Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIndonesia memiliki potensi sebagai pasar digital terbesar di Asia. Hal tersebut didukung dengan meningkatnya jumlah pengguna internet dalam dekade belakangan ini. SurveyAsosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia berada pada jumlah lebih kurang 140 juta jiwa. Namun, semakinberkembangnya ekonomi digital dalam bentuk platform digital diiringi dengan makin banyaknya kasus pelanggaran, terutama terkait dengan perlindungan data. Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana penyedia platform fintech melindungi data pribadi penggunanya. Penelitian ini bersifat kualitatif yang dilakukan dengan melakukan observasi dokumen dan wawancara terhadap perwakilan dari PT ABC, sebagai tempat studi kasus, untuk mengetahui langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk melindungi data pribadi pengguna. Hasil observasi dan wawancara tersebut nantinya dijadikan bahan untuk evaluasi dengan mengacu kepada prinsip perlindungan data pribadi lembaga internasional dan regulasi tentang perlindungan data pribadi di Indonesia. Hasilnyaadalah PT ABC memiliki kepatuhan terhadap prinsip perlindungan data pribadi dari dualembaga internasional. Namun, belum semua kriteria perlindungan data pribadi yangterdapat pada regulasi di Indonesia mereka patuhi. Hal tersebut menunjukkan bahwastartup fintech lebih mematuhi aturan dari sektor pengawas terkait daripada aturan daripemerintah. Salah satu hal adalah kurangnya informasi tentang aturan pemerintah terkaitperlindungan data pribadi yang diterima oleh pelaku startup fintech.

---

ABSTRACT

Indonesia has the potential as the largest digital market in Asia. This is supported by the increasing number of internet users in the past decade. The survey of the Indonesian. Internet Service Providers Association (APJII) states that internet users in Indonesia are

around 140 million people. However, the growing digital economy in the form of platforms was accompanied by the increasing number of violation cases, mainly related

to data protection. This research will discuss how fintech platform providers protect their personal data. This research is qualitative in nature by conducting document observations and interviews with representatives from PT ABC, as a case study, to find out the steps

that have been taken to protect the user's personal data. The results of the observations and interviews will be used as material for evaluation by referring to the principle of protecting the personal data of international institutions and regulations regarding the

protection of personal data in Indonesia. The result is PT ABC has compliance with the principle of protecting personal data from two international institutions. However, not all criteria for protecting personal data contained in regulations in Indonesia are compliant.

This shows that fintech startups are more compliant with the rules of the relevant supervisory sector than the government rules. One thing is the lack of information about government regulations regarding the protection of personal data received by fintech startups."

"

Kajian mengenai perlindungan data privasi berkaitan dengan hak privasi. Privasi adalah hak individu untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sampai sejauh mana, informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain. Ancaman atau pelanggaran privasi muncul ketika data seseorang terpapar dan dipindahtangankan secara semena-mena, tanpa kontrol dari pemilik data. Teknologi memberi kemudahan bagi manusia namun juga membawa dampak seperti ancaman privasi. Beberapa ancaman privasi ditemukan dalam ancaman siber. Sosial media meningkatkan resiko ancaman privasi. Sebagian besar situs media sosial memiliki informasi yang diperlukan, seperti tanggal lahir dan alamat email. Tersedianya data sensitif yang dapat diakses publik dapat mengarah pada pengungkapan atau ancaman privasi pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ancaman data privasi sebagai masalah publik dan menganalisis perlindungan privasi dalam kerangka ketahanan siber. Hasil temuan penelitian ini adalah bahwa ancaman data privasi terjadi di setiap data di proses, dari dikumpulkan, digunakan dan dimusnahkan. Ancaman-ancaman privasi dapat diidentifikasikan kemudian dijadikan acuan sebagai perlindungan data privasi yang komprehensif. Penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa mengkombinasikan antara pendekatan hukum dan teknis akan memberikan manfaat bagi perlindungan privasi untuk menegakkan prinsip-prinsip dan perangkat perlindungan data privasi.

---

The study of privacy data protection is related to privacy rights. Privacy is the right of individuals to determine for themselves when, how and to what extent, information about them is communicated to others. Threats or violations of privacy arise when someone's data is exposed and arbitrarily transferred, without the control of the data owner. Technology makes it easy for humans but also brings impacts such as privacy threats. Some privacy threats are found in cyber threats. Social media increases the risk of privacy threats. Most social media sites have the necessary information, such as date of birth and email address. The availability of sensitive data that can be accessed publicly can lead to the disclosure or threat of user privacy. This study aims to analyze the threat of privacy data as a public problem and analyze privacy protection within the framework of cyber resilience. The findings of this study are that the threat of privacy data occurs in every data in the process, from being collected, used and destroyed. Privacy threats can be identified and then used as a reference as a comprehensive privacy data protection. This study provides recommendations that combining legal and technical approaches will provide benefits for privacy protection to uphold the principles and tools for protecting data privacy.

"

"Privasi data menjadi perhatian krusial dalam lanskap bisnis saat ini, terutama dengan Big Data dan Analytics (BD&A) serta kecerdasan buatan (AI). Diulas melalui empat artikel, lanskap analitika bisnis yang terus berkembang membahas aspek sejarah, tantangan implementasi, dan perannya yang transformatif. Sambil menyoroti manfaat BD&A dan AI, esai menekankan kebutuhan mendesak akan kesadaran dan langkah-langkah proaktif untuk mengatasi isu privasi data. Esai ini menekankan dampak negatif dari pengumpulan data yang luas dan menganjurkan perlindungan informasi pribadi melalui regulasi yang ketat. Diskusinya menekankan kesiapan organisasi dan pengembangan kepemimpinan untuk mengatasi tantangan dalam adopsi BD&A sambil memastikan perlindungan data yang sensitif. Esai ini menyimpulkan dengan mengajak untuk lebih mendalami privasi data melalui studi kasus di masa depan untuk mengurangi risiko dalam penanganan informasi rahasia di lingkungan digital yang dinamis.

---

Data privacy is a critical concern in today's business landscape, particularly with Big Data and Analytics (BD&A) and artificial intelligence (AI). Explored through four articles, the evolving business analytics landscape addresses historical aspects, implementation challenges, and its transformative role. While highlighting the benefits of BD&A and AI, the essay emphasizes the urgent need for awareness and proactive measures to address data privacy issues. It underscores the drawbacks of extensive data collection and advocates for safeguarding personal information through stringent regulations. The discussion stresses organizational readiness and leadership development to navigate challenges in BD&A adoption while ensuring sensitive data protection. The essay concludes by calling for deeper exploration of data privacy in future case studies to mitigate risks in handling confidential information in the dynamic digital environment."

"ABSTRACTThe endless development of technology and the proliferating usage of the Internet along with a pronounced financial transaction around the world generated Financial Technology. In Indonesia, the notoriety of Financial Technology is exhibited through the rapid development of startups within the society. Despite such progress, the legal aspect of financial technology regulations under the Indonesian law is deemed contentious. One of the implications of Financial Technology is the utilization of big data and monetization that is in correspondence with data privacy. Thus, this research will further expound the legal framework of Financial Technology in Indonesia and its repercussion on the availability of customer protection regarding data privacy in correlation to the practice of monetization. By way of juridical normative research, several laws and regulations regarding financial technology are assessed in correlation to the its implication on data privacy. Thrugh the analysis, it is found that although the legal framework has developed as regards its mechanism and correlation to the protection of data privacy through the enactment of laws and regulations, certain aspects still lack of legal protection and remain ambiguous. Furthermore the absence of codified law UU concerning data privacy and codified law undang undang, UU concerning the consumer protection of financial technology services, makes consumer protection in this respect rather lenient. However, aside from the laws and regulations, official institutions namely BI, OJK, KOMINFO, PPATK, and AFTECH provides consumer protection through the establisment of BI Fintech Office, Desk PPATK, Digital Economic and Finance Innovation Development Team and Fintech, as well as OJK and BI Regulatory Sandbox that directly assists the growth of financial technology fintech in the society.

---

ABSTRAKPerkembangan teknologi yang tiada henti dan penggunaan Internet yang semakin banyak seiring dengan transaksi keuangan yang nyata di seluruh dunia menghasilkan Teknologi Keuangan. Di Indonesia, ketenaran Teknologi Keuangan terefleksi melalui pesatnya perkembangan startup dalam masyarakat. Terlepas dari kemajuan tersebut, aspek hukum peraturan teknologi keuangan menurut hukum Indonesia dianggap kontroversial. Salah satu implikasi Teknologi Finansial adalah pemanfaatan big data dan data monetisasi yang berkorespondensi dengan privasi data. Dengan demikian, penelitian ini akan menjelaskan lebij lanjut mengenai kerangka hukum Teknologi Keuangan di Indonesia dan dampaknya terhadap tersedianya perlindungan konsumen dalam aspek privasi data yang berkorelasi dengan praktik monetisasi. Melalui penelitian normatif yuridis, beberapa undang-undang dan peraturan mengenai teknologi keuangan akan dinlai korelasinya terhadap privasi data. Melalui analisa, ditemukan bahwa walaupun kerangka hukum telah berkembang baik terkait mekanisme dan korelasi terhadap perlindungan privasi data melalui pemberlakuan undang-undang dan peraturan, beberapa aspek masih dalam kekurangan perlindungan hukum dan tetap dalam keadaan ambigu. Selanjutnya tidak adanya undang-undang yang dikodifikasi mengenai privasi data dan undang-undang yang dikodifikasi mengenai perlindungan konsumen terhadap layanan teknologi keuangan, menjadikan perlindungan konsumen dalam hal ini agak kurang tegas. Namun, selain undang-undang dan peraturan, institusi resmi seperti BI, OJK, KOMINFO, PPATK, dan AFTECH ikut memberikan perlindungan konsumen melalui pendirian Kantor Fintech BI, Desk PPATK, Tim Pengembangan Inovasi Ekonomi dan Keuangan Digital dan Fintech, dan Sandbox Resmi OJK dan BI yang secara langsung membantu pertumbuhan teknologi keuangan fintech di masyarakat"

"Profesi Notaris ada dan berkembang karena kebutuhan masyarakat akan jasanya untuk membuat akta otentik mengenai keadaan, peristiwa maupun perbuatan hukum. Untuk membuat akta otentik tersebut, Notaris mengumpulkan, memproses serta menyimpan data pribadi kliennya. Seiring dengan perkembangan teknologi, hadirlah suatu sistem elektronik perkantoran Notaris yang berbasis cloud computing yang dapat membantu tugas Notaris khususnya terutama dalam hal pengelolaan data klien, arsip, dan keuangan. Adanya sistem elektronik berbasis cloud ini melahirkan tanggung jawab baru kepada Notaris terkait data pribadi kliennya yang tersimpan di cloud. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai ketentuan nasional yang mengatur tentang perlindungan data pribadi di Indonesia dan tanggung jawab Notaris terhadap perlindungan data pribadi pengguna jasanya yang tersimpan dalam sistem elektronik perkantoran Notaris, khususnya yang berbasis cloud computing system. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris dengan metode analisa data kualitatif. Sampai saat ini, Indonesia belum memiliki Undang-Undang yang khusus mengatur tentang perlindungan terhadap data pribadi. Walaupun demikian Notaris harus bertanggung jawab terhadap data pribadi kliennya mulai dari pengumpulan, penyimpanan dan pemrosesan data pribadi tersebut dalam sistem elektronik perkantorannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpedoman pada prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang berlaku secara internasional.

---

Notary Profession exists and evolves due to the society 39 s need for its services to make an authentic deed of circumstances, events and legal actions. To create such an authentic deed, the Notary collects the personal data of his client, deposits and processes the personal data to be included in the deed. Along with the development of technology, there is electronic office system for Notary based on cloud computing that can help and assist notary assignment especially in terms of client data management, archives, and finance.

The existence of this cloud based electronic office system give new responsibilities to the Notary related to client rsquo s personal data stored in the cloud. The issues raised in this thesis are the provision of national law governing the protection of personal data in Indonesia and the responsibility of Notary to the protection of client rsquo s personal data stored in Notary 39 s electronic office system, especially those based on cloud computing system.

The research method in this thesis is normative juridical with explanatory research type and qualitative data analysis method. Until now, Indonesia does not yet have a regulation that specifically regulates the protection of personal data. Notary shall, however, be responsible for the personal data of its clients from collecting, storing and processing of such personal data in its electronic office systems in accordance with applicable laws and regulations and follow the principles of protection of personal data which applicable internationally."

"Tesis ini mengkaji proses pembukaan rekening dalam layanan keuangan digital Bank Jago, khususnya dalam penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak UU PDP terhadap prosedur pembukaan rekening Bank Jago dan mengidentifikasi perubahan atau penyesuaian yang dilakukan oleh bank untuk mematuhi peraturan baru tersebut. Tesis ini akan menggunakan pendekatan penelitian doktrinal, dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Makalah ini menggunakan metode wawancara untuk menganalisis langkah-langkah dan persyaratan proses pembukaan rekening, baik sebelum maupun sesudah implementasi UU PDP. Tesis ini mengeksplorasi langkah-langkah yang diterapkan oleh Bank Jago untuk menjaga informasi dan privasi klien. Ini mengacu pada pemanfaatan teknik enkripsi dan protokol keamanan. Hasil penelitian memberikan wawasan berharga tentang bagaimana prosedur pembukaan rekening Bank Jago sejalan dengan persyaratan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Kesimpulannya, sangat penting bagi pemerintah untuk membuat regulasi UU PDP untuk memastikan keadilan dan konsistensi dalam perlindungan data. Sementara bank sudah mematuhi peraturan privasi data pribadi, ada industri lain yang tidak menerapkan praktik serupa. Dengan menerapkan pedoman yang komprehensif, semua pihak yang terlibat dalam pemrosesan data dapat secara konsisten mematuhi hukum, sehingga mengurangi perbedaan dalam privasi data pelanggan.

---

This thesis examines the account opening process in Bank Jago's digital financial services, particularly in light of the implementation of the Personal Data Protection (PDP) Law. The purpose of this study is to evaluate the impact of the PDP Law on Bank Jago's account opening procedures and to identify any changes or adaptations made by the bank to comply with the new regulations. This thesis will utilize a doctrinal research approach, employing a descriptive analysis method. The paper employs an interview method to analyse the steps and requirements of the account opening process, both prior to and following the implementation of the PDP Law. This thesis explores the measures implemented by Bank Jago to safeguard client information and privacy. It refers to the utilization of encryption techniques and security protocols. The research findings offer valuable insights into how Bank Jago's account opening procedures align with the requirements of the Personal Data Protection (PDP) Law. In conclusion, it is crucial for the government to establish regulations for the PDP Law in order to ensure fairness and consistency in data protection. While banks already comply with personal data privacy regulations, there are other industries that do not have similar practices in place. By implementing comprehensive guidelines, all parties involved in data processing can consistently comply with the law, thereby reducing any discrepancies in customer data privacy."

"Skripsi ini membahas perlindungan data pribadi dalam bidang Digital Marketing khususnya terhadap influencer online. Di Indonesia, teknologi sudah menjadi salah satu bagian utama dalam kehidupan sehari-hari dan digunakan sebagai banyak hal salah satunya untuk mempromosikan usaha. Data Pribadi sendiri telah dibahas dalam beberapa peraturan serta perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 (UU ITE) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Namun, di Indonesia belum terdapat pengaturan maupun pedoman dasar yang mengatur mendalam ke arah media sosial maupun digital marketing, terutama terkait domain publik dan privat. Hal tersebut lebih lengkap dijelaskan dalam pengaturan dan pedoman internasional, seperti Uni Eropa dan Amerika yang telah mengembangkan doktrin legitimate expectations to privacy yang dapat diimplementasikan dalam masalah ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan meneliti norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, serta meneliti bahan pustaka. Dalam skripsi ini juga akan membahas mengenai implementasi peraturan perundang-undangan terkait data pribadi yang akan membantu untuk menganalisis situasi terkait pembahasan dalam skripsi ini. Penulis menemukan bahwa privasi dapat dilihat sebagai hak yang melekat yang dijamin dalam setiap hak asasi manusia. Dengan menilai sifat media sosial, kita dapat menyimpulkan bahwa sifat publik dari media sosial tergantung pada bagaimana pengguna mengontrol tingkat privasi mereka. Maka dari itu penting untuk mengetahui apakah media sosial merupakan domain publik atau privat.

---

This thesis discusses the protection of personal data in the area of Digital Marketing, especially against online influencers. In Indonesia, technology has become one of the main parts of people’s daily life and is used as many things, one of which is to promote brands and businesses. Personal data itself has been discussed in several regulations and laws namely Law No. 11 of 2008 (ITE Law) regarding Information and Electronic Transactions, Minister of Communication and Information Regulation No. 20 of 2016 regarding Protection of Personal Data in Electronic Systems, and Government Regulation No. 71 of 2019 regarding the Implementation of Electronic Systems and Transactions. However, in Indonesia, there have not been any basic regulations or guidelines that govern in depth towards the area of social media and digital marketing, especially related to the discussion of public and private domains. This is more fully explained in international regulations and guidelines, such as the European Union and the United States which have developed various doctrines in which one of them is regarding legitimate expectation to privacy that can be implemented in this matter. This study uses normative juridical research methods, namely by examining legal norms contained in laws and regulations, as well as examining library materials. This thesis will also discuss the implementation of laws and regulations related to personal data that will help to analyze the situation related to the discussion in this thesis. The Author finds that privacy can be seen as an inherent right that shall be guaranteed in every human right. By assessing the nature of social media, we can conclude that the public nature of social media depends on how users control their level of privacy. Therefore, it is important to know whether social media is a public or private domain"

"The objective of this book is to provide the reader with a comprehensive survey of the topic compressed sensing in information retrieval and signal detection with privacy preserving functionality without compromising the performance of the embedding in terms of accuracy or computational efficiency. The reader is guided in exploring the topic by first establishing a shared knowledge about compressed sensing and how it is used nowadays. Then, clear models and definitions for its use as a cryptosystem and a privacy-preserving embedding are laid down, before tackling state-of-the-art results for both applications. The reader will conclude the book having learned that the current results in terms of security of compressed techniques allow it to be a very promising solution to many practical problems of interest. The book caters to a broad audience among researchers, scientists, or engineers with very diverse backgrounds, having interests in security, cryptography and privacy in information retrieval systems. Accompanying software is made available on the authors’ website to reproduce the experiments and techniques presented in the book. The only background required to the reader is a good knowledge of linear algebra, probability and information theory."

"This book contains a range of keynote papers and submitted papers presented at the 10th IFIP WG 9.2, 9.5, 9.6/11.7, 11.4, 11.6/SIG 9.2.2 International Summer School, held in Edinburgh, UK, in August 2015. The 14 revised full papers included in this volume were carefully selected from a total of 43 submissions and were subject to a two-step review process. In addition, the volume contains 4 invited keynote papers. The papers cover a wide range of topics: cloud computing, privacy-enhancing technologies, accountability, measuring privacy and understanding risks, the future of privacy and data protection regulation, the US privacy perspective, privacy and security, the PRISMS Decision System, engineering privacy, cryptography, surveillance, identity management, the European General Data Protection Regulation framework, communicating privacy issues to the general population, smart technologies, technology users' privacy preferences, sensitive applications, collaboration between humans and machines, and privacy and ethics."