum acara pidana, yaitu proses hukum yang adil {due process of law). Dari data sekunder yang telah diperoleh, berupa bahan hukum (primer dan sekunder) yang dikumpulkan melalui studi dokumen / literatur, dikonfirmasikan dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan nara sumber terkait, yaitu polisi, jaksa, dan advokat, kemudian dilakukan analisis secara yuridis kualitatif melalui dua (dari lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukum (dalam hal ini undang-undang) dan faktor penegak hukum (pada tahap pra-ajudikasi terdiri dari : polisi, jaksa, dan advokat). Dalam praktiknya tidak jarang prapenuntutan memunculkan permasalahan, kebijakan penyidikan dan kebijakan penuntutan belum mengarah pada satu kebijakan (operasional) pidana yang memungkinkan peluang terjadinya proses hukum yang sewenang-wenang (arbitrary process). Pada konteks ini advokat didorongkan untuk memberikan bantuan hukum dalam rangka perlindungan terhadap hak asasi tersangka dan menghidarkan dari proses hukum yang sewenang-wenang sehingga tetjadi keseimbangan dalam proses pra-ajudikasi menuju pada tujuan hukum acara pidana, yaitu proses hukum yang adil (due process of law).

---

Criminal justice system is a system in a society to tackling crime problem. Criminal justice system moved by component series of system consisting which police departement, district attomey, court and correctional institution, including advocate and on its procedure divided as : before court phase (pre-adjudication), court phase (adjudication) and resocialization phase (post ajudication). As a system, properly in criminal justice system was interlaced coordination and integration on the whole system, so gets to reach efficiency and effectiveness. Pre- adjudication phase is startup phase of criminal justice system on that criminal process perform through investigation and prosecution function. Among investigation and prosecution function each other had a close relationship, where is the one phase basics for another and backs up mutually. Investigation success becomes prosecution success. Base on functional differentiation principle that followed by the code of criminal procedure (KUHAP), bring about affirmation / fragmentation among investigation and prosecution function with regulary given infrastructure link to harmonise both through preprosecution. The preprosecution can be utilized to arrange a criminal policy (operational policy) in investigation and prosecution area that coherent by goes upon criminal procedure goals, which is due process of law. Through secondary data already been gotten, as law material (primary and secondary) one that is gathered thru document / literature, confirmed by acquired primary data through interview with resource person conceming, which is police, attomey, and advocate, then by qualitative analysis pass through two (of five) factor that law enforcement influence, which is law factor (statute) and law enforcement agencies factor (on pre-adjudication phase consisting of: police, attomey, and advocate). In a fact preprosecution not sparse arises a problem, investigation policy and prosecution policy haven't aimed on one policy criminal which enable its opportunity opened arbitrary process. In this case, its importance to impulse advocate to give legal aid in order to protection the basic right of suspect and avoid of arbitrary process so arice checks and balances in pre-adjucation process goes in the direction of criminal procedure, which is due process of law."